ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KECAMATAN PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KECAMATAN PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI

SKRIPSI Oleh: LENI MARTUTI NIM: K7407017

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user i


digilib.uns.ac.id

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KECAMATAN PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI

Oleh: LENI MARTUTI NIM: K7407017

Skripsi Ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user ii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Wahyu Adi, M.Pd

Sohidin, SE, M.si, Ak

NIP. 19630520 198903 1 005

NIP. 19720128 200501 1 001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan arahan dari Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua

: Drs. Sukirman, MM

.....................

Sekretaris

: Sri Sumaryati, S.Pd, M.Pd

Anggota I

: Drs. Wahyu Adi, M.Pd

Anggota II

: Sohidin, SE, M.Si, Ak.

commit to user iv

........................ ...................... ........................


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari

: Kamis

Tanggal

: 23 Juni 2011

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua

: Drs. Sukirman, MM

.....................

Sekretaris

: Sri Sumaryati, S.Pd, M.Pd

Anggota I

: Drs. Wahyu Adi, M.Pd

Anggota II

: Sohidin, SE, M.Si, Ak.

Disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Dekan,

Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M. Pd NIP. ................................... commit to user v

........................ ...................... ........................


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Leni Martuti, ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KECAMATAN PARANGGUPITO. Skripsi, Surakarta, Juni 2011. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pelaporan keuangan dana PNPM Mandiri Kecamatan Paranggupito dilihat dari bentuk pelaporan kegiatan, periode/waktu pelaporan, serta pengguna laporan kegiatan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bila ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (case study). Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling . Sumber data yang digunakan adalah informan, dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir standar keuangan dari pemerintah kabupaten yang terdiri dari buku kas harian, buku bank, buku inventaris, laporan arus dana, neraca, laporan operasional keuangan, laporan perkembangan pinjaman, dan laporan kolektibilitas. (2) Waktu dan jenjang penyampaian laporan kegiatan telah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pelaporan PNPM Mandiri Kecamatan Paranggupito dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Pelaporan dana PNPM dilakukan secara berkala/periodik yaitu dilakukan tiap bulan. Sedangkan berjenjang pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator) dengan tujuan menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat dari pembuat hingga ke pengguna informasi. (3) Laporan kegiatan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paranggupito bertujuan memenuhi kebutuhan informasi dari pihak pengguna laporan yaitu semua pelaku PNPM di tingkat kecamatan Paranggupito yang meliputi: Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kecamatan Paranggupito, Camat, Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan, Badan Pengawas UPK (BPUPK, Tim Verifikasi (TV), Pendamping Lokal (PL), Tim Pengamat, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), serta Setrawan Kecamatan. (4) Pelaporan keuangan yang disusun pengurus UPK Kecamatan Paranggupito yang mencakup laporan kegiatan serta rencana kegiatan untuk bulan depan sudah cukup efektif karena telah sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan kegiatan tersebut serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM. commit to user vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Leni

Martuti,

EFFECTIVENESS

AN

OF

ANALYSIS

ON

INDEPENDENT

FINANCIAL PEOPLE

REPORTING

EMPOWERMENT

NATIONAL PROGRAM (PNPM) IN PARANGGUPITO SUBDISTRICT. Research, Surakarta, June 2011. The objective of research is to find out the financial reporting effectiveness of Mandiri People Empowerment National Program (PNPM) in Paranggupito Subdistrict viewed from the form of activity reporting, reporting period/time, as well as the user of activity report. In line with this objective, the author employed a descriptive qualitative method. Viewed from the aspect studied, this research is a case study. In this study, the sampling technique employed was purposive sampling. The data sources employed were informant, document and archive. Techniques of collecting data used were interview, observation and document analysis. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis. Considering the result of data analysis and discussion, it can be concluded that: (1) financial reporting is done using standard financial form from the Regency government consisting of daily cash book, bank book, inventory book, cash flow report, balance, activity operational report, loan progress report, and collectibility report. (2) Activity report delivery period and level has been consistent with the regulation determined by the central government. Independent PNPM Reporting in Paranggupito Subdistrict is done periodically and gradually. PNPM fund reporting is carried out periodically monthly. Meanwhile, the gradual reporting is done through structural (government apparatus) and functional (consultant and facilitator) paths in the objective of ensuring the quick, proper and accurate information flow from the information maker to the user. (3) The activity Report of Paranggupito Subdistrict Activity Management Unit aims to meet the information requirement of the report user namely Subdistrict Activity Operational Guarantor, subdistrict head, subdistrict facilitator (F-Kec) and subdistrict technical facilitator, Supervising Agency of UPK (BP-UPK), Verification Team (TV), Local Assistant (PL), Controller Team, Interural Cooperation Board (BKAD), as well as Subdistrict Adhoc Board. (4) Financial Reporting organized by the administrator of Paranggupito Subdistrict’s UPK covering the activity report as well as activity plan for the next month is sufficiently effective because it has been consistent with the activity report user’s requirement as well as consistent with the standard defined by the central government included in the Operational Technical Manual (PTO) of PNPM.

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Qs. Al. Insyiroh: 6-8) “Kesuksesan hanya dapat diraih dengan kerja keras” ( Kevin Sinclair )

Aku adalah aku, aku yakin bisa menjadi apapun yang aku mau. (Penulis)

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa sayang, cinta kasih penulis dan terima kasih penulis kepada : - Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap rancangan-Nya yang indah. - Ibu dan Bapak tersayang yang telah memberikan banyak pengorbanan dan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. - Drs. Wahyu Adi, M.Pd terimakasih untuk dorongan dan bimbingannya selama ini. - Sohidin, SE, M.Si, Ak terimakasih untuk bimbingan dan kesabarannya. - Kurniawan Eko yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, doa dan semangat. - Sahabat-sahabatku. - Almamater UNS.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga pada waktu-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bantuan, saran, dorongan dan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati perkenankan penulis menghaturkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi. 2. Bapak Drs. Saiful Bachri, M.Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Drs. Wahyu Adi, M.Pd selaku Ketua BKK Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi serta bimbingan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Drs. Ngadiman, M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak doa dan bimbingan serta semangat. 5. Bapak Sohidin, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II

yang telah memberikan

bimbingan, dan motivasinya yang tiada henti untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 6. Tim penguji skripsi yang telah melakukan perannya sebagai penguji terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini.

commit to user x


digilib.uns.ac.id

7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Ekonomi dan BKK Akuntansi yang memberikan ilmu yang bermanfaat. 8. Bapak Satya Graha, ST. selaku Fasilitator Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Paranggupito. 9. Bambang Ismiyanto selaku Ketua UPK Kecamatan Paranggupito dan Pengurus UPK Kecamatan Paranggupito yang telah bersedia memberikan ijin penelitian dan informasi yang bermanfaat. 10. Ibu dan Bapak tersayang terimakasih atas kasih sayang, doa dan dukungannya. 11. Teman-teman baru di kos Guntur: Heni Puwnamow, Ika Oktarina, Indra Tyaz, dek Vina Prestianta dan Shinta Winda; serta sahabat-sahabat seperjuangan: Diantina, Yuni Cembenk, Anita Maharani, Sartika dan Lailatul Maghfiroh untuk segala dukungan dan persahabatan kita. 12. Teman-teman pendidikan ekonomi, PAK 2007, terutama kelas A, semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah kita. 13. Teman-teman PPL SMA N 4 Surakarta dan teman-teman dari Spidernet Solo terima kasih untuk dukungannya. 14. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi yang telah dikerjakan ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Surakarta, Juni 2011

Penulis

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...........................................................................................

i

HALAMAN PENGAJUAN ................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iii HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................

v

HALAMAN ABSTRAK ..................................................................................... vi HALAMAN ABSTRACT .................................................................................... vii HALAMAN MOTTO ......................................................................................... viii HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... ix KATA PENGANTAR ........................................................................................

x

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xii DAFTAR TABEL ............................................................................................... xv DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xvi BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................

