RANCANGAN KELEMBAGAAN PANGAN Oleh : Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS Kepala Badan Ketahanan Pangan Disampaikan dalam FEMA TALK diselenggarakan Fakultas Ekologi Manusia IPB, pada hari Selasa, 14 Mei 2013 di Kampus IPB Darmaga, Bogor
Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Bogor, 14 Mei 2013
I. ACUAN UU NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
2
KERANGKA PIKIR FILOSOFIS PENYELENGGARAAN PANGAN Kedaulatan Pangan Masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, dan produktif, secara berkelanjutan
Ketahanan Pangan
Kemandirian Pangan Keamanan Pangan 3
KETAHANAN PANGAN Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari : • tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (ukuran kinerja). • untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan (outcome).
4
SASARAN PENYELENGGARAAN PANGAN Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan
ketahanan pangan.
5
TUJUAN PENYELENGGARAAN PANGAN a. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; c. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
6
e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.
7
SUBSISTEM KETAHANAN PANGAN Produksi Dalam Negeri
Ketersediaan
Keterjangkauan
Konsumsi Pangan dan Gizi
Cadangan Nasional Ekspor dan Impor Penganekaragaman Penanganan Krisis Pangan Distribusi Perdagangan dan Pemasaran Stabilisasi Pasokan dan Bantuan Harga Pangan Pokok Pangan Konsumsi Penganekaragaman Konsumsi Perbaikan Gizi
8
Keamanan Pangan
Bab VII
NSPK: • • • • • • •
Sanitasi pangan Pengaturan bahan tambahan pangan Pengaturan pangan produk rekayasa genetik Pengaturan iradiasi pangan Standar kemasan pangan Jaminan keamanan dan mutu pangan Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
9
II. RANCANGAN KELEMBAGAAN PANGAN
10
A. Berdasarkan Undang-Undang Pangan Acuan Pasal-Pasal Kelembagaan Pasal 126 : Dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 127 : Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
11
Lanjutan
Pasal 128 : Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN di bidang pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 129 : Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah seabgaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden.
12
LEMBAGA PANGAN Nama : BADAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL (BKPN) Bentuk : LPNK; berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Tugas : Menyusun kebijakan pangan nasional Mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyelaraskan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pangan nasional dan daerah; Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang pangan. 13
STRUKTUR ORGANISASI BKPN
Kepala Badan
Sekretariat Utama
Deputi Ketersediaan Pangan
Deputi Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan
Inspektorat Utama
Deputi Konsumsi dan Keamanan Pangan
Deputi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
Deputi Pengkajian Kebijakan dan Sistem Informasi Pangan
14
B. RANCANGAN KELEMBAGAAN PANGAN POLA OPTIMAL Tugas/Fungsi: Menyusun kebijakan pangan nasional Melaksanakan koordinasi, integrasi, penyelarasan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pangan nasional dan daerah. Mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan: Pengelolaan stok dan pasar Perumusan kebijakan harga
Menangani kerentanan/kerawanan pangan (hungry people): Kronis
: (penyaluran safety net dan pemberdayaan masyarakat) Transien : (penyaluran bantuan pangan darurat dan early recovery asisstance)
Melakukan promosi konsumsi (diversifikasi & ACMI) dan keamanan pangan. 15
Peran:
Penyusun kebijakan pangan nasional. Koordinator antar lembaga pemerintah di pusat dan pemerintah pusat-daerah. Implementator (penanggung jawab) untuk kegiatan terkait pengelolaan kerentanan/kerawanan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Regulator untuk pengelolaan pangan mulai dari produksi; pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok/pangan lainnya. Mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN di bidang pangan, sesuai kebutuhan hasil kajian.
16
CAKUPAN/LINGKUP PENYELENGGARAAN PANGAN
Lintas sektor
Lintas Kementerian/lembaga
Lintas pusat-daerah
Persoalan global
Terkait dengan isu kemiskinan, kelaparan
17
KARAKTERISTIK LEMBAGA/PIMPINAN LEMBAGA YANG DIPERLUKAN
Dapat langsung berkomunikasi/interaksi dengan Presiden RI.
Mempunyai kewenangan dan kekuatan/kemampuan yang cukup untuk mengoordinasikan Menteri/Kepala Lembaga dalam pembangunan pangan.
Mempunyai kewenangan dan “kemampuan direktif” yang cukup untuk mengoordinasikan implementasi kebijakan pangan di daerah.
18
Bentuk Lembaga yang optimal untuk memerankan tugas dan fungsi tersebut adalah:
KEMENTERIAN (KOORDINATOR) PANGAN
19
20
