PERANAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DISTRIK PRAFI KABUPATEN MANOKWARI
Oleh Raymond A. Manau Nim. 100813232
Abstrak
Dalam pelaksanaan pembangunan aparat pemerintah menjadi perhatian utama pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban baik tingkat pusat maupun daerah.Peranan aparat pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan pembangunan nasional.Hal ini dikarenakan aparat pemerintahlah yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang diliputi berbagai macam permasalahan.Oleh sebab itu.bagi aparat pemerintah. dituntut kemampuan yang optimal, dalam arti mereka harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan pemerintah tingkat atas dan mampu melihat fenomena-fenomena yang ada dimasyarakat, sehingga segala kepentingan yang berhubungan dengan peyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan mempunyai keterpaduan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peranan Aparat Pemerintah Terhadap Efektifitas Administrasi Pemerintah di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari. Mengingat pentingnya peranan aparat dalam pelaksanaan administrasi demi terciptanya penyelenggaraan tertib administrasi. Penelitin ini menggunakan metode penelitian kualitatif disesuaikan dengan judul yang ada. Dari hasil penelitian dilapangan, bahwa peranan aparatur pemerintah Distrik dalam pelaksanaan administrasi di Distrik Prafi, belum dilaksanakan dengan baik untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat. Keywords : Peranan, Aparatur, Administrasi
1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Kemampuan aparat pemerintah untuk mempengaruhi dan menggerakan masyarakat mempunyai dampak yang penting, menyadari hal tersebut maka diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan hasil pembangunan yang diharapkan akan didukung oleh mentalitas, disiplin, tingkat pendidikan dan perilaku aparat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi salah satu alternatif, hal ini. dikarenakan aparat pemerintah sebagai tenaga penggerak, pemikir, dan perencana mempunyai kedudukan sentral dalam melaksanakan tugas sehari-hari mengemban fungsi ganda yang tidak dapat dipisahkan yaitu berbakti sebagai abdi negara dan berkarya sebagai abdi masyarakat sehingga untuk menjamin kelanjutan proses pembangunan perlu ditingkatkan kesadaran akan rasa tanggung jawab terhadap pengabdian dan kesetiaannya kepada bangsa dan negara. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan kedudukan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka pengembangan mutu aparat pemerintah diarahkan pada peningkatan dan kemampuan serta kualitas kerja, disiplin dan tanggungjawab terhadap pengabdiannya, sehingga tercipta aparat pemerintah yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta, mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai administrator pembangunan dengan sebaik-baiknya khususnya menjadi sumber inovasi bagi pembinaan, gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam suatu rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya. Juga kemampuannya untuk melihat saling kait-berkaitnya berbagai segi yang perlu ditumbuhkan dengan tidak kehilangan prioritasnya.Sehingga diharapkan kesediaan dan kemampuan untuk mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan dalam bidang administrasi Pemerintahan. Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat pemerintah, dalam.hal ini aparat pemerintah kecamatan untuk mengatur program perencanaan pembangunan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan yang dalam hal ini melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara yang pada akhirnya mampu menciptakan aparat yang mampu bersaing dalam era globalisasi dan mampu menjawab keinginan masyarakat tentang otonomi daerah. Fenomena yang terjadi, sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan di Distrik Prafi masih mengalami kendala, dimana faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Peneliti mengamati bahwa kendala-kendala yang dialami oleh aparatur pemerintah distrik prafi adalah kemampuan untuk bekerja sama dan berkoordinasi melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerbitan surat keterangan, koordinasi kegiatan skala distrik yang dilakukan bersama dengan desa seperti musyawarah rencana pembangunan desa, dimana hasil dari musrembangdes tersebut harus dibuat dalam bentuk laporan tertulis untuk di sampaikan kepada pemerintah kabupaten, aparat distrik belum memiliki keahlian untuk membuatnya, selain itu peneliti juga mengamati bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim, seperti alat tulis kantor, mesin ketik, komputer, kertas, printer, hal-hal inilah yang menurut pengamatan peneliti merupakan penghambat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di distrik prafi. Menyadari betul akan pentingnya peranan aparat pemerintah, terutama dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, maka cukup beralasan untuk mengangkat dan membahas masalah "Peranan Aparatur Pemerintahan dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari" B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis akan menguraikan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
2
Bagaimana Peranan Aparat Pemerintah dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintah di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari? C. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Aparat Pemerintah Administrasi Pemerintah di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari.
Terhadap
Efektifitas
D. Manfaat Penelitian a. Sebagai masukan bagi pemerintah kecamatan dalam rangka pembinaan peningkatan kualitas sumberdaya aparat pemerintah dan penataan administrasi. b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan dalam mengkaji masalah-masalah aparat pemerintah di Sulawesi Utara.
