PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR : 1 Tahun 2004 TENTANG IJIN USAHA JASA KONTRUKSI BUPATI SUBANG, Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi , Pemerintah Kabupaten mempun yai kewenangan untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk Peraturan, Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi. b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peratruan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta masyarakat, Jasa Konstruksi Badan Usaha Nasional yang menyel enggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki i jin usaha jasa yang dikeluarkan oleh Pem erintah Daerah ditempat domisili. c. Bahwa berdasarkan ijin usaha jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud huru f b di atas, menjadi kewenangan penuh pemerintah kabupaten dan dipandang perlu menetapkan ijin usaha jasa konstruksi dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prov insi sebagai Daerah Otonomi 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kon struksi 9 Peraturan Pemeritah Nomor 80 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Kon struksi
10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG IJIN USAHA JASA KONTRUKSI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Subang. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang d. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang e. Pejabat yang dituju adalah unit kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi f. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya di sebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi baik Pelayanan Jasa Perencanaan, Pelayanan Jasa Pengawas maupun Pelayanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, baik perorangan maupun Badan Hukum g. Pembinaan adalah Kegiatan Peraturan, Pemberdayaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bagi penyediaan jasa, penggunaan jasa dan masyarakat h. Penyediaan jasa adalah orang perorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan jasa kon struksi. i. Penggunaan jasa adalah orang perorangan atau Badan sebagai Pemberi Tugas atau Pemilih Pekerjaan / Proyek yang memerlukan layanan jasa Kon struksi. j. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi. k. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebag ian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau Pelaksanaan beserta Pengawasan yang mencankup Pekerjaan Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal
l.
m.
n. o. p. q.
r.
s.
t.
u.
dan Tata Lingkungan masing -masaing beserta Pengawasannya, untuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Registrasi adalah Kegitan untuk mentukan Kompetensi Usaha/Operasional orang atau badan usaha dibidang jasa konstruksi yang diwujudkan dalam serti fikat/sejenisnya. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah Surat ijin usaha yang dikeluarakan oleh Pemerintah Kabupaten bagi perusahaan jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa kon struksi. Domisili adalah tempat kedudukan Usaha. Lembaga adalah Lemb aga sebagaimana dimaksud oleh U ndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Retribusi Pungutan Daerah atas pemberian ijin Usaha jasa Konstruksi dari pemerintah Kabupaten kepada dan/badan hukum. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah untuk menampung seluruh pendapat dan Belanja Daerah yang dimiliki atau dipegang atau dikuasai Daerah, yang ditentukan oleh dengan persetujuan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; Penyidikan dapat merangkai kan tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut penyidik untuk menc ari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perpajakan dan retribusi d earah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Tim teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang terdri dari unsur Bagian Dinas/Instansi terkait yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan penetapan atau pembinaan SIUJK adalah : a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan p embinaan usaha jasa konstruksi; b. Menunjang terwujudnya kepastian kehandalan peusahaan; c. Menunjan g terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat d. Meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 3 Jasa Konstruksi mencakup Jenis Usaha, Bentuk Usaha dan Bidang Usaha Jasa Kostruksi. Pasal 4 Jenis dan lingkup usaha jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultan , Perencanaan dan Pengawasan) dan atau Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi) Pasal 5 Bentuk Usaha dalam Kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mel iputi Usaha orang perseorangan dan Badan Usaha baik Nasional maupun Asing yang tunduk kepada Hukum Indonesia. Pasal 6 Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari : a. Bidang Pekerjaan Arsitektural; b. Bidang Pekerjaan Sipil; c. Bidang Pekerjaan Mekanikal; d. Bidang Pekerjaan Bionikal; e. Bidang Pekerjaan Tata Lingkung an. Pasal 7 Dalam menjalankan usahanya Penangggung jawab Perusahaan atau Penyedia Jasa wajib : a. Mematuhi ketentuan -ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi; b. Menjamin mutu hasil kerja dan ketetapan waktu ses uai dengan ketentuan teknis; c. Menjalank an pekerjaan sesuai dengan RKS dan RAB secara konsekwen.
BAB IV IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 8 (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan Layanan Jasa Konstruksi, wajib memiliki ijin usaha jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati berupa SIUJK. (2) Terhadap penerbitan SIUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dikenakan retribusi.
