PERAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN TERHADAP PENDAPATAN PEREMPUAN (Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Jawa Timur)

PERAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN TERHADAP PENDAPATAN PEREMPUAN (Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Jawa Timur)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Derajad Magister Program Studi MESP Konsentrasi Ekonomi SDM dan Pembangunan

Diajukan oleh: Selfia Bintariningtyas Nim

: S4208004

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

DAFTAR PUSTAKA

Abdalla Gergis, 1999, Citizen Economic Empowerment In Botswana : Concepts & Principles, Botswana Institute for Development Policy Analysis (BIDPA). Arsyad, Lincolin, Drs. 1988. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta. Fuady, Munir, SH, LL, M, 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hadi. 1987. Metodologi Research. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. John M. Cohen dan Norman T. Uphoff. 1977. Rural Developent Participation : Concept and Mesures for Project Design, Implementation and Evaluation. Rural Development Monograph No. 2. Cornell University. Kuncoro, Mudrajat, 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga,UPP AMP YKPN, Yogyakarta Lembaga Penelitian SMERU, 2004, Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Daerah Perkotaan Indonesia, Laporan Hasil Penelitian. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Yogyakarta, BKLM, 1982.

Nazir, Ph.D., 1983. Metode Penelitian. Balai Aksara – Yudhistira. Jakarta. Peter Dreier, 1996, Community Empowerment Strategies, The Limits and Potential of Cummunity Organizing in Urban Neighborhoods, U.S. Department of Housing and Urban Development • Office of Policy Development and Research. Pujiwati, Sayogyo, 1991, Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa, Yayasan Obor Indonesia , Jakarta. Setiono, 1997, Efektifitas Pemberian Bantuan Modal Produktif P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) masyarakat Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, Universitas Brawijaya Malang. Simanjuntak, Payaman, 1998, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Singarimbun. M, 1982, Metode Penelitian Survei, Penerbit LP3ES, Jakarta.

Sinungan, Muchdarsyah. 1994. Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000. Rineka Cipta. Jakarta. Sonny Sumarsono, 2003, Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan, Graha Ilmu, Yogyakarta. Subagyo, Pangestu, 1996, Statistik Deskriptif, BPFE, Yogyakarta. Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Jakarta. Suman, 2007, Program Pemberdayaan Masyarakat melalui PPK (Program Pengembangan Kecamatan) di Propinsi Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Sumardi, Mulyanto, 1982 Sumber pendapatan kebutuhan pokok dan prilaku menyimpang , C.V. Rajawali untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta. Sumardi, Mulyanto, 1982, Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok, Rajawali, Jakarta. Supartiningsih, 2008, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Rumahtangga Di Pedesaan, (Refleksi Pengalaman Lapang dari Program P3EL di Kabupaten Lombok Timur), Fakultas Pertanian UNRAM, Mataram. Supriyati, 1990. Kajian Tingkat Upah di Pedesaan Jawa (Kasus di Jawa Barat). Tesis Pasca Sarjana,IPB, Bogor. ,www.pnpm.co.id , www.detik.finance.com ,www.proquest.com , www.ginandjar.com

LEMBAR PENGESAHAN Tesis dengan Judul “ Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Perempuan di kecamatan Geger Kabupaten Madiun.” Disusun oleh : Nama

: Selfia Bintariningtyas

NIM

: S4208004

Program

: Pascasarjana

Jurusan

: Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi

: Ekonomi SDM dan Pembangunan

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 3 Februari 2010 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Albertus Maqnus Soesilo, M.Sc NIP. 195903281988031001 (Ketua Tim Penguji) 2. Dr. J. J. Sarungu, MS. NIP. 19510701 198010 1 001 (Pembimbing I) 3. Drs. Akhmad Daerobi, MS. NIP. 19570804 198601 1 002 (Pembimbing II)

..…………….. ……………… ……………....

Surakarta, 3 Februari 2010 Mengetahui, Direktur PPS UNS.

Ketua Program MESP

Prof. Drs. Suranto, M. Sc., Ph.D NIP. 195708201985031004

Dr. J. J. Sarungu, SE., MS. NIP. 19510701 198010 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Selfia Bintariningtyas

NIM

: S4208004

Program

: Pascasarjana

Jurusan

: Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi

: Ekonomi SDM dan Pembangunan

Judul Tesis

: Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Perempuan di kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Menyatakan bahwa tesis tersebut adalah karya saya sendiri dan bukan karya orang lain. Baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademis.

Surakarta, 8 Februari 2010 Penulis,

Selfia Bintariningtyas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Selfia Bintariningtyas

Tempat ,Tanggal Lahir

: Madiun, 25 Januari 1985

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Raya Kebonsari no.1 Kranggan, Madiun.

E-mail

: [email protected]

Riwayat Pendidikan : 1. Sekolah Dasar di SDN P Kaibon 03 Madiun, 1991-1997. 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 7 Madiun, 1997-2000. 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di SMU 3 Madiun, 2000-2003. 4. Sarjana Ekonomi, fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang, 2003-2007. 5. Terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Negeri Sebelas Maret, 2008. Pengalaman Kerja

:

1. Organizing Committee International Conference “Indonesia Regional Science Association” (IRSA), 2006. 2. Tim Peneliti Media Cendikia Consulting (McCons) bekerja sama dengan Kabupaten Situbondo” , 2006. 3. Tim Enumerator wilayah Jombang LPM Brawijaya dengan UNDP dalam Proyek PKPS-BBM, 2005. 4. Bekerja pada OKE SHOP NPD Malang sebagai Sales Officer, 2007. 5. Bekerja Sebagai Customer Service Representative pada PT. Indosat Cabang Kediri, 2008.

ABSTRAKSI

Tesis dengan judul ; Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Perempuan di kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Selfia Bintariningtyas, Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program PNPM Mandiri sebagai Program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini dicanangkan pada tahun 2007 dan sampai sekarang telah berjalan 3 tahun. Tujuan Program PNPM Mandiri salah satunya adalah pemberdayaan perempuan engan kegiatannya adalah Simpan Pinjam Prempuan (SPP). Kegiatan SPP ini merupakan kegiatan yang memberikan bantuan pinjaman kepada perempuan yang mempuinyai usaha agar mampu lebih produktif dan kreatif mengelola usahanya. Selain itu partisipasi perempuan dalam program ini sangat diharapkan dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan serta pemeliharaan, untuk itu dibentuk kelompok perempuan dari masing-masing desa. PNPM Mandiri merupakan Program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dengan kosep pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan dengan memberikat bantuan modal untuk kegiatan usaha produktif. Konsep pemberdayaan inilah yang dinilai sebagai keunggulan dari PNPM Mandiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian komperatif. Dengan menggunakan uji statistic yaitu uji beda T-Test yang membandingkan pendapatan perempuan penerima bantuan pinjaman kredit SPP, sebekum dan sesudah menerima bantuan. Data diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden selaku perempuan penerima bantuan SPP di kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan uji beda T-test, terbukti bahwa sebelum dan sesudah menerima bantuan pinjaman SPP terdapat perbedaan secara nyata. Dapat dijelaskan bahwa pendapatan sesudah menerima SPP meningkat rata-rata dibandingkan sebelum menerima SPP. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan bantuan SPP dari program PNPM Mandiri pedesaan dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha produktif sangat efektif. Sedangakan peran PNPM mandiri pedesaan dalam meningkatkan pendapatan perempuan sebagai penerimanya, dapat dilihat dari perhitingan uji beda T-test dengan taraf signifikasi 5% dimana t hitung berada di daerah penolakan Ho yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan rata-rata sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP pada program PNPM Mandiri Pedesaan. Kata Kunci : PNPM Mandiri Pedesaan, Pendapatan Perempuan.

i

ABSTRACT

Role of Government Policy of Empowerment society is PNPM Mandiri Pedesaan Rural Women’s Income in the District Geger, Madiun Regency By : Selfia Bintariningtyas

This study to find out how about role of the PNPM Mandiri as government programs in poverty alleviation and community empowerment. This program was launched in 2007 and until now has been running 3 years. PNPM Mandiri program objectives one of which is the empowerment of women is the activity Savings and Loan women’s (SPP). SPP activity is provides loan assistance to women who attempt to be able have more productively and creatively manage their business. Also women's participation in this program is expected in the planning and the management and maintenance, for it formed a group of women from each village. PNPM Mandiri is a government program to alleviate poverty by empowering for urban poor with give capital assistance for productive business activities. The concept of empowerment is regarded as the hallmarks of PNPM Mandiri. Research methods used in the study is comparative research methods. Using a statistical test that is testing different T-Test comparing women's income beneficiaries tuition loans, before and after receiving assistance. Data obtained by using the primary data that is to provide a list of questions to the respondents as beneficiaries of women in the district Geger, Madiun Regency. After testing using different test T-test, proved that before and after receiving tuition assistance loans for real differences. Can be explained that after receiving the tuition fee income increased on average compared to before receiving SPP. This study shows that with the help of tuition from the PNPM Mandiri rural areas by providing loans for productive business capital is very effective. While the role of independent PNPM in increasing incomes of rural women as recipients, can be viewed from different test T-test with a significance level of 5%, where t count in the region of rejection of Ho, which means there are significant differences between the average income before and after receiving assistance SPP on Rural PNPM Mandiri. Key Words : PNPM Mandiri , women’s Income.

ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat anugerah, kasih sayang, dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin, untuk mengukir sesuatu yang indah dalam kehidupan ini., sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan judul “Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Perempuan di kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Akhirnya dengan penuh kesadaran, penulis berkeyakinan bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penelitian kecil ini tidak dapat diselesaikan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Dr. J. J. Sarungu, SE., MS. Selaku dosen pembimbing I sekaligus Ketua Program MESP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terimaksih atas bimbingan dan dukungannya sehingga tesis ini dapat terselasaikan. 2. Bapak Drs. Akhmad Daerobi, SE., MS. selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas arahan yang diberikan. 3. Bapak Dr. Albertus Maqnus Soesilo, M.Sc selaku dosen penguji yang memberikan arahan untuk kesempurnaan tesis ini. 4. Dosen-dosen IESP Unibraw Malang, terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis untuk melanjutkan studi Magister. 5. Mbak Ita, bapak Wahyu mas Sentot, Mas Upi dan seluruh staf MESP, terimaksih banyak atas bantuan dan kerjasamanya. 6. Keluargaku tercinta, Papa dan Mama, tanpamu aku tidak bisa seperti ini. Adiku Monica dan kakaku Okky berjuanglah. 7. Suamiku tercinta Aris Bastian Lahay yang menungguku di Kaltim, terimaksih untuk memberiku izin menyelesaikan tesis ini. Terimksih juga untuk keluarga besar di Karang jati, Ngawi. 8. Teman-teman seperjuangan Mbak Citra (trimakasaih banyak), Mas Salman, Mas Lilik, Mbak Yuli, Mbak Triyana, Mas Untung, Dewi (trimakasih atas bantuannya), Mbak Dewi, Indra, Eko, mas Siswojo, dan teman-teman Sragen, harus semangat. iii

Sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini belum mencapai kesempurnaan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, Februari 2010

Penulis

iv

DAFTAR ISI

Hal. ABSTRAKSI ........................................................................................................

i

ABSTRACT ..........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

iii

DAFTAR ISI .........................................................................................................

v

DAFTAR TABEL .................................................................................................

viii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................

ix

BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .........................................................................

1

1.2. Rumusan Masalah ....................................................................

4

1.3. Batasan Masalah.......................................................................

5

1.4. Tujuan Penelitian .....................................................................

5

1.4. Kegunaan Penelitian .................................................................

5

: TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep Pendapatan………………………….………………..

7

2.2. Konsep Modal…….………………………….………………..

8

2.3. Konsep Perempuan….………………………………………… 10 2.4. Konsep Pemberdayaan………………………………………… 12 2.5. Pengertian Usaha Kecil.………………………………………. 15 2.6. Pengertian Kredit .…………………………………………… 17 2.7. Program PNPM Mandiri……………………………………...

18

2.8. Penelitian Terdahulu …………………………………………. 30 2.9. Kerangka Pemikiran ………………………………………… 33 2.10.Hipotesa………………………………………………………. BAB III

33

: METODE PENELITIAN 3.1. Ruang Lingkup Penelitian…………………………………….

