Peranan Legislatif dalam Mendukung Perwujudan Ketahanan Pangan
Oleh : Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si Pimpinan Komisi IV DPR RI
Disampaikan dalam Lokakarya Penas XV Tahun 2017 di Aula Kejaksaan Tinggi Aceh pada Tanggal 7 Mei 2017
Gambar. Pendekatan Sistem Dalam Menuju Indonesia Yang Maju, AdilMakmur, dan Berdaulat
INDONESIA SAAT INI
DINAMIKA GLOBAL Kenaikan Penduduk Kemajuan IPTEK Global Climate Change Multipolar World
A. EKONOMI •
• PDB/Kapita = $ 4.200Kapasitas • Teknologi = Kelas – 3 • Koefisien Gini = 0,42 • IPM = Rendah • LH = Buruk – Sedang
• • • • •
B. SOSBUD
Pertumbuhan > 7%/Tahun • Kesehatan & Gizi Pemerataan • Pendidikan income • Revolusi Mental Daya Saing • IMTAQ Kedaulatan Pangan dan Energi D. LINGKUNGAN Infrastuktur Moneter & fiskal • RTRW • Pengendalian C. POLHUKAM pencemaran • Konservasi biodiversity • Good Governance • Mitigasi • Masyarakat & Adaptasi Bencana Meritokrasi Alam •Berdaulat politik
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
INDONESIA MAJU, ADIL, MAKMUR DAN BERDAULAT • PDB/Kapita >$ 11,750 • KapasitasTeknologi = Kelas – 1 • Koefisien Gini < 0,3 • IPM = Tinggi • Kualitas LH = BaikSangat Baik
POTENSI PEMBANGUNAN
INDIKATOR MAKRO PERTANIAN TAHUN 2011-2017 Indikator Makro
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 *)
Pertumbuhan PDB Pertanian (%)
3,47
4,58
3,85
3,85
3,31
3,25
3,25
Penyerapan Tenaga Kerja (juta orang)
39,1
39,6
39,22
38,97
37,75
37,77
37,77
104,58
105,24
104,95
102,04
102,83
101,40
99,80
22,77
17,66
15,84
15,16
13,58
6,09
10,92
9.614,5 1.243,6
9.728,9 1.621,7
6.949,2 13.357,9 12.366,4 1.616,6 2.237,5 2.147,1
21.464,6 1.638,1
21.464,6 1.638,1
Nilai Tukar Petani Neraca Perdagangan Pertanian (US$ miliar) Investasi PMDN (Rp miliar) PMA (US$ juta)
Keterangan : *) PDB = BPS, 2017 TK = SAKERNAS, Agustus 2016 NTP Bulan Maret 2017 Neraca Perdagangan Data diolah Pusdatin, Desember 2016 Investasi BKPM 2016
Sumber : Kementan Per April 2017
• Indonesia negara ARCHIPELAGO, luas daratan sekitar 1.890.739 km2 & lautan 6.315.222 km2 (BIG,2016) karakteristik beragam
• Tantangan yang dihadapi adalah pemenuhan kebutuhan pangan untuk 255 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,49%/th, sementara GAP antara konversi lahan dengan pencetakan lahan baru semakin besar • Indeks kelaparan Indonesia (Global Hunger Index) 2016, masuk katagori “Serius” dengan skor 21,9 jauh dibawah malaysia dengan skor 9,7 • 7,6% dari populasi Indonesia mengalami kekurangan gizi, dan 36,4% dari populasi anak usia balita mengalami kuntet/stunted growth (world bank, 2017)
Analisis Situasional Pangan Nasional FOOD, FUEL, FEED PASAR INTERNASIONAL
LAHAN Konversi lahan meningkat
Penguasaan pasar internasional oleh sekelompok korporasi
Diversifikasi Konsumsi pangan lambat
Kualitas lahan turun
TEKNOLOGI KELEMBAGAAN
SUPPLY
PASAR
DEMAND
Pendapatan masyarakat meningkat
Permodalan Organisasi petani Institusi pendukung SARPRAS
Penyediaan sarpras yg kurang
Harga fluktuatif
Pertumbuhan penduduk meningkat
LUAS BAKU LAHAN PERTANIAN 62,50 Jt Ha Sawah
Baku Jt Ha
Realisasi Jt Ha
Target Jt Ha
Sawah
8.11
15.50
24.33
Tegal/ Kebun
12.01
0
12.01
Ladang/H uma
5.02
5.02
10.04
Lahan Tidur
11.68
0
35.16
Lahan Perkebun an
23.48
23.48
38.01
Ladang Pengemb alaan
2.19
2.19
3.19
Total
62.50
46.19
114.74
Uraian
Luas: 8.11 Jt Ha
Sawah Irigasi
4,1
Luas Jt ha 2x Tanam Perlu normalisasi
Non Irigasi
4,0
Luas Jt ha 1x Tanam
Ladang Pengembalaan
Huma/Ladang Luas: 5.02 Jt Ha 1x Tanam
Luas 2,19 Jt Ha
Lahan Tidur
Perlu embung
Luas: 11.68 Jt Ha
0x Tanam Perlu embung Regulasi tanah terlantar PP 11/2010 psl 9-13 Sumber: BPS (2014) & Kementan (2017)
5,74% Bawang
Padi
2016 : 79,1 jt ton …………………..……............…
2016 : 1,3 jt ton
2015 : 75,4 jt ton
2015 : 1,2 jt ton
2016 : 0,56 jt ton …………………..……..............…
