PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 08 TAHUN 2008
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu legalitas usaha dibidang perdagangan perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaan penerbitan Izin;
b.
bahwa pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah yang lebih transparan akan dapat meningkatkan kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat;
c.
bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ribusi Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP);
: 1. Undang – Undang Ganguan ( Hinder Oodonantic ) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonantic staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3.
4.
5.
6.
7.
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 Undang – undang Nomor Tahun 1995 tentang Wajib daftar Perusahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian Wajib daftar Perusahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3611); Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupatenn Kutai, Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahann Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahunn 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unda 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peleyanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 05);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 2
dan BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan. 2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang PerubahanAatas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. 3. Bupat adalah Bupati Nunukan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan 5. Dinas Perindutrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi wewenang tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Fima,Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejinis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya 8. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Nunukan 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap dan berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untukyujuan memperoleh keuntungan. 10. Perseroan Terbuka adalah Perseroan yang modal dan jumla pemengan sahan memenuhi kreteria tertentu atau pertseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. 11. Surat izin usaha perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah sura izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 12. Surat Izin Usaha perseorangan terbatas selanjutnya di sebut SIUP Perseroan terbuka ( Tbk) adalah surat Izi bagi Perseroang terbuka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan telah menjual sahamnya kepada masyarakat, badan Usaha dan Perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbukaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Bendahara penerima adala orang ang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan perangkat daerah. 14. Perwakilan Perusahan adalah Perusahan yang bertindak mewakili kantor Pusat perusahan yang menunjuk untuk melakukan suatu Kegiatan dan/ atau peguirusan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
3
15. Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
BAB II KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Subyek Penerbitan SIUP Pasal 2 Setiap Perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Nunukan wajib memiliki SIUP dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 SIUP terdiri atas: a. SIUP Kecil; b. SIUP Menengah; c. SIUP Besar; dan d. SIUP Perseroan Terbuka. Pasal 4 (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak temasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2) SIUP Menengah wajib dimilik oleh oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah)sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak temasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (3) SIUP Besar Wajib dimliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhny diatas Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha. (4) SIUP Perseroang Terbuka (TBK) wajib dimiliki wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bertatus Perseroan terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka.
Pasal 5 (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikecualikan terhadap; a. Perusahaan yang kecil perorangan yang: 1.tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; 2.diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat b. pedangan keliling, pedangan asongan,pedangan pinggir jalan atau pedangan kaki lima.
4
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. (3) apabila ketentua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat mengurus SIUP, maka tidak dikenakan retribusi Pasal 6 (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dilarang melakukan a.
perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam SIUP;
b.
kegiatan penghipunan dana dari masyarakat;dan
c.
kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
(2) Dikecualikan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Masa Berlaku SIUP Pasal 7 (1) SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan uasha perdagangan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (Lima) Tahun sekali
BAB III KEWENAGAN Pasal 8 (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan SIUP kepada Pejabat/kepala instansi yang bertanggung jawab dibidang perdagang atau kepal unit pelaksana teknis (2) Unit pelaksana teknis dalam menjalankan tugasnya tetap berkoordinasi dengan pejabat/ dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan dalam penerbitan SIUP. (3) Khusus untuk kawasan perdagang bebas dan pelabuhan bebas, Bupati melimpahkan mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
5
BAB IV TATA CARA PENERBITAN SIUP PASAL 9
(1) SP- SIUP diajukan kepada Bupati melalui kepala dinas/instansi yang berwenang dibidang perdagangan selaku pejabat penerbit SIUP. (2) SP-SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani diatas materai cukup oleh pemilik/direktur utama penanggung jawerai cukup ditandatangani oleh pemilik/direktur utama penanggung jawab perusahaan. (3) Terhadap pihak ketiga yang mengurus penerbitan SIUP, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik/direktiur utama /penanggung jawab perusahaan. Pasal 10 (1) . SP- SIUP sebagaimana diaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilengkapi dengan dokumen: a.Perusahaan yang berbadan hukum perseroan Terbatas (PT): 1. photo copy akta Notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat keputusan pengesahaan badan hukum Perseroan Terbatas dari depertemen Hukum dan Hak Asasi Menusia (Ham ) 2. photo Copy KTP pemilik/direktu utama/penanggung Jawab Perusahaan 3. Neraca perusahaan; dan 4. pas photo pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sbanyak 2 (dua) lembar. b. Perusahaan Perseroan Terbatas (Tbk) 1. Photo Copy SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka (Tbk) 2. Photo copy akta nataris pendirian dan perubahan peusahan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Depertemen Hukum dan Hak asasi Menusia; 3. surat keterangan dari badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka; 4. photo copy KTP Pemilik / direktur Utama/penanggung jawab Perusahaan; 5. photo copy Surat tanda Penerima Laporan Keungan Tahunan Perusahaan STP-LKTP tahun buku terakhir; dan 6. pas photo pemilik/direktur utama penanggung jawab peruahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) Lembar. c. Perusahaan yang berbadan Hukum koperasi: 1. photo copy pendirian koperasi yang telah mendapat pegesahan dari instansi yang berwenang; 2. photo copy KTP pengurus / pimpinan/ penanggung jawab koperasi; 3. Neraca perusahaan; dan 4. pas Photo Pemilik / direktur utama /penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm 2 (dua)Lembar d. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma: 1. photo copy akta Notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengedilan Negeri; 2. Photo copy KTP pemilik/direktur utama/penanggungjawab perusahan; 3. Neraca perusahaan; dan 4. pas photo pemilik /direktur utama /penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. (2). Dalam hal penyampaian berkas atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemohon wajib menunjukkan berkas atau dokumen asli dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya. 6
