VIMPLEMENTASI ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH (Suatu Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sangihe) Oleh :
Miranda N Sampel M.T.Lampian S.E.Pangemanan
ABSTRAK Etika pemerintahan menjadi topik pembicaraan dewasa ini terutama dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya dalam pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas seluruh tatanan penyelenggaran pemerintah termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintah. Jadi fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebalikya mencari keuntungan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung pada penyelenggaran pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparatur pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Demikian juga sebaliknya penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan bermasalah apabila perilaku aparatnya menyimpang dari nilai-nilai etika. Di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sangihe penerapan etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur berjalan dengan baik, adanya kesadaran dari aparatur berdampak meningkatnya kinerja aparat. Kata kunci : Etika, pemerintahan
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
1
Dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik seria untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan tujuan Nasional diperlukari peran serta dañ aparatur pemerintah baik pusat dan daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleb pemerintah khususnya pemenntah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur pemerintah yang fungsinya untuk memenuhi aspirasi masvarakat Etika pemerintahan menjadi topik pembicaraan dewasa ini terutama dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerrntah memberikan araban bahwa ‘pembangunan aparatur pemerrntah diarahkan pada pemngkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas seluruh tatanan penvelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya. sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi fungsi utama dan aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, hukan sebaliknya mencari keuntungan atan mengutamakan kepentingan pnbadi atan golongan. Aparatur pemerintah harus menjadi saluran dan jembatan pengabdi dalam melaksanakan kepentingan umum dan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya. Dalam menjalankan tugasn dan fungsinya aparatur pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi di kalangan masyarakat, bangsa dan negara. Dari serangkaian pemyataan diatas, tergambar dengan jelas bagaimana idealnya perilaku seorang aparatur pemerintah yang didasarkan pada etika pemerintahan. Hal ini dipertegas dalain IJU No. 32 Tahun 2004 pasal 133 yang menyatakan pengembangan karier pegawai negen sipil daerah mempertimbangkan integnitas dan moralitas dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antan daerah dan kompetensi. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang pemikiran yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanana penerapan etika pemenntahan dalam meningkatan kinerja aparatur Pemerintah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sangihe? C. Tujuan & Manfaat Penelitian 2
1. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui penerapan etika pemenntahan dalam meningkatan kinerja aparatur pemerintah
di
Dinas
Pendidikan,
Pemuda
dan
Olahraga
Kab.
Sangihe.
2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Ilmiah - Penelitian ini dthai-apkan dapat memberikan kontnbusi pemikiran yang positif ke arali pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan b. Manfaat Praktis - Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihakpihak yang berkepentingan baik aparatur pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. KERANGKA KONSEPTUAL A. Konsep Implementasi Menuiut Van Meter dan Van Horn- dikutip oleh Wahab (1990:51) Implementasi adalah. ‘tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompokkelompok pemerintah, swasta pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Sedangkan Mazmanìan dan Sabatier dikutip oleh Putra (2003: 84) menyatakan bahwa Mengkaji masalah implementasi berarti benisaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberiakiikan atau duumuskan, yakni peristiwa peristiwa atau kegiatankegiatan yang terjadi setelah proses mengesahkan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun yang menimbulkan dampak nvata pads masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu. Terdapat beberapa definisi yang coba diangkat oleh ahli tentang implementasi, namun konsepnya tetap sama yaitu menimpakan rangkaian proses penerjemahan dan kebijakan yang direspon berupa aksi atau tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan yang dimaksud. “Implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor, yaitu informasi, di mana kekurangan informasi dengan mudah mengakibalkan adarrya gambaran yang kurang tepat bwk kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana isi kebijakan itu; isi kebijakan, dimana implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samanya isi atau tujuan kebijakan atau ketidakiepatan atau ketidaktegasan intern ataupim ekstem kebijakan itu sendiri; dukungan, 3
dirnana implementasi kebijakan publi seakan sangat sulit bila pada pelaksanannya tidak cukup duktmgan imtuk kebijakan tersebut; pembagian potensi, dimana hal ini terkait dengan pembagian potensi di antaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pe.laksana dalam kaitannya dengan differensiasi tugas dan wewenang”. B. Konsep Etika Secara etimologis istilah etika berasal dan bahasa Vunani, Etos”yang berarti watak kesusilaan atat’ adat keNasaan. Salah sali’ cahang filsafah yang dibatasi dengan dasar nilai morai yang menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak, yang baik atau tidak balk, yang pantas atau tidak pantas pada perilaku manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan kebunikan gerak pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan (Zubair 1990:15). Dalam Encyclopedi Brit.anica, etika dinyatakan dengan tegas sebagal filsafat moral, yaitu studi yang sistematik mengena sifat dasar dan konsep-konsep nilai baik. buruk, benar dan sebagainya, Frankein menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilsafatan tentang problem moral dan pertimbangan moral (Zubair, 1990:16). C. Konsep Kinerja Aparatur Pengertian As’ad,
kinerja
1991:47)
pekerjaan.