Pasal 9 (1) SIUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 di atas adalah Surat yang diterbitkan oleh Bupati kepada Perorangan atau Badan Usaha untuk dapat menjalankan operasional sebagai penyedia Jasa Konstruksi. (2) Proses penerbitan SIUJK sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, oleh Bupati kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
BAB V OBJEK DAN SUBYEK Pasal 10 (1) Obyek SIUJK adalah setiap kegiatan Usaha Layanan Jasa Konstruksi. (2) Subyek SIUJK adalah setiap Orang atau Perseorangan atau Badan Usaha yang menjalan kan Usaha Layanan Jasa Konstruksi. Pasal 11 (1) Untuk memperoleh SIUJK sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk. (2) Tata Cara Permohonan SIUJK adalah sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengsisi formulir yang telah disediakan. b. Formulir yang sudah diisi dan dis ertai persyaratan diserahkan Kepada Bupati melalui Pejabat y ang ditunjuk. c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Formulir beserta kelengkapannya kepada Tim Teknis; d. Peninjauan Lapangan dan pengecekan Administrasi dilakukan oleh Tim Teknis. e. Hasil Peninjauan lapangan dan pengecekan administrasi berupa rekomendasi diserahkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 12 Tata cara untuk memperoleh SIUJK dan bentuk-bentuk Formulir yang harus dimiliki serta pemrosesan SIUJK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 13 Besarnya tarif retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini sebagai berikut : a. Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi) : 1. Kualifikasi besar yaitu Pelaksanaan Pekerjaan diatas 1 Milyar Retribusi sebesar Rp. 1.500.000, 2. Kualifikasi menengah yaitu Pelaksanaan Pekerjaan dia tas Rp. 200.000.000,- s/d 1 Milyar retribusinya sebesar Rp. 500.000, 3. Kualifikasi kecil yaitu Pelaksana an Pekerjaan dari Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- retribusinya sebesar Rp. 200.000,4. Perpanjangan SIUJK dan Pendaftaran ulang sebesar : Kualifikasi besar, Kulifikasi menengah dan Ku alifikasi kecil, sebesar 50% dari biaya penerimaan SIUJK baru. b. Untuk Jasa pelaksanan Konstruksi : 1. Kualifikasi besar yaitu Pelaksanaan Pekerjaan diatas Rp. 10 Milyar retribusinya sebesar Rp. 1.500.000, 2. Kualifikasi menengah yaitu pelaksanaan pekerjaan dari R p. 400.000.000,- s/d Rp. 10 Milyar retribsinya sebesar Rp. 1.000.000,3. Kualifikasi kecil I Pelaksanaan Pekerjaan dari Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 1 Milyar retribusinya sebesar Rp. 400.000,4. Kualifikasi kecil II Pelaksanaan Pekerjaan dari Rp. 26.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- retribusinya sebesar Rp. 200.000,5. Perpanjangan SIUJK dan Pendaftaran ulang sebesar : Kualifikasi besar, menengah dan kecil sebesar 50 % dan biaya pemrosesan SIUJK baru. c. Biaya dimaksud sebagaimana pada point (a) dan (b) di atas pada pasal ini dibayarkan pemohon kepada Pemerintah Kabupaten dan disetor melalui Kantor Kas Daerah.
BAB VIII PERSYARATAN Pasal 14 (1) Setiap Perseorangan atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan SIUJK harus melengkap i persyaratan sekurangkurangnya sebagai berikut :
a. Photocopy pendirian Badan Usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha ); b. Photocopy Surat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, yang telah dilegalisir oleh Asosiasi Lembaga; c. Photocopy Rekening Corant (RC) Direktur Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang disahkan oleh instansi berwenang memenuh i ketentuan perundang-undangan untuk melengkap i usaha kegiatan; d. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Photocopy KTP Direktur/Pimpinan Badan Usaha yang masih berlaku; f. Photocopy Surat Ijin Gangguan atau Domisili Perusahaan; g. Daftar Tenaga Teknis Perusahaan yang sesuai Bidang Pekerjaannya dengan melampirkan Photocopy Ijazah dan KTP; h. Pas photo terbaru Direktur/Pimpinan Badan Usaha sebanyak 3 (tiga) lembar, ukuran 3x4 cm, berwarna; (2) Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi yang baru berdiri, bilamana SIUJK menjadi persyaratan dalam proses administrasi di assosiasi atau lembaga maka Pemerintah Kabupaten akan membuatkan rekomendasi.
BAB IX MASA BERLAKU IJIN Pasal 15 (1) SIUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya serta dapat diperpanjang atau dilakukan pendaftaran ulang. (2) Perpanjangan Surat Ijin oleh Pemegang atau Subyek ijin harus sudah diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo. (3) Pemegang Surat Ijin diajukan kepada Bu pati atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun. (4) Bupati dapat menolak perpajangan Surat Ijin atau pendaftaran ulang Surat Ijin atas Permohonan Pen yedia Jasa yang tidak memiliki reputasi yang baik atas pekerjaan yang dilakukan atau hasil uji mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 haruf c, dan e Peraturan daerah ini. Pasal 16 Bilamana pemegang subyek ijin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, Subyek ijin wajib mengembalikan Surat Ijin dimaksud kepada Bupati.