1

B. Perumusan Masalah .......................................................................

6

C. Tujuan Penelitian ...........................................................................

6

D. Manfaat Penelitian .........................................................................

7

LANDASAN TEORI .........................................................................

8

BAB II

A. Tinjauan Teori ………………………………………………….

8

1. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Keuangan ........................... a. Pengertian Kebijakan Pemerintah ………………………… b. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Keuangan…………..

8 8 9

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ............... 10 a. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan …………………. 10 b. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan ………………………… 11 c. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan ……………………….. 11 commit to user xii


digilib.uns.ac.id

d. Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan .................................... 12 e. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ..................................... 14 f. Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan .......................................... 15 g. Peran pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan ........................... 16 3.

Tinjauan Tentang Efektivitas ............................................................. 22 a. Pengertian Efektivitas ................................................................... 22 b. Kriteria Efektivitas ........................................................................ 22

4.

Konsep Pelaporan Keuangan Organisasi Nonbisnis ......................... 23 a. Pengertian Organisasi Nonbisnis .................................................. 23 b. Karakteristik Organisasi Nonbisnis .............................................. 23 c. Pengertian Pelaporan Keuangan ................................................... 24 d. Tujuan Pelaporan Keuangan ......................................................... 24 e. Pengguna Pelaporan Keuangan .................................................... 25

B. Kerangka Berpikir ............................................................................. 26 BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 28 A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................ 28 B. Bentuk dan Strategi Penelitian ........................................................... 29 C. Sumber Data ....................................................................................... 29 D. Teknik Sampling (Cuplikan) ............................................................. 30 E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 31 F. Analisis Data ..................................................................................... 32 G. Prosedur Penelitian ............................................................................. 33 BAB IV HASIL PENELITIAN ........................................................................ 35 A. Deskripsi Lokasi Penelitian .................................................................. 35 1. Keadaan Alam Kecamatan Paranggupito ...................................... 35 2. Sejarah PNPM di Kecamatan Paranggupito .................................. 36 B. Deskripsi Hasil Penelitian .................................................................... 37 C. Pelaporan

Keuangan

dana

PNPM

Mandiri

di

UPK

Kecamatan

Paranggupito Kabupaten Wonogiri .............................................. 38 commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

1. Bentuk Pelaporan Keuangan dana PNPM Kec Paranggupito ....... 39 2. Periode Pelaporan Keuangan kepada Pengguna Laporan ............. 43 3. Hal-hal yang dilaporkan oleh UPK Kec Paranggupito .................. 45 4. Pengguna Laporan Kegiatan UPK Kec Paranggupito ................... 48 5. Efektivitas Pelaporan keuangan Dana PNPM Kec Paranggupito .. 50 BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ............................................. 55 A. Simpulan ............................................................................................. 55 B. Implikasi ............................................................................................. 56 C. Saran ................................................................................................... 57 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 58 LAMPIRAN ....................................................................................................... 60

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Gambar 1. Kerangka Pemikiran .......................................................................

26

Gambar 2. Analisis Model Interaksi ................................................................

32

Gambar 3. Peta Wilayah Kecamatan Paranggupito ........................................

34

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Tabel 1. Jadwal Penelitian.............................................................................. 28 Tabel 2. Periode Pelaporan Keuangan PNPM Kecamatan Paranggupito ..... 44 Tabel 3. Efektivitas Penyampaian Laporan Keuangan PNPM Kecamatan Paranggupito ................................................................................ 51

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Lampiran 1. Pedoman Wawancara ................................................................ 60 Lampiran 2. Fieldnote .................................................................................... 62 Lampiran 3. Laporan Kegiatan yang Disusun UPK Kec Paranggupito ......... 69 Lampiran 4. Surat Penelitian .......................................................................... 136

commit to user xvii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pengertian dari PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (PTO PNPM, 2008). PNPM

Mandiri

Perdesaan

adalah

program

untuk

mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat (Pedoman Umum PNPM, 2007). Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

lapangan kerja. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen sektor (Pedoman Umum PNPM, 2007). Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target

waktu

pencapaian

tujuan pembangunan milenium

atau

Millennium

Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut (Pedoman Umum PNPM, 2007). Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan commit to user


digilib.uns.ac.id 3

partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan (PTO PNPM, 2008). Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Paranggupito awalnya hanya sebuah kelurahan, seiring dengan perluasan wilayah kabupaten Wonogiri atau pemekaran wilayah maka Paranggupito dijadikan sebuah Kota kecamatan kecil yang memiliki 8 desa yaitu desa Johunut, Ketos, Songbledeg, Paranggupito, Sambiharjo, Gudangharjo, Gunturharjo, dan desa Gendayakan. Adapun batas wilayahnya bagian barat di kelurahan Songbledeg berbatasan langsung dengan kelurahan Songbanyu, Rongkop Gunungkidul, sebelah utara desa Johunut berbatasan langsung dengan kecamatan Giritontro, wilayah timur desa Gendayakan dan desa Gunturharjo berbatasan dengan kecamatan Donorojo, dan Kalak merupakan bagian kabupaten Pacitan Jawa Timur. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan pantai selatan dimana kecamatan ini mempunyai 3 pantai yang telah dibuka untuk kunjungan wisata, ritual labuhan, dan rencana dermaga kecil. Kecamatan Paranggupito telah memiliki akses jalan dengan jalan aspal namun memang memiliki jalan berliku dan kurang lebar sehingga harus ekstra hati-hati. Secara spesifik keadaan sosial budaya masyarakat Paranggupito sangat kompleks, mengingat jumlah penduduknya pada tahun 2010 kurang lebih sudah mencapai 20.889 jiwa (Warta Paranggupito, 2010). Daerah paling selatan di commit to user


