PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR
07 TAHUN 2008 TENTANG
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN NUNUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimasi pengelolaan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelayanan air minum kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan terhadap kepengurusan dan kepegawaian pada Perusahan Daerah Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nunukan ; b. bahwa penataan terhadap kepengurusan dan kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian tentang kedudukan hukum, hak dan kewajiban kepengurusan dan kepegawaian serta untuk mewujudkan profesionalisme dan kemandirian dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nunukan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (2387); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4289);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4355); 6. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4377); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah beberapakali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4490); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4578); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 28 Seri E Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 12), sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor 04);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM) KABUPATEN NUNUKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Nunukan. 2. Kabupaten Nuinukan adalah daerah Otonom sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten kutai Barat, Kabupaten kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. 3. Bupati adalah Bupati Nunukan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan. 5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum; 6. Kepengurusan PDAM adalah organ PDAM Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, Badan Pengawas dan Direksi; 7. Badan Pengawas PDAM adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Nunukan; 8. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Nunukan
9. Kepegawaian PDAM adalah pegawai PDAM Kabupaten Nunukan yang diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya; 11. Gaji adalah gaji yang ditentukan dalam skala gaji pegawai PDAM; 12. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang terdiri dari tunjangan suami/isteri dan anak, tunjangan pangan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya; 13. Dana Refresentatif adalah dana taktis 14. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan 15. Suami/Istri adalah seorang suami/istri dari pegawai PDAM berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 16. Anak adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku; 17. Tenaga honorer dan tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja pada PDAM Kabupaten nunukan berdasarkan sistem kerja jangka pendek;
18. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer dan tenaga kontrak; dan 19. Peraturan PDAM adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi PDAM Kabupaten Nunukan.
BAB II KEPENGURUSAN PDAM Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) PDAM Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan kepengurusan dan kepegawaian PDAM (2) Kepengurusan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pemerintah Kabupaten Nunukan; b. Badan Pengawas; dan c. Direksi.
Bagian Kedua Dereksi Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 3 (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas. (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Pasal 4 a. Calon Direksi memenuhi persyaratan : a. mempunyai pendidikan minimal Sarjan Strata 1(S-1): b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahan sebelumnya dengan penilaian baik; c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah; d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM; e. bersedia bekerja penuh waktu; f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau badan pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;dan g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati. a. Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 5 (1) Jumlah Direksi PDAM kabupaten Nunukan ditetapkan 1 (satu) orang dan disebut sebagai Direktur.
(2) Penambahan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah. (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. Pasal 6 (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu: a. Jabatan structural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah kabupaten; b. Anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMD dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan/atau; d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2 Tugas dan wewenang Pasal 7 Direksi mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM; b. Membina pegawai; c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Badan Pengawas; f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM plan/corporate plan) kepada bupati melalui badan pengawas; dan g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM
Pasal 8 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan Operasional dan keuangan berupa laporan neraca dan perhitungan rugi laba yang disampaikan kepada badan pengawas. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh pejabat yang berwenang dan laporan manejemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh)hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati. (6) Anggota badan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
Pasal 9 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai wewenang : a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM ; b. Menetaokan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Badan Pengawas; c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi; d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan; e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; g. Menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan badan pengawas; dan h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM. Pasal 10 (1) untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana representatif banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1( satu ) tahun. (2) Pengaturan mengenai dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 11 (1 Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direreksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktur PDAM sebagai pejabat sementara. (2 Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4 Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dn pengambilan sumpah jabatan. Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti Pasal 12 (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Tunjangan pangan; b. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak; dan c. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM. (5 Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan badan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM tahun anggaran yang lalu. Pasal 13
(1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetepkan oleh Bupati berdasarkan usul Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan PDAM. (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir. Pasal 14 (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi : a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah f. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan PDAM. (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kesuali di luar tanggungan PDAM.
Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 15 (1) Direksi berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia (2) Direksi diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan f. tidak dapat melaksanakan tugasnya. (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 16 (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 17 (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Badan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa Alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas.
(4) Apabila perbuatan yang dilakukan direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,yang bersangkutan diberhehtikan dengan hormat.
