PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR

21

TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN Menimbang : a.

bahwa

dengan semakin meningkatnya beban tugas dan untuk

memperjelas rentang kendali organisasi serta pengembangan pola kerja sama pada satuan kerja perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintah,

pembangnunanan

dan

pembinaan masyarakat, perlu diambil langkah strategis dalam penetaan kelembangaan perangkat daerah secara proposional sesuai kebutuhan dengan lebih menekankan pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta meperhatikan potensi dan karakteristik daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan

ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru; c. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor Pokok

Kepegawaian

8 Tahun 1974

sebagaimana

telah

tentang Pokokdiubah

dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang – Undang Pembentukan

Nomor

Kabupaten

47

Tahun

Nunukan,

1999

tentang

Kabupaten

Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4250); 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4289);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7.

Undang - Undang

Nomor

32

Tahun 2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2

8.

Undang - Undang Perimbangan

Nomor

Keuangan

33 antara

Tahun

2004

Pemerintah

tentang

Pusat

dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 10. Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000

tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 11. Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 14. Peraturan Pemerintah

Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 15. Peraturan Pemerintah

Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 3

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah

Daerah

Propinsi

Pemerintah

dan

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Kecamatan 2008

Nomor 19 Tahun 2008 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4826); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah

Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan. c. Bupati adalah Bupati Nunukan. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan. e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. g. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk

menentukan

atau

mengambil

kebijaksanaan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. h. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. i. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. j. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 5

k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan. l. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kKabupaten Nunukan. m. Camat

adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah lainnya. n. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. o. Lurah adalah Kepala kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. p. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Nunukan. q. Pemerintahan Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa. r. Satuan Kerja adalah organisasi satuan kerja perangkat daerah Kabupten Nunukan yang terdiri dari sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.Sekeretariat DPRD, Dinas – dinas daerah, Lembaga Teknis daerah (LTD), Kecamatan dan Kelurahan yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. s. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan yang dibentuk atas usul Kepala Badan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

6

BABA III

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN SUSUSNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kecamatan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 4 (1) Camat menyelenggakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat: b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-

undanga; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan g. laksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan/atau kelurahan; (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: a. perizinan; b. rekomendasi; 7

c. koordinasi; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan. (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintah pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Pelimpahan Sebagaian wewenang Bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteriah eksternalitas dan efesiensi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diaur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sesudah di undangkannya Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5 Tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi : a. mendorong

partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

8

Pasal 6 Tugas camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketenteraman dan ketertibanumum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi : a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara

Nasional

Indonesia

mengenai

program

dan

kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; b. melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuda agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerja kecamatan; dan c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;

Pasal 7 Tugas Camat dalam mengkoordinir penerapan dan penegakan perturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi : a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang – undangan; b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan diwilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8 Tugas Camat dalam mengkoordinir dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana di maksud Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

a.melakukan kordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan /ayau instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemliharaan prasarana dan fasilitas umum; b. melakukan koorinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada Bupati.

9

Pasal 9

Tugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf e,

meliputi: a.

melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi verikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah;

b.

memberikan koordinasi dan singkronisasi perncanan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah;

c.

melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; dan

d.

melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10 Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf,meliputi : a.

melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan/atau kelurahan;

b.

memberikan

bimbingan,supervisi,fasilitasi

dan

konsultasi

pelaksanaan

administrasi desa dan/atau kelurahan; c.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

d.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

e.

melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;dan

f.

melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 11 Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi :

10

a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan; b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di tingkat kecamatan; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan; d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan ; dan e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 12 (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari : a.

Camat

b.

Sekretaris Kecamatan yang terdiri atas : 1) Sub bagian Perencanaan Program; 2) Sub Bagian Umum; 3) Sub Bagian Keuangan;

c.

Seksi Tata Pemerintahan;

d.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

f.

Seksi Sosial,Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

g.

Seksi Pendapatan;dan

h.

Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

11

Bagian Kedua Kelurahan Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 13 1. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan. 2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah. 3. Lurah berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 14 1. Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (20 mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. 2. Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. 3. Pelimpahan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. 4. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana,prasarana,pembiayaan dan personil. 5. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Lurah mempunyai tugas : a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d.penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 12

e. pemelihan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan g. pelaksanaan tugas lain yamg diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 16

(1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari: a. Lurah; b. Sekretaris Kelurahan c. Seksi Tata Pemerintahan d. Seksi pemberdayaan masyarakat e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; f. Seksi sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan g. Kelompok jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan Daerah ini

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 17 (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional; (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional; (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintah desa bersifat koordinasi dan fasilitasi; (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hirrarki.

13

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 18

(1) Camat diangkat dan diberhentkan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetehuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan praturan perundang – undangan yang berlaku; (2) Sekertaris Kecamatan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh bupati atas usul Sekretaris daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; (3) Lurah diangkat dan diberhentikan olrh Bupati atas usul Camay melalui Sekretaris daerah

dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai Pengetehuan teknis

pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuia dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; (4) Sekretaris kelurahan dan Kepala seksi di Lingkungan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 19

(1) Camat adalah Jabatan structural eselon III a. (2) Sekretaris Kecamatan adalah jabatan struktural eselon III b. (3) Lurah dan Kepala seksi diLingkungan Kecamatan adalah Jabatan struktural eselon VI b (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala seksi di lingkungan kelurahan dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IV b.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 20 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini di bebeankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

14

BAB VIII TATA KERJA PASAL 21 Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan satuan/unit kerja di kecamatan dan kelurahaan

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lanilla sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 22 Pimpinan satuan/unit

kerja di kecamatan dan kelurahan wajib mengawasi

bawahannya masing-masing dan

apabila terjadi penyimpanan agar segara

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan yang berlaku.

Pasal 23 Pimpinan satuan/unit verja di kecamatan dan kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24 Pimpinan satuan/unit

kerja di kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan

tugasnya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan menyampaikan laboran secara berkala tepat waktunya.

Pasal 25 Dalam menyampaikan laboran lepada atasan, tembusan laboran wajib disampaikan pula lepada satuan/unit verja organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan verja.

Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, camat dan Lurah dibantu oleh kepala unit verja lanilla dan dalam rangka bimbingan lepada bawahaanya, Camat dan Lurah wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

15

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 (1) Bagi pejabat yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a. apabila dimutasi menjadi Pejabat struktural eselon III b berdasarkan peraturan daerah ini tetap di berikan hak pegawai dan hak administrasi lanilla dalam jabatan eselon III a. (2) Jabatan struktural eselon III b sepeti yang diatur dalam Peraturan daerah ini, efektif diberlakukan bagi pejabat yang

baru memangku jabatan tersebut

berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB x KETENTUAN PENUTUP PASAL 29 Peraturan Bupati ini mulai berlakunya pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 16 Juli 2008 BUPATI NUNUKAN,

H.ABDUL HAFID HAFID ACHMAD

16