PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK DAN PEKERJAAN LANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sehubungan Kabupaten Nunukan merupakan Daerah Otonom baru sehingga perlu dilakukan percepatan atau akselerasi pembangunan Infrastruktur;
b.
bahwa Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan pembangunan Daerah;
c.
bahwa dengan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah dan untuk efisiensi dalam upaya pengelolaan anggaran serta dalam rangka menjaga kelangsungan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan system tender atau penawaran dengan kontrak Tahun jamak;
d.
bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur dengan Kontrak Tahun Jamak dan Pekerjaan Lanjutan;
: 1.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara R3epublik Indonesia Nomor 5014);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK DAN PEKERJAAN LANJUTAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan. 2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dengan UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. 3. Bupati adalah Bupati Nunukan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
a. b. c.
d. e. f. g. h. i.
Lampiran I
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Lampiran III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintah dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; Lampiran V Daftar Piutang Daerah; Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah; Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal); Lampiran VIII Daftar Aktiva Daerah; dan Lampiran IX Daftar Dana Cadangan. Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 Sebagai landasan Operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.
Dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.
Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 02 April 2008 BUPATI NUNUKAN,
ttd H. ABDULHAFID ACHMAD Diundangkan di Nunukan pada tanggal 02 April 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd ZAINUDDIN HZ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2007 NOMOR 01 SERI A NOMOR 01
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
MUHAMMAD AMIN, SH