35

3.2. Jenis Penelitian…….………………………………………….

35

3.3. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel…………………… 35

v

3.4. Sumber Data………………..………………………………..

37

3.5. Metode Pengumpulan Data……………………………..…..

38

3.6. Metode Analisa Data…………………………………………

38

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.Gambaran Umum Wilayah Penelitian .......................................

42

1. Keadaan umum wilayah Kecamatan Geger ................

42

2. Kondisi Sosial .............................................................

42

3. Gambaran Umum Obyek Penelitian ...........................

42

4.2.Karakteristik Responden ...........................................................

44

4.2.1. Keadaan dan Karakteristik Responden ..............................

44

1. Usia .............................................................................

44

2. Tingkat Pendidikan .....................................................

46

3. Status Pernikahan ........................................................

47

4. Jenis Usaha yang Dimiliki ..........................................

48

5. Jumlah Anggota Keluarga ...........................................

49

6. Pekerjaan Suami ..........................................................

51

7. Lama Usaha.................................................................

52

8. Besarnya SPP yang Diterima ....................................

53

9. Kemampuan Membayar Angsuran .............................

57

4.2.2. Deskripsi Mengenai Alokasi Pendapatan Usaha ................

58

4.2.3. Perbandingan Tingkat Pendapatan .....................................

59

4.3.Hasil Estimasi Statistik .............................................................

60

4.3.1. Uji Normalitas Data ...........................................................

60

4.3.2. Uji Beda T-Test ..................................................................

61

1. Home Industri .............................................................

60

2. Jasa ..............................................................................

62

3. Toko Kelontong ..........................................................

64

4. Warung Makan ............................................................

65

5. Kerajinan .....................................................................

66

6. Keseluruhan jenis Usaha .............................................

68

4.4. Pembahasan ..............................................................................

69

vi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.Kesimpulan ...............................................................................

73

5.2.Saran ..........................................................................................

74

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................

76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

vii

DAFTAR TABEL

No.

Judul Tabel

Hal

2.1

Alokasi PNPM Berdasarkan Desa Tertinggal

25

2.2

Alokasi Berdasarkan Ratio

26

3.1

Data Penerima SPP Kecamatan Geger

37

4.1

Penerima SPP Tahun Anggaran 2009

43

4.2

Responden Menurut Usia

45

4.3

Responden Menurut Tingkat Pendidikan

46

4.4

Responden Menurut Status Perkawinan

48

4.5

Responden Menurut Jenis Usaha

49

4.6

Responden Menurut Anggota Keluarga

50

4.7

Menurut Pekerjaan Suami

51

4.8

Responden Menurut Lama Usaha

53

4.9

Responden Menurut Besarnya SPP

54

4.10

Besarnya Kemampuan Membayar Angsuran

57

4.11

Deskripsi Mengenai Alokasi Pendapatan Usaha

58

4.12

Perbandingan Tingkat Pendapatan

59

4.13

T-Test Home Industry

61

4.14

Test Statistik Home Industry

62

4.15

T-Test Jasa

63

4.16

Test Statistik Jasa

62

4.17

T-Test Toko Kelontong

63

4.18

Test Statistik Toko Kelontong

64

4.19

T-Test Warung Makan

65

4.20

Test Statistik Warung Makan

66

4.21

T-Test Kerajinan

67

4.22

T-Test Seluruh Jenis Usaha

68

viii

DAFTAR GAMBAR

No.

Judul Gambar

Hal

2.1.

Tingkat Partisipasi Perempuan PNPM Mandiri

14

2.2.

Kerangka Berfikir

33

4.1

Alur Kegiatan SPP

56

ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berperannya perempuan di bidang ekonomi akan memberikan manfaat yang sangat berarti, baik bagi ekonomi rumahtangganya maupun bagi dirinya sendiri. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan rumahtangganya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai baru serta kebiasaan baru yang dirasakan cocok bagi diri dan keluarganya telah mendorong berubahnya sikap serta perilaku perempuan kearah tersebut (Pujiwati, 1991). Perempuan pedesaan, merupakan sumber daya manusia yang cukup nyata berpartisipasi, khususnya dalam memenuhi fungsi ekonomi keluarga dan rumah tangga bersama dengan laki-laki. Perempuan di pedesaan sudah diketahui secara umum tidak hanya mengurusi rumah tangga sehari-hari saja, tetapi tenaga dan pikirannya juga terlibat dalam berbagai kegiatan usaha tani dan non usaha tani, baik yang sifatnya komersial maupun sosial (Pujiwati, 1991). PNPM

Mandiri

Perdesaan

merupakan

program

penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. Program ini salah satunya adalah pemberian

1

bantuan simpan pinjam kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil. Program-program PKPS-BBM yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai implikasi kenaikan harga BBM pada bulan oktober tahun 2005 yang meliputi program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BLT (Bantuan Langsung Tunai), raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin), Askeskin (Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin), dan program-program lainya. Sedangkan program yang arahnya kepada pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Adapun program kebijakan PNPM itu sendiri ditetapkan pada tahun 2007 dan

didefinisikan sebagai program nasional penanggulangan kemiskinan

terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yang sebelumnya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Diharapkan PNPM mandiri mampu memberikan kontribusi besar dengan tujuan untuk mengentaskan kemisikinan, pemberdayaan perempuan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Peran Program kebijakan PNPM mandiri terhadap peningkatan pendapatan perempuan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut data dari Menkokesra 2008, Pada tahun 2007 PNPM telah mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50 ribu desa/kelurahan. Tahun 2008, PNPM mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan. Selanjutnya di tahun 2009 ini secara

2

kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 kecamatan) akan menjadi penerima manfaat PNPM ini. Adapun tujuan umum dari PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya meliputi: a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan b. Melembagakan

pengelolaan

pembangunan

partisipatif

dengan

mendayagunakan sumber daya lokal c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif d. Menyediakan prasarana sarana sosial

dasar dan ekonomi

yang

diprioritaskan oleh masyarakat e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD) g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan Salah satu tujuan dari PNPM mandiri adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, keterlibatan perempuan di pedesaan dalam kegiatan ekonomi produktif antara lain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga mereka. Sebagai ibu rumah tangga, biasanya perempuan yang bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga, 3

baik menyangkut kesehatan gizi keluarga, pendidikan anak, dan pengaturan pengeluaran biaya hidup keluarga. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak tercukupi, maka perempuan yang pertama merasakan dampaknya. Sehingga dengan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif setidaknya sebagian kebutuhan keluarga mereka terpenuhi. Demikian juga masalah Kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan belum terpikirkan oleh para pembuat keputusan di desa. Kecamatan Geger merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun yang sudah 2 tahun semua desa di kecamatan tersebut menerima bantuan simpan pinjam dari program PNPM Mandiri pedesaan. Kecamatan Geger juga merupakan kecamatan yang mempunyai karakteristik usaha masyarakatnya yang beraneka ragam. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri pedesaan terhadap pendapatan perempuan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tentang Program PNPM Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan pendapatan perempuan penerima bantuan SPP di kecamatan Geger kabupaten Madiun, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut : 1. Kebijakan pemerintah PNPM Mandiri pedesaan dengan salah satu kegiatannya simpan pinjam perempuan (SPP), maka perlu diketahui bagaimana SPP dapat meningkatkan pendapatan perempuan pelaku 4

usaha. Maka, apakah ada perbedaan pendapatan usaha perempuan yang memiliki usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit PNPM Mandiri Pedesaan ? 2. Jenis usaha apakah yang mampu berkembang cepat setelah diberi bantuan kredit PNPM Mandiri Pedesaan ? 1.3. Batasan Masalah Penelitian ini difokuskan pada perempuan yang menerima bantuan pinjaman kredit program PNPM Mandiri Pedesaan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha yang dilakukan oleh perempuan penerima bantuan pinjaman atau disebut SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

1.4 Tujuan Penelitian Tujuan daripada rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui perbedaan pendapatan usaha perempuan sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit PNPM Mandiri Pedesaan. 2. Mengetahui jenis usaha yang mampu berkembang cepat setelah diberi bantuan kredit PNPM Mandiri Pedesaan.

1.5 Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang terkait dan berwenang dalam pembuatan suatu kebijakan, khususnya untuk pengembangan programprogram

pengentasan

kemiskinan

selanjutnya,

dengan

maksud

agar

keberadaan program ini bisa lebih baik, dalam arti mempunyai pengaruh yang 5

besar dalam usaha pemberdayaan masyarakat miskin, penggunaan daya dan dana secara lebih efisien dan efektif, sehingga pada gilirannya nanti diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan bagi mayarakat miskin. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi : 1. Diharapkan memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti dengan perannya sebagai seorang perempuan. Agar mampu bersikap produktif dan kreatif. 2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada perempuan-perempuan Indonesia dalam produktivitas rumah tangga. 3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam hal ini adalah pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan Pemerintah selanjutnya.

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pendapatan Pengertian pendapatan menurut BPS diperinci sebagai berikut (HansDieter Ever, dalam Mulyanto Sumardi, 1982:92-93) : -

Pendapatan berupa uang adalah sebagai penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang biasanya diterima sebagai balas jasa atau kontraprestasi yaitu yang meliputi pendapatan : a. Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, kerja sampingan dan kerja kadang-kadang b. Dari usaha sendiri, yang meliputi hasil bersih usaha sendiri, komisi, penjualan dari kerajinan rumah tangga c. Dari hasil investasi seperti bunga, modal, tanah d. Dari keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial

-

Pendapatan berupa barang adalah sebagian penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang diterimakan. Barang atau jasa yang diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa tersebut. Yang dimaksud dalam pendapatan ini adalah: a. Bagian pembayaran upah dan gaji yang berbentuk beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi 7

b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah, antara lain : pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati c. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan yaitu : penerimaan yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah, warisan, menang judi. Jadi pendapatan adalah penghasilan dalam bentuk uang maupun barang yang sifatnya regular sebagai balas jasa. Bila pendapatan seseorang naik maka secara tidak langsung konsumsi dan investasi akan mengalami kenaikan. 2.2 Konsep Modal 1. Pengertian Modal Modal sebagai salah satu faktor produksi dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan yang dapat dipakai langsung atau tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah out put-nya. Dalam pengertian lain, modal didefinisikan sebagai semua bentuk kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau suatu kekayaan yang dapat menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan kekayaan lain. Dari ketiga definisi di atas diketahui bahwa pada prinsipnya modal segalasesuatu yang memiliki peranan penting untuk menghasilkan suatu barang produksi dalam suatu proses produksi.

8

2. Peran Modal dalam Proses Produksi Suatu modal dalam kegiatan ekonomi merupakan salah satu faktor penting produksi yang tidak dapat diabaikan, di samping faktor-faktor pendukung proses produksi lainnya. Setiap individu berhak menggunakan modal yang dimiliki dengan baik dan produktif. Produksi berskala besar dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang dicapai saat ini, adalah manfaat yang dapat dihasilkan dari penggunaan modal secara maksimal, efisien dan produktif. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki harta, baik yang tidak atau belum mampu mengurusnya, diharuskan dapat mengembangkan harta yang dimiliki dengan benar dan membiayai keuntungan pemiliknya dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modalnya. Menurut Bowerk, suatu modal produksi dapat dikatakan sebagai modal yang produktif, jika : a. Modal mempunyai kesanggupan sebagai faktor pendukung dalam memproduksi barang-barang produksi. b. Modal mempunyai kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dihasilkan tanpa memakai modal. c. Modal sanggup menghasilkan barang atau benda-benda yang lebih berharga dari apa yang dihasilkan tanpa menggunakan modal. d. Modal sanggup menghasilkan nilai harga (price) yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas, bahwa suatu modal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam faktor-faktor produksi, 9

meskipun bukan menjadi yang terpenting. Dalam hal ini faktor manusia mempunyai tempat yang lebih tinggi di atas modal sebagai faktor utama yang menjadi penyebab adanya kegiatan produksi ataupun aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karenanya, fungsi modal yang utama adalah sebagai penunjang jalannya proses produksi untuk mengahasilkan barang-barang produksi dalam rangka memenuhi kebutuahan masyarakat (konsumen). 2.3 Konsep Perempuan Pada perkembangannya, pada tahun 2000 telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini berisi instruksi kepada menteri, bupati/walikota, kepala lembaga pemerintah non departemen untuk: 1.