3
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Peranan Sebelum mengetahui pengertian dari kata peranan, maka sebaiknya terlebih dahulu kita kaji asal usul katanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,kata peranan secara etimologis terdiri dari kata “peran” kemudian ditambah dengan akhirnya “an” sehingga menjadi kata “peranan” yang artinya sesuatu yang memegang pemimpin utama, atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa (W.J.S. Poerwardarminta, 1985:735). Hal yang sama juga seperti yang diungkapkan oleh Mifta Thoha (1983:10) mengemukakan bahwa peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu, atau karena adanya sesuatu kantor yang mudah dikenal. B. Konsep Aparat Pemerintah Pengertian aparat Pemerintah, dapat kita pilah menjadi dua bagian yaitu Aparat, dimana dalam kamus besar bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwardarminta, 1985:511), sebagai alat/perkakas, atau kelengkapan setelah mendapat imbuhan (akhiran) ur, maka menjadi aparatur yang berarti perangkat alat negara, aparat pemerintah, pegawai negeri. C. Konsep Administrasi Pemerintahan Menurut The Liang Gie (1982:3), istilah administrasi yang dikenal diIndonesia sebenarnya berasal beberapa kata yaitu kata latin “administrare” yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi. Kemudian dalam bahasa inggris disebut “administration” yang disadur dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi dan diartikan sebagai proses kegiatan piñata usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga berasal dari istilah belanda, “administratie” artinya setiap keterangan secara sistematika tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtiar mengenal keterangan-keterangan ini dalam keseluruhannya satu sama lain. Siagian (1992:2) mengemukakan administrasi adalah “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Wayong yang dikutip The Liang Gie (1992:15) mengemukakan bahwa administrasi adalah “kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha.Kegiatan itu bersifat merencanakan, mengorganisir dan memimpin”. Simon sebagaimana dikutip Handayaningrat (1996:2) mengemukakan “administration is the activities of groups cooperating to accomplish common goals” (Administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama).Berdasarkan definisi administrasi sebagaimana dikemukakan di atas Handayaningrat (1996:3) mengemukakan bahwa administrasi mengandung ciri-ciri sebagai berikut: 1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. 2. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut. 3. Adanya kegiatan/proses/usaha. 4. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. 5. Adanya tujuan. Sedangkan pendapat S.P. Siagian (1985:52-55) administrasi itu adalah kegiatan-kegiatan yang berwujud : a. Merencanakan dan memperkirakan tujuan b. Menentukan kebijaksanaan c. Memberi pimpinan d. Mengambil keputusan-keputusan e. Memberi bimbingan f. Mengatur orang-orang, alat, waktu, pekerjaan dsb g. Mengawasi jalannya pelaksanaan h. Memberikan bimbingan pelaksanaan
4
i. Memperbaiki dan menyelesaikan masalah-masalah Administrasi Sebagai Tatausaha Administrasi yang dijelaskan diatas ada sebagian yang menyebutkan administrasi dalam arti luas.Jika ada pengertian administrasi dalam arti luas maka selayaknya ada juga pengertian administrasi dalam arti sempit, administrasi bukanlah terbatas pada kemampuan tulis menulis dikantor saja. Dalam bahasa Belanda administrasi disebut dengan ‘administratie’ yang diartikan sebagai penyusunan keterangan–keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan–keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya dengan satu sama lainya.administrasi itu berupa pencatatan keterangan-keterangan secara tertulis agar kelak dapat digunakan. Pekerjaan administratief senantiasa terdiri sebagai pencatatan berbagai keterangan yang penting bagi badan usaha yang bersangkutan 1. Administrasi Sebagai Administrasi Negara atau Pemerintah Kata Administratie dalam bahasa Belanda yang diartikan sebagai kegiatan tulis-menulis atau catat-mencatat, namun juga memiliki makna lain yaitu administrasi digunakan untuk menyatakan sebagai pemerintahan suatu negara, propinsi, Subak, kota-kota dan maskapai-maskapai besar. Dikarenakan perkembangan admisnistrasi di Indonesia dipengaruhi oleh negara lain yaitu Belanda dan Amerika maka di Indonesia terdapat pengertian administrasi ke tiga yaitu sebagai pemerintah atau administrasi negara. Dalam bidang tata hukum Belanda dikenal administratief recht.Istilah ini dalam bahasa Indonesia menjadi hukum administrasi. Dalam buku Mr. Utretcht yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia terdapat rumusan yang menjelaskan tentang pengertian administrasi sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibawah pimpinan pemerintah yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pemerintah dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah dari negara. Prof. Prajudi merupakan Sarjana Indonesia yang dengan tegas merumuskan Administrasi sebagai organ negara. Beliau mengartikan administrasi antara lain:“sebagai ‘aparatur’ daripada negara yang dikepalai dan degerakkan oleh pemerintah guna menyelenggarakan undang-undang, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kehendak-kehendak (keputusan-keputusan) pemerintah. Kata admintrasi dan besttur pada hakikatnya mempunyai konotasi yang sama, besttur pada kaidah kenegaraan umumnya diterjemahkan dalam istilah “pemerintahan” oleh karena mempunyai makna dan kaidah yang sama maka oleh Prof van Poelje besttur diartikan sebagai menyelenggarakan kepentinagan rakyat dan masyarakat oleh petugas-petugas resmi. 