Bagian kedua Badan Pengawas Pragraf 1 Pengangkatan Pasal 18 (1) Badan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah kabupaten, profesional dan/atau masyarakat komsumen yang diangkat oleh Bupati. (2) Batas usia badan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Pasal 19 (1) Calon anggota Badan Pengawas memenuhi persyaratan: a. menguasai manajamen PDAM; b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Badan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. (2) Pengangkatan anggota badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 20 (1) Jumlah anggota Badan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang. (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang menjadi ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota yang ditetepkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 21 (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat. Paragraf 2 Tugas dan wewenang Pasal 22 Badan Pengawas mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAm antara lain dengan pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 23 Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai wewenang :
a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM; b. menilai Laporan Triwulan dan laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
Pasal 24 (1) Untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas Dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas. (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM. (3) Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
Paragraf 3 Penghasilan dan jasa Pengabdian Pasal 25 Badan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa. Pasal 26 (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur. (2) Sekretaris badan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur. (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % ( tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur. (4) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM. Pasal 28 (1) badan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM. (2) badan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatanya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamaya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 29 (1) Anggota badan pengawas berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
d. tidak dapat melaksanakan tugasnya; e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan negara. (3) Pemberhentian anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 30 (1) Anggota badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf e dan huruf f, diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayt (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 31 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Badan pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum. (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB III PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 32 (1) pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan : a. warga negara republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan f. lulus seleksi. (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik. (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi : a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; f. prestasi kerja; dan g. kejujuran. (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
Pasal 33 (1) Untuk mendukung efektivitas tugas PDAM, Direksi dapat mengangkat tenaga honorer dan tenaga kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang –undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. (2 Tenaga honorer dan tenaga kontrak dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimun kabupaten. (3)Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayt (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
Pasal 34 (1) Batas Usia Pensiun Pegawai PDAM adalah 56 ( lima Puluh Enam )tahun. (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat di berikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Bagian Kedua Kepangkatan dan Pembinaan Karier
Pasal 35 (1) Pengawai PDAM diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1), diataur dan ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu. Pasal 36 (1) Pegawai PDAM dapat diberikan kenaikan pangkat apabila memiliki prestasi atau memenuhi pesyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Kenaikan pangkat reguler; b. kenaikan pangkat pilihan; c. kenaikan pangkat penyesuaian; d. kenaikan pangkat istimewa; e. kenaikan pangkat f. kenaikan pangkat anumerta. (3) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksu pada ayat (2), diatur dan ditetapkan oleh direksi.
Pasal 37 (1)
Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat –syarat yang ditentukan. (2) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi,apabila pegawai yang bersangkutan telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir: (3) Maksimal kenaikan pangkat reguler yang dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi-tingginya adalah sebagai berikut: a. berijazah Sekolah Dasar samapi dengan Golongan Ruang B/1: b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai Golongan Ruang B/2; c. berijazah Sekolah Lanjutan Sekolah Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang C/1; d.beijazah D-III sampai dengan Golongan Ruang C/2; dan
e. berijazah S-1/S2/S3 sampai dengan Golongan Ruang D/1.
Pasal 38
(1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawa PDAM yang memengku jabatan dan telah memenuhi persyaratan. (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan telah 2 (2) tahun menduduki jabatan serta unsure penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 ( satu0 tahun terakhir. (3) Persetujuan dapat diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
Pasal 39 (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai PDAM karena telah memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi karena tugas belajar maupun izin belajar ; (2) Pegawai yang ingin mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus mendapatkan persetujuan dari Direksi; (3) Persetujuan dapat diberikan Direksi setelah memperhatikan kesesuaian pendidikan yang diikuti dengan penempatan pegawai tersebut dalam perusahaan; (4) Pemberian kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan dibidang kepegawaian yang berlaku. Pasal 40 (1) Kenaikan pangkat istemewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa atau menemukan temuan baru yang bermemfaat bagi perusahaan. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas. Pasal 41 Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Pasal 42 Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi pangkat terakhir. Paragraf 2 Jenjang Kepangkatan Pasal 43 Pangkat dan golongan ruang PDAM ditentukan sebagai berikut : a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1; b. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2; c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3; d. Pegawai Dasar I : golongan A Ruang 4; e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1;
f. Pelaksana Muda I g. Pelaksana h. Pelaksana i. Staf Muda j. Staf Muda I k. Staf l. Staf I m. Staf Madya n. Staf Madya I o. Staf Utama Madya p. Staf Utama
: Golongan B Ruang 2; : Golongan B Ruang 3; : Golongan B Ruang 4; : Golongan C Ruang 1; : Golongan C Ruang 2; : Golongan C Ruang 3; : Golongan C Ruang 4; : Golongan D Ruang 1; : Golongan D Ruang 2; : Golongan D Ruang 3; dan : Golongan D Ruang 4
Pasal 44 Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai PDAM diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut; a. berijazah sekolah Lanjutkan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda, golongan ruang A 1; b. berijazah sekolah Lanjutan Tingkat pertama diberikan pangkat pegawai dasar muda I, golongan ruang A2; c. berijazah sekolah lanjutan tingkat atas diberikan pangkat pelaksana muda, golongan ruang B 1; d. berijazah sarjana muda/D-III diberikan pangkat pelaksana muda I, golongan ruang B2; dan e. berijazah sarjana/S-1 diberikan pangkat staf muda, golongan ruang C 1.