Melaksanakan

pengarusutamaan

gender

guna

terselenggaranya

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauaan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif jender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. 2. Memperhatikan secara sungguh - sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuaan: - Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. -

Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.

10

4. Secara bersama - sama atau sendiri - sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing - masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini. Kegiatan Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional, dilaksanakan melalui dua langkah utama, yaitu: -

Analisis Jender, untuk mengidentifikasi dan memahami ada tidaknya dan sebab - sebab terjadinya ketidaksetaraan jender, termasuk pemecahan masalahnya.

-

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang jender. Dalam skala global, dikenal tiga pergeseran interpretasi peningkatan

peran wanita (P2W) sebagai berikut (Tjokrowinoto, 1996:h. 84-86 dalam Mudrajad Kuncoro, 1997) : 1. P2W sebagai wanita dalam pembangunan Perspektif P2W dalam konteks Women in Development memfokuskan pada

bagaimana mengintegrasikan wanita dalam berbagai bidang

kehidupan, tanpa banyak mempersoalkan sumber-sumber yang menyebabkan mengapa posisi wanita dalam masyarakat bersifat interior, sekunder, dan dalam hubungan subordinasi terhadap pria. Asumsinya, struktur sosial yang ada dipandang sudah given. Indikator integrasi wanita dalam pembangunan diukur dengan indikator seperti partisipasi angkatan kerja, akses terhadap pendidikan, hak-hak politik dan kewarganegaraan, dan sebagainya. 11

2. P2W sebagai wanita dan pembanguan Menurut perspektif Women and Development yang dipelopori oleh kaum feminisme Marxist ini, wanita selalu menjadi pelaku penting dalam masyarakat sehingga posisi

wanita, dalam arti status,

kedudukan, dan peranannya, akan menjadi salah satu

ukuran

keberhasilan pembangunan. 3. P2W sebagai gender dan pembangunan Menurut kacamata gender and development, konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan harapan serta mengatur hubungan antara pria dan wanita sering merupakan penyebab rendahnya kedudukan dan status wanita, posisi inferior dan sekunder relatif terhadap pria. Pembangunan berdimensi gender ditujukan untuk mengubah hubungan gender yang eksploratif atau merugikan menjadi hubungan yang seimbang, selaras, dan serasi. 2.4 Konsep Pemberdayaan Pemberdayaan

perempuan

yang

dicanangkan

dalam

Millenium

Development Goals untuk mengurangi kemiskinan berwajah perempuan memiliki tiga dimensi yaitu Human Capability, kemampuan manusia dalam hal pendidikan, kesehatan dan gizi, dengan menghilangkan gap pendidikan bagi perempuan dan laki-laki hingga sekolah menengah; Acces to resources and opportunity, akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang mengacu pada aset ekonomi dan partisipasi social.

12

Pemberdayaan sebagaimana didefinisikan oleh Empowerment TeamWorld Bank.adalah terminologi yang paling sering disejajarkan dan digunakan dalam upaya poverty reduction. Pemberantasan kemiskinan memerlukan keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, kesempatan yang sama dan partisipasi penuh dan adil antara laki-laki dan perempuan sebagai agen pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas seseorang atau kelompok dalam menentukan pilihan guna melakukan suatu aksi atau output yang diinginkan. The Commission on Global Government (Mandela, 1995) menyatakan bahwa pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi seseorang. Kepastian ekonomi adalah esensial agar masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan untuk menguasai power. Dengan berbagai pandangan itu dikembangkan pendekatan pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat. Bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikanpotensinya, dengan kata lain, memberdayakannya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan,

yakni

yang

bersifat

"peoplecentered,

participatory,

empowering, and sustainable" seperti dikatakan oleh Robert Chamber (1995).

13

Pemberdayaan menurut PNPM Mandiri Pedesaan adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan

kualitas

hidup,

kemandirian,

dan

kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Tingkat Partisipasi Perempuan PNPM Pedesaan

Gambar 2.1 : Tingkat Partisipasi Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan Sumber : Data dari PNPM Mandiri tahun 2009.

Keterangan gambar 2.1 : MDST

: Musyawarah Desa Serah Terima

MDPJ

: Musyawarah Desa Pertanggungjawaban

Musdes

: Musyawarah Desa

MAD

: Musyawarah Antar Desa 14

MKP

: Musyawarah Khusus Perempuan

Pegas

: Musyawarah Penggalian Gagasan

Data yang diperoleh dari PNPM Mandiri pedesaan dalam diagram diatas bahwa sampai tahun 2009 partisipasi perempuan dalam PNPM Mandiri pedesaan sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan musyawarah tentang PPNPM Mandiri Pedesaan yang biasanya dilaksanakan di masingmasing balai desa. Seperti yang terlihat di gambar 2.1 diatas partisipasi perempuan dalam MKP (Musyawarah Khusus Perempuan), serta pada MJPJ (musyawarah Desa Pertangungjawaban) sangat tinggi atau bahkan hamper semua anggota kelompok perempuan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan MKP dan MJPJ.

2.5. Pengertian Usaha Kecil - Menurut UU No.9/1995, kriteria usaha kecil adalah: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar, milik warga negara Indonesia. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan menengah atau perusahaan besar. Berbentuk badan usaha perseorangan, tidak berbadan hukum, atau berbadan hukum, termasuk koperasi. (Mudrajat 1998:312)

-

Menurut BPS (Buletin Ekonomi Bapindo:1995) : Industri kecil adalah usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Selain definisi di atas setiap instansi memiliki definisi yang berbeda-beda

mengenai usaha kecil dan hal ini berkaitan dengan sulitnya menyediakan data 15

sesuai dengan definisi masing-masing. Sehingga pembinaan usaha kecil ini masih belum optimal, karena masing-masing instansi pembina menekankan pada sektor dan bidang binaannya sendiri. Sehingga dalam praktek sering kita jumpai persaingan antar instansi pembina usaha kecil dan pengusaha kecil merasa hanya sebagai “obyek” saja tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah mereka secara langsung. Meskipun setiap instansi mempunyai definisi yang berbeda mengenai usaha kecil, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya usaha kecil mempunyai karakteristik yanag hampir sama, yaitu: 1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Sebagian usaha kecil ini dikelola secara perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. 2. Rendahnya akses usaha kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga mereka sering menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga bahkan rentenir. 3. Sebagian besar usaha kecil tidak berbadan hukum. 4. Ditinjau dari golongan industri, hampir sepertiga usaha kecil bergerak dalam usaha makanan, minuman, dan tembakau, diikuti kelompok industri barang galian bukan logam, industri tesktil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga masingmasing berkisar 21 sampai 22 persen dari keseluruhan industri yang ada. (Mudrajat 1998 : 316).

16

Sedangkan Home industry merupakan bentuk usaha yang dikelola rumah tangga dengan skala usaha relatif kecil. Menurut Tambunan T. (1994) salah satu karakteristik home industry adalah struktur permodalan sangat bergantung pada modal pribadi sehingga merupakan kendala yang sangat besar bagi perkembangan usaha. Keterlibatan lembaga keuangan sangat diperlukan

dalam

perkembangan

usahanya.

Bagaimana

mekanisme

kemitraan antara home industri dengan lembaga keuangan merupakan hal yang perlu dikaji agar sinergi antara home industri dengan lembaga keuangan dapat berjalan. 2.6 Pengertian Kredit Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani credere yang berarti kepercayaan (faith atau thruth). Oleh karena itu dasar pemberian kredit adalah kepercayaan. Meskipun sebenarnya kredit bukan hanya sekedar kepercayaan. Seseorang atau lembaga yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa yang akan datang akan sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang telah dijanjikan, yang dapat berupa barang, uang atau jasa. Dalam dunia bisnis “kredit” pada umumnya diartikan sebagai :”… kesanggupan untuk meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak”(Abdurrahman dalam Fuady 1996:6). Pengertian kredit menurut OP Simorangkir adalah “Pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang” (Simorangkir 1983:91). Sedangkan pengertian kredit menurut Muchdarsyah Sinungan adalah “Uang bank yang dipinjamkan pada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang, disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga” (Sinungan, 1994:174).

17

Menurut kamus ekonomi “Kredit berarti penundaan pembayaran, kepercayaan merupakan suatu syarat untuk memperoleh kredit. Sedanakan menurut UU Tentang Perbankan No.7 Tahun 1992 pasal 1 point 12: pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2.7 Program PNPM Mandiri Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana 18

sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 

Pengertian PNPM Mandiri Adapun pengertian PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :

a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

masyarakat.

PNPM

Mandiri

dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian,

dan

kesejahteraannya.

Pemberdayaan

masyarakat

memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 

Tujuan PNPM Mandiri 1. Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

19

2. Tujuan Khusus a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok

masyarakat

lainnya

yang

rentan

dan

sering

terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel. c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat

terutama

masyarakat

miskin

melalui

kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi,

perguruan

tinggi,

lembaga

swadaya

masyarakat,

organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. 20



Prinsip Dasar PNPM Mandiri

PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini: • Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. • Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. • Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. • Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. • Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. • Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. • Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

21

• Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. • Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. • Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. • Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. • Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. 

Kategori Program Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan

masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut: a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK (Program Pengembangan Kecamatan),

P2KP

(Program

Penanggulangan

Kemiskinan

di

22

Perkotaan), PISEW (Program Infraa Struktur Sosial Ekonomi Wilayah), dan P2DTK (Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus). b.

PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Program-program yang tergabung dalam PNPM Mandiri pada tahun

anggaran 2009 terdiri dari 5 program utama, yaitu: 1. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. 2. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan. Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. 3. PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan dengan fokus desa-desa tertinggal. Program ini dikelola

oleh

Deputi

Bidang

Pengembangan

Daerah

Khusus,

Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. 4.

PNPM

Mandiri

Infrastruktur

Perdesaan

merupakan

program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan dengan fokus desa-desa tertinggal. Program ini 23

dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. 5. PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya/Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah/Departemen

Dalam

Negeri,

dan

Direktorat

Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Departemen Dalam Negeri. 

Sasaran PNPM Mandiri Pedesaan 1. Lokasi Sasaran:

Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuan : a. Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori “kecamatan bermasalah dalam PPK,” b. Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema kontribusi pendanaan. 2. Kelompok Sasaran: a. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan, b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan, c. Kelembagaan pemerintahan lokal.

24



Pendanaan 1. Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Alokasi BLM untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu: a. Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang ada di kecamatan tersebut. Data Desa Tertinggal merujuk pada data yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Alokasi BLM Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 2.1 Alokasi Berdasarkan Keberadaan Desa Tertinggal Jumlah Desa Tertinggal

Alokasi BLM (Rupiah)

≤3

1.000.000.000

4

1.250.000.000

5

1.500.000.000

6

1.500.000.000

7

1.750.000.000

8

2.000.000.000

9

2.250.000.000

10

2.500.000.000

11

2.750.000.000

≥12

3.000.000.000

Sumber : Data dari PNPM Mandiri tahun 2009.

25

b. Alokasi berdasarkan ratio penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal yang telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 2.2 Alokasi Berdasarkan Ratio Persen Penduduk Miskin ≤= 40% < 25.000 > 40% ≤= 40% 25.000 - 50.000 > 40% Jawa < 20% > 50.000 20% - 40% > 40% ≤= 40% < 15.000 > 40% ≤= 40% 15.000 - 25.000 Luar > 40% Jawa < 20% > 25.000 20% - 40% > 40% Sumber : Data dari PNPM Mandiri tahun 2009.

Lokasi

Jumlah Penduduk

Sedangkan sumber dana PNPM Mandiri itu sendiri berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c. Swadaya masyarakat d. Partisipasi dunia usaha

26

Ketentuan tentang bagaimana alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu) menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. b. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada Daftar Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten. 

Dasar Hukum PNPM Mandiri Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan

konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: 1. Sistem Pemerintahan Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 27

2. Sistem Perencanaan Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. c. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. d. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. e. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 3. Sistem Keuangan Negara Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455); c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 28

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang. 

Struktur Kelembagaan Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang

bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik di pusat maupun daerah. Secara umum, struktur organisasi PNPM Mandiri digambarkan berikut ini.

29

Gambar 2.2 : Struktur organisasi PNPM Pedeaan.