digilib.uns.ac.id 4

kecamatan Paranggupito ini memiliki masyarakat yang sebagian besar petani tadah hujan, memelihara ternak, dan sebagian mengembangkan industri rumah tangga gula jawa. Kecamatan Paranggupito telah memiliki fasilitas pendidikan dari tingkatan Taman Kanak Kanak sampai dengan SMA serta didukung dengan kelompok perkuliahan jarak jauh (Univesitas Terbuka). Fasilitas kesehatan di kecamatan ini sudah mendukung dengan satu puskesmas kecamatan, 3 puskesmas pembatu, dan bidan desa. Lembaga keuangan pun sudah ada seperti koperasi, Bank Perkreditan Rakyat, BKK serta BRI. Namun fungsi dari lembaga keuangan tersebut belum optimal karena biasanya masyarakat yang akan meminjam terbentur dengan persyaratan teknis perbankan. Sedangkan untuk koperasi pun belum dapat berkembang karena selama ini masyarakat kurang tahu prinsip-prinsip dalam koperasi sehingga tidak banyak memanfaatkan koperasi. Kondisi alam pegunungan batu padas dan tanah yang tidak begitu subur menjadikan kecamatan Paranggupito menjadi kecamatan yang rawan kekeringan. Keadaan ekonomi masyarakatnya pun cenderung lemah ditandai dengan masih banyaknya rumah tangga miskin. Meskipun demikian bukan berarti kecamatan Paranggupito tidak memiliki potensi. Letaknya didaerah kering menjadikan kecamatan Paranggupito sebagai salah satu kecamatan penghasil budi daya pertanian berupa gaplek dan kayu jati. Selain itu kecamatan Paranggupito juga terkenal sebagai pemasok kacang tanah dan gula jawa/kelapa dengan kualitas yang tinggi. (http://blog.giritontro.com/2009/05/potensi-desa-paranggupito/) Dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki daerah tersebut pemerintah terus berusaha melakukan pemberdayaan masyarakatnya melalui berbagai bidang. Misalnya untuk menanggulangi kekurangan air bersih pemerintah membangun bak penampungan air dengan ukuran besar. Dalam bidang keuangan pemerintah berupaya membantu masyarakatnya salah satunya dengan mengucurkan dana melalui program PNPM Mandiri Perdesaan. Salah satu dampak riil dari program ini yaitu beralihnya para nasabah bank menjadi peminjam dana PNPM. Masyarakat cenderung memilih menggunakan jasa kredit dari PNPM karena tidak memerlukan commit to user


digilib.uns.ac.id 5

jaminan dan bunga pinjaman pun cenderung rendah. Selain itu kredit dari PNPM dapat di pinjam dalam jumlah kecil karena disalurkan melalui kelompok-kelompok dalam UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaporan keuangan dana PNPM di Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Jika pelaporan dana tersebut relevan dan efektif bagi penggunanya, keputusan yang diambil pemerintah akan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, tujuan program pemerintah tersebut akan tercapai dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa alasan penulis memilih tema di atas adalah: 1) PNPM sebagai salah satu program pemerintah sangat bermanfaat sebagai penyalur kredit bagi masyarakat golongan ekonomi lemah; 2) Kurangnya keterbukaan laporan sebagai pertanggungjawaban para pengurus PNPM baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat; 3) banyaknya pengguna kredit dari UPK yang tidak mengetahui bagaimana pelaporan aliran dana bahkan saat ada pengguliran kredit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KECAMATAN PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI ”.

B.Perumusan masalah Untuk mempermudah penulis dalam membahas masalah yang akan diteliti sehingga sasaran menjadi jelas sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya suatu perumusan masalah sebagai pedoman penulis dalam membahas masalah yang diteliti. Berdasarkan pembatasan diatas penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

1. Apa saja bentuk- bentuk pelaporan keuangan dari penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Paranggupito? 2. Kapan saja pelaporan keuangan dari penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tersebut dibuat oleh para pengurus PNPM ? 3. Siapa saja pengguna pelaporan keuangan dari penggunaan dana PNPM tersebut dan seberapa besar manfaat laporan tersebut bagi para penggunanya? 4. Bagaimana efektifitas pelaporan keuangan dari penggunaan dana PNPM tersebut?

C. Tujuan penelitian Menurut Suharsimi Arikunto (1997:52) ”Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”. Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan : 1. Mengetahui bentuk- bentuk pelaporan keuangan dari penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Paranggupito. 2. Mengetahui waktu penyampaian pelaporan keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tersebut dibuat oleh para pengurus PNPM. 3. Mengetahui pengguna pelaporan keuangan dari PNPM tersebut dan seberapa besar manfaat pelaporan tersebut bagi para penggunanya. 4. Menganalisis efektifitas pelaporan keuangan dari penggunaan dana PNPM.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

D. Manfaat penelitian Setiap orang melakukan kegiatan tentu mempunyai tujuan tertentu, sehingga kegiatan yang dilakukan mengandung manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk pihak lain. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu: 1. Manfaat teoritis Menambah wawasan bagi pembaca tentang efektivitas pelaporan keuangan dari penggunaan dana PNPM, sebagai salah satu sumber bagi peneliti-peneliti selanjutnya, serta diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis a. Bagi pemerintah Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui alokasi dana PNPM dalam meningkatkan kinerja PNPM Mandiri Desa. b. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya pengguna dana PNPM tentang pemanfaatan dana tersebut agar lebih efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Teori Pemahaman tehadap teori-teori yang relevan sangat diperlukan dalam penelitian ilmiah. Teori tersebut dapat dipakai sebagai pedoman dan pegangan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Kajian teori yang tepat akan memudahkan proses penelitian sebab hal tersebut akan memberikan inspirasi bagi peneliti dalam memecahkan masalah-masalah penelitian. Dalam penelitian ini teori-teori yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Keuangan a. Pengertian Kebijakan Pemerintah Menurut Easton kebijakan pemerintah yaitu kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Pengertian tersebut mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices). Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal ), sasaran (objektive) atau kehendak (purpose).Thomas Dye mengartikan pengertian kebijakan pemerintah sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do). Dari beberapa pengertian kebijakan pemerintah menurut para ahli tersebut penulis menyimpulkan pengertian kebijakan pemerintah sebagai kehendak dari commit to user 8


digilib.uns.ac.id 9

pemeritah yang berdaulat untuk mengatur masyarakat sebagai objek/sasaran demi tercapainya tujuan dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. b. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Keuangan Dalam mengatur perekonomian, pemerintah membuat suatu daftar anggaran yang disebut APBN. Menurut UU No.17 tahun 2003 APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

pendapatan

nasional,

mencapai

stabitas

perekonomian,

dan

menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Penerimaan APBN meliputi : 1) Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara. 2) Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: a) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek. b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium. Pengeluaran negara terdiri atas dua jenis: 1) Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM commit to user


digilib.uns.ac.id 10

dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya. 2) Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi: a) Dana Bagi Hasil b) Dana Alokasi Umum c) Dana Alokasi Khusus d) Dana Otonomi Khusus. 2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. a. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan Adapun visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008:1) adalah sebagai berikut: 1) Visi dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di daerah perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. 2) Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan commit to user



kelembagaannya, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif masyarakat, pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas

prasarana

sarana

sosial

dasar

dan

ekonomi

masyarakat,

pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. b. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Adapun tujuan PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008:1-2) adalah sebagai berikut: 1) Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2) Tujuan khusus a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan,pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. b) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal. c) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif d) Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan sarana ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir f) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD) g) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan c. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan Adapun sasaran PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008:3) adalah sebagai berikut: 1) Lokasi Sasaran Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara commit to user



bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuan : a)

Kecamatan-kecamatan

yang

tidak

termasuk kategori “kecamatan bermasalah dalam PPK,” b)

Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema kontribusi pendanaan.