Paragraf 3 Pembinaan Karier Pasal 45 (1) Dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan pengetahuan pegawai, dapat dilakukan pemindahan pegawai di lingkungan PDAM dalam wilayah kabupaten. (2) Pembinaan karier dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi pegawai PDAM. Pasal 46 Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya, dilaksanakan sistem karier PDAM melalui penjenjangan secara terarah sesuai denga klasifikasi, kebutuhan dan kemampuan PDAM. Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti Pasal 47 (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesehatan;dan c. tunjangan lainnya (3) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan. (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(5) pemberian tunjangan dan penghasilan lainnya bagi pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Direksi yang disesuaikan dengan kemampuan dengan keuangan PDAM. Pasal 48 (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai Negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM. (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keptusan Direksi. Pasal 49 (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus ) dari gaji pokok; (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur dari 21( dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak; (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/ kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi; (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Pasal 50 (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan Direksi. (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. Pasal 51 Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuaia dengan kemampuan keuangan PDAM yang ditetapkan dengan keputusan direksi. Pasal 52 (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian prestasi kerja Pegawai diberikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali. (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 53 (3) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi : a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alas an penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; e. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan PDAM. (4) pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh cuti di luar tanggungan PDAM. (5) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan
Pasal 55 Setiap pegawai PDAM wajib : a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya; c. memetuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.
Pasal 56 Pegawai PDAM dilarang : a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau Negara; b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara. Bagian Keenam Pelangaran dan Pemberhentian Pasal 57 (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman. (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawasan.
Pasal 58 (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaiman dimaksud dalam pasal 56 dan /atau melakukan tindak pidana. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pasal 59 (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebgaimana dimaksud dalam Pasal 58, milai berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji pokok. (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima serta direhabilitasi nama baiknya. (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbulti bersalah, Direksi memberhentikannya dengan tidak hormat. Pasal 60
(1) Pegawai PDAM diberhentikan dengan hormat, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas; d. tidak sehat baik jasmani maupun rohani untuk jangka waktu lama yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. telah mencapai usia pensiun;dan f. reorganisasi. (2) Pegawai PDAM yang diberhentikan dengan hormat, diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (3) Pegawai PDAM yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
Pasal 61 Pegawai PDAM yang diberhentikan dengan tidak hormat, karena : a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan; b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau c. merugikan keuangan PDAM.
BAB VII DANA PENSIUN Pasal 62 (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi, penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM. (4) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud p[ada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
BAB VIII ASOSIASI Pasal 63 (1) PDAM Kabupaten Nunukan Wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI). (2) PDAM Kabupaten Nunkan dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antara PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait pusat dan daerah. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 (1) pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, direksi dan Badan Pengawas PDAM Kabuapten Nunukan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
(2) Penyesuaian mengenai kepengurusan dan kepegawaian PDAM yang telah diatur dengan Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 18 Tahun 2002 selanjutnya mengacu pada Peraturan Daerah ini.
BABA X KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
teknis
Pasal 66 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang Mngetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peratutan Daerah ini dengan penempatannay dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunkan.
Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal, 02 April 2008 BUPATI NUNUKAN, ttd ABDUL HAFID ACHMAD Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 03 April 2008 SEKRETARIS DAERAH, Ttd ZAINUDDIN HZ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2008 NOMOR 07 SERI D NOMOR 02 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERH KABUPATEN NUNUKAN
MUHAMMAD AMIN, SH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPAREN NUNUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN,
Menimbang :
a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multideminsidengan beragam karakterristiknya yang merupakan masalah yang harus segera di atasi karena menyangkut harkat dan martabat menusia; b. bahwa dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan dan penajamam kebijakan penanggulangan kemiskinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3851); 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ; 3
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4289); 4.