2. Efektivitas Administrasi Pemerintahan Dalam Ensiklopedi Administrasi (The Liang Gie 1982:16), dijelaskan bahwa efektifitas mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. H. Emerson (1990:18) mendefinisikan efektifitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. David Lawless (Gibson dan Donnely, 1988:27) mengemukakan beberapa pandangan yang berkaitan dengan pengukuran efektifitas dalam kaitannya dengan efektifitas organisasi yaitu : a. Pandangan pertama, mengatakan bahwa pada tingkat paling dasar keefektifan terletak pada efektifitas individu. Pandangan ini menekankan pada hasil kedua karyawan atau anggota tertentu organisasi. Tugas yang harus dilaksanakan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Prestasi kedua individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil kedua yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, promosi, dan imbalan-imbalan lain yang tersedia dalam organisasi. b. Pandangan kedua, yang melihat dari segi efektifitas kelompok. Pandangan ini bertolak dari aswnsi bahwa jarang sekali individu dalam organisasi bekerja sendirian atau terpisah-pisah dari orang lain dalam organisasi. Dalam kenyataannya individu biasanya bekerja bersamasama
5
dalam kelompok kedua. Efektifitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggota, dan dalam beberapa hal lain efektifitas kelompok lebih besar dari jumlah kontribusi tiap-tiap individu. c. Pandangan ketiga, melihat dari segi efektifitas organisasi secara keseluruhan. Dikatakan bahwa organisasi terdiri atas efektifitas individu dan efektifitas kelompok, namun demikian efektifitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektifitas individu dan kelompok. Lewat pengaruh kerja sama organisasi mampu mendapatkan hasil kerja yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil kerja tiap-tiap bagian. Selanjutnya dalam kaitan dengan pengukuran efektifitas terutama dalam organisasi Georgepoulos dan Tannenbaum (Indrawijaya, 1983:214), pernah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa suatu pendekatan yang dapat lebih dipertanggung jawabkan adalah suatu cara pengukuran efektifitas yang mempergunakan tiga unsur yang biasa terdapat dalam organisasi yang berhasil yaitu: pruduktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan stress (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstem. Selanjutnya dalam kaitan dengan efektifitas organisasi pemerintah atau pekerjaan pemerintah, maka seperti yang dikatakan oleh Soewamo Handayaningrat (1982:16) bahwa biasanya pekerjaan pemerintah seringkali tidak efisien dalam arti input dan output. Namun walaupun seringkali tidak efisien, tetapi tercapainya tujuan/sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya adalah sudah efektif, sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak. Sedangkan menurut The Liang Gie (1983:3), Istilah administrasi yang di kenal di Indonesia sebenarnya berasal beberapa kata yaitu kata latin "Administrare" yang berarti membantu, melayani atau memenuhi. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut "administration yang di Indonesiakan menjadi administrasi dan diartikan sebagai proses kegiatan penataan usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga berasal dari istilah Belanda "Administratie" yang mempunyai arti setiap keterangan secara sistematika secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtiar mengenal keterangan-keterangan ini dalam keseluruhannya satu sama lain. 3. Administrasi Pemerintahan Daerah Administrasi pemerintahan daerah terdiri dari tiga kata, yaitu administrasi, pemerintah, dan daerah. Administrasi yaitu kegiatan tata usaha atau tulis menulis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemerintah yaitu suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam suatu Negara. Lalu daerah yaitu suatu wilayah kecil bagian dari suatu daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintah daerah adalah suatu kegiatan tata usaha dalam pelaksanaan sistem mengatur masyarakat di suatu daerah tertentu. pengertian lain administrasi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (propinsi, kabupaten dan kota). Sementara itu otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dasar pemikirannya adalah Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Pasal 18:1-7 UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002.