atau
sebagai
Lebih
tegas
“succesfull
role
perbuatannya
(As’ad,
prestasi
kerja
kesuksesan
lagi
Lawler
achievment” 1991
seseorang
and
Poter
yang
:46-47).
diberi
batasan didalam
menyatakan
diperoleh
Dan
oleh
batasan
Maier
(dalam
melaksanakan
suatu
bahwa
seseorang tersebut
kinerj
dan
As’ad
adalah
perbuatan
menyimpulkan
bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk
pekerjaan
1999:33) selama
yang
mengatakan periode
target/sasaran
bersangkutan. bahwa
tertentu
atan
kinerja
kinerja
dihandingkan yang
Sedangkan atau
prestasi
dengan
telah
Suprihatno kerja
kemungkinan,
ditentukan
terlebih
(dalam
Srimulyo,
seseorang
karyawan
misalnya dahulu
dan
standar, telah
disepakati bersarna. Secara etimologi, istilah aparatur berasal dan kata aparat yakni alat, badan, instansi. pegawai negeri (W.J.S. Poerwadaminta, 19Q3:165). Sedangkan aparatur dapat diartikan sebagai alat negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur negara, alat kelengkapan negara yang terutama 4
meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggug jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga organisasi fasihtas ketentuan pengaturan dan sebagainya. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Untuk memperoleh jawaban dan permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini. maka jenis penelitian yang diaxwgap lepat adaiah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif, karena obyek dan penelitian ini menupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Hal itu sesuai dengan yang dikatakañ oleh Sanapiah Faisal (1999:20) bahwa penehtian deskriptif atau penelitian taksonomik atau penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk eksplorasi dan kiarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendisknipsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan jalinan hubungan antan variabel yang ada karena itu pada penelitian deskriptif tidak dilakukan pengujian hipotesis untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. B. Fokus Penelitian Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi etika Pemenintahan dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sangihe yang merupakan lndikatomva adalah Kualitas moral pnbadi mencakup sikap kejujuran, keberanian dan optimisme dalam berkerja. C. Jenis dan Sumber Data .
