PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN NUNUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang
: a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristiknya yang merupakan masalah yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia; b. bahwa dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan danpenajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan; c. bahwa brdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka dianggap perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan.
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN NUNUKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan. 2. Bupati adalah Bupati Nunukan. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, selaku Badan Legislatif Daerah. 4. Pengertian Kemiskinan Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai suatu standard hidup minimum tertentu. Oleh karenanya tingkat kemiskinan diberbagai Negara akan berbeda-beda ; semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, semakin tinggi pula batas tingkat kemiskinannya. Melalui pendekatan kebutuhan dasar,Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (lack of capabilities)seseorang , keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan fisik dan mental seseorang, keluarga dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Melalui pendekatan pendapatan, kemiskinan adalah rendahnya suatu tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dibawah ukuran tertentu (garis kemiskinan); kemiskinan ini terutama disebabkan oleh rendahnya pengeluaran asset seperti saham , modal dan kesempatan berusaha (lack of opportunity) Menurut Badan Pusat Statistik , kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori perhari. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan di antaranya kebutuhan makan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan yang memadai yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Nunukan. Kemiskinan adalah suatu kondisi keterbatasan, kerentanan, ketidakmampuan serta ketidakberdayaan yang diderita oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat di Kabupaten Nunukan.
Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/ mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah. Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan. Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengatasi/ menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kemiskinan. 5.
Instansi/ Dinas adalah Instansi/ Dinas Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Nunukan.
6.
Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan adalah tim lintas pelaku di Kabupaten Nunukan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.
7.
Program Bantuan Pendidikan adalah upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin yang bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTA/ MA, Perguruan Tinggi dan bantuan operasional bagi lembaga pendidikan yang menampung anak keluarga miskin.
8.
Program Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi keluarga miskin yang sedang menderita sakit, baik penyakit ringan yang hanya memerlukan penanganan di Puskesmas maupun penyakit-penyakit khusus yang memerlukan pengobatan dan perawatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.
9.
Program Bantuan Peningkatan Ketrampilan adalah upaya pemberian bantuan bagi keluarga miskin yang ingin melakukan usahanya atau ingin melakukan kegiatannya dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarganya tetapi masih memiliki ketrampilan terbatas yang dapat ditingkatkan.
10. Program Pemberian Bantuan Modal Usaha adalah pemberian kemudahan bagi keluarga miskin terhadap akses aktivitas ekonominya sehingga dengan bantuan itu diharapkan keluarga miskin dapat memiliki kegiatan usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah atau pihak lainnya.
BAB II ASAS , VISI DAN MISI Bagian Pertama Asas Pasal 2 Penanggulangan kemiskinan berdasarkan atas azas adil dan merata, partisipatif, demokratis, mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.
Bagian Kedua Visi Pasal 3 Visi dari penanggulangan kemiskinan adalah perubahan penurunan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Nunukan menjadi dibawah 10 % (sepuluh persen) pada tahun 2010.
Bagian Ketiga Misi Pasal 4 Misi Penanggulangan Kemiskinan adalah : (1). Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan perhatian utama pada terwujudnya peningkatan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. (2). Mendorong warga miskin untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan memberikan kesempatan berusaha serta dukungan permodalan ; (3). Meningkatkan ekonomi warga miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui upaya peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) yang ditunjang dengan penguatan peran lembaga keuangan Mikro (LKM) dan lembaga Prekreditan Desa (LPD), berbasis pada agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain dan pemerintah.
BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN Pasal 3 Kriteria keluarga miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4 (1)
Penetapan keluarga miskin sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan berdasarkan hasil survey.