6
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menggunakan jenis data kuantitif. Penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan secara presentase angka-angka yang diperoleh dari kuisioner penelitian dengan menggunakan desain dan formula tertentu untuk menentukan angka tersebut, sehingga diperoleh hasil yang berupa gambaran penyebaran data tentang objek yang diteliti (Sugiyono, 2005:11) B. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat yang tersebar di seluruh Distrik Prafi yang ada di Kabupaten Manokwari. Sedangkan yang menjadi sampel adalah berjumlah 100 orang yang diambil dari Aparat Pemerintah Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, organisasi sosial lainya C. Variabel dan Definisi Operasional Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: Variabel Bebas adalah Aparat Pemerintah, sedangkan variabel terikatnya adalah Administrasi Pemerintah. Peranan Aparatur Pemerintahan sebagai variabel bebas adalah pelaksana pemerintahan dalam suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kemampuan, kualitas, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah sebagai variabel terikat adalah hasil dari proses penyelenggaraan usaha kerja sama sekelompok orang sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat desa/kelurahan. D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Sebagai instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan penelitian atau kuisioner yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh sampel responden sesuai dengan variabel yang diteliti. Untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa cara: 1. Wawancara (Interview) 2. Menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang diberikan kepada sampel/ responden untuk di jawab. 3. Studi kepustakaan. 4. Pengambilan data sekunder di lokasi penelitian. E. Teknik Analisa Data Dalam rangka pengolahan data, analisa data yang dipakai adalah analisa presentase. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: F P= x 100 % N Keterangan : P = Presentase F = Frekuensi jawaban N = Jumlah Sampel
7
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Administrasi. Dalam suatu organisasi pemerintahan keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada didalamnya, dalam hal ini aparat pemerintah kecamatan yang memiliki kualitas sumber daya manusia yaitu kemampuan menanggapi berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya itu. Dengan kata lain bahwa faktor sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap efektifitas administrasi terutama yang menyangkut dengan hasil kerja aparat tersebut, sehingga diperlukan aparat pemerintah yang memiliki sumber daya manusia yang profesional di bidangnya masing-masing, mampu bersaing dalam era globalisasi dalam pencapaian tujuan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Muchdarsyah (1982:14) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah pemanfaatan potensi yang ada pada kemampuan manusia itu sendiri dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan dengan tingkat ketrampilan yang sesuai dengan isi kerja yang akan mendorong kemajuan setiap usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pencapaian tujuan usaha bisa terselenggara dengan baik, efektif dan efisien. 1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Pemerintah Dalam Usaha Pengembangan Karier Pendidikan dan pelatihan sering dibedakan satu sama lainnya, namun pada prinsipnya keduanya adalah berhubungan dengan pemberian bantuan kepada seseorang agar dapat berkembang tingkat kecerdasan, kemampuan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Pada dasamya pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia secara jasmaniah dan rohaniah, yang berlangsung seumur hidup, dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan sifatnya lebih teoritis dari pada praktis, dimana pendidikan diperoleh melalui lembaga yang bersifat formal dengan melalui beberapa tingkatan pendidikan yang dimulai dari SD, SUP, SMU, bahkan sampai pada perguruan tinggi. Personil yang ada di Distrik Prafipada dasarnya cukup memadai dari segi pendidikan dapat dikatakan efektif dimana yang mendominasi adalah pendidikan sarjana (S-1) walaupun masih adapula yang berpendidikan SD. Bagi mereka yang menduduki jabatan penting Camat, Sek-. Cam, Kepala-kelapa seksi memiliki pendidikan sarjana dan Diploma dengan latar pendidikan ilmu social antara lain ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi dan ilmu administrasi. Berikut akan disajikan hasil penelitian mengenai keterlibatan aparat dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan; Tabel 5.1 Keterlibatan aparat dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 1 Sering 4 16 2. Kadang-Kadang 11 44 3. Tidak Pernah 10 40 Jumlah 25 100 Dari gambaran diatas mengenai keterlibatan aparat kecamatan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, dari 25 orang jumlah aparat yang ada di Distrik Prafi, ada 11 atau 44% orang yang mengatakan kadang-kadang mengikuti pelatihan/pendidikan, dan ada 10 atau 40% yang menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan, sedangkan sisanya atau hanya 4 orang (16%) saja yang sering mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal ini menggambarkan bahwa betapa minimnya aparat pemerintah kecamatan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Latar belakang pendidikan seseorang sangat menentukan dan mencerminkan tingkat kemampuan yang mereka miliki balk dalam mengerjakan, menganalisa dan menanggapi tugas yang diembannya. Demikian juga dengan cara atasan dalam memberikan pembinaan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cepat menanggapi dan mengerti dari pada mereka yang berpendidikan rendah. Efektifitas suatu tugas atau pekerjaan turut pula ditentukan dengan penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, sebab kenyataan yang terjadi saat ini penempatan aparat banyak tidak sesuai dengan proporsinya, gejala nepotisme dan penggunaan uang pelicin lebih diutamakan dibanding dengan kualitas aparat tersebut. 