(3). Setelah melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atau dokumen perusahaan, pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk selanjutnya melakukan; a. melakukan pemeriksaan atau melakukan survey lokasi perusahaan;dan bmemuat berita acara hasil pemeriksaan lokasi perusahaan. Pasal 11 Perusahaan yang dikecualikan untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat mengajukan SP-SIUP kepada Bupati atau Pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan photo copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan. Pasal 1 (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP secara lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut; a.warna putih untuk SIUP Kecil; b.warna biru untuk SIUP Menengah; c.warna Kuning untuk SIUP Perseroan Besar;dan d.warna Hijau untuk SIUP Perseroan Terbuka (Tbk)
(2) Apabila SIUP dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan pemberian SIUP kepada pemohan SIUP paling lambat 3 (hari) kerja terhitung sejak diterimamya SP-SIUP. (3) Pemohan SIUP yang ditolak permohanannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP setelah memenuhi persyaratan. Pasal 13 (1) perusahaan yang telah memilik SIUP selambat –lambatnya dalam jangka 3 (tiga) hari bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SIUP, wajib mendaftarkan perusahaanya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Perusahaan. (2) Khusus untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas,pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga) hari setelah pengesahaan atau persetujuan diberikan. PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/ perwakilan perusahaan,wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau pejabat penert\bit SIUP/pejabat yang ditunjuk ditempat kedudukan kantor cabang/perwakilan perusahann berada. (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a.photo copy SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegilisir oleh pejabat penrbit SIUP/pejabat yang ditunjuk; b.photo copy akta notaries pembukuan kantor cabang/perwakilan perusahaan;dan c.photo copy KTP dan surat penunjukan sebagai penanggungjawab kantor cabang/perwkilan perusahaan. (3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk mencatat dan mendaftarkan dalam buku register pembukuan kantor cabang/perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan,cap stempel pada copy SIUP perusahaan induk sebagai bukti bahwa SIUP dimaksud telah berlaku juga bagi kantor cabang/perwakilan perusahaan.
7
BAB VI PERUBAHAN SIUP Pasal 15 (1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan data perusahaan temasuk perubahan modal, kekayaan bersih,jumlah danatau kepemilikan saham, perusahaan wajib mengajukan surat ertulis kepada Bupati atau pejabat penerbit /pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi perubahan. (2) Terhadap perubahan data perusahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP Kecil/menegah/Besar/perusahaan Terbuka (tbk) dengan mengisi Formolir SPSIUP. (3) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat persetujuan perubahan SIUP. (4) Jika terjadi perubahan Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SIUP dan persetujuan perubahan SIUP telah terbit dari pejabat yang berwenang,maka SIUP yang lama dicabut tidak berlaku lagi. Pasal 16 (1) Dalam hal SIUP rusak atau tidak dapat terbaca,perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh SIUP pengganti. (2) Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi; a.Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;atau b.SIUP asli yang rusak atau tidak terbaca (3) Paling lambat 5 (lima ) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP pengganti dengan membubuhkan kata pengganti disebelah kiri atas. BAB VII RETRIBUSI PASAL 17 Setiap peusahaan yang mengajukan SIUP dikenakan retribusi, yang diatur dalam peraturan Daerah tersendiri. BAB
VIII
PELAPORAN PASAL 18 (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaanya kepada Bupati atau pejabat penerbit SIUPpejabat yang ditunjuk. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh: a. pemilik SIUP kecil dengan modal kekayaan bersih diatas RP.50.000.000,(lima puluh juta Rupiah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua rtaus Juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan banguanan tempat usaha, setiap 1 (Satu)t tahun sekali selambt-lambatnya pertanggal 31 januari tahun brikutnya. b. Pemilik SIUP menengah dan SIU besar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun .;dan c. Pemilk SIUP Perseronn terbuka (Tbk)sebanyak dua kali dalam setahun
8
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan jadwal sebagai berikut; a. Laporan selambat-lambatnya etiap tanggal 31 juli tahun berjalan;dan b. Laporan kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 januari tahun berikutnya. (4) Pemilik SIUP kecil yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya dibawah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) tidak termasuk degan tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan perusahaan. Pasal 19 Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan laporan dan data/ informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usahan sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati atau pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk. Pasal 20 (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memliki SIUp yang tidak melakaukan kegiatan usaha selama 6 (enem) bulan berturut-turut atau menutup perusahaanya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk desertai alas an penutupan dan mengembalikan SIUP asli (2) Bupati atau pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan.
Pasal 21 (1) bupati atau pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan perkembangan data penerbit, usaha perdagangan kepada pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (2) Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut: a. laporan pertama periode Januari sampai dengan juni tahun berjalan, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan;dan b. Laporan kedua periode Juli sampai dengan desember tahun berjalan, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 januari tahun beru\ikutnya. BAB IX PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 22 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerbitan SIUP berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi terkait dan berwenang dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintah Kabupaten Nunukan sewaktu-waktu dapat melakukan penerbitan/razia bagi pemilik SIUP/Perusahaan. (3) Pembinaan,Pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelancaran pelaksanaannya Bupati dapat membentuk Tim. (4) Pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akan diatur dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.
9
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Selain oleh Penyidik POLRI sebagaimana dimksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Pelaksanaan terhadap Peratura Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati Pasal 23 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 02 April 2008 BUPATI NUNUKAN,
ttd H. ABDULHAFID ACHMAD Diundangkan di Nunukan pada tanggal 02 April 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd ZAINUDDIN HZ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2008 NOMOR 09 SERI C NOMOR 01 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
MUHAMMAD AMIN, SH
10
11
12