2) Kelompok Sasaran a) Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan c) Kelembagaan pemerintahan lokal. d. Prinsip-Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008:2-3) adalah sebagai berikut: 1) Bertumpu pada Pembangunan Manusia Pengertian dari prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata 2) Otonomi Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar 3) Desentralisasi Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat 4) Berorientasi pada Masyarakat Miskin Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala commit to user



keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

5) Partisipasi Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil 6) Kesetaraan dan Keadilan Gender Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan. Kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik 7) Demokratis Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat 8) Transparansi dan Akuntabel Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral,

teknis, legal, maupun

administratif 9) Prioritas Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan 10) Keberlanjutan Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, commit to user



pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya d) Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 1) Perencanaan Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. 2) Pelaksanaan Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan. 3) Pelestarian Kegiatan Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi commit to user



masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar. e) Pendanaan 1) Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) a) Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang ada di kecamatan tersebut. Data Desa Tertinggal merujuk pada data yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. b) Alokasi berdasarkan ratio penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal yang telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan. 2) Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Sumber dana berasal dari: a)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

c)

Swadaya masyarakat

d)

Partisipasi dunia usaha

Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut: a)

Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu) menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi commit to user


b)


Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada Daftar Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten.

3) Mekanisme Penyaluran Dana a) Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu. b) Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu. c) Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN. d) Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya. 4) Mekanisme Pencairan Dana a) Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK. b) TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya). c) Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. f) Peran Pelaku-Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan 1) Pelaku di Pedesaan a) Kepala Desa (Kades) Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

commit to user



b) Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan lainnya) Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. c) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa

sosialisasi

yang

mempunyai

fungsi

dan

peran

untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. d) Tim Penulis Usulan (TPU) TPU

berasal

dari anggota masyarakat

yang dipilih melalui

musyawarah desa. e) Tim Pemantau Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. f) Tim Pemelihara Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. g) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) KPMD/K adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. h) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung commit to user



kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. 2) Pelaku di Kecamatan a) Camat Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan. b) Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan. c) Tim Verifikasi (TV) TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. d) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. e) Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Badan Pengawas UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. f) Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan FT- Kec adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. commit to user



g) Pendamping Lokal (PL) Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kecamatan/Fasilitator Teknis Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. h) Tim Pengamat Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. i) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. j)

Setrawan Kecamatan Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah kecamatan dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat.

3) Pelaku di Kabupaten a) Bupati Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi

PNPM Mandiri

Kabupaten, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) serta bertanggung jawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten. b) Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Kabupaten (TK PNPM Kab) Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada commit to user



seluruh tahapan program PNPM Mandiri Perdesaan.

c) Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PjOKab) PjOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri kabupaten. d) Fasilitator Kabupaten (F-Kab) Fasilitator Kabupaten adalah tenaga profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten. Peran Fasilitator Kabupaten adalah sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan Paranggupito dan memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten. e) Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab) Fasilitator Teknik Kabupaten adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan. f) Pendamping UPK Pendamping UPK adalah konsultan yang bertugas melakukan pendampingan kepada UPK dan lembaga pendukung agar menjadi suatu lembaga handal dan akuntabel. g) Setrawan Kabupaten Setrawan Kabupaten adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan, commit to user


mengkoordinasi


dan

memfasilitasi

setrawan

kecamatan,

serta

mendampingi masyarakat dalam manajemen pembangunan partisipatif.

4) Pelaku Lainnya. a) Gubernur sebagai pembina dan penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Provinsi, b) TK PNPM Mandiri Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat Provinsi, c) Penanggung jawab Operasional Provinsi (PjOProv), adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di provinsi yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri Provinsi. PjOProv ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, d) Di tingkat provinsi disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang Koordinator Manajemen Provinsi (KM-Prov), e) Di tingkat wilayah disediakan Konsultan Manajemen Wilayah yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah (Korwil), f) Di tingkat nasional disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang Ketua Tim Konsultan Manajemen Nasional (KT-KM Nas). g) Tim Pengendali PNPM Mandiri berperan dalam melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri di Provinsi dan Kabupaten yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengendali PNPM Mandiri Perdesaan didukung oleh Satu an Kerja PNPM Mandiri Perdesaan.

commit to user



3. Tinjauan Tentang Efektivitas a. Pengertian Efektivitas Menurut William N. Dunn (2000:498) bahwa “Efektivitas (Effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi”. Sedangkan menurut E. Mulyasa (205:82) “Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendaapatkan dan memenfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”. Menurut Sterr dalam E. Mulyasa (2005:82) mengungkapkan bahwa “Efektivitas adalah bagaimana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokosknya atau mencapai sasarannya”. Dari berbagai definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk mengelola sumber daya maupun sumber dananya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Kriteria Efektivitas Menurut Suharsimi Arikunto (2004:16) bahwa “kriteria adalah suatu ukuran yang menjadi patokan yang harus dicapai”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kriteria diperlukan untuk lebih memantapkan penilaian terhadap objek karena adanya patokan; kriteria dapat digunakan untuk menjawab atau mempertanggung jawabkan hasil penilaian yang sudah dilakukan; kriteria dapat dijadikan pengekang unsur subjektif pada diri peneliti; dan dengan adanya kriteria maka hasilnya akan ditafsirkan sama oleh siapa saja yang menggunakannya. Dalam membuat kriteria harus didasarkan pada berbagai sumber, Suharsimi Arikunto (2004: 16-17) mengemukakan beberapa macam sumber pembuatan kriteria yaitu: 1.

Bila yang dievaluasi adalah implementasi kebijakan maka yang dijadikan sebagai kriteria atau tolok ukur adalah peraturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan. commit to user


2.


Bila terdapat buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan maka pedoman atau petunjuk pelaksanaan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber kriteria.

3.

Bila tidak ada ketentuan atau petunjuk, maka kriteria yag ditetapkan dapat berasal dari buku-buku ilmiah.

4.

Jika sumber-sumber diatas tidak ada, maka dapat digunakan hasil penelitian sebagai kriteria, dengan catatan hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan.

5.

Jika keeempat sumber diatas tidak ada, maka dapat meminta pertimbangan orang yang ahli pada bidang yang diteliti.

6.

Menggunakan hasil kesepakatan kelompok (beberapa orang yang mempunyai wawasan tentang program tersebut) sebagai kriteria jika kelima sumber diatas tidak ada. 4. Konsep Pelaporan Keuangan Organisasi Nonbisnis

a. Pengertian Organisasi Nonbisnis Organisasi nonbisnis yaitu suatu organisasi yang memiliki sasaran pokok untuk mendukung suatu program atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (uang). Menurut draf eksposur FASB mengenai Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations yang diterbitkan tanggal 15 September 1980 contohcontoh dari organisasi nonbisnis meliputi organisasi pribadi, nirlaba dan filantropis seperti perguruan tinggi dan universitas; rumah sakit; badan kesehatan dan kesejahteraan; organisasi keagamaan; yayasan: negara dan unit pemerintahan lokal; dan organisasi-organisasi keanggotaan seperti perdagangan dan profesional. Hal mendasar yang membedakan organisasi nonbisnis dengan organisasi bisnis yaitu organisasi nonbisnis tidak memiliki indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan laba pada perusahaan bisnis. Selain itu, pada umumnya organisasi nonbisnis tidak menjadi subjek dari kompetensi dalam pasar. commit to user



b. Karakterisrik Organisasi Nonbisnis Menurut Ahmed Riahi Belkoui dalam Accounting Theory (2006: 236) ada beberapa karakter organisasi nonbisnis yaitu: 1.