Jenis sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara Iangsung dan orang-orang atan responden yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relefansinya dengan permasalahan penelitian Adapun nara sumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer adalah: - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sangthe - Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sangihe 5
- Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga K.ab. Sangihe D. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kwalitatif. yaitu observasi. wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami penerapan etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, maka pengumpulan data dilakukan dengan berbaur dan berinteraksi dengan subjek penelitian yaitu perangkat pemenntah yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sangihe. E. Teknik Analisis Data Adapun Iangkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut: a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dan lapangan di kategonisasi kan berdasarkan data priontas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk dianalisa b. Reduksi, adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegasikan data lertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara Iebih lanjut untuk kepentingan penelitian. c. interpretasi, adalah tahapan akhir dan proses analisa data, dimana pada tahap ini penulis memberikan tafsiran dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan eral dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian ini GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. SANGIHE Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahrasa Kabupaten Sangihe diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sangihe No. 55 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sangihe yaitu membantu Bupati Sangihe dalam penyusunan rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan serta menetapkan kegiatan teknis pendidikan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja Dalam menvelenggarakan tugas di atas. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sangihe terbagi dalam susunan organisasi: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat: 1. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan: 6
2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Perlengkapan c. Bidang Pendidikan Dasar: 1. Seksi taman kanak-kanak dan sekolah dasar: 2. Seksi sekolah menengah pertama; dan 3. Seksi kunkulum tenasa teknik. d. Bidang Pendidikan Menengah,: 1. Seksi menengah umum: 2. Seksi menengah kejunian; dan 3. Seksi kurikulum tenaga teknik e. Bidang Pemuda dan Olahraga: 1. Seksi Pembinaan generasi muda; 2. Seksi Pembinaan Olah Raga: dan 3. Seksi Pembinaan organisasi pemuda f Bidang pendidikan luar sekolah: 1. Seksi Pendidikan usia dini; 2. Seksi kesetaraan; dan 3. Seksi kursus dan lembaga g. Bidang Perencanaan program sarana dan prasarana 1. Seksi Penyusunan rencana program sarana dan prasarana 2. Pengumpulan dan pengolahan data 3. Monitoring pelaksanaan rencana dan program.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pemberlakuan Peraturan Aparatur Pemerintah Terhadap Atasan dan Rekan Kerja Setiap aparatur pemerintah dituntut loyalitasnya terhadap aparatur aturan yang berlaku,terhadap atasan maupun terhadap rekan kerja. Berbagai jenis loyalitas atau kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenisloyalitas atau kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Sebagai contoh loyalitas terhadap aturan yang berlaku,misalnya aparatur pemerintah harus menaati semua jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku,harus loyalitas kepacla hukum dan konstitusi yaitu bersikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan 7
UUD 1945. Dalam penelitian ini,penulis sampaikan satu kesimpulan bahwa tingkat loyalitas aparatur pemerìtah dikantor Dinas pendidikan Pemuda dan Olabraga Kab.Sangihe ada1ah cukup tinggi. Dan pertanyaan yang diajukan seputar tingkat loyalitas aparatur terhadap rekan kerja mereka,didapati hasil yang cukup positif yang menggambarkan sikap aparatur tersebut 2. Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah Dalam Pelakasanaan Tugas Dalam menjalankan tugasnya,seorang aparatur harus menghindarkan diri dari anggapan saya sekedar melakasanakan perintah atasan sebagai wujud rasa tanggung jawab atas pekerjaan. Jadi dalam hal ini ada rasa kepeduliaan yang tinggi dari aparatur trhadap keberhasilan dan suatu pekerjaan . Dari hasil penelitian terhadap para informan dalam penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa aparatur pemerintah dikantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Sangihe sebagian besar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,hal itu berdasarkan pemyataan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Sangihe beliau mengatakan: dalam menjalankan suatu pekerjaan setiap aparat dituntut untuk membuat suatu pertanggungjawaban, begitu juga dengan aparat yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Sangihe dalam menjalankan tugasnya sering membuat pertanggungjawaban balk secara tertulis maupun tidak 3. Kualitas Moral Pribadi Aparat 1. Kemampuan Aparatur Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Tugas Optimisme adalah kualitas moral yang pertama yang harus dimiliki aparatur pemerintah. Sikap dan perilaku optimis ini adalah berupa kemampuan aparatur untuk menangani dan menjalankan tugas secara baik 2. Keberanian Aparatur Pemerintah Dalam Menjalankan Tugas Keberanian adalah salah satu kualitas moral yng harus dimiliki oleh seorang aparatur pemerintah. Contoh konkrit bentuk keberanian yang di maksudkan adalah kapasitas untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan dalam situasi yang harus berani dan mampu mengambil keputusan apabila berada dalam situasi yang benar dipertimbangkan apakah keputusan tersebut harus disertai dengan baik
