SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a.
bahwa dalam usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah, bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bentuk dan tanggungjawab masyarakat;
b.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga tidak sesuai lagi dengan keadaan dilapangan, sehingga perlu diadakan perubahan;
c.
bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Mengingat
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 61 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri A). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETIGA KEPADA DAERAH.
SUMBANGAN
PIHAK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. 7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau. 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau. 9. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan. 10. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara sukarela, iklas dan tidak mengikat, yang perolehanya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundan-undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau. BAB II PRINSIP UMUM Pasal 2 Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut: a. sukarela, iklas dan tidak mengikat; b. sederhana dan transparan; c. tidak ada kontra prestasi; d. hasil sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan atau digunakan untuk pembangunan daerah dan untuk kepentingan masyarakat; e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku; dan f. tidak mengurangi kewajiban kepada Negara dan kewajiban lainnya. BAB III KETENTUAN PENERIMAAN Pasal 3 (1)
Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
(2) (3)
(4) (5)
Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa pemberian wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa. Pemberian Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberian sumbangan sebagaimana diatur ayat (1), diterima daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kemudian meminta persetujuan lebih lanjut mengenai penggunaanya. Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Gubernur. BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Pasal 4
(1) pemberian sumbangan pihak ketiga diatur dan disepakati antara pihak pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam nota kesepahaman/MOU. (2) Yang termasuk dalam nota kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1), mengatur mengenai besarnya sumbangan termasuk tata cara perhitunganya; (3) Penerima sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga diterima oleh pemerintah daerah melalui instansi atau SKPD yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (3), disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah lainnya yang sah. (5) Tata cara pemberian dan penerimaan sumbangan pihak ketiga termasuk pelaksanaan MOU secara jelas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V KETENTUAN PENGELOLAAN Pasal 5 (1) Semua hasil sumbangan pihak ketiga yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang adalah pendapatan daerah dan disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah. (2) Semua hasil sumbangan pihak ketiga yang berbentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaanya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (4) Tata cara pengelolaan sumbangan pihak ketiga lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga bulik pada tanggal 26 Agustus 2013 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 30 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 118 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH I. PENJELASAN UMUM Sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang didapat dari sumbangan pihak ketiga diantaranya adalah perusahaanperusahan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Lamandau. Sumbangan tersebut menganut prinsip Sukarela, iklas dan tidak mengikat, Sederhana dan transparan, Tidak ada kontra prestasi, Hasil sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan atau digunakan untuk pembangunan daerah dan untuk kepentingan masyarakat, Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, Tidak mengurangi kewajiban kepada Negara dan kewajiban lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga tidak sesuai lagi dengan keadaan dilapangan, sehingga perlu diadakan perubahan, mengingat peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan dan kemajuan sekarang. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 101 SERI E
