PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR
: 10 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN MODAL DASAR PD. BPR LPK DI KABUPATEN SUBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) di provinsi Jawa Barat dalam pasal 7 ayat (1) untuk perubahan Modal Dasar PD. BPR LPK dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten yang bersangkutan; b. Bahwa di Kabupaten Subang modal dasar PD. BPR LPK perlu dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan tingkat perekonomian saat ini; c. Bahwa sehubungan perkembangan pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penetapan Modal Dasar PD. BPR LPK di Kabupaten Subang;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Perusahaan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; 3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) di Provinsi Jawa Barat;
:
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN MODAL DASAR PD. BPR LPK KABUPATEN SUBANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Subang; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang; 1
c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang; d. PD. BPR LPK adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Subang dan PT. Bank Jabar yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; e. Pemilik PD. BPR LPK adalah para pemegang saham PD. BPR LPK; f. Rapat Umum Pemegang Saham PD. BPR LPK adalah pemegang Kekusaan Tertinggi yang selanjutnya di singkat RUPS; g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR; h. Direksi adalah Direksi PD. BPR; i. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR;
BAB II MODAL Pasal 2 Berdasarkan Hasil RUPS Tahun 2003 telah disetujui Pemilik bahwa Modal Dasar PD. BPR LPK ditetapkan sebagai berikut : (1) Modal Dasar PD. BPR LPK ditetapkan sebagai berikut : a. PD. BPR LPK Cisalak Rp. 1.000.000.000,b. PD. BPR LPK Jalancagak Rp. 1.000.000.000,c. PD. BPR LPK Pabuaran Rp. 750.000.000,d. PD. BPR LPK Sukamandi Rp. 750.000.000,e. PD. BPR LPK Purwadadi Rp. 500.000.000,f. PD. BPR LPK Cipeundeuy Rp. 500.000.000,g. PD. BPR LPK Pagaden Rp. 750.000.000,h. PD. BPR LPK Pamanukan Rp. 500.000.000,(2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Pemilik yang harus dipenuhi dalam kurun waktu paling lambat 10 tahun. (3) Pemilikan Modal PD. BPR LPK yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Subang dan PT. Bank Jabar dengan perbandingan kepemilikan saham sebagai berikut : a. Pemerintah Provinsi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) b. Pemerintah Kabupaten sebesar 50 % (lima puluh persen) c. PT. Bank Jabar sebesar 15 % (lima belas persen) (4) Modal PD. BPR LPK merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (5) Modal PD. BPR LPK terdiri atas saham-saham (6) Nilai Nominal setiap saham ditetapkan RUPS (7) Kepemilikan saham pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 4 Penyertaan Modal dari Para Pemegang Saham PD BPR LPK terdiri dari saham-saham yaitu: (1) Saham dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi PD. BPR LPK yang bersangkutan. (2) Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat deviden berikut sehelai talon untuk menerima seperangkat deviden. 2
(3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan di tandatangani oleh seorang Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan ditandatangani oleh seorang Direksi bersamasama dengan salah seorang anggota Dewan Pengawas. (4) Besarnya nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS (5) Terhadap setoran saham oleh Pemerintah Daerah yang belum mencapai nilai saham diberikan tanda setoran Saham (Resipis). (6) Setiap pemegang saham tunduk pada Peraturan Daerah ini dan pada semua putusan RUPS. Pasal 5 RUPS menetapkan ketentuan tentang daftar saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 7 Pemerintah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.
Ditetapkan di Subang Pada tanggal 1 Oktober 2003 BUPATI SUBANG
H.ROHIMAT
Diundang di Subang Pada tanggal 6 Oktober 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG.
