PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN SUBANG
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2008
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG, Menimbang
:
a
b.
c.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam perumusan dan koordinasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, urusan pemerintah daerah serta untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan upaya penataan kelembagaan organisasi yang disesuaikan dengan potensi, kemampuan keuangan dan karakteristrik daerah; Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilalukan penyempurnaan organisasi dan Penataan Kerja Dinas Daerah berdasarkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan serta ketersediaan sumber daya aparatur; Bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf dan di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG ORGANISASI DAN PENATAAN KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2.
3. 4. 5. 6.
7.
8.
9.
10. 11. 12.
13.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi; Kepala Daerah adalah Bupati Subang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang; Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom utnuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu; Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Subang; Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan tugas operasional tertentu Dinas di lapangan. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yaitu : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Komunikasi dan Informatika; 5. Dinas Bina Marga dan Pengairan; 6. Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan; 7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Dinas Pertanian Tanaman Pangan; Dinas Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Dinas Pendidikan Pasal 6
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Pendidikan TK dan SD, membawahkan : 1. Seksi Kurikulum; 2. Seksi Kesiswaan; 3. Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, membawahkan : 1. Seksi Kurikulum; 2. Seksi Kesiswaan; 3. Seksi Sarana dan Prasarana. f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar, membawahkan : 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kelembagaan; 2. Seksi Keaksaraan dan Kestrataan; 3. Seksi Pembinaan Keolahragaan Pelajar. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kedua Dinas Kesehatan Pasal 7 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Bina Program, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Program; 2. Seksi Promosi Kesehatan, Dokumentasi dan Sistem Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; 3. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Farmasi, Makanan dan Minuman. e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan : 1. Seksi Gizi; 2. Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Keluarga Berencana; 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dan Kesehatan Anak. f. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan : 1. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit; 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
g. h.
3. Seksi Hygiene Sanitasi. Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional; Bagian Ketiga Dinas Perhubungan Pasal 8
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Angkutan, membawahkan : 1. Seksi Angkutan Orang; 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus; 3. Seksi Angkutan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan. e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Keterminalan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perpakiran; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keempat Dinas Komunikasi dan Informatika Pasal 9 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Dokumentasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Pelayanan Komunikasi, membawahkan : 1. Seksi Media Cetak dan Pameran; 2. Seksi Komunikasi Langsung dan Media Elektronik; 3. Seksi Kemitraan Antar Lembaga dan Analisis Aspirasi Publik. e. Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi, membawahkan : 1. Seksi Pelayanan Informasi Telematika; 2. Seksi Sarana Telematika; 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g.
Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kelima Dinas Bina Marga dan Pengairan Pasal 10
Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program Bina Marga; 2. Seksi Penyusunan Program dan Pengairan; 3. Seksi Data dan Informasi. d. Bidang Bina Marga, membawahkan : 1. Seksi Pembangunan; 2. Seksi Pemeliharaan; 3. Seksi Bina Manfaat. e. Bidang Pengairan, membawahkan : 1. Seksi Pembangunan; 2. Seksi Pemeliharaan; 3. Seksi Bina Manfaat. f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan : 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengairan; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keenam Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan Pasal 11 Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan d. Bidang Tata Ruang, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 2. Seksi Pemanfaatan dan Tata Guna Lahan; 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang. e. Bidang Permukiman dan Bangunan, membawahkan : 1. Seksi Bangunan; 2. Seksi Perumahan dan Prasarana Permukiman; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
g. h.
1. Seksi Operasional Kebersihan; 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; 3. Seksi Persampahan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketujuh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pasal 12 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Pengembangan Kepariwisataan, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Objek Kepariwisataan; 2. Seksi Pemasaran Kepariwisataan; 3. Seksi Sarana Kepariwisataan. e. Bidang Kebudayaan, membawahkan : 1. Seksi Kesenian; 2. Seksi Museum dan Kepurbakalaan; 3. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional. f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan : 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan; 2. Seksi Pembinaan Keolahragaan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedelapan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Pasal 13 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Perindustrian, membawahkan : 1. Seksi Bimbingan Produksi; 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana; 3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Industri. e. Bidang Perdagangan, membawahkan :
1.
f.
g. h.