Sejumlah sumber daya diterima dari penyedia sumber daya, yang tidak mengharapkan untuk menerima pembayaran kembali ataupun keuntungan ekonomi yang proporsional terhadap sumber daya yang telah mereka berikan.

2.

Operasi bisnisya terutama bergerak untuk tujuan-tujuan selain penyediaan barang atau jasa yang mendapatkan laba atau ekuivalen laba.

3.

Tidak ada saham kepemilikan yang pasti yang dapat dijual, dialihkan, atau ditebus, atau yang akan menjadi hak atas bagian dari distribusi nilai sisa dari sumber daya pada saat organisasi dilikuidasi.

c. Pengertian Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan (financial reporting) berbeda dengan laporan keuangan (financial reports). Pelaporan Keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (prinsip akuntansi berterima umum atau generally accepted accounting principles/GAAP). Laporan keuangan hanyalah salah satu media dalam penyampaian informasi. Pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan namun juga cara-cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi yaitu informasi mengenai sumber daya, kewajiban, dan penghasilan perusahaan (FASB dalam Accounting Theory : 233).

commit to user



d. Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Enterprises (Accounting Theory, 2006 : 237) tujuan pelaporan keuangan organisasi nonbisnis yaitu : 1.

Memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.

Memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai jasa dan kemampuan untuk memberikan jasa.

3.

Memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai kepengurusan dan kinerja manajemen.

4.

Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, sumber daya bersih, dan pembebanan-pembebanannya.

5.

Mengukur kinerja organisasi pada periode tertentu.

6.

Mengukur likuiditas dari organisasi tersebut dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi likuiditas organisasi.

7.

Sebagai penjelasan dan interpretasi manajer kepada pihak-pihak diluar organisasi.

e. Pengguna Pelaporan Keuangan. Menurut FASB dalam Accounting Theory (2006:236) ada 4 kelompok yang membutuhkan informasi yang disajikan pelaporan keuangan organisasi nonbisnis yaitu : 1. Penyedia sumber daya : peminjam, pemasok, karyawan, pembayar pajak, anggota, dan kontributor. 2. Elemen penyusun yang menggunakan dan memperoleh keuntungan dari jasa-jasa yang diberikan oleh organisasi. 3. Badan-badan penyelenggara dan pengawas yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan mengawasi serta menilai para manajer dari organisasi nonbisnis.

commit to user



4. Manajer-manajer organisasi nonbisnis. B. Kerangka Pemikiran Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang sesuai dengan tema dan masalah penelitian, serta didasarkan pada kajian teoritis. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu Analisis Efektivitas Pelaporan Keuangan Dana PNPM di Kecamatan Paranggupito, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Paranggupito

Bagian Pengendalian : Pelaporan Dana

Tingkat Efektifitas Pelaporan Dana

Tercapainya Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan: Salah satu bentuk pengendalian dalam sebuah lembaga yaitu pelaporan. Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan commit to user



PNPM Mandiri Perdesaan. Pengendalian akan berhasil apabila pelaporan tersebut sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Selain itu, pelaporan keuangan akan dinilai efektif bila produk dari pelaporan tersebut dapat dijadikan dasar bagi pihak yang membutuhkan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga efektivitas pelaporan dana PNPM tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dari tahap pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Paranggupito.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini mengambil tempat atau obyek penelitian di UPK Kecamatan Paranggupito sebagai salah satu unit penyalur kredit dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Paranggupito. Alasan dalam pemilihan tempat tersebut adalah: 1. Keinginan penulis mengetahui bagaimana cara pelaporan dana PNPM serta efektivitas pelaporan dana tersebut bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi. 2. Belum ada penelitian sebelumnya yang mengambil tema tentang efektivitas pelaporan keuangan dana PNPM Kecamatan Paranggupito sehingga dapat menghindari adanya plagiat. 2. Waktu Penelitian Penulis merencanakan pelaksanaan penelitian dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei 2011. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan penelitian, dengan jadwal sebagai berikut: Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dalam Penelitian. J

Jenis Kegiatan Minggu Ke

M

Jan II

Feb I I V I I

I II

1.Persiapan Penelitian a.Penyusunan Judul b.Penyusunan Proposal c.Perijinan 2.Pelaksanaan Penelitian a.Pengumpulan Data b.Analisis Data 3.Penyusunan Laporan commit to user 28

V

I

M

April

Maret I I

II

Mei

I I V I

I V

I

I



B. Bentuk dan Strategi Penelitian Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada suatu obyek dan mengkondisikannya seperti apa adanya. “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam kawasan tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya” (Kirk dan Miller, 1986: 9 dalam Lexy J. Moleong, 2000: 3). Strategi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan strategi tunggal terpancang. Menurut HB Sutopo (2002: 112) “Suatu penelitian disebut sebagai studi tunggal terpancang bilamana penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran”. Sasaran dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana para pengurus Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Paranggupito dalam melaporkan dana sebagai pertanggungjawaban mereka kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan dari PNPM. Ditinjau dari apek yang diteliti, penelitian ini merupakan studi kasus (case study). Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. (Robert K. Yin, 2005: 1) C. Sumber Data Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong (2000: 112), “ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah katakata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Artinya, sumber data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. commit to user



Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. Informan Menurut Lexy J. Moleong (2001: 90), “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tetntang latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti yaitu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau, jadi sebagai internal sampling, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, 2001: 90). Informan dalam penelitian ini yaitu Pelaksana PNPM di tingkat kecamatan yaitua pengelola UPK di kecamatan Paranggupito . 2. Tempat dan Peristiwa Tempat dan peristiwa yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa yang terjadi di UPK Kecamatan Paranggupito. 3. Dokumen dan Arsip Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dapat berupa laporan-laporan atau catatancatatan, studi kepustakaan atau instansi terkait.

D. Teknik Sampling (Cuplikan) Teknik sampling (cuplikan) digunakan untuk menyeleksi dan memfokuskan permasalahan agar pemilihan sample lebih mengarah pada tujuan penelitian. Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi suatu perumusan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi (H.B Sutopo, 2002: 55). Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering dinyatakan dengan internal sampling artinya cuplikan mewakili informasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan, dimana peneliti commit to user



mendasarkan pada landasan teori

yang digunakan, keingintahuan pribadi,

karakteristik empiris yang dihadapi dan sebagainya. Sumber data digunakan di sini tidak sebagai yang mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Pada saat pelaksanaannya, pengumpulan dan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. E. Teknik Pengumpulan Data Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan: 1. Wawancara “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2001: 135)”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interviewing). Wawancara dilakukan kepada pengurus UPK di kecamatan Paranggupito. 2.

Observasi Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan informasi mengenai bagaimana pengurus UPK di kecamatan Paranggupito melaporkan dana PNPM yang mereka kelola dan seberapa efektif pelaporan tersebut bagi para pengguna informasi keuangan.

3. Dokumentasi Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data dengan menganalisis dokumen dan arsip keuangan, serta benda-benda lainnya yang terdapat pada obyek penelitian, commit to user



yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang efektivitas pelaporan keuangan dana PNPM di Kecamatan Paranggupito. F. Analisis Data Analisis data menurut Patton dalam Lexy J. Moleong (2001: 103) adalah “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”. Sedangkan pengertian analisis data menurut Lexy J. Moleong (2001: 103) yaitu “Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Jadi tahap analisis data merupakan urutan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengategorikan data yang diperoleh dari obyek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model teknik analisis interaktif yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dimulai sejak peneliti melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengump ulan Data (1) Reduksi

Sajian

Data

Data (2)

Penarikan

(3)

Kesimpulan / Verifikasi (4) Gambar 2. Analisis Model Interaksi menurut Milles dan Huberman (H.B Sutopo, 2002: 96) commit to user


1.


