1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 4 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2009-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI Menimbang
:
a
S U B A N G,
bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah ;
b
bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Subang Tahun 2009-2014. Mengingat
:
1.
Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2.
Undang-undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2
7.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8.
Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
14.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005–2025.
Memperhatikan :
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
SUBANG TAHUN 2009 – 2014.
DAERAH
KABUPATEN
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Subang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Subang. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut RPJM Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah
dengan
berpedoman
pada
RPJP
Daerah
dan
memperhatikan RPJM Propinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional. .
5. Rencana
Kerja
selanjutnya
Pemerintah
disebut
Daerah
RKPD
adalah
Kabupaten dokumen
Subang
yang
perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Subang untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman untuk Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Subang. 6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 8. Arah Pembangunan adalah tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah. 9. Strategi Pembangunan adalah cara untuk mencapai tujuan dan citacita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah. 10. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
4
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMD merupakan: 1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025. 2. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi
seluruh
komponen
pelaku
pembangunan
daerah
dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam : 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran. 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Pasal 4 1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya harus menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
5
2. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana APBD tahun pertama jabatan Bupati berikutnya. BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 5
Sistematika RPJM Daerah terdiri dari : Lampiran memuat antara lain : Bab I
: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penyusunan RPJMD dan sistematika penyusunan
Bab II
: GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH Memuat evaluasi pembangunan daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2009-2014 dalam setiap aspek prioritas pembangunan, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi selama 5 tahun ke depan serta Isu Strategis
Bab III : VISI DAN MISI Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan. Bab IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Memuat dan menjelaskan Desa Mandiri Gotong Royong sebagai
strategi
pembangunan
daerah,
kebijakan
pembangunan daerah, program pembangunan daerah dan sasaran setiap program. Bab V
: PENDANAAN DAERAH Menjelaskan
kebijakan
keuangan
daerah
yang
meliputi
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 (lima) tahun ke depan.
6
Bab VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Menjelaskan pedoman transisi pada Tahun 2014, prinsipprinsip dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Subang tahun 20092014 serta kaidah pelaksanaannya. Bab VII : PENUTUP
Pasal 6 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah. 2. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pola Dasar, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal–hal yang berkaitan dengan target-target kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat asumtif, sehingga apabila terjadi penyesuaian terhadap target-target tersebut, maka penyesuaian target tersebut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.
7
Pasal 10 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Daerah
penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Subang.
Ditetapkan di
Subang
pada tanggal 6 Juli 2009
B U PA T I
S U B A N G,
EEP HIDAYAT
Diundangkan di : Subang Pada Tanggal
: 6 Juli 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
DRS. H. KOMIR BASTAMAN, M.Si Pembina Utama Muda ( IV/c) NIP. 19601011 198603 1 008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2009 NOMOR : 4 SERI E
ini
dengan
8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2009-2014
I. UMUM Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten
Subang
merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMD Propinsi. Selain itu RPJMD tersebut memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan indikasi rencana program prioritas Pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2009-2014 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan dengan periodesasi perencanaan pembangunan tahunan yang terdiri dari : 1. RKPD Tahun 2009 (yang masih mengacu kepada Renstra 2005 – 2009) 2. RKPD Tahun 2010 3. RKPD Tahun 2011 4. RKPD Tahun 2012 5. RKPD Tahun 2013 6. RKPD Tahun 2014 Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2014.
Namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya
tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD menjadi utuh dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014 adalah untuk :
9
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Propinsi dan Kabupaten 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan 5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalan peraturan Daerah ini. Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD Tahun 2014 yang disusun oleh Bupati yang sedang menjabat (masa bakti tahun 2008 – 2013). Namun demikian Bupati terpilih periode berikutnya (masa bakti tahun 2013 - 2018) tetap mempunyai ruang gerak yang
luas
untuk
menyempurnakan
APBD
pada
tahun
pertama
pemerintahannya melalui mekanisme KUA Perubahan, PPA perubahan dan Perubahan APBD (APBD-P). RKPD tahun pertama tersebut (Tahun 2014) berpedoman pada RPJM Daerah sebelumnya (Tahun 2009 – 2014) dan berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJM Daerah yang disusun oleh Bupati periode berikutnya.