H. T. EFENDY SURYANA, SH. MPd Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 050 012 675
LEMBARAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2003 NOMOR 28 SERI. E 3
LAMPIRAN :
NO
1 2 3 4 5 6 7 8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 10 TAHUN 2003 TANGGAL : 1 OKTOBER 2003 TENTANG : PENETAPAN MODAL DASAR PD. BPR LPK DI KABUPATEN SUBANG
NAMA PD. BPR
TEMPAT KEDUDUKAN
PD.BPR LPK CISALAK PD.BPR LPK JALAN CAGAK PD.BPR LPK PABUARAN PD.BPR LPK SUKAMANDI PD.BPR LPK PURWADADI PD.BPR LPK CIPEUNDEUY PD.BPR LKP PAGADEN PD.BPR LPK PAMANUKAN
KECAMATAN CISALAK KECAMATAN JALAN CAGAK KECAMATAN PABUARAN KECAMATAN SUKAMANDI KECAMATAN PURWADADI KECAMATAN CIPEUNDEUY KECAMATAN PAGADEN KECAMATAN PAMANUKAN
MODAL DASAR Rp
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 750.000.000,00 500.000.000,00 5.750.000.000,00
MODAL DISETOR (Rp) KABUPATEN SUBANG 282.500.000,00 222.500.000,00 200.000.000,00 170.895.198,00 222.129.177,49 169.243.745,38 202.834.306,18 175.680.837,02 1.645.784.265,07
PROPINSI JAWA BARAT 120.000.000,0 0 134.500.000,00 106.000.000,00 100.250.000,00 80.500.000,00 60.000.000,00 56.000.000,00 68.000.000,00 725.250. 000,00
JUMLAH MODAL DISETOR
PT BATIK JABAR 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00
440.000.000,00 394.500.000,00 343.500.000,00 308.646.198,00 340.129.177,49 266.743.746,38 296.334.306,18 281.180.837,02
300.000.000,00
2.671.034.265,07
JUMLAH
B U P A T I S U B A N G
H. R O H I M A T
4
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR
: 10 TAHUN 2005 TENTANG
PENETAPAN MODAL DASAR PD. BPR LPK DI KABUPATEN SUBANG 1.
UMUM Dalam upaya mengembangkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang mengarah kepada peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 446/A.III/SK/1973 telah dibentuk Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) untuk Kabupaten Subang sebanyak 8 LPK dan LPK ini semul a seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, namun perkembangan permodalannya relati f lemah, sehingga fungsi LPK sebagai penyalur kredit untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat pedesaan relatif tidak tercapai, maka kepemilikannya menjadi milik bersama yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1987. Untuk memperkuat posisi permodalan LPK melalui Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 570/469/Perek/1996 perihal Penyertaan Modal kepada LPK, agar Bank Jabar menyertakan Modal bagi LPK. Selanjutnya bahwa jasa Perbankan yang diberikan oleh PD BPR ini tidak hanya berdampak kepada perluasan kesempatan berusaha maupun kesempatan kerja yang mampu meningkatkan p endapatan masyarakat pedesaan, akan tetapi secara tidak langsung PD BPR ini pun mendidik masyarakat pedesaan perkotaa n kepada kehidupan yang baik di masa depan dengan melalui program tabungan deposit dan simpanan lainnya disamping itu pula PD BPR sebagai sa lah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32.35/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat bahwa dalam pasal 4 ayat (1) Modal Disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurangkuranyanya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah Jakarta , Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang serta di luar Ibu Kota Provinsi. Modal Dasar semula setiap PD BPR ditetapkan Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan berpedoman pada surat Keputusan Direksi Bank Indonesia di atas maka penetapan Modal Dasar PD. BPR di Kabupaten Subang disesuaikan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan klasifikasinya di sesuaikan dengan Asset yang dimilik inya. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk lebih
5
memberdayakan keberadaan PD. BPR yang memacu perkembangan perekonomian di pedesaan dan ber fungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penetapan Modal Dasar PD. BPR LPK di Kabupaten Subang sebagai penja baran dari Peraturan Daerah Provisi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) di provinsi Jawa Barat.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi pemilik / pemegang Saham dalam kurun tertentu (selama 5 tahun). Penetapan besarnya Modal Dasar didasarkan kepada Asset yang dimiliki PD. BPR dan kondisi Modal yang ada dengan perhitungan : a. Asset di bawah Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliyar rupiah) di tetapkan Modal Dasar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) b. Asset Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) sampai Rp. 4.000.000.000,(Empat miliar rupiah) di tetapkan Modal Dasar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) c. Asset Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) keatas ditetapkan Modal Dasar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
6