Pengumpulan Data Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data, yaitu

meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan apabila data-data yang dperlukan telah memadai dalam pengambilan keputusan. 2.

Reduksi Data Reduksi data yaitu mengambil data yang sekiranya dapat diolah lebih lanjut

untuk disajikan sebagai hasil laporan. Sebagai salah satu jenis analisis, maka mempertegas, membuat fokus dan mengatur data serta mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan peneliti merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini membantu peneliti dalam penarikan kesimpulan pada akhir penelitian. 3.

Penyajian Data Inti dari penyajian data ini adalah mengorganisir informasi secara sistematis

untuk mempermudah peneliti dalam menggabungkan data, merangkai keterkaitan antardata dalam menyusun penggambaran proses dan fenomena pada obyek penelitian. 4.

Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan analisis rangkaian pengolahan data yang

berupa gejala kasus yang terdapat di lapangan. Penyusunan catatan, pola dan arahan sebab akibat dilakukan secara teratur, berarti kesimpulan akhir yang ditulis merupakan rangkaian keadaan dari yang belum jelas kemudian meningkat sampai pada pernyataan yang memiliki landasan kuat proses analisis terhadap fenomena yang ada. G. Prosedur Penelitian Prosedur Penelitian merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian dari awal sampai akhir. Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan yaitu: commit to user


1.


Menyusun proposal Rencana penelitian ini berisi semua yang akan dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendahuluan, kajian teori dan metodologi penelitian.

2.

Ijin Penelitian Ijin penelitian dilakukan apabila proposal telah disetujui oleh dosen pembimbing dan ketua program Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi.

3.

Pengumpulan Data Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

4.

Analisis Data Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data untuk menghindari data yang tercecer.

5.

Penyusunan Laporan Penelitian Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Semua data yang telah diolah dan dianalisis dilaporkan dalam bentuk skripsi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Keadaan Alam Kecamatan Paranggupito Kecamatan Paranggupito berada di ketinggian 193 meter di atas permukaan air laut. Secara geografis Kecamatan Paranggupito merupakan daerah pegunungan yang berbukit-bukit dengan iklim tropis bermusim hujan dan kemarau. Seluruh lahan pertaniannya adalah merupakan lahan kering, sehingga pada musim hujan masyarakat mengandalkan air hujan untuk pertanian. Kecamatan Paranggupito merupakan wilayah kecamatan yang terletak di antara dua provinsi yaitu Jawa Timur dan DIY dan merupakan wilayah karst. Kecamatan Paranggupito terletak di bagian selatan Kabupaten Wonogiri mempunyai batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara

: Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

Sebelah Selatan

: Samudra Indonesia

Sebelah timur

: Kabupaten Pacitan

Sebelah barat

: Kabupaten Gunungkidul

Gambar 3. Peta Wilayah Kecamatan Paranggupito commit to user 35



Kecamatan Paranggupito terdiri dari 8 desa, 87 dusun, dengan luas wilayah ±6.475,4225 Ha dan jumlah penduduk 21.166 jiwa/ 6.822 kepala keluarga. Meskipun berbatasan langsung dengan laut atau daerah pantai, masyarakat Paranggupito belum sepenuhnya memanfatkan sarana laut sebagai mata pencaharian nelayan. Mata pencaharian sebagian besar warga di kecamatan ini adalah petani. Sebanyak 30% KK di Kecamatan ini tergolong KK miskin/Rumah Tangga Miskin (RTM). Desa termiskin di kecamatan ini adalah Gunturharjo dengan jumlah RTM hingga 43% dan penghasilan rata-rata Rp.1.500 per hari. Sebagian besar(87%) masyarakatnya berpendidikan SLTP.

2. Sejarah PNPM di Kecamatan Paranggupito Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di kecamatan Paranggupito merupakan program kelanjutan PPK dan PNPM PPK yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan PPK di kecamatan Paranggupito dimulai tahun 2001 sampai dengan 2007 dan PNPM MP pada tahun 2007 hingga berlanjut sampai tahun 2010. Tahun 2010 Kecamatan Paranggupito mendapatkan alokasi BLM sebesar Rp. 1.500.000.000 dimana alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan tersebut lebih dialokasikan untuk kegiatan sarana prasarana, pelatihan-pelatihan,dan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Setelah mendapatkan kepastian dana BLM tahun 2010, yaitu untuk kegiatan sarana prasarana, pelatihan dan simpan pinjam, maka Unit Pengelola Kegiatan bersama fasilitator kecamatan segera menindaklanjuti dengan melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2010, ditindaklanjuti dengan kegiatan perencanaan didesa. Selain itu, demi kelancaran PNPM Mandiri Perdesaan UPK bersama pelaku PNPM ditingkat desa juga melaksanakan penanganan masalah tunggakan angsuran kelompok serta melakukan commit to user



rapat dan pertemuan koordinasi untuk mempercepat proses penyelesaian penanganan masalah tunggakan angsuran. Khusus untuk kelompok yang bermasalah telah diadakan penanganan masalah dengan cara melakukan pendekatan kelompok untuk mencari akar dan penyebab permasalahan. Hasilnya sampai dengan 31 Desember 2010 tunggakan kelompok yang bermasalah masih dalam proses penanganan masalah.

B. Deskripsi Hasil Penelitian Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan PNPM Mandiri melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari Musyawarah Antar Desa Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/ K. Perencanaan kegiatan di desa, di mulai dengan penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau di kenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan di mulai dengan Musyawarah Antar Desa prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di tingkat kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. Guna menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang di danai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

commit to user



Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme, PNPM Mandiri Perdesaan secara teratur. Guna menjaga kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan maka diperlukan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan: 1.

Menjaga setiap proses PNPM Mandiri Perdesaan selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.

2.

Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.

3.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

4.

Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

5.

Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM Mandiri Perdesaan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara trasparan.

6.

Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Sumber : Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan

commit to user



C. Pelaporan keuangan dana PNPM Mandiri di UPK kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri Pada tingkat desa, Tim Pengelola Kegiatan bertugas membantu Fasilitator Kecamatan menyusun dan membuat laporan. Laporan dari KPMD dan TPK akan menjadi bahan Fasilitator Kecamatan dalam menyusun laporan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah tugasnya. Laporan yang dikirim oleh KPMD dan TPK maksimal harus diterima Fasilitator Kecamatan Paranggupito tanggal 1 setiap bulannya. Dalam menyusun laporannya, KPMD/TPK dipandu dengan mengisi formulir Laporan Masalah yang Dihadapi (Tk. Desa) dan Laporan Kegiatan dan Rencana KPMD/K. Selain dua formulir yang rutin harus diisi setiap bulannya, KPMD/TPK juga membantu dalam mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan dalam melihat perkembangan pelaksanaan program di desa yang bersangkutan. Fasilitator Kecamatan akan mendampingi dan membimbing KPMD/TPK dalam menyusun laporan dan mengisi formulir-formulir yang dimaksud. Lebih lanjut Pelaporan dana PNPM Mandiri pada tingkat kecamatan, Fasilitator Kecamatan dan UPK kecamatan Paranggupito bertanggung jawab membuat laporan kepada Fasilitator Kabupaten Wonogiri. Fasilitator Kecamatan juga diwajibkan mengirim copy laporan kepada PJOK dan menyimpan satu copy file untuk dirinya sendiri. Laporan yang dikirim disusun berdasarkan hasil peninjauan laporan dari KPMD dan TPK. Laporan yang disusun haruslah akurat dan tepat waktu, kemudian laporan tersebut harus didiskusikan dengan Fasilitator Kabupaten di saat pertemuan koordinasi bulanan.