Seksi Promosi, Pengadaan, Penyaluran dan Perdagangan Dalam Negeri; 2. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana dan Perdagangan Luar Negeri; 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan : 1. Seksi Retribusi; 2. Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar; 3. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pasar. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesembilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 14 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Pembinaan Lembaga Koperasi, membawahkan : 1. Seksi Badan Hukum; 2. Seksi Diklat dan Penyuluhan; 3. Seksi Pengawasan. e. Bidang Pembinaan Usaha Koperasi, membawahkan : 1. Seksi Koperasi Pertanian; 2. Seksi Koperasi Non Pertanian; 3. Seksi Simpan Pinjam dan Jasa. f. Bidang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan : 1. Seksi Pembinaan Lembaga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Seksi Perdagangan dan Jasa; 3. Seksi Industri. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kesepuluh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pasal 15 Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian.
c.
d.
e.
f.
g. h.
Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman, membawahkan : 1. Seksi Produksi Padi; 2. Seksi Produksi Holtikultura; 3. Seksi Produksi Benih dan Bibit. Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil, membawahkan : 1. Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Mutu Hasil; 2. Seksi Pemasaran dan Distribusi; 3. Seksi Kelembagaan Usaha. Bidang Sumber Daya, membawahkan : 1. Seksi Sumber Daya Manusia; 2. Seksi Sumber Daya Alam; 3. Seksi Sumber Daya Buatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kesebelas Dinas Peternakan Pasal 16
Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Produksi dan Pengembangan, membawahkan : 1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan; 2. Seksi Pembibitan; 3. Seksi Pakan Ternak. e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan : 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. f. Bidang Usaha Ternak dan Pengolahan Hasil, membawahkan : 1. Seksi Pelayanan Usaha; 2. Seksi Sumber Daya; 3. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keduabelas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 17
Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Kehutanan, membawahkan : 1. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 2. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan; 3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah. e. Bidang Perkebunan, membawahkan : 1. Seksi Bina Produksi Perkebunan; 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perkebunan; 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan. f. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahkan : 1. Seksi Pengawasan Hasil Hutan dan Perkebunan; 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan; 3. Seksi Sertifikasi Usaha Kehutanan dan Perkebunan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketigabelas Dinas Kelautan dan Perikanan Pasal 18 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahkan : 1. Seksi Perikanan Air Tawar; 2. Seksi Perikanan Air Payau; 3. Seksi Pengendalian Perikanan Air Tawar dan Payau. e. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan : 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perikanan Tangkap; 2. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap; 3. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap. f. Bidang Bina Usaha, membawahkan : 1. Seksi Perijinan dan Kelembagaan; 2. Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi; 3. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keempatbelas Dinas Pertambangan dan Energi Pasal 19 Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; 2. Seksi Pengembangan dan Pelaporan; 3. Seksi Data, Informasi dan Dokumentasi. d. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan : 1. Seksi Bimbingan Pertambangan dan Perijinan; 2. Seksi Konservasi Pertambangan Umum; 3. Seksi Pengawasan Teknis dan Keselamatan Kerja. e. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi, membawahkan : 1. Seksi Minyak dan Gas; 2. Seksi Kelistrikan, Energi Baru Terbarukan; 3. Seksi Konservasi Energi dan Perizinan. f. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan : 1. Seksi Sumber Daya Geologi, Air Tanah dan Perijinan; 2. Seksi Geologi Umum dan Vulkanologi; 3. Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Laboratorium. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kelimabelas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 20 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan : 1. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk; 2. Seksi Pencatatan Mutasi Penduduk; 3. Seksi Penerbitan Dokumentasi Kependudukan. e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : 1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
f.
g. h.