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4355);
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah beberapakali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 9. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); .10. Peaturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2007-2011 (Lembaran daerah Kabupaten Nunukan Tahu 2010 Nomor 03 seri D Nomor 03); 11 Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim koordinasi penanggulangan Kemiskinan.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN NUNUKAN. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Nunukan. 2. Kabupaten Nuinukan adalah daerah Otonom sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten kutai Barat, Kabupaten kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. 3. Bupati adalah Bupati Nunukan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan. 5. Miskin adalah kondisi dimana orang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan indikator yang yelah ditetapkan di antaranya kebutuhan makan yang cukup, tempat tinggal,pakaian,pendidikan, dan kesehatanyang memadai yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Nunukan. 6. Keluarga adalah suami, Istri, Anak-Anak yang belum kawin anak Tiri, anak angkat, orang tua/Martua,kakek, nenek dan mareka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah 7. Keluarga Miskin adalah sekeompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan. 8. Program penanggulangan kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengatsi/menanggulangi keluarga dari kemiskinan. 9. Program pelayana sosial Dasar adalah Program awal penenggulangan kemiskinan dengan pendekatan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan serta sangat krusial bagi kelangsungan harkat hidup masyarakat miskin. 10. Program pemulihan dan pengentasan adalah program program yang berjalan sinergis dengan pelayanan social dasar dengan pendekatan pada upaya penguatan sumber daya keluarga miskin baik dariaspek keterampilan maupun permodalan pada jangka tertentu sehingga dapat dilihat dan dihitung secara kuantitaf arah perubahan tingkat kesejatraannya. 11. Program pengembangan adalah segala upayakegiatan yang berdampak untuk menunjang kelansungan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan sumber penghasilan keluarga miskin yang dilaksanakan melalui pengkajian program dan penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pada aspek kehidupan masyarakat. 12. Program Bantuan Perbaikan Perumahan Tidak Layak Huni adalah suatu pola peendekatan penanganan perumahan dan pemukiman yang menitikberatkan pada pendekatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan, yang dilaksanakan melalui pemberian bahan material kepada keluarga miskin yang telah tercakup pada kegiatan program. 13.Instansi/Dinas adalah Instansi/Dinas Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Nunukan. 14.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah Forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan programprogram penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
BAB II ASAS, VISI DAN MISI Bagian Kesatu Asas Pasal 2
Penanggulangan kemiskinan berdasarkan atas asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, tertib hukum dan saling percaya. Bagian Kedua Visi
Pasal 3 Visi dari penanggulangan kemiskinan adalah tercapainya penurunan angka kemiskinan diwilayah kabupaten nunukan Bagian Ketiga Misi Pasal 4 Misi Penaggulangan Kemiskinan adalah : a. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran keluarga miskin dengan perhatian utama pada terwujudnya peningkatan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan; b. Mendorong keluarga miskin untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan memberikan kesempatam berusaha serta dukungan pemodalan; dan c. Meningkatkan ekonomi keluarga miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui upaya peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menegnah (UMKM) yang ditunjang dengan penguatan peran lembaga keuangan mikro (LKM) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), berbasis pada agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri tanpa ketergantungan pada pihal lain dan pemerintah. BAB III KRETERIS DAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN Pasal 5 Kreteria keluarga miskin ditetapkan dengan keputusan bupati Pasal 6 (1) Penetapan keluarga miskin sesuai dengan kreteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakikan berdasarkan survei. (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 ( satu ) tahun sekali. (3) Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin Kabupaten Nunukan akan mendapatkan Kartu Identitas Penduduk Miskin dan/atau bentuk identitas lainnya yang diperlukan. Pasal 7 Keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN TARGET Bagian Kesatu Tujuan Pasal 8 Tujuan dari penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengatasai : a. Kekurangan gizi; b. Kebodohan; c. Keterbelakangan kualitas sumberdaya manusia; d. Apatisme; e. Kriminalitas;
f. Sifat yang mudah terpengaruh atau mengorbankan ideologi negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan/kelompok; dan g. Lingkungan warga masyarakat yang sukar diatur/kumuh. Bagian Kedua Sasaran