2.8 Penelitian Terdahulu Topik yang berkaitan dengan tema dari kebijakan pemerintah terhadap pendapatan perempuan diteliti oleh peneliti terdahulu. Suman (2007) meneliti mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Propinsi Jawa Timur. Program itu bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Ditemukan bahwa PPK sudah mengenai sasarannya yaitu kecamatan miskin. Ketepatan sasaran itu diukur dari kondisi fisik rumah responden yang ternyata berhubungan positif dengan pendapatan responden. Pada tingkat mikro PPK dengan kredit mikronya mampu menciptakan tambahan pendapatan 10% per tahun bagi peminjamnya. Studi ini melihat keberhasilan perempuan dalam memanfaatkan kredit mikro dan menemukan adanya korelasi yang kuat antara 30

frekuensi pertemuan kelompok perempuan dan besarnya tunggakan cicilan kelompok itu. Peran ini pula membuat perempuan lebih memilih untuk memikirkan secara serius bagaimana membayar utang kepada kelompoknya daripada menanggung rasa malu karena menunggak utang itu. Gergis (1999), dalam penelitiannya mencoba untuk menjelaskan konsepkonsep

dan

prinsip-prinsip

pemberdayaan

ekonomi

warga

negara.

Pemberdayaan telah berada di pusat pergeseran pemikiran tentang pembangunan ekonomi sebagai tanggapan dengan kegagalan modernisasi dan ekonomi menetes ke bawah. Untuk dapat diberdayakan, penting untuk mengetahui kemampuan sendiri dan energi kreatif. Pemberdayaan adalah tentang mengambil alih proses pembuatan keputusan, karena ini tentang pencapaian pemberdayaan tujuan. Hasil penelitiannya, bahwa pemberdayaan dari mereka yang tidak berdaya, termasuk penyandang cacat, anak-anak, orang tua, perempuan, miskin, dan pengangguran. Karena pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk pemberdayaan ekonomi warga, mereka harus direformasi untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing. Akhirnya, kertas memberikan definisi dan strategi operasional untuk mencapai pemberdayaan ekonomi warga Wulandari (2000), dalam penelitiannya mengenai Analisis Berbagai Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan nasabah penerima bantuan modal produktif PDM-DKE, menggunakan regresi linier sebagai alat analisanya. Dalam persamaan regresinya, variabel dependentnya adalah kenaikan pendapatan dan variabel independentnya merupakan variabelvariabel yang mempengaruhi kenaikan pendapatan yaitu : modal PDM-DKE 31

yang diterima, usia nasabah, tingkat pendidikan nasabah, dan jumlah anak yang masih menjadi tanggungan nasabah. Hasil analisa yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara semua variabel bebas dan variabel terikat. Suprayoga (2000), yang menganalisa tentang pemberian Kukesra dan Takesra dan meningkatkan tahapan keluarga menggunakan alat analisa regresi linier semi-log. Dimana variabel dependentnya adalah kenaikan tahapan keluarga dan variabel independent yang digunakan adalah jumlah keluarga penerima kredit, nominal kredit yang diberikan, dan tabungan dari masing-masing keluarga penerima kredit. Hasil analisa menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel bebas akan mampengaruhi perubahan variabel dependent. Makin besar kredit yang diberikan akan memperbesar kesempatan bagi keluarga penerima untuk berpindah ke tingkatan keluarga sejahtera yang lebih tinggi. Setiono (1997), menganalisa program P2KP (Proyek Pengentasan Kemisikinan Perkotaan) dengan melihat efektifitas bantuan program yaitu bantuan langsung kepada masyarakat yang diberikan untuk mendorong peran dan partisipatif masyarakat perkotaan. Peneletian tersebut dengan mengambil judul Efektifitas Pemberian Bantuan Modal Poroduktif P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan masyarakat Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang. Dengan menggunakan uji beda yaitu uji Z (data normal), maka di dapat hasil bahwa P2KP tidak bisa berperan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Data-data hasil penelitian

32

menjelaskan

P2KP belum bisa berperan banyak terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat miskin. 2.9 Kerangka Pemikiran Kebijakan pemerintah tentang PNPM Mandiri diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan yang mempunyai usaha. Kontribusi ini dapat dilihat dari pendapatan perempuan penerima bantuan PNPM Mandiri pedesaan dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sebelum dan sesudah menerima bantuan. Kerangka pikir dari penelitian ini adalah :

PNPM Mandiri Pedesaan

Perempuan Yang Memiliki Usaha

Pendapatan Usaha Sebelum Kredit

Pendapatan Usaha Sesudah Kredit Komparasi/perbedaan Uji Beda

Gambar 2.1 : Kerangka berfikir.

2.10

Hipotesis Hipotesa adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa

ditinggalkan, karena merupakan instrument kerja dari teori. Sebagai hasil kerja

33

teori preposisi, hipotesa lebih spesifik sifatnya, sehingga lebih siap untuk diuji secara empiris (Singarimbun, 1987 : 43). Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumbya, maka dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris, yaitu : 1. Ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan perempuan yang memiliki usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit PNPM Mandiri Pedesaan. 2. Diaantara 5 jenis usaha, jenis usaha home industry lebih cepat berkembang setelah diberi bantuan kredit PNPM Mandiri Pedesaan.

34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran perempuan pada program PNPM mandiri pedesaan dengan studi kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2009 setelah pelaksanaan PNPM Pedesaan bantuan kredit usaha di kecamatan Geger dilaksanakan telah berjalan dalam kurun waktu 2 tahun, semenjak program ini di laksanakan pada tahun 2007. Obyek peneitian ini adalah perempuan pnerima bantuan kredit SPP (Simpan Pinjam Perempuan). 3.2 Jenis Penelitian Bentuk desain penelitian yang diambil dalam penulisan ini adalah satatistik deskriptif. Satistik Deskriptif ini bertujuan untuk mencoba menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan dengan lebih jelas dan bermakana (Kuncoro, 2003: 172). Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada popolasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel (Sugiono, 2005).

3.3 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel Populasi adalah keseluruhan elemen dan fenomena di wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan penerima bantuan pinjaman 35

program PNPM mandiri di kabupaten Madiun tepatnya di Kecamatan Geger yang memiliki beberapa Desa sebagai berikut : desa Sareng, Geger, Banaran, Klorogan, Slambur, Purworejo, Sumberejo, Jatisari, Samberejo, Pagotan, Sangen, Kertosari, Kertobanyon, Kaibon, Kranggan. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, maka yang menjadi unit sampel adalah rumahtangga dimana perempuan penerima bantuan pinjaman program PNPM Mandiri Kabupaten Madiun merupakan anggota rumah tangga tersebut. Dalam pengambilan sampel peneliti harus berhati-hati dan memenuhi aturan dalam pemilihan sampel. Semakin homogen populasi itu maka semakin kecil sampel yang diambil. Apabila populasi itu homogen sempurna maka satuan elementer saja dari seluruh populasi itu sudah representatif untuk diteliti. Untuk data yang representatif bahwa besarnya sampel 20% dari populasi sudah mewakili (Singarimbun, 1981). Dari besarnya populasi yang diperoleh dari data Dinas terkait maka jumlah sampel yang direncanakan akan diteliti 30% dari jumlah populasi. Penetapan responden dalam penelitian ini menggunakan metode Cluster Random Sampling atas dasar jenis usaha yang dilakukan perempuan Program PNPM Mandiri pedesaan di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Penelitian ini memilih 5 jenis usaha yang dijadikan obyek penelitian yaitu home industry, jasa (salon, jahit, dsb), toko kelontong, warung makan, dan kerajinan. Data yang diperoleh jumlah penerima manfaat 273 maka diambil sampel per jenis usaha 30% adalah sebagai berikut: 36

Tabel 3.1 Data Penerima SPP Kecamatan Geger

1

Home Industri

63

Sample (orang) 19

2

Jasa (Salon, jahit, dsb)

48

14

3

Toko Kelontong

87

26

4

Warung Makan

56

17

5

Kerajinan

19

6

No

Jenis Usaha

Jumlah Populasi (orang)

Jumlah 273 Sumber : Data PNPM Kabupaten Madiun 2009.

82

3.4 Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis sumber data adalah sebagai berikut : 1. Data primer Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari obyek penelitian, dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang diisi responden. Responden adalah para perempuan penerima bantuan program PNPM mandiri pedesaan di kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 2. Data sekunder Data yang diperoleh dari data-data yang telah diolah oleh pihak-pihak atau institusi-institusi terkait. Badan perencanaan daerah Kabupaten Madiun, instansi dan dinas terkait, Fasilitator PNPM baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan, serta referensi dari media cetak dan media elektronik.

37

3.5 Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data primer dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara membaca literatur-literatur bidang ekonomi pembangunan dan sumberdaya manusia yang digunakan sebagai landasan kerangka berpikir dan teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian. 2. Dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan menganalisis laporan-laporan mengenai ekonomi dan pembangunan serta ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh kantor statistik maupun instansi-instansi pemerintah lain yang terkait dengan pokok penelitian. 3. Memberikan daftar pertanyaan atau kuisioner kepada responden dengan teknik wawancara tersruktur dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan untuk menggali masalah atau hal yang tidak dapat di kuantifikasi.

3.6. Teknik Analisa Data Secara umum tehnik analisa pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, tehnik analisa deskriptif dan tehnik analisa statistik infern (induktif). Penggunaan dua tehnik analisa ini bertujuan untuk mempermudah dalam menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian.

38

Statistik

deskriptif

merupakan

bagian

ilmu

statistik

mengenai

pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistik, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal. Dalam hal ini data hanya disajikan dalam bentuk data yang lebih mudah difahami atau dibaca (Subagyo, 1996:1). Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan jenis usaha yang mampu berkembang dengan cepat setelah diberi bantuan kredit usaha program PNPM mandiri pedesaan. Sedangkan statistik infern digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan perempuan penerima bantuan sebelum dan sesudah menerima kredit usaha program PNPM mandiri pedesaan. 1. Uji Normalitas Data Sebelum metode statistik infern ditetapkan terlebih dahulu akan dilakukan uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah data berdistribusi normal ataukah tidak. Dalam literatur Statistika maupun ekonometrika, ada beberapa uji untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan,

 antara lain Jarque-Beta test atau J-B test. Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan chi-square probability distribution. Adapun pedoman untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan  adalah dengan membandingkan JB atau X2 hitung dengan X2 tabel a) Bila nilai JB

hitung

> nilai X2

tabel,

maka hipotesis yang menyatakan bahwa

residual  , adalah berdistribusi normal ditolak. b) Bila nilai JB

hitung

< nilai X2 tabel, maka yang menyatakan bahwa residual

 , adalah berdistribusi normal tidak dapat ditolak. 39

2. Paired Sample T-Test Apabila data berdistribusi normal maka uji statistik dilakukan dengan menggunakan menggunakan metode statistik parametrik, yaitu dengan menggunakan Paired sample T-test. Uji ini digunakan untuk menguji sample yang berpasangan (sebuah sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda) (Santoso, 2005:274). Dengan uji paired T-test ini maka hipotesisnya adalah sebagai berikut : HO = pendapatan perempuan sebelum dan sesudah menerima bantuan pinjaman program PNPM mandiri pedesaan adalah identik (tidak berbeda secara nyata). H1 = pendapatan perempuan sebelum dan sesudah menerima bantuan pinjaman program PNPM mandiri pedesaan adalah berbeda secara nyata. Dasar pengambilan keputusanya adalah sebagai berikut : -

Jika nilai probabilitas (nilai sig.) > 0,05 (α), HO diterima.

-

Jika nilai probabilitas (nilai sig.) < 0,05 (α), HO ditolak.

3. Wilcoxon Signed Rank Test Apabila data berdistribusi tidak normal maka dilakukan uji statistik non paramtrik, yaitu dengan mengguanakan uji Wilcoxon signed rank test. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis nol (Ho) bahwa dua media sama (Trihendardi, 2004:162), hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut : HO = Kedua variable memiliki nilai median yang sama, atau bisa dikatakan pendapatan perempuan yang memiliki usaha sebelum dan sesudah

40

menerima bantuan pinjaman program PNPM mandiri pedesaan adalah sama atau tidak ada perubahan. H1 = Kedua variabel memiliki nilai median yang berbeda secara nyata, atau bisa dikatakan pendapatan perempuan yang memiliki usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan pinjaman program PNPM mandiri pedesaan adalah berbeda atau mengalami perubahan. Dasar pengambilan keputusanya menggunakan probabilitas adalah sebagai berikut : -

Jika nilai probabilitas > 0,05 (α), HO diterima.