1. Penerapan Disiplin, Profesionalisme dan Loyalitas Bagi Aparat Pemerintah. Disiplin, Profesionalisme dan Loyalitas bagi aparat pemerintah adalah merupakan komitmen (prinsip kerja) seutuhnya, semenjak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diharuskan melaksanakan dan membudayakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat disiplin, profesionalisme dan loyalitas aparat pemerintah merupakan aktualisasi dari tekad sebagai abdi negara, dan abdi masyarakat dalam rangka mewujudkan aparat yang bersih berwibawa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka selaku aparat agar diwajibkan memahami, menghayati, melaksanakan dan membudayakan ketiga prinsip kerja tersebut. Berbagai upaya pembinaan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerja antara lain dengan memberikan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing, peningkatan pendidikan dan latihan, promosi jabatan, penataran dan lain-lain, namun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnyapun belum cukup memuaskan. Terbukti masih banyak aparat pemerintah yang melakukan berbagai macam pelanggaran dan penyelewengan seperti pelanggaran terhadap disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya rasa pengabdian dalam melaksanakan tugas sehari-hari, penempatan personil yang kurang sesuai dengan bidang tugasnya dan latar belakang pendidikan. Upaya penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan bagi aparat pemerintah tentunya harus memerlukan tanggung jawab dan keahlian khususnya dalam pelaksanaan tugasnya. Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab bagi aparat pemerintah di Kantor Distrik Prafidalam usaha pelayanannya pada masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini sesuai dengan bidang tugasnya. 1. Bidang Pemerintahan Tabel 5.2 Usaha Pelayanan Pada Masyarakat Bidang Pemerintahan No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 1 Baik 63 63 2. Kurang Baik 19 19 3. Tidak Baik 18 18 Jumlah 100 100 Dari gambaran diatas mengenai Usaha Pelayanan Pada Masyarakat Bidang Pemerintahan, 63% orang yang mengatakan baik, dan ada 26% yang menyatakan Kurang Baik, sedangkan sisanya sebanyak 58% yang menyatakan tidak baik Hal ini menggambarkan bahwa betapa minimnya aparat pemerintah kecamatan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah Distrik Prafidapat dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari pernyataan responden yang merasa tidak puas terhadap pelayanan aparat Distrik Prafi. Hal ini perlu menjadi masukan bagi aparat kecamatan terlebih khusus camat, sebagai penguasa di kecamatan, agar dapat lebih memberikan motivasi, dan pengarahan kepada
bawahannya agar nantinya dapat lebih lagi diberdayakan sehingga akan dicapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga terwujud efektifitas administrasi pemerintahan. 2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tabel 5.3 Usaha Penyelesaian Masalah yang Terjadi di Masyarakat No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 1 Baik 73 73 2. Kurang Baik 19 19 3. Tidak Baik 8 8 Jumlah 100 100 Dari gambaran diatas mengenai Usaha Penyelesaian Masalah yang Terjadi di Masyarakat, 73% orang yang mengatakan baik, dan ada 19% yang menyatakan Kurang Baik, sedangkan sisanya sebanyak 8% yang menyatakan tidak baik Hal ini menggambarkan bahwa usaha aparat pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan setiap pertikaian yang terjadi sudah cukup baik, namun perlu juga diingat hal-hal yang berkaitan dengan membina kerukunan dan kekompakkan sehingga akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Kalau kita membandingkan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari aparat pemerintah kecamatan seperti yang di jelaskan pada BAB IV dengan data yang ada diatas sangat jauh berbeda. Pada kenyataannya sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara, aparat pemerintah Distrik Prafi kurang bersifat pro-aktif artinya tidak adanya program kerja yang jelas, kebanyakan menunggu apa yang menjadi masalah dimasyarakat. Hal ini juga dipengaruhi lingkungan dimana aparat tersebut bekerja, keterbatasan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi hasil kerja aparat pemerintah kecamatan misalnya fasilitas ruang kantor yang tidak lengkap, gedung kantor yang sudah tidak memadai dan lain sebagainya menyebabkan produktivitas kerja kurang sehingga apa yang di harapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun disegi lain tingkat pelayanan yang baik dan tanpa