Pasal 17 Bila terjadi pemindahtanganan Perus ahaan atau Pemindahan Hak, maka Pemilik baru harus mengajukan permohonan ijin baru atas namanya sendiri kepada Bupati disertai bukti pemindahan hak. Pasal 18 Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan tidak berlaku apabila : a. Perusahaan yang bersangkutan menghen tikan kegiatan Usahanya; b. Perusahaan yang bersangktan dikenakan sanksi pencabutan atau ditolak permohonan pendaftaran ulang / permohonan perpanjangan SIUJK; c. Pemegang / Subyek Ijin memindah tangankan perusahaannya; d. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan kegi atan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlak u.
BAB X PENGELOLA DAN PENYELENGGARAAN PENRBITAN SIUJK Pasal 19 (1) Pengelola dan Penyelenggara an Penerbitan SIUJK dilaksanakan oleh Bupati dengan dibantu oleh sebuah Tim yang keanggotaanya dari unit kerja sebagai yang dimaksud pasal 1 huruf e (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. (3) Penetapan Keanggotannya Tim sebagaimana dimaksud da lam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasal 20 Susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 21 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen yang dipersamanakan.
(3) Bentuk dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 22 (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan secara tunai / lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKBD secara jabatan dan SKRD tambahan. (2) Dalam hal pembayaran d ilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas Daerah selambat-lambanya 1 x 24 jam. (3) Bupati dapat memberikan ijin subyek retribusi un tuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dnegan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 23 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan; (3) Bentuk ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 24 (1) Pengeluaran surat teguran /surat lain yang sejen is sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak ja tuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis , wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang; (3) Syarat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV PEMBINAAN Pasal 25 Pembinaan terhadap Usaha Jasa Konstruksi dilaksanak an oleh Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk : a. Menjamin mutu hasil produksi kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional; b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha dibidang b angunan sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang benar-benar professional; c. Menjamin tercip tanya penggelolaan sumber -sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan; d. Secara berkala dan acak Tim Teknis dapat melakukan uji mutu hasil kerja Penyedia Jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan; e. Hasil uji mutu pekerjaan tersebut pada huruf c di atas dijadikan bahan penilaian kelayakan Penyedia Jasa dalam pertimbangan proses peninjauan tahun berikutnya; f. Tata cara uji mutu tersebut pada huruf e di atas akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. Pasal 26 (1) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat / unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati; (2) Pembinaan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan perusahaan atau dari sumber lainnya yang bersangkutan. Pasal 27 Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XV KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administasi Pasal 28 (1) Dalam upaya menegakan disiplin dan kepatuhan tehadap Peraturan Daerah ini perlu adanya sanksi. (2) Sanksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
a. Peringatan tertulis sebanyak -banyaknya 2(dua) kali. b. Pembekuan SIUJK selama 1 tahun. c. Pencabutan SIUJK bila dalam jangka waktu 1 tahun setelah pembekan SIUJK tidak ada perbaikan. (3) Penerapan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas dapat juga diberikan pada Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terbukti melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja Konstruksi. Pasal 29 (1) Bagi mereka yang tidak mempunyai SIUJK, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lelang, tender dan lain -lain jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang atau Instansi / Dinas / Lembaga / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. (2) Mereka yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan atau sanksi lain yang sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 30 (1) Penerbitan SIUJK berlaku bagi perusahaan yang lama maupun yang baru serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan. (2) Setiap perusahaan baik persorangan atau badan usaha hanya mempunyai satu al amat perusahaan kecuali perusahaan tersebut berlokasi atau beralamat dalam bentuk bangunan bersama (satu atap). (3) Sepanjang memenuhi dan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, SIUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dapat berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 31 Penggunaan tenaga asing dibidang Usaha Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan Ketentuan Perundang -undangan yang berlaku. Pasal 32 Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 (1) Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar atau kurang bayar pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang. (2) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam ijin Usaha Jasa Konstruksi dan lampirannya dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin. Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 34 Barangsiapa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 35 Selain pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik. Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dnegan peraturan perundangundangan yang berlaku. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana ; b. Menerima mencari me neliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan d engan tidak pidana; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana ; d. Melakukan penggeladahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen serta melakukan penyitaan barang bukti; e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana ; f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang mening galkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d; g. Mengambil sidik jari dan memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana; h. Memanggil orang untuk didengar keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. Menghentikan Penyidikan ; j. Melakukan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 (1) Ijin Usaha Konstruksi dibidang Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum c.q Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum maupun Keputusan tentang Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, dinyatakan tidak berl aku. (2) Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua Keputusan dan Peraturan tingkat Kabupaten Subang yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pene mpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang Ditetapkan di Subang Pada tanggal 6 Pebruari 2004 BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT Diundangkan di Subang Pada tanggal 9 Pebruari 2004 SEKRETRARIS DAERAH
H.T. EFFENDY SURYANA, SH.MPd