2015 : 0,54 jt ton
3,92%
3,93%
Telur Unggas
2016 : 1,91 jt ton
Daging Unggas
2016 : 2,14 jt ton
……...............………………..……
2015 : 1,84 jt ton
Cabai
2016 : 23,2 jt ton …………………..………..... 2015 : 19,6 jt ton
…………………………………
Daging Sapi/kerbau
-8,06%
Jagung
………………........……..……
…………………………………
3,7%
9,95%
18,10%
……………..............………..……
2015 : 2,06 jt ton
2016 : 2,1 jt ton …………………..……........… 2015 : 1,9 jt ton
…………………………………
4,97%
5,02% Daging Kambing/Domba
2016 : 0,11 jt ton
…………………..………........
2015 : 0,10 jt ton
7
Sumber : Kementan per April 2017
Capaian PPH Konsumsi 2010-2014
Sumber data : Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan, BKP 2014
• Secara umum, capaian PPH masih belum mencapai target Renstra 20102014, namun sudah melebihi target Roadmap Diversifikasi Pangan 20102015. • Target Renstra menggunakan capaian PPH 95 pada tahun 2015, sedangkan Roadmap Diversifikasi pangan menggunakan capaian PPH 95 pada tahun 2025.
Capaian PPH Konsumsi 2012-2016 2012 Uraian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
T
R
2013 T
2014 R
T
2015 R
T
2016 R
T
R
89.8 83.5 91.5 81.4 82.5 83.4 84.1 85.2 86.2 86.0
Sumber: Susenas 2012-2016 BPS. diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP • Secara umum, capaian PPH masih belum mencapai target Renstra 20102014, namun sudah melebihi target Roadmap Diversifikasi Pangan 20102015. • Target Renstra menggunakan capaian PPH 95 pada tahun 2015, sedangkan Roadmap Diversifikasi pangan menggunakan capaian PPH 95 pada tahun 2025.
Perkembangan Penduduk Rawan Pangan
Secara umum, persentase penduduk rawan pangan relatif tetap, namun demikian persentase penduduk tahan pangan cenderung menurun. Hal ini diduga karena pendapatan/peningkatan pendapatan masyarakat tidak dimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan. Sumber data : Susenas BPS, Kementan (2017) diolah
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN Ketergantungan pada bahan pangan tertentu; sebaran produksi pangan tidak merata
Konversi lahan pertanian yang masih tinggi
Lahan pertanian semakin menyempit; fragmentasi lahan; degradasi lahan
Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan; teknologi informasi
Kapasitas SDM yang masih harus ditingkatkan
Adopsi inovasi teknologi masih relatif rendah
Sarana dan prasarana produksi pertanian masih perlu ditingkatkan
Penerapan teknologi pengolahan dan pascapanen masih konvensional
Perlu dukungan dan pengawalan Pemasaran dan distirbusi produk pertanian
Langkah Strategis Mewujudkan Ketahanan Pangan KEBIJAKAN NASIONAL
EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, DIVERSIFIKASI AIr
Lahan
Perbenihan dan Pembibitan
Pupuk
PELAYANAN & FASILITAS
Langkah Pokok Pembangunan Pertanian
SDA SDM
SISTEM AGRIBISNIS Pertanian
MODAL
TEKNOLOGI KELEMBA GAAN
ON HULU HILIR FARM
LINGKUNGAN STRATEGIS PASAR GLOBAL
1
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
2
PERLUASAN AREAL TANAM
3
PENGAMANAN PRODUKSI
PENGUATAN 4 KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN
Manajemen Tanam
Infrastruktur Sarpras
Kelembagan, SDM
FASILITASI PROGRAM KEGIATAN: APBN Subsidi APBD Kredit Swasta Swadaya
PERSAINGAN KOMODITAS OTONOMI DAERAH
PERAN DPR RI : FUNGSI PENGAWASAN,FUNGSI ANGGARAN, FUNGSI LEGISLASI
K E T A H A N A N P A N G A N
Peranan DPR RI dalam Mendukung Mewujudkan Ketahanan Pangan
KEWAJIBAN PEMERINTAH Mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok
Mengelola cadangan pangan pokok pemerintah
Mengelola distribusi pangan pokok
Mewujudkan pemenuhan pangan yang bergizi kepada masyarakat [P. 13]
Peranan Komisi IV DPR RI Bidang Legislasi [1] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) Mengatur mengenai tata budidaya tanaman pertanian yang baik dari penanaman hingga pengolahan pascapanen agar menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan efisien
Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Mengatur mengenai fungsi dan tugas tenaga penyluh dalam meningkatkan kapasitas petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat sekitar hutan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Mengatur mengenai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
Peranan Komisi IV DPR RI Bidang Legislasi [2] Undang-Undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Mengatur mengenai pengelolaan usahatani tanaman hortikultura sehingga dapat bersaing dengan produk hortikultura Impor. Serta mengatur batas maksimum investasi PMA bidang hortikultura sebesar 30%
Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pangan untuk mencapai ketahanan pangan secara mandiri dan berdaulat dengan mengoptimalkan diversifikasi pangan melalui pangan lokal. Serta mengamanatkan untuk membentuk kelembagaan pangan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Mengatur mengenai strategi perlindungan dan pemberdayaan petani yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui asuransi usahatani, unit khusus pertanian di sektor perbankan untuk memberikan akses perbankan serta permodalan, konsolidasi lahan pertanian
Peranan Komisi IV DPR RI Bidang Legislasi [3] Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mengatur mengenai perlindungan, pengelolaan, konservasi, rehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. UU No 32Tahun 2014 tentang Kelautan Sebagai cetak biru pembangunan kelautan Indonesia UU No 41Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Untuk menjamin ketersediaan produksi hewan ternak dan produk hewan baik segar maupun olahan dengan memperioritaskan produksi lokal
Peranan Komisi IV DPR RI bidang Anggaran ANGGARAN
(Rp 000)
2009
9.820.774.535
2010
8.038.049.108
2011
17.601.456.589
2012
18.843.722.214
2013
17.819.545.212
2014
15.470.610.980
2015
32.797.980.657
2016
31.507.186.127
APBNP 2016
27.635.526.063
APBN 2017
22.107.123.492
Program dan Kegiatan Terkait, diantaranya :
UPSUS Pajale dan Siwab Rastra Bantuan alsintan Bantuan benih dan pupuk Bantuan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (toko tani indonesia) Kawasan Rumah Pangan Lestari Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kawasan Mandiri Pangan (KMP) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Peningkatan kesejahteraan petani kecil Bantuan akses permodalan
Penutup
PENUTUP Ketahanan pangan sebagai landasan mewujudkan masyarakat yang sejahtera memerlukan kontribusi secara maksimal seluruh stakeholder dan masyarakat, yang sebagai suatu sistem harus diperkuat oleh subsistem-subsistem pendukung melalui sinkronisasi dan pengintegrasian pengamatan dalam mengambil suatu tindakan dan kebijakan. Perlu merumuskan strategi komprehensif dan integratif yang mampu mengikuti dinamika dalam pembangunan pertanian, dan membentuk kelembagaan pangan yang kuat yang berfungsi sebagai stabilisator harga dan pasokan pangan serta penguatan institusiinstitusi pangan lokal di tingkat desa yang dilakukan secara profesional Pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap potensi hasil pertanian di masingmasing daerah yang akan dikembangkan, dan menetapkan kawasan pertanian berdasarkan kearifan lokal
Merubah paradigma dan kebijakan Pertanian dari fokus kepada ekstensifikasi dan intensifikasi menjadi diversifikasi pangan melalui pengembangan bahan pangan alternatif sesuai karakteristik daerah/wilayah
Memperbaiki tata kelola pertanian, infrastruktur dan sarana prasarana produksi pertanian, serta penguatan kelembagaan petani merupakan titik kritis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional
Terima kasih Komisi IV DPR RI Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan , dan Ketahanan Pangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