birokrasi yang sulit, yang pada akhimya membuat masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang ada. Dari kenyatan yang ada inilah, maka kita akan melihat sejauh mana peran Camat dalam usaha pembinaan aparat pemerintah kantor Distrik Prafisesuai dengan hasil wawancara. Tabel 5.4 Peran Kepala Distrik Dalam Melakukan Pembinaan Pada Masyarakat No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 1 Sering 56 56 2. Kadang-Kadang 26 26 3. Tidak Pernah 18 18 Jumlah 100 100 Dari data tersebut kita lihat sebagain besar menjawab sering (56%) dan yang menjawab kadang-kadang (26%). Pembinaan ini dilakukan baik secara keseluruhan maupun secara personal dengan menguatamakan rasa kekeluargaan. Dalam menunjang keberhasilan pelaksanan tugas-tugas menyangkut administrasi pemerintah kecamatan, aparat pemerintah perlu melakukan pembenahan-pembenahan agar dapat mencapai daya guna dan hasil guna pelayanan terhadap masyarakat secara efektif. Karena itu aparat pemerintah harus mengarahkan dan memberi kejelasan akan cakupan tugas dari tiap-tiap bidang. Usaha lain yang perlu diupayakan adalah menyangkut pengetahuan staf pemerintah Kantor Distrik Prafi, sebab disadari sampai saat ini pada umumnya pengetahuan mereka dibidang administrasi dan managemen pemerintahan masih kurang. Untuk itu langkahlangkah yang perlu diambil antara lain dengan melakukan studi banding dengan kecamatankecamatan yang keadaan administrasinya sudah baik, mengikut sertakan mereka dalam setiap
penataran-penataran yang ada relevansinya dengan bidang tugasnya masing-masing dan lebih khusus administrasi pemerintahan baik ditingkat kecamatan, Kabupaten/Kota ataupun ketingkat Propinsi. B. Peran Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Distrik Administrasi yang dikenal di Indonesia dan di berlakukan sampai ke daerah tak terkecuali di Distrik Prafi, ini berarti membantu, melayani atau memehuhi kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok daerah. Di Indonesia-kan administrasi diartikan sebagai proses kegiatan penataan usaha kerja sama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertetu. Selajutnya setiap kegiatan diterangkan secara sistimatika dan dituliskan dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtiar mengenal keterangan-keterangan ini dalam keseluruhannya satu sama lain. Dalam prakteknya administrasi di distrik dalam hal ini keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaannya pada umumnya dilakukan pada pemerintah distrik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dan pegumpulan data yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi pemerintahan di distrik Sidey yang lebih baik maka perlu pemerintah distrik menata administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua nomor 21 tahun 2001, serta merealisasikan PP No. 19/2008 sampai peraturan daerah kabupaten Manokwari tahun 2008 telah memberikan arah dan kebijakan serta wewenang kepada pemerintah kabupaten untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya secara proporsional dan fungsional. 1.
Pelayanan Administrasi Dengan Lisan Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas pemerintah yang bertugas memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia di distrik Prafi. Agar layanan administrasi yang berhasil sesuai dengan yang di harapkan, ada syaratsyaratyang harus di penuhi oleh pelaku pelayanan yaitu: a. Memahami benar masalah-masalah yang termaksud dalam bidang tugasnya b. Mampu memberikan penjelasan mengenai apa saja yang diperlukan dengan lancar, singkat tetapi juga jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu yang di butuhkan. c. Bertingkah laku dengan sopan dan rama tama d. Meski dalam keadaan sepi, tetap menjaga disiplin. 2. Pelayanan Melalui Tulisan Dalam bentuk tulisan di distrik, layanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan masyarakat berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sedang terjadi. Pelayanan melalui administrasi tertulis terdiri dari dua macam yaitu: a. Pelayanan yang berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada orang yang berkepentingan agar memudakan mereka dalam berurusan dalam pemerintah distrik. b. Pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan keluhan pemberitahuan, dan lain sebagainya yang masuk di kantor distrik. 3. Pelayanan Administrasi Berbentuk Perbuatan Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dan pennjelasan secara lisan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pelayanan publik di bagi berdasarkan tiga kelompok (sesuai Kepmempan No.63 tahun 2003), yaitu : a. Kelompok pelayanan administrasi, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diantaranya status kewarganegaraan,