10
Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dilakukan oleh setiap SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Hal ini dimaksudkan bahwa target-target yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD ini bersifat asumtif terhadap kondisi yang ada dan selanjutnya memproyeksikan target tersebut sampai dengan tahun 2014 sehingga ada kekhawatiran
asumsi
akan
dapat
berubah
terhadap
kondisi
obyektif
yang
berkembang. Atas dasar hal tersebut, maka dimungkinkan terjadi perubahan target dengan alasan yang jelas dan terukur serta dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan PPAS untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD. Pasal 10 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E
11
1 2 3 4 5 6 7
12
1 2 3 4 5 6 7
13
LAMPIRAN I
: KEPUTUSAN BUPATI SUBANG 4 NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA ARAH KEBIJAKAN UMUM (AKU) DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004
SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN ARAH KEBIJAKAN UMUM (AKU) DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA ) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004 Penanggung Jawab
: Bupati Subang
Wakil Penanggung Jawab
: Wakil Bupati Subang
Ketua Umum
: Sekretaris Daerah Kabupaten Subang
Ketua Pelaksana
: Kepala Bapeda Kabupaten Subang
Wakil Ketua Pelaksana 1. Bidang Fisik dan Prasarana : Asisten Daerah Pembangunan Kabupaten Subang 2. Bidang Sosial Budaya : Asisten Daerah Pemerintahan Kabupaten Subang 3. Bidang Ekonomi : Asisten Daerah Administrasi Kabupaten Subang Sekretaris
: 1. Sekretaris Bapeda Kabupaten Subang 2. Kepala Bidang. Data dan Pelaporan Bapeda Kabupaten Subang. 3. Kasubag. PRK Bapeda Kabupaten Subang
Bendahara
: Bendaharawan Proyek Repetada dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2004
Anggota
: 1. Kasubid Perhubungan dan Pariwisata Bapeda Kabupaten Subang 2. Kasubid Pengairan Bapeda Kabupaten Subang 3. Kasubid Tata Ruang dan TGT Bapeda Kabupaten Subang 4. Kasubid PDU Bapeda Kabupaten Subang
14 5. Kasubid Industri Bapeda Kabupaten Subang 6. Kasubid Perdagangan dan Koperasi Bapeda Kabupaten Subang 7. Kasubid Pertanian Bapeda Kabupaten Subang 8. Kasubid Pendidikan Agama dan Mental Spiritual Bapeda Kabupaten Subang 9. Kasubid Kesra Bapeda Kabaupaten Subang 10. Kasubid Kependudukan Bapeda Kabupaten Subang 11. Kasubid Pemerintahan Bapeda Kabupaten Subang Pembantu Umum
: Unsur Staf Bapeda Kabupaten Subang. BUPATI
S U B A N G,
H. R O H I M A T LAMPIRAN II
: KEPUTUSAN BUPATI SUBANG L-1
NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA ARAH KEBIJAKAN UMUM (AKU) DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004 KELOMPOK KERJA ARAH KEBIJAKAN UMUM (AKU) DAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA ) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004 I. KELOMPOK FISIK DAN PRASARANA a. Ketua b. Sekretaris c. Staf Teknis
: Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapeda Kabupaten Subang : Kasubid Analisa dan Penilaian Bapeda Kabupaten Subang : 1. Kasubid. Perhubungan dan Pariwisata Bapeda Kabupaten Subang. 2. Kasubid. Pengairan Bapeda Kabupaten Subang. 3. Kasubid. TRT dan TGT Bapeda Kabupaten Subang.
d. Peserta : 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Subang; 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang; 3. Dinas PU.Kabupaten Subang; 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Subang; 5. Dinas Pertanahan Kabupaten Subang; 6. Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten Subang; 7. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Subang; 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Subang;
15
II. KELOMPOK EKONOMI. a. Ketua b. Sekretaris c. Staf Teknis
: Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Kabupaten Subang : Kasubid Pelaporan Bapeda Kabupaten Subang : 1. Kasubid. Pengembangan Dunia Usaha Kabupaten Subang. 2. Kasubid. Industri, Pertambangan dan Energi Bapeda Kabupaten Subang. 3. Kasubid. Perdagangan dan Koperasi Bapeda Kabupaten Subang. 4. Kasubid Pertanian Bapeda Kabupaten Subang
d. Peserta : 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang; 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang; 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Subang; 4. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang; 5. Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Subang; 6. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Subang; 7. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Subang; 8. Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Subang; 9. Kantor Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (KPPP) Kabupaten Subang; III. KELOMPOK SOSIAL BUDAYA. a. Ketua b. Sekretaris c. Staf Teknis
L-2
: Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda Kabupaten Subang : Kasubid Pengumpulan Data Bapeda Kabupaten Subang : 1. Kasubid. Pendidikan Agama / Mental Spiritual Bapeda Kabupaten Subang. 2. Kasubid. Kesejahteraan Rakyat Bapeda Kabupaten Subang. 3. Kasubid. Kependudukan Bapeda Kabupaten Subang. 4. Kasubid. Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi Kabupaten Subang.