Pasal 9 (1) Sasaran penggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin yang terdata melalui kegiatan pendapatan penduduk miskin da Desa dan/atau Kelurahan berdasarkan kreteria/indikator yang telah ditetapkan Keputusan Bupati. (2) Keluarga miskin yang tertata adalah penduduk yang dapat membuktikan kepemilikan kartu identitas penduduk miskin yang masih aktif berlaku dan dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait dan berdomisili minimal 3 tahun di Desa/Kelurahan tersebut. (3) Untuk mendapatkan semua pelayanan dari program penduduk miskin adalah dengan cara wajib menunjukan kartu identitas penduduk miskin guna menghindari penyimpangan dari target sasaran dimaksud. (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Target Pasal 10 Target dari penanggulangan kemiskinan adalah tercapainya penurunan angka keniskinan di kabupaten nunukan adalah sebesar 3 % (tiga persen) setiap tahun
BAB V PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 11 (1) Program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan diri secara sosial dan ekonomi dari keluarga miskin. (2) Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada auyat (1) dilakukan melalui program: a. Pelayanan Sosial Dasar yang terdiri dari: 1. bantuan pendidikan; 2. bantuan pelayanan kesehatan; dan 3. bantuan perbaikan perumahan b. Pemulihan dan pengentasan yang terdiri dari; 1. bantuan pendidikan keterampilan; dan 2. bantuan modal usaha. c. Pengembangan yang terdiri dari; 1. pengkajian program dan pemutakhiran data; dan 2. peningkatan infrasturktur pedesaan, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan pertanian dalam arti luas. Pasal 12 (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Paasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 adalah program yang dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya masuk sekolah, bantuan biaya pendidikan kepada keluarga miskin pada jenjang TK, SD, SMP/MTs, dan SMA/MA dan perguruan tinggi dan bantuan operasional bagi sekolah yang siswanya berasal dari keluarga miskin sebagai bantuan operasional pengganti iuran komite sekolah. (2) Program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2 adalah program yang dilaksanakan melalui
pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah kabupaten. (3) Program bantuan perbaikan perumahan tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka3 adalah program yang dilaksanakan melalui pemberian bahan baku meterial bangunan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi keluarga miskin yang termasuk cakupan program. Pasal 13 (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 adalah program yang dilaksanakan melalui bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan serta bantuan bimbingan penglolaan manajemen usaha bagi keluarga miskin yang telah tercakup dalam program. (2) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 adalah program yang dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan modal usaha dan diberikan secara bergulir. Pasal 14 (1) Program pengkajian dan Pemutakiran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal ii ayat (2) huruf c angka 1 dilaksanakan untuk memberikan gambaran program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan good governance yang berasaskan transparansi, ketrbukaan dan akuntabilitas dan pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pementauan, rapat-rapat koordinasi serta penyediaan data base program penanggulangan kemiskinan secra terpadu. (2) Program penyerdiaan infrastruktur desa, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan pertanian dalam arti luas dilaksanakan untuk menunjanag kelangsungan pemenuhan kebutuhan desa dan peningkatan sumber penghasilan keluarga miskin secara berkelanjutan. Pasal 15 Tata cara, persyaratan dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Pertauran Bupati dan/atau Keputusan Bupati BAB VI KEWENANGAN Pasal 16 Pemerintah Kabupaten berwenang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Pasal 17 (1) Instansi/Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Pendidikan adalah Dinas Pendiikan Nasional Kabupaten Nunukan . (2) Instansi/Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. (3) Instansi/Dinas yang berwenang menangani Program Perbaikan perumahan tidak layak huni adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Nunukan. (4) Instansi/Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Peningkatan Keterampilan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan. (5) Instansi/Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Modal Usaha adalah DinasKoperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Nunukan. (6) Instansi/Dinas yang berwenang menangani Pengkajian Program Pemutakhiran Data adalah badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan.
(7) Instansi/Dinas yang berwenang menangani Peningkatan Infrastrutur Pedesaan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Sarana Prassarana Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Nasional, Kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Pertanian dalam arti luas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 18 Pembiayaan untuk penanggulangan kemiskinan disediakan melalaui dana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Nunukan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknisnya akan diatur dengan peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 20 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangankan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten nunukan. Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal, 02 April 2008 BUPATI NUNUKAN, ttd ABDUL HAFID ACHMAD Diundangkan di Nunukan Pada tanggal 03 April 2008 SEKRETARIS DAERAH, Ttd ZAINUDDIN HZ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2008 NOMOR 06 SERI E NOMOR 04 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERH KABUPATEN NUNUKAN
MUHAMMAD AMIN, SH
.