sertifikasi kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan lain-lain. Dokumen tersebut di distrik antara lain : akta kelahiran, buku pemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan tanah/rumah, dan lain-lain. b. kelompok pelayanan barang di distrik yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan masyarakat distrik, misalnya jaringan telpon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain. c. kelompok pelayan jasa, yaitu pelayanan meghasilkan berbagai bentuk jasa yangdibutuhkan masyarakat di distrik, seperti pelayanan pendidikan,pelayanan kesehatan, penyelegaraan transportasi dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Aparat Pemerintah dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi di Distrik sidey yaitu : faktor keahlian, faktor tidak menetapnya aparatur/pegawai di distrik Sidey tempat tugas dan faktor penetapan pegawai, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini : 1. Maksud disini yang bekerja sebagai aparatur di distrik, hampir kebanyakan tidak mampu untuk bekerja sesuai dengan keahliannya sehigga belum mampu dalam menata admistrasi di distrik. 2. Faktor tidak menetapnya aparatur/pegawai di tempat tugasnya. Hal ini juga yang dapat menyebabkan administrasidi distrik itu belum di laksanakan dengan baik karena sebagian aparatur/pegawai masih dalam proses penyelesaian studi akhir dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi hanya beberapa orang saja yang berada di tempat tugas sedangkan yang lainnya di luar tempat tugas, maka dampak yang terjadi sampai sekarang administrasi di distrik Prafi belum dilaksanakan dengan baik 3. Faktor penempatan pegawai Dalam hal ini, staf aparatur di distrik Prafi kebanyakan dengan jenjang pendidikan D3 (Diploma III), sehigga belum dalam mendalami/memahami disiplin ilmunya,maka dengan demikian menjadi kendala dalam penerapan/ mengaplikasikannya di tempat kerja. C. Peran Aparat Pemerintah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Tertib Administrasi Untuk mencapai keberhasilan tertib administrasi, diperlukan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang berhubungan tertib administrasi itu sendiri, seperti misalnya tertib dalam memperlengkapi surat-srat mengenai identitas diri atau keluarga. Sehubungan dengan itu maka perlu diusahakan secara terus menerus untuk dapat membangkitkan atau menggairahkan masyarakat agar mereka bersedia atau rela, untuk mengambil bagian atau ikut serta berpartisipasi dalam implementasi atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan administrasi. Salah satu unsur penting yang berperan disini adalah aparat pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu aparat pemerintah dituntut untuk mempunyai kemampuan menyelenggarakan administrasi secara meluas dan efektif, dengan perkataan lain bahwa penyelenggaraan administrasi dan pembangunan secara baik setidak-tidaknya dapat, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Pemerintah. Sehingga mereka akan turut pula mendukung usahausaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Berikut ini kita akan melihat partisipasi masyarakat di Distrik Prafi dalam usaha mendukung pembangunan melalui tertib administrasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tabel 5.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 1 Baik 63 63 2. Kurang Baik 20 20 3. Tidak Baik 17 17 Jumlah 100 100
Dari data diatas dapat kita lihat prosentase kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak sudah cukup lumayan, hal ini dilihat dari 63% yang menyatakan sadar untuk membayar pajak, 20% yang menyatakan kurang baik, sedangkan sisanya ada 17 yang selalu terlambat untuk membayar pajak. penerimaan pajak dari bulan April sampai dengan November tahun 2011 terus mengalami peningkatan ini membuktikan kemampuan aparat dalam berperan aktif secara langsung menggerakan masyarakat untuk sadar dan semakin berpartisipasi dalam usaha pembangunan, karena pada dasarnya pajak merupakan salah satu faktor penunjang pembangunan. Selanjutnya dalam penelitian ini, secara oprasional yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan yaitu keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara suka rela seperti, kegiatan-kegiatan gotong royong memberikan sumbangansumbangan bahan materi baik itu dalam bentuk uang, bahan bangunan ataupun berupa tenaga. Berikut ini kita akan melihat besarya partisipasi masyarakat disetiap kelurahan. Tabel 5.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Pembangunan No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 1 Baik 91 91 2. Kurang Baik 5 5 3. Tidak Baik 4 4 Jumlah 100 100 Dari data ini dapat kita lihat peran masyarakat di dua sarana penting yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Sarana perhubungan yaitu, pembangunan jalan baik jalan setapak maupun jalan besar untuk kepentingan bersama dan pembangunan saluran air untuk kepentingan kesehatan, sedangkan sarana sosial yaitu meliputi pembangunan tempat-tempat ibadah, lapangan olah raga, talut dibeberapa rumah penduduk,pembuatan dan pengecatan pagan bersama dan sebagainya. Kegiatan ini membutuhkan dana yang besar namun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong rata-rata dapat diselesaikan dengan baik. Jadi walaupun kita tau bersama kalau melihat latar belakang penduduk Indonesia pada umumnya memiliki pendapatan jauh dari apa yang diharapkan, dengan membayar iuran-iuran serta memberi sumbangan apa adanya mereka secara langsung dapat berpartisipas dalam pembangunan itu membuktikan betapa penting peran aparat dalam memberi pembinaan dan pengertian serta melakukan pendekatan secara langsung dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan. Demikian juga dengan aparat kiranya mampu mengolah segala bentuk partisipasi rasyarakat maka akan memberikan motivasi dan kepercayaan dari masyarakat.