-

Jika nilai probabilitas < 0,05 (α), HO ditolak.

41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran umum wilayah Penelitian 1. Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Geger Kecamatan Geger adalah salah satu kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun dengan luas wilayah : 36,61 km2, terletak di belahan selatan wilayah Kabupaten Madiun yang mempunyai batas-batas wilayah kecamatan sebagai berikut : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Kota Madiun : Wilayah Kecamatan Wungu dan Kecamatan

Dagangan c. Sebelah Selatan

: Kecamatan Dolopo

d. Sebelah Barat

: Wilayah Kabupaten Magetan

2. Kondisi Sosial Jumlah penduduk di Kecamatan Geger adalah 58.531jiwa yaitu 28.828 jiwa penduduk laki-laki dan 29.703 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Geger memiliki rata-rata penduduk miskin berjumlah 4304 rumah tangga yang tersebar di 19 desa. 3. Gambaran Umum Obyek Penelitian Pada tahun 2009 tercatat jumlah penerima bantuan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari program pemerintah PNPM Mandiri Pedesaan hanya 15 desa dari 19 desa yang tersebar di kecamatan Geger. Dengan jumlah penerima manfaat adalah sebanyak 273 orang.

42

Tabel 4.1 Penerima SPP Tahun Anggaran 2009

1 2 3 4 5

Sareng Geger Banaran Klorogan Slambur

Jumlah Kelompok 1 1 1 1 5

6 7

Purworejo Sumberejo

1 2

8

Jatisari

6

9 10

Sambirejo Pagotan

1 2

11

Sangen

3

12 13

Kertosari Kertobanyon

1 2

14

Kaibon

3

15

Kranggan

1

No.

Desa

Nama Kelompok Kel. Anggrek Kel. Sekar Arum Kel. Yasinan Kel. Dahlia Kel. Delima Kel. Pepaya Kel. Mangga Kel. Manggis Kel. Kartini Kel Merak Kel Jambu Kel. Mangga Kel. Melati Kel. Anggrek Kel. Flamboyan Kel. Kenanga Kel. Kantil Kel. Kartini Kel. Matahari Kel. Bougenvile Kel. Melati Kel. Mawar Kel. Dahlia Kel. Sekar Rahayu Kel. Kartini Kel. Kartika Kel. Anggrek Kel. Mawar Kel. Lely Kel. Tulip

Jumlah

Total Penerima Manfaat 9 5 11 19 10 10 8 10 10 13 10 10 12 9 6 10 11 13 10 10 6 6 5 5 10 10 6 6 5 8 273

Sumber : PNPM Kecamatan Geger 2009

Di kecamatan Geger penerima bantuan SPP berjumlah 273 orang yaitu perempuan yang memiliki usaha. Masing-masing desa dibentuk beberapa kelompok yang mampu mengorganisir dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana SPP. Tiap-tiap kelompok dalam pengambilan keputusan

43

harus melibatkan anggotanya terutama yang berhubungan dengan pengelolaan aset dari SPP tersebut.

4.2 Karakteristik Responden 4.2.1. Keadaan dan karakteristik responden. Dalam bagian ini dijelaskan keadaan dan karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu nasabah atau penerima bantuan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari Program PNPM Mandiri Pedesaan di wilayah Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Berdasarkan atas data yang ada dengan harapan diperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Deskripsi daripada karakteristik responden adalah sebagai berikut : 1. Karakteristik Responden Dilihat dari Usia Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang yang nanti pada akhirnya akan berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemakmuran. Seperti diketahui kebanyakan keluarga miskin bekerja dengan mengandalkan kemampuan fisik. Jadi dalam hal ini usia juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas dan akhirnya pada kemakmuran. Pada penelitian ini responden terbanyak adalah responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 30 responden atau 36,59 % dari keseluruhan responden. Pada urutan kedua adalah responden dengan usia 3140 tahun sebanyak 29 responden dengan persentase sebesar 35,37 % dari total responden. Sebagian besar responden berada dalam usia produktif, yaitu respondan yang berusia 31-40 tahun dan 41-50 tahun, hal ini disebabkan karena dalam usia tersebut perempuan akan mampu mencapai kemandirianya

44

untuk berjuang mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Untuk responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 7 responden yaitu sebanyak 8,54 % adalah usia yang masih muda, namun mempunyai keinginan yang tinggi untuk mampu merintis sebuah usaha. Responden yang mmpunyai usia lebih dari 60 tahun hanya berjumlah 2 responden dengan persentase sebesar 2,44 %, karena pada usia tersebut produktivitas perempuan menurun. Sedangkan sisanya usia kurang dari 21 tahun adalah 0%, karena pada usia tersebut adalah usia untuk melaksanakan pndidikan. Tabel 4.2 Responden Menurut Usia No.

Usia

Jumlah

Persentase

1

< 21

0

0

2

21-30

7

8.54

3

31-40

29

35.37

4

41-50

30

36.59

5

51-60

14

17.07

6

>60

2

2.44

82

100.00

Jumlah

Sumber: Data primer yang diolah

Seperti yang terlihat pada deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.2 diatas, bahwa pada usia 31-50 tahun merupakan usia bagi mereka untuk berusaha lebih produktif dan lebih maju dalam usahanya. dalam usaha yang lebih produktif para perempuan di kecamatan Geger ini mampu berpartisipasi aktif dalam Program PNPM Mandiri pedesaan dengan menjadi anggota penerima bantuan Simpan Pinjam Perempuan.

45

2. Tingkat Pendidikan Responden Dalam hal ini penulis ingin melihat seberapa jauh tingkat pendidikan yang dimiliki responden. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seseorang. Tingkat pendidikan yang dimiliki dapat menggambarkan dengan jelas kondisi sosial ekonomi seseorang. Dalam penelitian ini responden terbesar adalah responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tabel 4.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

1.

Tidak tamat SD

5

6.10

2.

SD

24

29.27

3.

SMP

34

41.46

4.

SMU

17

20.73

5.

Perguruan tinggi

2

2.44

Jumlah

82

100.00

Sumber: Data primer yang diolah

Sebanyak 34 responden atau 41,46 % dari total responden memiliki tingkat pendidikan SMP. Banyak responden yaitu pelaku usaha perempuan hanya mengenyam pendidikan sampai tamat SMP, sesuai dengan program pemerintah pada saat itu yaitu program wajib beajar 9 tahun. Pada urutan kedua adalah responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 24 responden atau 29,27 %dari total responden. Mereka yang hanya tamatan SD hanya mampu berusaha sendiri untuk memiliki usaha, karena tamatan SD sulit sekali untuk mencari kerja. Responden yang memiliki tingkat pendidikan sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) yaitu 17 responden dengan persentase sebanyak 20,73% dari total responden. Responden yang 46

tidak tamat SD maupun responden yang tidak sekolah sama sekali berjumlah 5 responden dengan persentase 6,10% dari total keseluruhan responden. Untuk jumlah yang paling sedikit yaitu hanya 2 orang responden atau 2,44% yang mampu mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, karena sulitnya mencari pekerjaan mereka lebih memiliih untuk membuka usaha sendiri. Sebagian besar responden berpendidikan formal, hal ini berpengaruh juga pada pemahaman dan komunikasi responden tentang PNPM Mandiri Pedesaan atau SPP pada khususnya. Para responden yang memiliki pendidikan SMP, SMU, maupun yang mampu mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tingggi diharapkan mampu memberikan bimbingan kepada sesama anggota kelompok penerima SPP yang memiliki pendidikan rendah. Karena dalam pelaksanaannya para anggota kelompok harus mampu bekerja sama dengan sebaik-baiknya agar tercapainya tujuan daripada PNPM Mandiri pedesaan yaitu pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan di pedesaan.

3. Karakteristik Responden Dilihat Dari Status Pernikahan Dalam Rumah Tangga. Dari pertanyaan tentang status pernikahan yang diajukan kepada responden didapat hasil bahwa responden yaitu perempuan penerima bantuan pinjaman SPP yang memiliki status sudah menikah adalah 67 responden atau 81,71% adri total keseluruhan responden. Sedangkan yang memiliki status janda terdapat 8 responden atau 9,76% dan yang memiliki status belum menikah atau masih gadis terdapat 7 orang dengan persentase 8,54% dari total keseluruhan. Untuk lebih jelas dapat terlihat pada tabel berikut ini :

47

Tabel 4.4 Responden Menurut Status Perkawinan No.

Status Pernikahan

Jumlah

Persentase

1

Belum Menikah

7

8.54

2

Sudah menikah

67

81.71

3

Janda

8

9.76

82

100.00

Jumlah

Sumber: Data primer yang diolah

Bagi mereka para perempuan yang telah menikah berjuang untuk mendapatkan uang walaupun hal ini bukan merupakan suatu kewajiban. Mereka harus mampu bekerja, walaupun diantara mereka banyak pula yang mempunyai suami yang bekerja dengan gaji yang cukup. Sebagian besar perempuan lebih memilih untuk mampu berusaha mencari uang sendiri untuk membantu suami mencukupi kehidupan keluarganya daripada harus dudukduduk dan membuang waktu percuma. Ada sebagian pula dari mereka belum menikah tetapi sudah mempunyai keinginan untuk membangun usaha snediri untu masa depan mereka. Ditengah sulitnya mencari pekerjaan pada saat ini, sebagian dari mereka berusaha untuk mampu membangun lapangan kerja untuk dirinya sendiri atau bahkan dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Dengan sedikit kemampuan yang mereka punya dapat membuka usaha seperti jasa salon, jasa jahit, jasa rental komputer, dan sebagainya. 4. Jenis Usaha Yang Dimiliki Dalam penelitian ini peneliti menggolongkan jenis usaha responden yaitu perempuan para penerima SPP ke dalam 5 kategori. Data yang diperoleh dari responden bahwa responden yang memiliki jenis usaha Toko kelontong adalah 26 responden atau 31,71%. Responden yang memiliki usaha home

48

industry berjumlah 19 responden dengan persentase sebesar 23,17% dari total keseluruhan responden, home industry yang banyak terdapat di kecamatan Geger adalah home industri keripik tempe dan keripik singkong. Untuk jenis usaha warung makan yaitu 17 responden atau 20,73% dari total keseluruhan. Di kecamatan Geger terdapat banyak warung makan khususnya warung makan Nasi Pecel Wader yang merupakan karakteristik makanan dari Kecamatan ini. Sedangkan responden dengan kategori jenis usaha Jasa yang meliputi jasa Salon, Jasa Jahit, dan sebagainya, 19 responden atau 23,17%. Jumlah yang paling sedikit adalah jenis usaha kerajinan atau usaha lainya yang hanya dimiliki oleh 6 responden atau 7,32 dari total keseluruhan responden. Tabel 4.5 Responden Menurut Jenis Usaha yang Dimiliki No

Jenis Usaha

Jumlah

Persentase

1

Home Industry

19

23.17

2

Jasa (Salon, jahit, dsb)

14

17.07

3

Toko Kelontong

26

31.71

4

Warung Makan

17

20.73

5

Kerajinan dan lain-lain

6

7.32

82

100.00

Jumlah Sumber: Data primer yang diolah

5. Jumlah Anggota Keluarga Jumlah anggota keluarga yang dimaksud disini adalah jumlah anggota keluarga yang harus dipenuhi kebutuhanya dalam sebuah keluarga. Maka jumlah anggota keluarga juga menentukan kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemakmuran suatu keluarga, hal ini disebabkan karena besar kecilnya beban hidup yang ditanggung oleh suatu keluarga juga dapat di tentukan oleh banyak sedikitnya jumlah anggota keluarga. Dari data dibawah ini menunjukkan 49

bahwa (tabel 4.7) jumlah responden dengan anggota keluarga yang paling banyak adalah 3-7 orang yaitu berjumlah 38 responden atau sekitar 46,34% dari keseluruhan responden. Sedangkan pada urutan kedua adalah keluarga dengan 7-10 orang anggota keluarga, yaitu sebanyak 26 responden atau 31,71% dari total responden. Di daerah pedesaan pada umumnya dalam suatu rumah tangga mempunyai lebih dari 3 anggota keluarga, hal ini yang menyebabkan biaya hidup tinggi. Responden yang memiliki anggota keluarga kurang dari 3 orang adalah 11 responden yaitu sebesar 13,41% dari total keseluruhan. Sedangkan responden yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 10 anggota keluarga alam satu rumah tangga hanya berjumlah 7 orang atau 8,54% dari total keseluruhan responden. Pada umumnya jumlah keluarga yang menjadi tanggungan terdiri dari istri, anak dan sebagian kecil adalah kerabat seperti orang tua, kakek/nenek, adik dan keponakan. pada penelitian ini pada umumnya suami menjadi tumpuan mata pencaharian keluarga. meskipun ada beberapa dari istri yang bekerja. Tabel 4.6 Responden Menurut Jumlah Anggota Keluarga No

Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah

Persentase

1

< 3 orang

11

13.41

2

3-7 orang

38

46.34

3

7-10 orang

26

31.71

4

> 10 orang

7

8.54

82

100.00

Jumlah

Sumber: Data primer yang diolah Beban yang sangat besar akan dirasakan pada perempuan penerima bantuan ini, bila memiliki jumlah keluarga yang besar, sedangkan kondisi

50

ekonomi suami yang mempunyai penghasilan rendah. Beberapa responden juga menyatakan bahwa biaya hidup yang sangat tinggi sekarang ini, menuntut mereka untuk tidak hanya menggantungkan beban hidup keluarga mereka kepada suami saja. Dengan pendapatan yang di dapat dari usaha mereka sendiri, mereka berharap agar dapat menghidupi anak-anak mereka dan anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. 6. Pekerjaan Suami Dalam suatu keluarga adalah kewajiban bagi suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sementara itu, biaya hidup yang cukup mahal diiringi meningkatnya harga kebutuhan pokok bagi masyarakat sangat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Hal ini lah yang mampu menggerakan sikap perempuan untuk tidak hanya menggantungkan beban hidup keluarganya kepada suami saja. Tabel 4.7 Responden Menurut Pekerjaan Suami No

1 2 3 4 5

Pekerjaan Suami

Jumlah

Tidak Bekerja Petani Swasta Wiraswasta Pegawai negeri

6 31 11 17 2

Persentase 8.96 46.27 16.42 25.37 2.99

Jumlah 67 100.00 Sumber : Data yang telah diolah. Catatan : ada responden yang tidak memiliki suami (belum menikah dan janda).

Banyak perempuan sekarang ini berusaha sendiri membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya misalnya dengan berjualan makanan, took kelontong, jasa jahit, jasa salon, foto copy, home industri tempe, dan lainnya. Pada tabel dibawah ini disajikan jenis pekerjaan suami dari masingmasing responden.

51

Pada tabel 4.7 tersebut bahwa pekerjaan suami responden selaku perempuan penerima bantuan SPP di kecamatan Geger, sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani, sesuai dengan data pada tabel tersebut yaitu berjumlah 31 responden dengan jumlah prosentase 46,27% dari jumlah keseluruhan. Di daerah pedesaan seperti kecamatan Geger merupakan daerah yang masih agraris, jadi sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh tani di desanya. Kemudian 17 responden atau 25,37% yang mengaku bahwa suami mereka bekerja sebagai wiraswasta (pembuat batu bata, penjual bakso, dan lainya). Bahkan sebagian dari mereka mempunyai satu usaha yang dikelola bersama. Sementara itu hanya 2 responden atau 2,99% perempuan penerima SPP yang memliki suami sebagai Pegawai Negeri Sipil.

7. Lama Usaha Simpan pinjam perempuan (SPP) adalah program pemberdayaan perempuan khususnya masyarakat desa yang memiliki usaha. Program ini memberikan pinjaman kredit kepada perempuan umtuk lebih bisa mandiri dan produktif dalam menjalankan usahanya. Dari 82 responden yang memiliki usaha 7-10 tahun berjumlah 34 responden dengan persentase sebesar 41,46% dari total keseluruhan responden. Sedangkan responden yang memiliki lama usaha 3-7 tahun yaitu 27 responden dengan persentase 32,93%. Responden yang memiliki lama usaha lebih dari 10 tahun adalah 16 responden atau 19,51%, hal ini disebabkan bahwa di kecamatan Geger banyak responden yaitu sebagai perempuan yang memiliki usaha merintis usahanya sejak dini dan sampai sekarang masih mampu berkembang. Untuk jumlah responden

52

yang paling sedikit adalah responden yang mempunya lama usaha kurang dari 3 tahun hanya 5 responden dengan persentase 6,10% dari total keseluruhan. Untuk lebih jelasnya terdapat pada table 4.6 dibawah ini. Tabel 4.8 Responden Menurut Lama Usaha No

Lama Usaha

Jumlah

Persentase

1

> 3 tahun

5

6.10

2

3-7 tahun

27

32.93

3

7-10 tahun

34

41.46

4

> 10 tahun

16

19.51

82

100.00

Jumlah Sumber: Data primer yang diolah

8. Responden menurut Besarnya SPP yang Diterima Modal memiliki peranan yang sangat penting, dapat dikatakan bahwa modal merupakan sumbangan terbesar terhadap kegiatan usaha responden. Responden

yang

pada

umumnya

merupakan

pelaku

usaha

sangat

membutuhkan tambahan modal bagi kegiatan usahanya. Dengan adanya program pemerintah tentang PNPM mandiri pedesaan yang memberikan pinjaman kredit kepada perempuan pemilik usaha. SPP sangat membantu perempuan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dengan penambahan modal usaha selain itu mampu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan pada kelompoknya. Walaupun besarnya pinjaman tidaka terlalu besar, namun mampu membantu kegiatan usaha masyarakat khususnya perempuan. Pinjaman yang diberikan kepada perempuan berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp.3.000.000. Besarnya pemberian pinjaman SPP ini tergantung kebijakan dari masing-masing kelompok penerima SPP sesuai dengan besarnya asset yang mereka miliki serta disesuaikan dengan besar

53

kecilnya usaha yang dimiliki. Pada awal sebelum menerima bantuan SPP anggota harus mengajukan proposal dengan besarnya jumlah pinjaman SPP yang diinginkan pada anggaran tahun tersebut. Pada tabel 4.8 dibawah ini terlihat bahwa sebagian besar responden berada pada besar pinjaman Rp 1.000.001 sampai dengan Rp. 2.000.000 sebesar 72 responden atau 87,8% dari total keseluruh. Responden yang mendapatkan bantuan kredit Rp. Rp 2.000.001 sampai dengan Rp. 3.000.000 yaitu 7 orang atau 8,54% dari total keseluruhan responden. Terdapat perbedaan masingmasing responden, hal ini disebabkan masing-masing jenis usaha mereka memiliki kebutuhan modal yang berbeda pula. Untuk penerimaan jumlah bantuan kredit dibawah Rp. 1.000.000 hanya 3 responden atau 3,66 % dari total keseluruhan responden. Sedangkan tidak ada responden yang menerima bantuan kredit diatas Rp. 3.000.000 ini dikarenakan aset yang dimiliki kecamatan Geger masih belum mampu memberikan bantuan lebih besar.

Tabel 4.9 Responden Menurut Besarnya SPP yang Diterima No

Besarnya SPP yang diterima

Jumlah

Persentase

1

< Rp. 1.000.000

3

3.66

2

Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000

72

87.80

3

Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000

7

8.54

4

> Rp. 3.000.000

0

0.00

82

100.00

Jumlah

Sumber: Data primer yang diolah. Pada kenyataanya besarnya pinjaman yang diterima oleh perempuan penerima SPP hanya mendapat 90% dari besarnya pinjaman. Masing-masing kelompok mempunyai kesepakatan bahwa 10% dari pinjaman diperguanakan sebagai jaminan pinjaman, dan digunakan untuk mengganti penunggakan yang

54

dilakukan oleh anggota. Bila anggota telah melunasi semua pinjaman maka 10% dari uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota. Selain potongan dan 10% tersebut para anggota kelompok harus mampu membayar untuk iuran seiklasnya kepada kelompok mereka masing-masing tiap bulannya. Menurut ibu Wiwit selaku salah satu penerima bantuan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan juga sebagai ketua kelompok Mawar desa Kaibon, bahwa sebelum mendapatkan bantuan, tiap kelompok mengajukan proposal tentang pengajuan pinjaman dengan jumlah besarnya pnjaman yang diinginkan. Setelah proposal disetujui, kemudian dana yang telah diajukan di berikan kepada masing-masing kelompok untuk dibagikan kepada masing-masing anggota. Besarnya jumlah pinjaman yang diajukan kemudian dikurangi 10% untuk jaminan. Jangka waktu yang telah ditentukan untuk pelunasan pinjaman maximal adalah 12 bulan, setelah pinjaman dilunasi maka jamianan akan di kembalikan. Mengenai jumlah bunga angsuran ditentukan oleh masing-masing kelompok. Pengelolaan asset pinjaman dikelola secara bersama-sama dan harus dapat dipertanggung jawabkan. Pada gambar berikut disajikan tentang alur kegiatan SPP dari mulai dibuatnya proposal sampai verifikasi proposal SPP, pencairan dana, serta pengembalianya.

55

MAD Sosialisasi

PENGEMBALIAN SPP DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Musdes Sosialisasi

Musyawarah Dusun Supervisi dan Monitoring

Musyawarah Desa Musdes Pertannggungjawaban Persiapan penyaluran

RPD,Pencairan, pelaksanaan, dan LPD kegiatan

Musdes Informasi Hasil MAD

Musyawarah khusus perempuan (seleksi kelompok)

Verifikasi Usulan

MAD Proiritas Usulan MAD Penetapan Usulan MAD perguliran

Gambar 4.1 : Alur kegiatan SPP Dari gambar yang telah djelaskan diatas adalah mekanisme pengelolaan Simpan pinjam Kelompok Perempuan atau yang disebut SPP. Dapat dijelaskan rincian kegiatan sebagai berikut : yang pertama melaksnaakan sosialisasi pada MAD (Musyawarah Antar Desa), melakukan melakukan sosialisasi dalam Musyawarah Desa, kemudian pada tingkat masyarakat dusun juga dilakukan sosialisasi. Selanjutnya dalam musyawarah desa dan MKP (Musyawarah khusus perempuan), disini penulisan usulan proposal yang akan

56

dikompetisikan dalam tingkat kecamatan. Setelah itu ditingkat kecamatan dilaksanakan proses verifikasi. Pada MAD prioritas usulan diperoleh pemeringkatan usulan, yang kemudian akan ditetapkan berikut dengan persyaratanya. Setelah dana cair dan dikurangi biaya operasional, pengelolaan dan

pengembangan

masing-masingkelompok

dimonitoring

oleh

Unit

Pengelola Kegiatan (UPK).