1.

Bentuk pelaporan keuangan dana PNPM kecamatan Paranggupito

Salah satu tugas penting dari pengendalian program adalah pelaporan tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan. Menurut Bapak Satya Graha, S.T selaku Fasilitator UPK Kecamatan Paranggupito bahwa: “Para

pelaku

program

khususnya

fasilitator/konsultan

bartanggung jawab untuk membuat laporan seakurat mungkin dan tepat commit to user



waktu kepada supervisor karena laporan tersebut juga merupakan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi.”

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Paranggupito dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri bahwa agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu : a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan, d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya, f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Menurut wawancara peneliti dengan Ketua UPK Kecamatan Paranggupito, pada tanggal 11 April 2011 pukul 11.30, Bapak Bambang Ismiyanto mengatakan bahwa: “Sistem laporan dari Tim Pengelola Kegiatan dibuat sesederhana mungkin karena keterbatasan kemampuan administratif Tim Pengelola Kegiatan. Yang terpenting informasi dari laporan yang mereka buat tersebut akurat. Pelaporan yang dilakukan Unit Pengelola Kegiatan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur perangkat pemerintah dan melalui fasilitator/konsultan.” commit to user



Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. 1) Pelaporan Jalur Struktural Menurut wawancara peneliti dengan Fasilitator Kecamatan Paranggupito, Bapak Satya Graha, S.T menyatakan bahwa: “Pelaporan jalur struktural melibatkan perangkat pemerintah yaitu dimulai dari Ketua TPK ke Penanggung jawab Operasional Kegiatan dan Camat lalu ke Tim Koordinator PNPM Mandiri Kabupaten dan Bupati. Dari pihak Kabupaten melaporkan kepada Tim Koordinator PNPM Mandiri Provinsi dan Tim Pengendali PNPM Mandiri, lalu yang terakhir dari Tim Pengendali PNPM di Jakarta kepada Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Pusat.”

Sedangkan menurut sumber penelitian yang lain yaitu Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri, pelaporan jalur harus struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti Ketua Tim Pengelola Kegiatan, Penanggung jawab Operasional Kegiatan, Camat, Tim Koordinator PNPM Mandiri Kabupaten, Bupati, Tim Koordinator PNPM Mandiri Provinsi dan Tim Pengendali PNPM Mandiri cq. Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Pusat. Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a)

Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan bimbingan dari fasilitator kecamatan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Penanggung jawab Operasional Kegiatan.

b) PjOK dengan bantuan Fasilitator Kecamatan menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua Tim Pengelola Kegiatan.

Selanjutnya Penanggung jawab Operasional

Kegiatan menyusun laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati c.q commit to user



Tim Koordinator PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada Camat dan arsip. c)

Ketua Tim Koordinator PNPM Mandiri Kabupaten berdasarkan laporan dari Penanggung jawab Operasional Kegiatan, hasil- hasil rapat evaluasi, dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan triwulan yang disampaikan kepada Gubernur c.q. Tim Koordinator PNPM Mandiri Provinsi dengan tembusan kepada Bupati dan arsip.

d) Ketua Tim Koordinator PNPM Mandiri Provinsi menyusun rekapitulasi laporan triwulan dari setiap kabupaten di wilayahnya menjadi laporan triwulan Tim Koordinator PNPM Mandiri Provinsi yang disampaikan kepada Tim Pengendali PNPM Mandiri c.q. Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan dengan tembusan kepada Gubernur dan arsip. e)

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas.

Dari penjelasan Fasilitator Kecamatan Paranggupito serta dari Penjelasan Pelaksanaan PNPM dapat diketahui bahwa pelaporan jalur struktural melibatkan semua pihak baik para konsultan/fasilitator maupun perangkat pemerintah seperti camat dan bupati.

2) Pelaporan Jalur Fungsional Menurut wawancara peneliti dengan Fasilitator Kecamatan Paranggupito, Bapak Satya Graha, S.T menyatakan bahwa: “Pelaporan jalur fungsional hanya melibatkan konsultan yang terlibat langsung dalam pelaporan yaitu fasilitator kecamatan, fasilitator kabupaten,

Koordinator

Manajemen

Provinsi,

dan

Ketua

Tim

Koordinator Manajemen Nasional. Jadi tidak melibatkan perangkat pemerintah seperti camat dan bupati.” commit to user



Sedangkan menurut sumber penelitian yang lain yaitu Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri bahwa pelaporan jalur fungsional melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti fasilitator kecamatan, fasilitator kabupaten, Koordinator Manajemen Provinsi, dan Ketua Tim Koordinator Manajemen Nasional. Mekanisme pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang secara lengkap dijelaskan dalam pedoman yang ada di UPK Kecamatan Paranggupito secara rinci dijelaskan sebagai berikut: a)

Fasilitator

Kecamatan

membuat

satu

laporan

bulanan

tentang

perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatannya yang dibuat dalam 3(tiga) rangkap. Laporan ditujukan kepada KF-Kab setiap bulan pada setiap tanggal 1 dengan tembusan kepada PjOK dan arsip. b)

Berdasarkan laporan dari Fasilitator Kecamatan dan hasil kunjungan atau monitoring ke lapangan serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait, KF-Kab membuat laporan bulanan. Laporan dibuat dalam 3(tiga) rangkap dan ditujukan kepada Koordinator Manajemen Provinsi pada setiap tanggal 5 dengan tembusan disampaikan kepada Tim Koordinator PNPM Mandiri Kabupaten dan arsip.

c)

Koordinator Manajemen Provinsi akan mengelola seluruh data dan informasi baik dari laporan KF-Kab, hasil koordinasi dengan beberapa pihak, dan hasil kunjungan ke lapangan. Selanjutnya harus diambil langkah-langkah yang dipandang perlu serta menuangkannya menjadi laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Tim KM-Nas pada setiap tanggal 10 dengan tembusan kepada TK- PNPM Mandiri Provinsi dan arsip.

d)

Ketua Tim Koordinator Manajemen Nasional melaporkan kepada Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Pusat/Nasional mengenai perkembangan pelaksanaan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan commit to user



serta permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.Laporan disampaikan kepada Satker setiap tanggal 15. e)

Dalam hal y a n g b e r s i f a t m e n d e s a k d an khusus, semua unsur dapat membuat dan menyampaikan laporan secara insidentil di

luar

jadwal laporan berkala. Dari penjelasan Fasilitator Kecamatan Paranggupito serta dari Penjelasan Pelaksanaan PNPM dapat diketahui bahwa pelaporan jalur fungsional hanya melibatkan fasilitator saja dan tidak melibatkan perangkat pemerintah seperti camat, bupati, dan perangkat lainnya.