d. Peserta : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Subang; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang; 3. Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Subang; 4. Dinas Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kabupaten Subang; 5. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Subang; 6. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Subang; 7. Dinas Pendidikan Kabupaten Subang; 8. Bagian Humas Setda Kabupaten Subang; 9. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Subang; 10. Bagian Umum Setda Kabupaten Subang; 11. Bagian Hukum Setda Kabupaten Subang; 12. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang; 13. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang; 14. Bagian Sosial Setda Kabupaten Subang; 15. Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang; 16. Badan Pemberdayaan Masayarakat Desa Kabupaten Subang;
16
B U P A T I S U B A N G,
H. R O H I M A T
L-3
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG Nomor
:
Lampiran
: 1 (satu) berkas
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003
BUPATI
S U B A N G,
17 Menimbang
a
:
bahwa dalam rangka menjabarkan Program Pembangunan Daerah (Propeda) ke dalam perencanaan teknis operasional yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten,
Kabupaten
Subang
perlu
menyusun
Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kabupaten Subang; b
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Repetada Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang;
Mengingat
1.
:
Undang - undang
Nomor
4
Tahun
1968
tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; 2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) ;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah ………
6
1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pengelolaan
Pemerintah dan
Nomor
106
Tahun
Pertanggungjawaban
2000
Keuangan
tentang dalam
Pelaksanaan Rekomendasi dan Tugas Pembantuan ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepada Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang
18 Pedoman
Penyusunan
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan di Daerah (P5D) ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Subang Tahun 2001-2005 ; Memperhatikan
:
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1240/II/ Bangda Tahun
2001
tentang
Pedoman
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota ;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
Membentuk Tim Penyusun Repetada Tahun 2003 dengan susunan personalia penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
KEDUA
:
Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah mempersiapkan / melaksanakan Penyusunan Repetada Tahun 2003 dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab ;
KETIGA
:
Segala biaya untuk keperluan Penyusunan Repetada pada Proyek Penyusunan Repetada Tahun 2003 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 Mata Anggaran 2P.0.18.2.01.002 ;
KEEMPAT
:
Tugas Tim Penyusun berakhir setelah Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Subang ; KELIMA ………………. 3
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 2002.
Ditetapkan di
Subang
pada tanggal
B U PA T I
S U B A N G,
19
H. R O H I M A T
Tembusan: 1. 2. 3. 4.
Gubernur Jawa Barat; Kepala Badan Koordinasi Wilayah Purwakarta; Kepala BAPEDA Propinsi Jawa Barat; Ketua DPRD Kabupaten Subang.
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN BUPATI SUBANG NOMOR : TANGGAL :
20 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003
SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003 Penanggung Jawab
: Bupati Subang
Wakil Penanggung Jawab
: Wakil Bupati Subang
Ketua Umum
: Sekretaris Daerah Kabupaten Subang
Ketua Pelaksana
: Kepala Bapeda Kabupaten Subang
Wakil Ketua Pelaksana : 1. Bidang Fisik dan Prasarana : Asisten Daerah Pembangunan Kabupaten Subang 2. Bidang Sosial Budaya : Asisten Daerah Pemerintahan Kabupaten Subang 3. Bidang Ekonomi : Asisten Daerah Administrasi Kabupaten Subang Sekretaris
: 1. Sekretaris Bapeda Kabupaten Subang 2. Kepala Bidang. Data dan Pelaporan Bapeda Kabupaten Subang. 3. Kasubag. PRK Bapeda Kabupaten Subang
Bendahara
: Bendaharawan Proyek Penyusunan Repetada
Anggota
: 1. Kasubid Perhubungan dan Pariwisata Bapeda Kabupaten Subang 2. Kasubid Pengairan Bapeda Kabupaten Subang 3. Kasubid Tata Ruang dan TGT Bapeda Kabupaten Subang 4. Kasubid PDU Bapeda Kabupaten Subang 5. Kasubid Industri Bapeda Kabupaten Subang 6. Kasubid Perdagangan dan Koperasi Bapeda Kabupaten Subang 7. Kasubid Pertanian Bapeda Kabupaten Subang 8. Kasubid Pendidikan Agama dan Mental Spiritual Bapeda Kabupaten Subang 9. Kasubid Kesra Bapeda Kabaupaten Subang 10. Kasubid Kependudukan Bapeda Kabupaten Subang 11. Kasubid Pemerintahan Bapeda Kabupaten Subang
Pembantu Umum
: Unsur Staf Bapeda Kabupaten Subang. BUPATI
S U B A N G,
H. R O H I M A T
21
L-1
22
23
LAMPIRAN II
: KEPUTUSAN BUPATI SUBANG NOMOR TANGGAL TENTANG
: : : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SUBANG
KELOMPOK KERJA LOKA KARYA RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2002 I. KELOMPOK FISIK DAN PRASARANA a. Pimpinan
: Assisten Daerah Pembangunan Setda Kabupaten Subang : 1. Ketua Komisi D. DPRD Kabupaten Subang. 2. Staf Ahli LAN-RI : 1. Kepala Bidang Fispran Bapeda Kabupaten Subang : 1. Kasubid. Perhubungan dan Pariwisata Bapeda Kabupaten Subang. 2. Kasubid. Pengairan Bapeda Kabupaten Subang. 3. Kasubid. TRT dan TGT Bapeda Kabupaten Subang.
