PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ; b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayaagunaan, kawasan perdesaan diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
1
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Hubungan antar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembar Derah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 06 Seria A Nomor 02); 10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 09 Seri A Nomor 04);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN
Menetapkan
:
PERATURAN
MEMUTUSKAN : DAERAH TENTANG
PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2.
Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
2
3.
Bupati adalah Bupati Nunukan
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5.
Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Nunukan.
6.
Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.
Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.
Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
BAB II RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN Pasal 2 Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Pasal 3 Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib memperhatikan penataan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk menata ruang disebuah perdesaan, guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pasal 4 Pembangunan Kawasan Pedesaan harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup.
3
BAB III KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN Pasal 5 Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD. Pasal 6 Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan harus memperhatikan lah – hal yang berkaitan dengan kewenangan desa. Pasal 7 Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
Pasal 8 Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan meliputi : a. keterlibatan masyarakat dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan; b. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
c. memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;atau d.ikut serta dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup
BAB IV PELAKSANAAN Pasal 9 Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten atau oleh pihak ketiga.
4
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1)
Bupati melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan.
(2)
Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPD dan Bupati.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini .
Pasal 12 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.
Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 5 Desember 2006 BUPATI NUNUKAN,
H. ABDUL HAFID ACHMAD
5
Diundangkan di Nunukan pada tanggal 5 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ZAINUDDIN HZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2006 NOMOR 29 SERI E NOMOR 10
6