9. Kerakteristik Responden Berdasarkan Kemampuan Membayar Angsuran Dalam membayar angsuran pinjaman (SPP) ditentukan oleh kesepakatan bersama dalam musyawarah bersama dari masing-masing kelompok. Kebijakan yang ditentukan dalam pedoman PNPM mandiri pedesaan, bahwa untuk SPP lama pelunasan yang telah ditentukan adalah maximal 12 bulan. Tabel 4.10 Responden Menurut Kemampuan Membayar Angsuran No

Jumlah

Persentase

1

Kemampuan untuk membayar Angsuran 5 bulan

4

4.88

2

6 - 10 bulan

71

86.59

3

10-12 bulan

7

8.54

82

100.00

Jumlah

Sumber: Data primer yang diolah. Data yang dsajikan dalam tabel 4.9 diatas bahwa SPP yang mampu di bayar dalam kurun waktu 6-10 bulan adalah 71 respnden dengan persentase sebesar 86,59% dari total keseluruhan responden, berarti sebagian besar kelompok mempunyai ksepakatan untuk waktu pelunasan pinjaman kurang 610 bulan. Sedangkan 7 responden atau 8,54% responden di kecamtan Geger mampu melunasi pinjaman SPP 10-12 bulan selama masih dalam batas

57

toleransi waktu yang telah disepakati bersama. Responden yang mampu melunasi pinjaman 5 bulan hanya 4 orang atau 4,88% dari total keseluruhan responden. 4.2.2. Deskripsi Mengenai Alokasi Pendapatan Usaha Tabel 4.11 Responden Menurut Alokasi Pendapatan Usaha No

Alokasi Pendapatan

Jumlah

Persentase

1

Untuk menambah modal usaha

31

37.80

2

Untuk membeli alat-alat usaha

16

19.51

3

Untuk membayar karyawan

10

12.20

4

Untuk berinvestasi

21

25.61

5

Untuk konsumsi pribadi

4

4.88

82

100.00

Jumlah

Sumber: Data primer yang diolah Tujuan dari pada pemberian bantuan bagi perempuan yang mempunyai usaha kecil ini, diharapkan setelah diberi bantuan modal para perempuan tersebut mampu mengembangkan usahanya. Beberapa responden yang dimintai keterangan tentang bagaimana pengalokasian pendapatan yang diperoleh dari usahanya tersebut mengaku mengalokasikan pendapatan untuk kepentingan menambah modal usahanya, hal ini terbukti dengang 31 responden menjawab hal tersebut yaitu 37,80% dari total keseluruhan responden. Responden yang mengalokasikan pendapatanya untuk berinvestasi misalnya untuk membeli emas ataupun ditabung, berjumlah 21 responden atau 25,61% dari total keseluruhan responden. Namun diantara mereka yang memiliki usaha mempunyai karyawan mengalokasikan pendapatanya untuk membayar karyawan mereka yaitu 10 responden atau 12,20%. Sebagian dari mereka memilih mengalkasikan pendapatanya untuk membeli alat-alat usaha 58

16 responden dengan persentase 19,51%. Membeli alat-alat usaha misalanya beberapa yang mempunyai usaha jasa salon dan jahit digunakan membeli alatalat salon dan alat-alat jahit, hal ini agar produksi jasa mereka lebih maksimal. Sedangkan hanya 4 responden atau 4,88% yang menjawab bahwa mereka memilih pendapatanya digunakan untuk konsumsi pribadi mereka.

4.2.3 Perbandingan Tingkat Pendapatan Responden Sebelum Dan Sesudah Menerima SPP. Tabel 4.12 Perabandingan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Menerima SPP No 1

Pendapatan sebelum menerima SPP < Rp.1.000.000 Rp.1.000.001 -

2

44

53.66

Pendapatan setelah menerima SPP < Rp. 1.000.000

35

42.68

Rp. 1.000.001 -

Jumlah Persentase

Rp.2.000.000 Rp.2.000.001 -

Jumlah

Persentase

9

10.98

57

69.51

15

18.29

Rp.2.000.000 3

3.66

Rp. 2.000.001 -

3

Rp.3.000.000

Rp.3.000.000

4

> Rp.3.000.000

0

0.00

> Rp. 3.000.000

1

1.22

Jumlah

82

100.00

Jumlah

82

100.00

Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP, yang kemudian para penerima bantuan mengalokasikan dananya untuk penambahan modal usaha, membeli alat-alat produksi, untuk membayar gaji karyawan, dan sebagainya. Setelah dalam kurun waktu 12 bulan pelunasan pinjaman peningkatan pendapatan sangat dirasakan oleh penerima bantuan pinjaman tersebut. Di kecamatan Geger sendiri bantuan yang diberikan sudah berjalan 2 kali pemberian bantuan kredit, dan yang sekarang memasuki usulan tahun yang ke3. Kondisi perekonomian penerima

59

bantuan sangat berbeda antara sebelum menerima bantuan dibandingkan setelah menerima bantuan SPP. Seperti yang terlihat pada tabel diatas sebelum menerima bantuan sebagian besar yaitu 44 responden atau 53,66% menjawab pendapatan yang diperoleh dari usaha mereka kurang dari Rp.1.000.000 perbulan. Pinjaman

dana

yang

digunakan

untuk

usaha,

ternyata

mampu

meningkatkan produksi barang maupun jasa mereka, hal ini menyebabkan pendapatan mereka meningkat. Seperti terlihat pada tabel diatas bahwa setelah mendapatkan bantuan SPP 57 responden atau 69,51 % penerima bantuan SPP meningkat pendapatanya menjadi Rp.1.000.001 sampai dengan Rp.2.000.000 per bulan. Disamping itu 15 responden atau 18,29% penerima bantuan SPP pendapatanya meningkat menjadi Rp.2.000.001 sampai dengan Rp.3.000.000 per bulan.

4.3. Hasil Estimasi Statistik 4.3.1 Uji Normalitas Data Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan statistic infern ditetapkan terlebih dahulu diakukan uji normalitas data. Uji ini dilakukan untuk melihat data berdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan hasil estimasi dibawah ini diketahui bahwa data pendapatan sebelum dan sesudah dari

masing-masing

kategori

usaha

berdistribusi

normal.

Hal

ini

ditunjukanoleh nilai Asyimp.sig. (2-tailed) yang berada diatas 0,05 (Untuk tingkat kepercayaan 95%), sedangkan sisanya tidak karena nilai Asyimp.sig. (2-tailed) berada dibawah 0,05, data disajikan terlampir.

60

4.3.2. Uji Beda T-Test 1. Home Industri Tabel 4.13 Paired Samples Statistics Home Industri Mean

Std. Deviation

N

Std. Error Mean

Pair 1 Pendapatan Sebelum

981578.9 474

19

348492.9962 79949.776 3 48

Pendapatan Sesudah

1539473. 6842

19

436074.3270 100042.31 5 176

Sumber : Data diolah. Dari tabel diatas dapat ditunjukan jumlah sampling pendapatanya setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP lebih besar dari pada jumlah smpling yang pendapatannya sebelum menerima bantuan pinjaman dana SPP. Bahwa semua sampling yaitu penerima SPP dengan jenis usaha home industry pada kolom N berjumlah 19 memiliki pendapatan yang klebih besar setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP. Tabel 4.14 Test Statistik Home Industri pendpstlhpndpsblm t Asyim.Sig.(2tiailed) Sumber : Data diolah.

-12.546 ,000

Rangkuman hasil analisa T-test yang dilakukan pada jenis usaha Home industry terlihat pada tabel diatas, Hipotesis: Ho = Kedua Variabel memiliki nilai median yang sama, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk Home industry adalah sama.

61

H1 = Kedua Variabel memiliki nilai median yang berbeda secara nyata, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk Home industry adalah berbeda secara nyata. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) > 0,05, maka Ho diterima. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05, maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil estimasi test, maka kedua variable tersebut memiliki median yang berbeda karena Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05 (sehingga Ho ditolak), sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebelum dan sesudah menerima pinjaman dana SPP untuk Home industry adalah berbeda secara nyata.

2. Jasa Tabel 4.15 Paired Samples Statistics Jasa Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pair 1 Pendapatan Sebelum

707142.8 571

14

364194.1276 8

97334.97 486

Pendapatan Sesudah

1150000. 0000

14

341377.3008 5

91236.92 139

Sumber : Data diolah. Dari tabel diatas dapat ditunjukan jumlah sampling pendapatanya setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP lebih besar dari pada jumlah smpling yang pendapatannya sebelum menerima bantuan pinjaman dana SPP. Bahwa semua sampling yaitu penerima SPP dengan jenis usaha jasa pada kolom N berjumlah 14 memiliki pendapatan yang lebih besar setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP.

62

Tabel 4.16 Test Statistik Jasa pendpstlhpndpsblm t Asyim.Sig.(2-tiailed)

-9.831 ,000

Dari hasil pengujian dengan analisa T-test yangdilakukan pada jenis usaha jasa terlihat pada tabel diatas, Hipotesis: Ho = Kedua Variabel memiliki nilai median yang sama, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk jasaadalah sama. H1 = Kedua Variabel memiliki nilai median yang berbeda secara nyata, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk jasa adalah berbeda secara nyata. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) > 0,05, maka Ho diterima. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05, maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil estimasi test, maka kedua variable tersebut memiliki median yang berbeda karena Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05 (sehingga Ho ditolak), sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebelum dan sesudah menerima pinjaman dana SPP untuk jenis usaha dalam bidang jasa adalah berbeda secara nyata.

63

3. Usaha Toko Kelontong Tabel 4.17 Paired Samples Statistics Toko Kelontong Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pair 1 Pendapatan Sebelum

728846.1 538

26

310217.0456 1

60838.56 804

Pendapatan Sesudah

1100000. 0000

26

364417.3431 7

71468.12 092

Dari tabel diatas dapat ditunjukan jumlah sampling pendapatanya setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP lebih besar dari pada jumlah smpling yang pendapatannya sebelum menerima bantuan pinjaman dana SPP. Bahwa semua sampling yaitu penerima SPP dengan jenis usaha took kelontong pada kolom N berjumlah 26 memiliki pendapatan yang lebih besar setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP. Tabel 4.18 Test Statistik Toko Kelontong pendpstlhpndpsblm t Asyim.Sig.(2-tiailed)

-10.413 ,000

Dari hasil pengujian dengan analisa T-test yangdilakukan pada jenis usaha toko kelontong terlihat pada tabel diatas, Hipotesis: Ho = Kedua Variabel memiliki nilai median yang sama, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk usaha toko kelontong adalah sama.

64

H1 = Kedua Variabel memiliki nilai median yang berbeda secara nyata, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk usaha toko kelontong adalah berbeda secara nyata. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) > 0,05, maka Ho diterima. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05, maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil estimasi test, maka kedua variable tersebut memiliki median yang berbeda karena Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05 (sehingga Ho ditolak), sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebelum dan sesudah menerima pinjaman dana SPP untuk jenis usaha toko kelontong adalah berbeda secara nyata. 4. Warung Makan Tabel 4.19 Paired Samples Statistics Warung Makan Std. Deviation

Std. Error Mean

Mean

N

Pair 1 Pendapatan Sebelum

1005882. 3529

17

342272.8959 4

83013.37 075

Pendapatan Sesudah

1429411. 7647

17

368721.9580 6

89428.21 056

Dari tabel tersebut diatas dapat ditunjukan jumlah sampling pendapatanya setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP lebih besar dari pada jumlah smpling yang pendapatannya sebelum menerima bantuan pinjaman dana SPP. Bahwa semua sampling yaitu penerima SPP dengan jenis usaha warung makan pada kolom N berjumlah 17 memiliki pendapatan yang lebih besar setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP.

65

Tabel 4.20 Test Statistik Warung Makan pendpstlhpndpsblm t Asyim.Sig.(2tiailed)

-9.207 ,000

Dari hasil pengujian dengan analisa T-test yangdilakukan pada jenis usaha toko kelontong terlihat pada tabel diatas, Hipotesis: Ho = Kedua Variabel memiliki nilai median yang sama, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk usaha warung makan adalah sama.

H1 = Kedua Variabel memiliki nilai median yang berbeda secara nyata, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk usaha warung makan adalah berbeda secara nyata. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) > 0,05, maka Ho diterima. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05, maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil estimasi test, maka kedua variabel tersebut memiliki median yang berbeda karena Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05 (sehingga Ho ditolak), sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebelum dan sesudah menerima pinjaman dana SPP untuk jenis usaha warung makan adalah berbeda secara nyata. 5. Jenis Usaha Kerajinan dan lainya Mengenai hasil uji statistic uji beda T-test ditunjukan pada tabel dibawah ini jumlah sampling pendapatanya setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP lebih besar dari pada jumlah smpling yang pendapatannya sebelum menerima bantuan 66

pinjaman dana SPP. Bahwa semua sampling yaitu penerima SPP dengan jenis usaha

kerajinan dan lainya pada kolom N berjumlah 6 memiliki pendapatan yang lebih besar setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP. Tabel 4.21 Paired Samples Statistics Kerjinan Std. Deviation

Std. Error Mean

6

499666.5554 8

203988.0 1708

6

667582.7039 9

272539.4 9765

Mean

N

Pair 1 Pendapatan Sebelum

1483333. 3333

Pendapatan Sesudah

2016666. 6667

Sumber: Data primer yang diolah Test Statistik pendpstlhpndpsblm t Asyim.Sig.(2tiailed)

-6.325 ,000

Dari hasil pengujian dengan analisa T-test yangdilakukan pada jenis usaha kerajinan dan usaha lainya terlihat pada tabel diatas, Hipotesis: Ho = Kedua Variabel memiliki nilai median yang sama, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk usaha kerajinan dan usaha lainya adalah sama. H1 = Kedua Variabel memiliki nilai median yang berbeda secara nyata, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP untuk usaha kerajinan dan usaha lainya adalah berbeda secara nyata. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) > 0,05, maka Ho diterima.

