PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2008
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG Menimbang
:
a
b.
c. Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam perumusan dan koordinasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, urusan pemerintah daerah serta untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan upaya penataan kelembagaan organisasi yang disesuaikan dengan potensi, kemampuan keuangan dan karakteristrik daerah; Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilalukan penyempurnaan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang; Bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf dan di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7.
8.
9.
10.
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Subang; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Subang; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang; 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7.
8.
9. 10.
Staf Ahli adalah Pejabat yang diserahi tugas dan wewenang untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati dibawah koordinasi Sekretaris Daerah; Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu; Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah Daerah, yaitu : 1. Sekretariat Daerah; 2. Asisten; 3. Bagian; 4. Sub Bagian.
ini
dibentuk
Organisasi
Sekretariat
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Subang merupakan unsur staf (pembantu pimpinan) Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 Sekretariat Daerah Kabupaten Subang mempunyai tugas membantu dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Kabupaten. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten
b. c. d. e. f. g.
Subang; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pemerintahan; Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pembangunan; Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan penataan organisasi, tatalaksana, keuangan prasarana dan sarana; Pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Aparatur; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Pasal 6
(1)
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b.
Asisten Tata Praja, membawahi : 1. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri atas : a). Sub Bagian Pemerintahan Umum b). Sub Bagian Agraria c). Sub Bagian Pemerintahan Desa 2. Bagian Humas dan Protokol, terdiri atas : a). Sub Bagian Dokumentasi b). Sub Bagian Protokol c). Sub Bagian Pemberitaan 3. Bagian Hukum, Perundang-undangan dan HAM, terdiri atas : a). Sub Bagian Perundang-undangan b). Sub Bagian Penyuluhan, Konsultasi Hukum dan HAM c). Sub Bagian Dokumentasi Hukum
c.
1. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri atas : a). Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat b). Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Investasi c). Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat 2. Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri atas : a). Sub Bagian Penyusunan Program b). Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program c). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3. Bagian Sosial, terdiri atas : a). Sub Bagian Pendidikan b). Sub Bagian Kesehatan c). Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan
d.
Asisten Administrasi Umum, membawahi : 1. Bagian TU, terdiri atas : a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b). Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi c). Sub Bagian Keuangan Setda 2. Bagian Rumah Tangga, terdiri atas : a). Sub Bagian Urusan Dalam
b). Sub Bagian Pengadaan dan Pendistribusian c). Sub Bagian Pemeliharaan 3. Bagian Organisasi, terdiri atas : a). Sub Bagian Kelembagaan b). Sub Bagian Ketatalaksanaan c). Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan e.
Kelompok Jabatan Fungsional
(2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V STAF AHLI Pasal 7 (1). Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2). Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3). Staf Ahli, terdiri dari : a. Staf Ahli bidang Pemerintahan; b. Staf Ahli bidang Pembangunan; c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. (4). Tugas Staf Ahli : a. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politik; b. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan, ekonomi dan Keuangan; c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 (1) (2) (3) (4)
Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Terkait dan Unit Pelaksanaan lainnya. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerahnya. Pasal 9
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah serta hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.
Ditetapkan di Subang Pada tanggal : 13 Juni 2008
Diundangkan di Subang Pada tanggal : 13 Juni 2008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2008 NOMOR : 05 SERI : D
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 5 TAHUN 2008 TANGGAL : 13 JUNI 2008 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
BUPATI WAKIL BUPATI
SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
STAF AHLI
ASISTEN ADM. PEMBANGUNAN
BAGIAN KUMDANG DAN HAM
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
BAGIAN SOSIAL
ASISTEN ADM. DAN PEMBINAAN APARATUR
BAGIAN TU
BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN ORGANISASI
Sub Bagian Pemerintahan Umum
Sub Bagian Dukumentasi
Sub Bagian Perundangundangan
Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat
Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Pendidikan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Urusan Dalam
Sub Bagian Kelembagaan
Sub Bagian Agraria
Sub Bagian Pemberitaan
Sub Bagian Penyuluh, Konsultasi Hukum dan HAM
Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Investasi
Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program
Sub Bagian Kesehatan
Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
Sub Bagian Pengadaan dan Pendistribusian
Sub Bagian Ketatalaksanaan
Sub Bagian Pemerintahan Desa
Sub Bagian Protokol
Sub Bagian Dokumentasi Hukum
Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan
Sub Bagian Keuangan Setda
Sub Bagian Pemeliharaan
Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan
