Pengembangan Kelembagaan Pangan di Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Pangan Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
KEBIJAKAN PANGAN INDONESIA • Kebijakan pangan merupakan prioritas nomor 5, Rencana Jangka Menengah Nasional 2009 2014 (RJMN2009-2014).
Swasembada dan swasembada berkelanjutan, Peningkatan diversifikasi pangan, Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor dan Peningkatan kesejahteraan petani
ARAHAN PRESIDEN UNTUK MENCAPAI SURPLUS 10 JUTA TON 2014
Amanat Konstitusi UUD RI 1945 • Pasal 28 A – “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” • Pasal 28 C (1) – “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya..., demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. • Pasal 33 (2) – “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. • Pasal 33 (3) – “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.
Pangan adalah kebutuhan dasar untuk dan merupakan hak asasi setiap warganegara yang wajib disediakan oleh negara Pemerintah harus mengendalikan, bukan pasar
Arah Kebijakan Pangan Pasca Revisi UU Pangan Mewujudkan :
Tercapainya kondisi:
KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN
•KETAHANAN PANGAN •KETERSEDIAAN PANGAN •KEAMANAN PANGAN
Menghasilkan: Pangan bergizi, sehat, aman, dan sesuai dengan keyakinan masyarakat Menciptakan: SDM yg berkualitas & berdaya saing
Landasan Filosofis Kebijakan Pangan Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. .
Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Lingkup Pengaturan
Kebijakan Pangan Penyidikan|12
Peran serta|11 masyarakat
Kelembagaan|10 Litbang Pangan|9
1|Perencanaan
2| Ketersediaan 3| Keterjangkauan 4| Konsumsi Pangan dan Gizi 5| Keamanan Pangan 6| Label dan Iklan Pangan 7|Pengawasan 8 |Sistem Informasi Pangan
Perencanaan Perencanaan dilakukan Pemerintah di setiap tingkatan sesuai kewenangannya. Pedoman perencanaan mengacu pada Perencanaan tingkat pemerintahan diatasnya
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan • Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
Upaya-Upaya yang Harus dilakukan Pemerintah • Mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; • Mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan; • Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
• Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan; • Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; • Membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
Ketersediaan Pangan [P.12] a. Tanggung jawab Pemerintah atas ketersediaan Pangan secara berkelanjutan b. Menetapkan jenis Pangan Lokal c. Mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; d. Mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan; e. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan; f. Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan; g. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan h. Menetapkan dan Membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
Kewajiban Pemerintah Pemerintah berkewajiban mengelola [P.13] • Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, • Cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan • Distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
Sumber Penyediaan Pangan [P.14-15] a. Produksi Pangan dalam negeri b. Cadangan Pangan Nasional c. Impor sesuai kebutuhan, jika poin a belum mencukupi • Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan
Keterjangkauan Pangan • Distribusi Pangan Untuk pemerataan Ketersediaan Pangan di Wilayah NKRI [P.47] • Pemasaran Pangan Pembinaan pemasar pangan dan promosi pangan lokal [P.50] • Perdagangan Pangan, untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan manajemen cadangan Pangan penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat Norma: Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok Melebihi Jumlah Maksimal [P.53] • Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok Pemerintah wajib melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen • Bantuan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darura
Konsumsi Pangan & Gizi • Konsumsi Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat
• Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan
• Perbaikan Gizi Norma: Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan
Keamanan Pangan (1) •
Tujuan: untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
•
Sanitasi pangan Norma: Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: memenuhi Persyaratan Sanitasi menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia
•
Pengaturan Bahan Tambahan Pangan Norma: Setiap Orang yg melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yg melampaui ambang batas maksimal yg ditetapkan dan/atau bahan yg dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan
•
Pengaturan Pangan Hasil Rekayasa Genetik dan Iradiasi Pangan Norma: Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan, menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, atau bahan lain dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan yg dihasilkan dari proses rekayasa genetik yg belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan
Keamanan Pangan (2) •
Standar Kemasan Pangan o Setiap Orang yg melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia [P.82] o Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia [P.83] o Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan [P.84]
•
Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan o Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan [P.86] o Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar [P.88] o Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan [P.89]
Keamanan Pangan (3) • Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan (lanjutan) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar, bahan yang: [P.90] mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan; mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai; diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau sudah kedaluwarsa Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar , kecuali terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga [P.91] Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan [P.93] • Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan, Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan [P.95]
Label dan Iklan Pangan Tujuan: untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan Norma-norma: • Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan [P.97 (1)]
• Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia [P.97 (2)] • Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan [P.99]
Label dan Iklan Pangan (2) • Setiap label tentang Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan [P.100 (1)] • Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label [P.100 (2)] • Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya [P.101(1)]
• Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut [P.101(2)] • Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia [P.101(3)]
Label dan Iklan Pangan (3) • Setiap iklan tentang Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan [P.104(1)] • Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan tentang Pangan yang diperdagangkan [P.104(2)]
• Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya [P.105(1)] • Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut [P.105(2)]
Kelembagaan Pangan Dalam Menjamin Ketersediaan Pangan Pasal 126 Membentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 127 Lembaga Pemerintah tersebut mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. Pasal 128 Lembaga Pemerintah yang dibentuk dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Penutup RUU PANGAN INI BERTUJUAN UNTUK : a. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; b. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; c. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; (bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu hamil dan manula)
e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional. RUU Pangan menguntungkan semua pihak baik petani sebagai produsen pangan maupun masyarakat sebagai konsumen pangan
TERIMA KASIH
KOMISI IV DPR RI BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEHUTANAN, SERTA PANGAN
Pengawasan Pangan Tujuan : menjamin terpenuhinya akan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan. Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.[P.108]
Objek Pengawasan : a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok b. Persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan c. Persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
Sistem Informasi Pangan Kewajiban Pemerintah adalah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi. Serta mengumumkan harga komoditas Pangan. Cakupan Sistem Informasi Pangan : pengumpulan, pengolahan,penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.
Tujuan Sistem Informasi Pangan untuk memudahkan melakukan perencanaan; pemantauan dan evaluasi; stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi
Penelitian dan Pengembangan Pangan
Bertujuan untuk memajukan IPTEK Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan Dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan lembaga penelitian internasional, baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta. [P.120]
Orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia wajib memberikan royalti kepada Pemerintah bagi peneliti yang menggunakan material hayati dari dalam negeri yang bertujuan untuk komersial [P.123]
Menjamin fasilitasi dan pelindungan HAKI terhadap hasil LITBANG Pangan serta Pangan Lokal unggulan [P.124]