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian pada hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini megenai: Peranan Aparatur Pemerintah Dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan di Distrik Prafi, yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa peranan aparatur pemerintah Distrik dalam pelaksanaan administrasi di Distrik Prafi, belum dilaksanakan dengan baik untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat, dengan ditemukannya masih ada data yang kurang lengkap seperti: Data statistik yang belum tertata dengan baik dan fasilitas kantor yang kurang lengkap, dalam melayani masyarakat. sehingga mendapat respon/tanggapan yang kurang baik dari masyarakat setempat dan hal ini menjadi masalah bagi masyarakat di Distrik Prafi. 2. Berhubungan dengan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi Distrik Prafi yaitu: faktor keahlian, faktor tidak menetapnya apatatur /pegawai Distrik di tempat tugas dan faktor penempatan pegawai, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini : a. Faktor keahlian: Maksudnya disini yang bekerja sebagai aparatur di Distrik, hampir kebanyakan tidak mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian sehingga belum mampu dalam menata administrsi dalam Distrik. b. Faktor tidak menetapnya aparatur/pegawai Distrik di tempat tugas : Hal ini juga yang dapat menyebabkan Administrasi Distrik itu belum dilaksaakan dengan baik karena sebagai aparatur/pegawai masih dalam proses pennyelesaian studi akhir dan sesuai dengan kennyataan yang terjadi hanya beberapa orang saja yang berada di tempat tugas sedangkan yang lainnya di luar tempat tugas, maka dampak yang terjadi sampai sekarang administrasi di Distrik Prafi belum dilaksanakan dengan baik. B. Saran Bertitik tolak dari hasil-hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di kemukakan di atas, guna upaya untuk lebih menigkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang ada di Distrik Prafi maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut : 1. Untuk Peranan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di Distrik Prafi yang lebih baik, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undangundang No. 21 tahun tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta PERDA kabupaten Manokwari No. 09 tahun 2004, tentang penataan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Distrik denga harapan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah kampung yang lebih baik. 2. Bahwa peranan aparatur pemeritah Distrik dalam menjalakan Tugas dan Fungsinya harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku,sehingga setiap keputusan yang di ambil oleh aparatur Distrik itu bisa mampu untuk menjawab semua masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat di distrik Prafi. 3. Sedangkan dalam faktor penempatan pegawai, keahlian pegawai yang tidak menetap di tempat tugas, hal ini perlu diperhatikan dengan benar oleh pemeritah Distrik itu sendiri dan Pemerinntah Daerah agar supaya hal-hal seperti ini jangan terjadi karena akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang tidak efesien. Seharusnya dalam penempatan pegawai harus di seleksi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, guna mewujudkan kesejahtraan kepada masyarakat khususnya masyarakat distrik Prafi.
DAFTAR PUSTAKA Atmosudirjo S. Prajudi. 1980. Administrasi Umum dan Manajemen.Ghalia Indonesia. Jakarta. Blau Peter M, Meyer Marshall W. 2000. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern.Prestasi. Pustakarya. Jakarta Endra W. Surya. 1978. Kamus Politik. Study Group. Surabaya Gibson Invacerch, Donnely. 1988. Organization. (Terjemahan Dhanna Agus) Erlangga. Jakarta Gie The Liang. 1983. Unsur-UnsurAdministrasi.Super Sukses. Yogyakarta Gie The Liang. 1982. Ensiklopedia Administrasi. Erlangga. Jakarta. Handayaningrat Soewamo. 1982. Pengantar Skudi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung. Jakarta. Handayaningrat Soewamo. 1984. Pedoman Kerja Administrasi Pemerintahan Daerah, Kota dan Desa.Gramedia. Jakarta. Husein Umar. 1998. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.. Indrawijaya Adam Ibrahim. 1983. Prilaku Organisasi. Sinar Baru. Bandung Kristiadi J. B. 1998. Pemberdayaan Birokrasi Dalam Pembangunan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Mardalis.1989. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara. Bandung. Moekijat. 1987. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Cetakan pertama. Bandar Maju. Bandung Sarundajang S. H. 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Siagian S. P. 1985. Administrasi Pembangunan Gunung Agung. Jakarta. Siagian S. P. 1973. Filsafat Adminisfrasi. Gunwig Agung. Jakarta. Tjokroaminoto Bintoro. 1983. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta.