67

Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05, maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil estimasi test, maka kedua variable tersebut memiliki median yang berbeda karena Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05 (sehingga Ho ditolak), sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebelum dan sesudah menerima pinjaman dana SPP untuk jenis usaha kerajinan dan usaha lainya adalah berbeda secara nyata.

6. Keseluruhan Jenis Usaha Tabel 4.22 Paired Samples Statistics Std. Deviation

Std. Error Mean

82

401830.7247 4

44374.78 016

82

475329.7243 8

52491.38 685

Mean

N

Pair 1 Pendapatan Sebelum

896341.4 634

Pendapatan Sesudah

1345731. 7073

Dari tabel diatas dapat ditunjukan jumlah sampling pendapatanya setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP lebih besar dari pada jumlah smpling yang pendapatannya sebelum menerima bantuan pinjaman dana SPP. Bahwa semua sampling yaitu penerima SPP pada kolom N berjumlah 82 memiliki pendapatan yang lebih besar setelah menerima bantuan pinjaman dana SPP. Test Statistik pendpstlhpndpsblm t Asyim.Sig.(2tiailed)

-6.325 ,000

Dari hasil pengujian dengan analisa T-test yangdilakukan pada jenis usaha kerajinan dan usaha lainya terlihat pada tabel diatas, Hipotesis:

68

Ho = Kedua Variabel memiliki nilai median yang sama, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP adalah sama. H1 = Kedua Variabel memiliki nilai median yang berbeda secara nyata, atau bisa dikatakan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP adalah berbeda secara nyata. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) > 0,05, maka Ho diterima. Jika Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05, maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil estimasi test, maka kedua variable tersebut memiliki median yang berbeda karena Asyim.Sig.(2-tiailed) < 0,05 (sehingga Ho ditolak), sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sebelum dan sesudah menerima pinjaman dana SPP adalah berbeda secara nyata.

4.4. Pembahasan Besar kecilnya tingkat pendapatan umumnya digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran dari seseorang atau suatu keluarga. Jika tingkat pendapatan besar, sedangkan jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung banyak, berarti sebagian besar porsi pendapatan adalah untuk konsumsi sedangkan porsi untuk ditabung kecil bahkan tidak ada. Akibatnya pembentukan modal pada rumah tangga miskin sangat rendah sehingga kesempatan untuk memperbaiki taraf kehidupan juga sangat terbatas. Sasaran peserta Program SPP ini adalah perempuan anggota rumahtangga yang mempunyai usaha atau berpotensi mengembangkan usaha yang memiliki prospek pasar, dengan kegiatan utamanya : Pemberian Bantuan Modal Usaha serta Pendampingan dan Pembinaan bagi Kelompok-kelompok Usaha

69

Ekonomi Produktif yang menjadi sasaran program. Hasil yang diperoleh dari 82 responden di kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang kemudian dilakukan analisa dan dilakukan uji statistik yaitu uji beda dengan menggunakan T-Test baik dari masing-masing kategori jenis usaha maupun secara keseluruhan, maka diperoleh hasil bahwa pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP dari program PNPM Mandiri pedesaan di kacematan Geger berbeda secara nyata dan meningkat secara keseluruhan. Dengan uji T-Test terbukti bahwa setelah diberi bantuan pinjaman kredit SPP untuk memberikan bantuan modal bagi perempuan pelaku usaha, perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan SPP adalah signifikan. Hal ini dengan taraf signifikansi 5%, dimana 0,00 < 0,05 bahwa H0 ditolak (kedua variabel dinyatakan berbeda secara nyata). Ada beberapa hal yang menyebabkan terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan atau cenderung meningkat antara pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah menerima SPP: Pertama adalah adanya pengorganisasian yang baik dari masing-masing anggota kelompok. Sehingga maing-masing anggota kelompok dapat memberikan arahan agar bantuan pinjaman dana yang diberikan untuk dialokasikan pada usaha yang lebih produktif dan kreatif. Kedua, pendampingan dengan pemantaua yang baik dari para pendamping baik dari tingkat desa maupun dari tingkat kabupaten yang mendorong agar masyarakat dapat menggunakan bantuan ke arah usaha produktif. Program penaggulangan kemiskinan PNPM Mandiri pedesaan dengan tujuanya untuk meningkatkan pemberdayaaan perempuan melalui kegiatannya

70

SPP efektif dilakukan. Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka dengan pemberian modal usaha secara kredit kepada perempuan penerima SPP maka dapat meningkatkan pendapatan. Penelitian ini mendukung teori yang telah ada bahwa hubungan antara modal usaha dan pendapatan usaha adalah positif. Hal ini sesuai dengan fungsi produksi, bila terjadi penambahan modal maka secara tidak langsung akan menaikan tingkat pendapatan. Seperti yang dikemukakan oleh Suman (2007), keteepatan program pemerintah tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan kredit mikronya mampu meningkatkan pendapatan perempuan 10%. Namun penelitian ini betidak efektif dilakukan di kota Malang, karena tidak meningkatkan pendapatan secara signifikan.

Pendapatan Perempuan Per jenis Usaha

Pendapatan (Rp)

600000 500000 Home Industri 400000

Jasa (Salon, jahit, dsb)

300000

Toko Kelontong Warung Makan

200000

Kerajinan

100000 0 Mean Rata-rata Jenis Usaha

Gambar 4.2 : Pendapatan Perempuan Per jenis Usaha, data yang telah diolah.

Dari 5 jenis usaha yang menerima bantuan dana pinjaman SPP tersebut pada gambar 4.2 diatas, jenis usaha yang paling sedikit tingkat pendapatanya adalah toko kelontong yaitu mengalami kenaikan rata-rata Rp 371153.8. 71

Untuk jenis usaha warung makan hanya mengalmi kenaikan rata-rata Rp.423529.4. Sedangkan untuk jenis usaha dalam bidang Jasa mengalami kenaikan pendapatan rata-rata Rp.442857.1. Selanjutnya usaha kerajinan misalnya kerajinan pembuatan alat-alat rumah tangga juga mengalami kenaikan yang tinggi dengan kenaikan rata-rata Rp.533.333,3. Sedangkan jenis usaha home industry merupakan jenis usaha yang mengalami kenaikan tingkat pendapatan paling tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mean ratarata pendapatan sebelum dan sesudah menerima SPP sebesar Rp.557894,7. Jenis usaha home industry merupkan jenis usaha yang banyak terdapat di kecamatan Geger. Jenis usaha ini misalnya tempe, keripik tempe, keripik singkong, kerupuk lempeng, sambel pecel, dan lainya. Jenis usaha ini mampu berkembang cepat karena permintaan pasar sangat tinggi pada hasil produksi jenis usaha tersebut.

72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Berdasarkan data dan analisa pembahasan serta pembuktian hipotesa yang diajukan tentang analisa pendapatan perempuan penerima kredit SPP pada program PNPM Mandiri Pedesaan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan penerima bantuan SPP sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan

SPP.

Pengalokasian bantuan pinjaman kredit untuk usha yang produktif, dapat meningkatkan pendapatan usaha. Dari hasil penelitian ini dengan 82 responden, untuk jenis usaha secara keseluruhan sesudah menerima bantuan SPP, terjadi kenaikan pendapatan. Pendapatan sesudah menerima kredit SPP lebih besar dari pada pendapatan sebelum, dengan rata-rata kenaikan Rp.449.390,2. Untuk jenis usaha home industry adalah Rp.557.894,7, kemudian untuk jenis usaha kerajinan mengalami kenaikan pendapatan rata-rata Rp.533.333,3, jenis usaha sektor jasa mengalami kenaikan rata-rata pendapatan Rp.442.857.1, sedangkan jenis usaha warung makan mengalami kenaikan pendapatan rata-rata Rp.423.529.4, yang palin sedikit adalah jenis usaha toko kelontong yang hanya mengalami kenaikan rata-rata pendapatan Rp 371153.8. 2. Dilihat dari masing-masing jenis usaha yang telah dikategorikan dalam 5 jenis usaha tersebut, jenis usaha home industry merupakan jenis usaha

73

yang mampu berkembang pesat setelah diberikan bantuan pinjaman SPP. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan rata-rata dari masingmasing jenis usaha. 3. Program pemerintah PNPM Mandiri pedesaan yang telah dilaksanakan dari mulai tahun 2007 sampai sekarang dengan sasaran target pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan, sangat berjalan efektif di kecamatan Geger kabupaten Madiun. Hal ini terlihat pada salah satu kegiatannya yaitu SPP yang mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga bagi penerima manfaatnya. 4. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan memberikan penambahan modal untuk usaha yang lebih produktif agar dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha tersebut.

5.2. Saran Dari pengujian yang telah dilakukan dan diperoleh beberapa kesimpulan mengenai analisa pendapatan perempuan penerima kredit SPP pada program PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Geger Kabupaten Madiun, maka ada beberapa saran sebagai berikut : 1. Konsep dari PNPM Mandiri Pedesaan yang telah dicanangkan pada tahun 2007, dengan pelaksana program salah satunya adalah kecamatan Geger, telah tercapai dalam meningkatkan pendapatan perempuan. Namun dari 19 desa di kecamatan Geger hanya 15 desa yang telah melaksanakanya. Untuk itu perlu adanya perluasan wilayah program ke wilayah desa yang belum tersentuh oleh program ini, agar tidak terjadi kecumburuan sosial.

74

2. Jenis usaha Home Industry dilihat dari rata-rata kenaikan pendapatannya mampu lebih responsif. Untuk itu peran dari pemerintah desa, kecamatan, amupun fasilitator sangat diperlukan untuk memberi pengarahan bagi jenis usaha lainnya agar mampu lebih produktif dan dapat meningkatkan pendapat usahanya.

75

DAFTAR PUSTAKA

Abdalla Gergis, 1999, Citizen Economic Empowerment In Botswana : Concepts & Principles, Botswana Institute for Development Policy Analysis (BIDPA). Arsyad, Lincolin, Drs. 1988. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta. Fuady, Munir, SH, LL, M, 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hadi. 1987. Metodologi Research. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. John M. Cohen dan Norman T. Uphoff. 1977. Rural Developent Participation : Concept and Mesures for Project Design, Implementation and Evaluation. Rural Development Monograph No. 2. Cornell University. Kuncoro, Mudrajat, 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga,UPP AMP YKPN, Yogyakarta Lembaga Penelitian SMERU, 2004, Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Daerah Perkotaan Indonesia, Laporan Hasil Penelitian. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Yogyakarta, BKLM, 1982. Nazir, Ph.D., 1983. Metode Penelitian. Balai Aksara – Yudhistira. Jakarta. Peter Dreier, 1996, Community Empowerment Strategies, The Limits and Potential of Cummunity Organizing in Urban Neighborhoods, U.S. Department of Housing and Urban Development • Office of Policy Development and Research. Pujiwati, Sayogyo, 1991, Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa, Yayasan Obor Indonesia , Jakarta. Setiono, 1997, Efektifitas Pemberian Bantuan Modal Produktif P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) masyarakat Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang, Universitas Brawijaya Malang. Simanjuntak, Payaman, 1998, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Singarimbun. M, 1982, Metode Penelitian Survei, Penerbit LP3ES, Jakarta. Sinungan, Muchdarsyah. 1994. Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000. Rineka Cipta. Jakarta.

76

Sonny Sumarsono, 2003, Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan, Graha Ilmu, Yogyakarta. Subagyo, Pangestu, 1996, Statistik Deskriptif, BPFE, Yogyakarta. Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Jakarta. Suman, 2007, Program Pemberdayaan Masyarakat melalui PPK (Program Pengembangan Kecamatan) di Propinsi Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Sumardi, Mulyanto, 1982 Sumber pendapatan kebutuhan pokok dan prilaku menyimpang , C.V. Rajawali untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta. Sumardi, Mulyanto, 1982, Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok, Rajawali, Jakarta. Supartiningsih, 2008, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Rumahtangga Di Pedesaan, (Refleksi Pengalaman Lapang dari Program P3EL di Kabupaten Lombok Timur), Fakultas Pertanian UNRAM, Mataram. Supriyati, 1990. Kajian Tingkat Upah di Pedesaan Jawa (Kasus di Jawa Barat). Tesis Pasca Sarjana,IPB, Bogor. ,www.pnpm.co.id , www.detik.finance.com ,www.proquest.com , www.ginandjar.com

77