(2)
Survey sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
(3)
Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin Kabupaten Nunukan akan mendapatkan Kartu Identitas Pendudukan Miskin dan atau Bentuk Identitas lainnya yang diperlukan. Pasal 5
Keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET Bagian Pertama Tujuan Pasal 6 Tujuan dari Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk mencegah : (1). Kekurangan giji ; (2). Kebodohan ; (3). Keterbelakangan kualitas Sumber Daya Manusia ;
(4). Apatisme ; (5). Kriminalitas ; (6). Sifat yangmudah terpengaruh atau mengorbankan keuntungan pribadi/golongan /kelompok ;
Idiologi
Negara
untuk mendapatkan
(7). Lingkungan warga masyarakat yang sukar diatur/kumuh ; dan (8).Upaya untuk menghambat lajunya pembangunan. Bagian Kedua Sasaran Pasal 7 (1). Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah keluarga miskin yang terdata lewat kegiatan pendataan penduduk miskin di Desa dan atau Kelurahan berdasarkan criteria /indicator yang telah ditetapkan oleh Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nunukan dan disepakati sebagai data dasar dalam program Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati ; (2). Penduduk Miskin yang terdata adalah penduduk yang dapat membuktikan kepemilikan Kartu Identitas Penduduk Miskin yang masih aktif berlaku dan dikeluarkan oleh Dinas/Instansi terkati dan berdomisili minimal 1 (satu) tahun di Desa /Kelurahan tersebut; (3). Untuk mendapatkan semua pelayanan dari program penduduk miskin adalah dengan cara wajib menunjukkan Kartu Identitas Penduduk Miskin guna menghindari penyimpangan dari target sasaran dimaksud; Bagian Ketiga Target Pasal 8 Target dari Penanggulangan Kemiskinan adalah dengan tercapainya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan menjadi dibawah 10 % (sepuluh persen) pada tahun 2010.
BAB V PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal 9 (1)
Program Penanggulangan Kemiskinan diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan diri secara sosial dan ekonomi yang diderita secara struktural oleh keluarga miskin.
(2)
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui program : a. Bantuan Pendidikan b. Bantuan Pelayanan Kesehatan c. Bantuan Peningkatan Ketrampilan d. Bantuan Modal Usaha
Pasal 10 Program Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi: a. Bantuan biaya masuk sekolah pada jenjang TK, SD/ MI, SLTP/ MTs dan SLTA/ MA, Perguruan Tinggi. b. Bantuan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang sedang bersekolah di TK, SD/ MI, SLTP/ MTs, SLTA/ MA, Perguruan Tinggi. c. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diberikan untuk sekolah-sekolah yang menampung siswa dari keluarga miskin, sebagai dana bantuan operasional pengganti iuran komite sekolah. Pasal 11 Besarnya program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 12 (1)
Program Bantuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakana melalui pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatana bagi keluarga miskin yang sedang menderita sakit dan memerlukan pengobatan serta perawatan pada institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(2)
Tata cara, persyaratan, dan besarnya bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nunukan.
Pasal 13 (1)
Program Bantuan Peningkatan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi: a. Bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; b. Bantuan bimbingan pengelolaan/ manajemen usaha.
(2)
Setiap anggota keluarga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan. Pasal 14
(1)
Program Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf d diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin (kelompok) untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilan keluarganya.
(2)
Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pinjaman dana bergulir tanpa bunga.
(3)
Tata cara, persyaratan, dan besarnya bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nunukan.
BAB VI KEWENANGAN Pasal 15 Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Pasal 16 (1)
Instansi / Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.
(2)
Instansi / Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
(3)
Instansi / Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Peningkatan Keterampilan adalah Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.
(4)
Instansi / Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Modal Usaha adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Nunukan.
Pasal 17 (1)
Selain Instansi/ Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dibentuk Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.
(2)
Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas unsur Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Pers, dan Perguruan Tinggi.
(3)
Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18 (1)
Pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)
Besarnya dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ditetapkan minimal 2,5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
dengan
Pasal 20 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di pada tanggal
: Nunukan : ……………………….. BUPATI NUNUKAN
H. ABDUL HAFID ACHMAD Diundangkan di Nunukan Pada tanggal …………… SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
DRS. ZAINUDDIN HZ, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN …..NOMOR …. SERI : …. NOMOR ….