3. Kejujuran Aparatur Pemerintah Dalam Menajalankan Tugas.
8
Kejujuran adalah kemampuan dan seorang aparatur pemerintah untuk mempertahankan niali-nilai kebenaran dan keadilan demi kepentingan bersama,sehingga aparatur pemerintah mampu menampilkan nilai integritas pribadi yang tinggi yaitu dapat dipercaya dan jujur disemua aktivitas pekerjaanya,yang pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pada atasan akan kualitas moral.
PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai. berikut: -
Perilaku aparatur pemerintah akan tercermin pada sikap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari, yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan path instansi yang bersangkutan.
-
Penyelenggaraan pemerintah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Sangihe sudah berjalan dengan baik dan merupakan implikasi langsung dan perilaku aparatur pemerintah dengan berperdoman path nilai-nilai etika.
Dengan mengacu pada pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: -
Revitalisasi moral harus dimulai dari sisi individual aparatur pemerintah itu sendiri. Dengan moral dan perilaku yang etis yang dimulai dari perilaku aparatur secara individu, maka tentunya akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang ada.
DAFTAR PUSTAKA As’ad 1991, Teori Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja, Jakarta Fasial, Sanipah 1995, Format dan Penelitian Sosial, Jakarta : Raja Grafindo Persada Cetakan Ke-4 Gerungan W.A 1 986,Psikologi Sosia!, Bandung : PT.Eresco Idrus M, 2007,Metode Penelitian Jimu-Ilmu Sosial,Yogyakarta : UUI Press Irawan S 1995,Metode Penelitian Sosial,Bandung: Remaja Rosda Karya Kaho
Riwu,1982,Analisa
Hubungan
Pusat
dan
Daerah
di
Indonesia,Jakarta:
PT.Bina Aksara Kansil,C.S.T,1990,Sistem Pemerintahan Indonesia,Jakarta: Radar Jaya Offset 9
Krisyanto E 2001 ,Etika Politik Dalam Konteks Indonesia, Yogykarta: Kanisius Mahmoedon As,1994.Etika Bisnis,Jakarta:Pustaka Sinar Harapan Moleong,1996,Metodologi Penelitian KulitatijBandung: Remaja Rosdakarya Putra,
Fadillah
2003,
Pradigma
Kritis
2005,BabakBaru
Sistem
Dalam
Studi
Kebakan
Publik
Yogyakarta S.H.
Sarundajang
Pemerintahan
Daerah,Jakarta:
kata
Hasta Pustaka Sitangang
H
Situmorang
1
V,
996,Ekologi dan
Juhir
Pmerinta&in,Jakarta
J,SH
1998,Aspek
:
Pustaka
Hukum
Sinar
Pengawasan
harapan Melekat,
Jakarta: Rineka Cipta Srimulyono, 1 999,Kepemimpinan Sebagai Suatu Proses Kerja Dalam Organisasi, Jakarta: Bina Aksara Suryaningrat
Bayu
1981
,Perumusan
Kebijakan
dan
Koordinasi
Pembangunan
di
Indonesia,J akarta: Bina Aksara Syafiie,LK
1994,Jlmu
Pemerintahan
(edisi
revisi),Bandung:
Mandar
Maju
Syafiie,1.K 2003,Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia,B and ung: PT Bumi Aksara Wahab, Solichin, A 1990, Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara,Malang: Bumi Aksara Wibawa,
Samudera,
dkk
1994,
Evaluasi
kebijakan
Grafindo Widjaya A.W, 1991 ,Etika Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara Zubair A 1990,Kuliah Etika, Rajawali Pres Sumber-sumber lain: Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah Karnus Umum Bahasa Indonesia Jumal Administrasi Negara Tahun 2001
10
Publik,
Jakarta:
Raja
11
