PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR
20
TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN, Menimbang
:
a.
bahwa
dalam
pemerintahan
rangka
yang
penyelenggaraan
menjadi
kewenangan
urusan
pemerintah
kabupaten, perlu dibentuk organisasi satuan kerja perangkat daerah secara proporsional sesuai kebutuhan dengan lebih menekankan pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor ..... Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor Pokok
Kepegawaian
8 Tahun 1974
sebagaimana
telah
tentang Pokokdiubah
dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang – Undang Pembentukan
Nomor
Kabupaten
47
Tahun
Nunukan,
1999
tentang
Kabupaten
Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4250); 4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4289);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7.
Undang - Undang Sistem
Nomor
Perencanaan
25
Tahun 2004
Pembangunan
Nasional
tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang - Undang
Nomor
32
Tahun 2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2
9.
Undang - Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33 antara
Tahun
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 11. Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 12. Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 13. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
3
15. Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah
Daerah
Propinsi
Pemerintah
dan
Pemerintah, Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor
Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor ....................);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
NUNUKAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
4
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan. 3. Bupati adalah Bupati Nunukan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk
menentukan
atau
mengambil
kebijaksanaan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. 8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 11. Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan. 12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan. 13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan. 14. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan. 15. Satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas dan Lembaga Teknis Daerah (LTD), Kecamatan dan Kelurahan yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5
BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
Paragraf 1 Kedudukan
Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Paragraf 2 Tugas
Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh satuan kerja perangkat daerah. Paragraf 3 Fungsi
Pasal 5 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seluruh satuan kerja perangkat daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
6
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi
Pasal 6 (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan terdiri atas : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Tata Pemerintahan yang terdiri atas : 1. Bagian Pemerintahan yang terdiri atas : a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Otonomi Daerah; c) Sub Bagian Pertanahan; 1. Bagian Hukum yang terdiri atas : a) Sub Bagian Perundang-undangan; b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; 2. Bagian Penataan Perbatasan yang terdiri atas : a) Sub Bagian Penataan Perbatasan; b) Sub Bagian Kerja Sama Perbatasan; c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan yang terdiri atas : 1. Bagian Ekonomi yang terdiri atas : a) Sub Bagian Produksi Daerah; b) Sub Bagian Sarana Prasarana Perekonomian; c) Sub Bagian Kelembagaan dan Usaha Ekonomi; 1. Bagian Pembangunan yang terdiri atas : a) Sub Bagian Perencanaan Program dan Pengelolaan Data Elektronik; b) Sub Bagian Pengendalian; c) Sub Bagian Pelaporan; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terdiri atas : a) Sub Bagian Kehidupan Beragama; b) Sub Bagian Kesra; c) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat; d. Asisten Administrasi yang terdiri atas : 1. Bagian Organisasi yang terdiri atas : a) Sub Bagian Kelembagaan;
7
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan AKIP; c) Sub Bagian Kepegawaian dan Anjab; 2. Bagian Umum yang terdiri atas : a) Sub Bagian Umum dan Santelda; b) Sub Bagian Rumah Tangga; c) Sub Bagian Keuangan; 3. Bagian Humas dan Protokol yang terdiri atas : a) Sub Bagian Humas; b) Sub Bagian Protokol; e. Staf Ahli; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan
susunan
organisasi
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Nunukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Sekretariat DPRD
Paragraf 1 Kedudukan
Pasal 7 (1) Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. (3) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas
Pasal 8 Sekretariat
DPRD
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
8
Paragraf 3 Fungsi
Pasal 9 Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan adminsitrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi rapat anggota DPRD; d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisasi
Pasal 10 (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan terdiri atas : a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang terdiri atas : 1. Sub Bagian Persidangan; 2. Sub Bagian Perundang-undangan; c. Bagian Umum yang terdiri atas : 1. Sub Bagian Perencanaan Program; 2. Sub Bagian Umum dan Urusan Dalam; 3. Sub Bagian Keuangan; d. Bagian Humas dan Protokol yang terdiri atas : 1. Sub Bagian Humas; 2. Sub Bagian Protokol; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV STAF AHLI BUPATI
Pasal 11 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
9
(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang. (3) Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan dan bidang tugas Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 12 (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b. (2) Staf Ahi Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoodinasikan oleh Sekretariat Daerah. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13 (1) Di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan
keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah. (4) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja. (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing. (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEPEGAWAIAN
Pasal 14 (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD adalah jabatan karir Pegawai Negeri Sipil.
10
(2) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII ESELONERING
Pasal 15 (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II a. (2) Sekretaris DPRD adalah jabatan struktural eselon II b. (3) Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II b. (4) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III a. (5) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV a.
BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 16 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
11
BAB IX TATA KERJA
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional serta Staf Ahli Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan serta dengan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing. Pasal 18 Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 19 Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD
bertanggung
jawab
memimpin
dan
mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing dan bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya termasuk laporan akutanbilitas kinerja instansi pada setiap akhir tahun.
Pasal 21 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan/unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 22 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
12
Pasal 23 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 (1) Bagi pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah memangku jabatan struktural eselon III a, apabila dimutasikan menjadi pejabat struktural eselon III b pada perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a. (2) Jabatan struktural eselon III b pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan untuk memangku jabatan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 05 Seri D Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13
Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal BUPATI NUNUKAN,
H. ABDUL HAFID ACHMAD
14
