PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD} KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2415
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014
ffi# /,N BUPATI KARANGAPEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 15 TAHUN 2OI4 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM,
Menimbang :
a.
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OA4 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu men)rusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah; bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebtjakan daerah satu tahun yang
merupakan komitmen Pemerintatr Daerah untuk
memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
c.
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal t29 ayat (21 dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OIO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
menyatakan bahwa RKPD Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD
Provinsi d,itetapkan dan selanjutnya
menjadi rangka dalam land.asan penyusunan KUA dan PPAS pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {RAPBD)Tahun 2OL4;
d.
banwa DeroasarKzrn perttmoarlgzrll seuiaBarrrrir.rre dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015;
Mengingat
i.
Undang-Undang Ngmor 69 Tahun i958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2.
J.
4.
5.
6.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor L22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintafran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIL ilo*o. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aO5);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pen5rusunan Rencana Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a66a\
9.
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2I, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a8I7l; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1"3
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
11.
2OlI Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara
Pen5rusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor L2.
13.
517l; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2AQ6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daeratr Kabupaten
Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2OO6 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 20lI tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2ALO-2O15 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun20ll Nomor 9);
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RtrNCANA KERJA
Menetapkan
PEMBANGUNAN DAERAH KARANGASEM TAHUN 20
KABUPATEN
I5
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem. 3. Satuan l{erja Perangkat Daer-ah, yatlg selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah 4. 5. 6.
kabupaten selaku pengguna anggaran f barang. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 1 tahun yaitu Tahun 2015. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 1 (satu) Tahun;
Tim Anggaran Pemerintah Daerah disingkat dengan TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
7.
B.
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka pen1rusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan' Kebijakan Umum APBD disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebiiakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi -v-ang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun. Prioritas dan Piafon Anggaran Sementara disingkat PPAS adalah rarlcangan program prioritas dan patokan batas maksimal a.nggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusurian RKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
BAB III KETBNTUAN PENUTUP
.
Pasal
10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupafi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura 16 Mei 2Al4 RANGASEM,
r.---.{
REDEG C<
4NGry
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 16 ei 2OI4 SEKRETARI
TEN KARANGASEM,
I GEDE AD BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2OI4 NOMOR 15
BAB
VI
PENUTUP
RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2015 merupakan penjabaran tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun
2010- 2015 dengan mengacu kepada RKP dan RKPD Propinsi Bali Tahun 2015. Keberhasilan dari pelaksanaan rencana ini sangat ditentukan oleh kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karangasem dan didukung oleh seluruh
stakes holders.
RKPD Kabupaten karangasem Tahun 2015, dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-
langkah praktis dan strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah
1.
:
RKPD Kabupaten KarangasemTahun 2015 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu
dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.
Z.
Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3.
Untuk menjaga efisiensi dan efektivitbs pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib
melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati Karangasem melalui Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem.
4.
Kepala Bappeda Kibupaten Karangasem menghimpun
dan
menganalisis hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing KePala SKPD.
5.
pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pem bangunan/Kegiata n Tahun 20 15.
6.
Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD. Hasil evaluasi
ini
menjadi bahan bagi
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya'
7.
Staf Ahli Bupati ditugaskan untuk turut serta mengawal, mengamati dan memantau pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan selanjutnya memberikan saran dan pendapat yang konstruktif secara lengkap kepada Bupati/Wakil
Bupati. .
Keberhasilan pembanfunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan/ tersedianya dan terencananya anggaran secara efektif dan efesien, juga sangat ditentukan
Pcw Kc"7t ?a'/aga. D@l K"/"t*" Kaa.*ta ?ale 415
( ?77D
)
6B
oleh komitmen dari seluruh stakeholders
dalam
mengimplementasikan rencana
yang dimiliki diharapkan pembangunan pembangunan. Dengan memanfaatkan sumber daya pada meningkatnya dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dan berrnuara kesejahteraa n masYarakat.
Kaj4
"w <4/4f4tu
D4e4
"a/'&fe K@qe74/4-245
(*O I
69