b. Nara Sumber c. Sekretaris d. Staf Teknis
e. Peserta : 9. Dinas Perhubungan Kabupaten Subang; 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang; 11. Dinas PU.Kabupaten Subang; 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Subang; 13. Dinas Pertanahan Kabupaten Subang; 14. Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten Subang; 15. Badan Pengelola Lingkungan Kabupaten Subang; 16. Badan PMD Kabupaten Subang; 17. Tokoh Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat ; f. Tempat
: Ruang Rapat LIPI Kabupaten Subang
II. KELOMPOK EKONOMI. a. Pimpinan b. Nara Sumber c. Sekretaris d. Staf Teknis
: Assisten Daerah Administrasi Setda Kabupaten Subang : 1. Ketua Komisi B dan C DPRD Kabupaten Subang. 2. Staf Ahli di Perguruan Tinggi : 1. Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Kabupaten Subang. : 1. Kasubid. Pengembangan Dunia Usaha Kabupaten Subang. 2. Kasubid. Industri, Pertambangan dan Energi Bapeda Kabupaten Subang.
24
Subang.
3. Kasubid. Perdagangan dan Koperasi Bapeda Kabupaten 4. Kasubid Pertanian Bapeda Kabupaten Subang
e. Peserta : 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang; 11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang; 12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Subang; 13. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang; 14. Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Subang; 15. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Subang; 16. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Subang; 17. Badan PMD Kabupaten Subang; 18. Kepala Kantor BIPP Kabupaten Subang; 18. Tokoh Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat ; f. Tempat : Ruang Rapat LIPI Kabupaten Subang III. KELOMPOK SOSIAL BUDAYA. a. Pimpinan b. Nara Sumber c. Sekretaris d. Staf Teknis
: Assisten Daerah Pemerintahan Setda Kabupaten Subang. : 1. Ketua Komisi A da E DPRD Kabupaten Subang. 2. Staf Ahli di Perguruan Tinggi. : 1. Kepala Bidang Sosbud Bapeda Kabupaten Subang. : 1. Kasubid. Pendidikan Agama / Mental Spiritual Bapeda Kabupaten Subang. 2. Kasubid. Kesejahteraan Rakyat Bapeda Kabupaten Subang. 3. Kasubid. Kependudukan Bapeda Kabupaten Subang. 4. Kasubid. Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi Kabupaten Subang.
e. Peserta : 17. Dinas Pendidikan Kabupaten Subang; 18. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang; 19. Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Subang; 20. Kantor Departemen Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kabupaten Subang; 21. Kepala Kantor Kependudukan, Transmigrasi dan PPH Kabupaten Subang; 22. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Subang; 23. Dinas Pendidikan Kabupaten Subang; 24. Bagian Humas Setda Kabupaten Subang; 25. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Subang; 26. Bagian Umum Setda Kabupaten Subang; 27. Bagian Hukum Setda Kabupaten Subang; 28. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang; 29. Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Subang; 30. Bagian Sosial Setda Kabupaten Subang; 31. Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang; 32. Badan PMD Kabupaten Subang; 33. Tokoh Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat ; f. Tempat
: Ruang Rapat LIPI Kabupaten Subang.
BUPATI SUBANG
25
H. R O H I M A T
Dalam
rangka
penyelenggraan
pemerintahan
daerah
yang
demokratis,
aspiratif,
desentralistik dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang terpadu, Kabupaten Subang sedang menyusun dokumen Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Subang yang melibatkan stakeholder (pelaku/komponen pembangunan). Sehubungan dengan itu bersama ini kami sampaikan Naskah Surat Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Daerah dan Kelompok Kerja pada acara Lokakarya kegiatan dimaksud.
26