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 3. Seksi Data dan Dokumentasi Pencatatan Sipil. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan : 1. Seksi Pengolahan dan Perekaman Data Kependudukan; 2. Seksi Pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 3. Seksi Statistik, Informasi, Pengembangan Data dan Dokumentasi; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keenambelas Dinas Sosial Pasal 21
Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Bina Program, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial; 2. Seksi Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Karang Taruna; 3. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan. e. Bidang Pelayanan dan Pemulihan Sosial, membawahkan : 1. Seksi Pelayanan Anak dan Keluarga; 2. Seksi Pemulihan Penyandang Cacat; 3. Seksi Pemulihan Penyandang Penyakit Sosial. f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan : 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana; 2. Seksi Jaminan Sosial Fakir Miskin; 3. Seksi Jaminan Sosial Wanita Lanjut Usia dan Korban Tindak Kekerasan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketujuhbelas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 22 Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan;
c.
d.
e.
f.
g. h.
3. Sub Bagian Kepegawaian. Bidang Bina Program, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan : 1. Seksi Pelatihan, Produktivitas, Pemagangan dan Sertifikasi; 2. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja; 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan : 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 2. Seksi Pengawasan Norma Kerja; 3. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bidang Transmigrasi, membawahkan : 1. Seksi Pendaftaran dan Seleksi; 2. Seksi Pemindahan dan Angkutan; 3. Seksi Pembinaan dan Kerja Sama Swasta. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedelapanbelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 23
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan : 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Perhitungan Penetapan dan Angsuran; 3. Seksi Penagihan Keberatan dan Pelaporan. d. Bidang Perimbangan, membawahkan : 1. Seksi Bagi Hasil Pajak; 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; 3. Seksi Pendataan Lain-lain. e. Bidang Anggaran, membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi; 2. Seksi Penyusunan Anggaran Bidang Program; 3. Seksi Evaluasi dan Pengendalian. f. Bidang Akuntansi, membawahkan : 1. Seksi Akuntansi Pendapatan; 2. Seksi Akuntansi Belanja. g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan : 1. Seksi Pengelolaan Kas; 2. Seksi Pengelolaan Belanja. h. Bidang Aset dan Investasi, membawahkan : 1. Seksi Aset Bergerak; 2. Seksi Aset Tiddak Bergerak; 3. Seksi Investasi.
i. j.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Subang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang Pada tanggal : 13 Juni 2008
Diundangkan di Subang Pada tanggal : 13 Juni 2008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2008 NOMOR : 07 SERI : D
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 7 TAHUN 2008 TANGGAL : 13 JUNI 2008 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PROGRAM
BIDANG PENDIDIKAN TK DAN SD
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH, UMUM DAN KEJUJURAN
BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PEMB. KEOLAHRAGAAN PELAJAR
SEKSI PERENCANAAN
SEKSI KURIKULUM
SEKSI KURIKULUM
SEKSI PAUD DAN KELEMBAGAAN
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI KESISWAAN
SEKSI KESISWAAN
SEKSI KEAKSARAAN DAN KESTRATAAN
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA
SEKSI PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN PELAJAR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTD
BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 7 TAHUN 2008 TANGGAL : 13 JUNI 2008 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BIDANG BINA PROGRAM
BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI PERENCANAAN PROGRAM
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN
SEKSI GIZI
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGAMATAN PENYAKIT
SEKSI PROMOSI KESEHATAN DOKUMENTASI DAN SISTEM INFORMASI
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS
SEKSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN KB
SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI BIMBINGAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN FARMASI DAN MAMIN
SEKSI LANSIA DAN KESEHATAN ANAK
SEKSI HYGIENE SANITASI
UPTD
BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 7 TAHUN 2008 TANGGAL : 13 JUNI 2008 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PROGRAM
BIDANG ANGKUTAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BIDANG LALU LINTAS
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI ANGKUTAN ORANG
SEKSI SARANA DAN PRASARANA KEERAMPILAN
SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI ANGKUTAN BARANG DAN KHUSUS
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERPARKIRAN
SEKSI KESELAMATAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI ANGKUTAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERBENGKELAN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN KETERTIBAN
UPTD
BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 7 TAHUN 2008 TANGGAL : 13 JUNI 2008 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PROGRAM
BIDANG PELAYANAN KOMUNIKASI
BIDANG TELEMATIKA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI MEDIA CETAK DAN PAMERAN
SEKSI PELAYANAN INFORMASI TELEMATIKA
SEKSI DATA DAN DOKUMENTASI
SEKSI KOMUNIKASI LANGSUNG DAN MEDIA ELEKTRONIK
SEKSI SARANA TELEMATIKA
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA DAN ANALISIS ASPIRASI DAN OPINI PUBLIK
SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI
UPTD
BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SUBANG
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG : 7 TAHUN 2008 NOMOR TANGGAL : 13 JUNI 2008 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SUBANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG BINA PROGRAM
BIDANG BINA MARGA
BIDANG PENGAIRAN
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM BINA MARGA
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BINA MARGA
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM PENGAIRAN
SEKSI PEMELIHARAAN
PEMELIHARAAN
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAIRAN
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI BINA MANFAAT
SEKSI BINA MANFAAT
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
UPTD
BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUBANG
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG : 7 TAHUN 2008 NOMOR TANGGAL : 13 JUNI 2008 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUBANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BIDANG PROGRAM
BIDANG PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI PENGEMBANGAN OBJEK KEPARIWISATAAN
SEKSI KESENIAN
SEKSI PEMBINAAN PEMUDA
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI PEMASARAN KEPARIWISATAAN
SEKSI MUSEUM DAN KEPURBAKALAAN
SEKSI PEMBINAAN OLAH RAGA
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI SARANA KEPARIWISATAAN
SEKSI SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UPTD
BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SUBANG
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG : 7 TAHUN 2008 NOMOR TANGGAL : 13 JUNI 2008 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SUBANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PROGRAM
BIDANG PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN
BIDANG KESEHATAN HEWAN
BIDANG USAHA TERNAK DAN PENGELOLAAN HASIL
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN
SEKSI PENGAMATAN DAN PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN
SEKSI PELAYANAN USAHA
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI PEMBIBITAN
SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN
SEKSI SUMBER DAYA
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PAKAN TERNAK
SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
SEKSI PENGOLAHAN HASIL DAN PEMASARAN
UPTD
BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG
LAMPIRAN
:
PERATURAN : NOMOR TANGGAL : TENTANG :
DAERAH KABUPATEN SUBANG 7 TAHUN 2008 13 JUNI 2008 SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PROGRAM
BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SOSIAL
BIDANG PELAYANAN DAN PEMULIHAN SOSIAL
SEKSI PERENCANAAN PROGRAM
SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SOSIAL
SEKSI PELAYANAN ANAK DAN KELUARGA
SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI PENGEMBANGAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DAN KARANG TARUNA
SEKSI PEMULIHAN PENYANDANG CACAT
SEKSI JAMINAN SOSIAL FAKIR MISKIN
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KEJUANGAN
SEKSI PEMULIHAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
SEKSI JAMINAN SOSIAL WANITA LANJUT USIA DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
UPTD
BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG
LAMPIRAN
:
PERATURAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG :
DAERAH KABUPATEN SUBANG 7 TAHUN 2008 13 JUNI 2008 SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PROGRAM
BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI PELATIHAN, PRODUKTIVITAS PEMAGANGAN DAN SERTIFIKASI
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA
SEKSI PENDAFTARAN DAN SELEKSI
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI INFORMASI DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA
SEKSI PEMINDAHAN DAN ANGKUTAN
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
SEKSI PENGAWASAN NORMA K3
SEKSI PEMBINAAN DAN KERJASAMA SWASTA
BIDANG TRANSMIGRASI
UPTD
BUPATI SUBANG
EEP HIDAYAT