2.

Periode Pelaporan keuangan kepada Pengguna Laporan.

Fasilitator di lapangan wajib mengumpulkan, mengkonsolidasikan dan menganalisis data dari wilayah kerjanya serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada supervisor diatasnya. Menurut wawancara peneliti dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kecamatan Paranggupito, Bambang Ismiyanto bahwa pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang, berkala yaitu setiap periode waktu tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali PNPM Mandiri. Bambang Ismiyanto selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kecamatan Paranggupito mengatakan bahwa: “Penyampaian

laporan

kepada

Fasilitator

Kecamatan

Paranggupito dilakukan tiap akhir bulan tepatnya tanggal 25 dan paling lambat tanggal 1.” Sedangkan Fasilitator Kecamatan Paranggupito Bapak Satya Graha, S.T mengatakan bahwa: “Dari pihak fasilitator menerima laporan dari UPK tanggal 25 dan setelah kita review kita laporkan ke Penanggung jawab Operasional Kegiatan dan Fasilitator Kabupaten pada awal bulan tanggal 1 atau sekitar tanggal itu.”

commit to user



Berdasarkan panduan pelaksanaan PNPM Kecamatan Paranggupito mekanisme penyampaian laporan dari fasilitator di lapangan kepada supervisor diatasnya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini: Tabel 1. Periode Pelaporan Keuangan PNPM Kecamatan Paranggupito PENGIRIM FD& TPK Fasilitator Kecamatan

PENERIMA Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kabupaten

Fasilitator Kabupaten

KM. Prov

KM. Prov

KT KM Nas

TEMBUSAN

1. PjOK 2. Fasilitator Kecamatan sebagai arsip 3. TK-Kab 4. Fasilitator Kabupaten sebagai arsip TK-PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi

Satker Pembinaan KT KM Nas PNPM Mandiri Pedesaan Sumber: Data yang diolah

TANGGAL PENGIRIMAN Tanggal 25 setiap bulan Tanggal 1 setiap bulan

Tanggal 5 setiap bulan



Salah satu syarat agar laporan keuangan efektif bagi pengguna adalah ketepatan waktu dalam penyajiannya. Begitu pula waktu penyajian laporan keuangan PNPM telah ditentukan oleh pemerintah dalam PTO PNPM. Fasilitator Desa dan Tim Pengelola Kegiatan Kecamatan Paranggupito menyampaikan laporan kepada Fasilitator Kecamatan tanggal 25 setiap bulannya. Berdasarkan wawancara dengan Fasilitator Kecamatan UPK Paranggupito Bapak Satya Graha, S.T tanggal 18 April 2011, beliau mengatakan: “Saya menerima laporan dari Fasilitator Desa tanggal 25 atau sebelum tanggal itu. Selanjutnya saya dibantu teman-teman yang ada commit to user



disini mereview setelah laporan divalidasi oleh Pengawas saya yang harus melaporkan kepada Koordinator Manajemen Kabupaten Wonogiri tanggal 1 bulan berikutnya, termasuk juga harus mengirim copy laporan kepada PJOK dan menyimpan satu copyan file untuk pihak kecamatan sendiri.” Masih menurut Bapak Satya Graha bahwa: “Alur pelaporan selanjutnya yaitu Koordinator Manajemen Kabupaten

Wonogiri

mereview

dan

segera

melaporkan

kepada

Koordinator Wilayah Jawa Tengah tanggal 5 setiap bulannya. Koordinator Manajemen Kabupaten Wonogiri harus mengirim copy laporan kepada Tim Koordinator Kabupaten dan menyimpan satu copy file untuk dirinya sendiri.” Sedangkan berdasarkan pedoman

yang dipakai

UPK sebagai

dasar

pelaksanaan, pelaporan selanjutnya Koordinator Wilayah Jawa Tengah melaporkan kepada Koordinator Manajemen Nasional tanggal 10 setiap bulan. Koordinator Wilayah Jawa Tengah harus mengirim copy laporan kepada TK-PNPM-PPK Provinsi dan menyimpan satu copy file untuk dirinya sendiri. Koordinator Manajemen Nasional meringkas laporan yang berasal dari wilayah dan melaporkan kepada Pimpinan Program PNPM Pusat maksimal tanggal 20 setiap bulannya. Selain mengirim laporan kepada Pusat, KM-Nasional menyimpan satu copy file sebagai arsip.

3.

Hal- hal yang dilaporkan oleh UPK Kecamatan Paranggupito

Dalam menyusun laporannya, Tim Pengelola Kegiatan dari setiap desa dipandu untuk mengisi formulir Laporan Masalah yang Dihadapi(Tk. Desa) dan Laporan Kegiatan dan Rencana KPMD/K. Selain dua formulir yang rutin harus diisi setiap bulannya, KPMD/TPK juga membantu dalam mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan dalam melihat perkembangan pelaksanaan program di desa yang commit to user



bersangkutan. Menurut Bendahara UPK Kecamatan Paranggupito, Ibu Lilis Martina mengatakan bahwa : “Dalam menyusun laporan kita hanya membuat seperti formatnya yang sudah dicontohkan, lalu kita mengisinya dengan data yang sesuai/ ada di lapangan. Fasilitor Kecamatan akan membantu dan membimbing dalam menyusun laporan dan mengisi formulir-formulir yang dimaksud tersebut.” Menurut wawancara peneliti dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan, Bambang Ismiyanto menyatakan bahwa: “Pencatatan

semua

transaksi

keuangan

sampai

dengan

penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir standar keuangan dari pemerintah kabupaten yang terdiri dari buku kas harian, buku bank, buku inventaris, laporan arus dana, neraca, laporan operasional keuangan, laporan perkembangan pinjaman, dan laporan kolektibilitas. Semua itu sudah kami susun dalam laporan bulanan itu.” Sedangkan berdasarkan data penelitian yang peneliti temukan di lapangan yaitu laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paranggupito, laporan yang dibuat Tim Pengelola Kegiatan meliputi: a. Buku Kas Harian Buku kas harian yaitu buku untuk mencatat semua transaksi harian baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang tunai. Berdasarkan jenis

dana

yang dikelola oleh UPK Kecamatan

Paranggupito buku kas harian terdiri dari 5 jenis yaitu buku kas harian Dana Operasional Kegiatan (DOK), buku kas harian Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, buku kas harian Operasional UPK, buku kas harian Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan buku kas harian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

commit to user



b. Buku Bank Buku Bank yaitu buku untuk mencatat semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran yag berkaitan dengan uang di bank. c. Buku Inventaris Buku Inventaris yaitu buku yang mencatat semua pembelian barang inventaris UPK yang mencakup waktu pembelian, jumlah unit, harga perolehan termasuk nilai penyusutan. d. Laporan Arus Dana Laporan arus dana yaitu laporan yang menggambarkan tentang sumber, penggunaan dan perubahan dana dalam satu periode tertentu. e. Neraca Neraca yaitu laporan yang menjelaskan posisi keuangan UPK pertanggal tertentu (akhir bulan/akhir tahun). f.

Laporan Operasional Keuangan Laporan Operasional Keuangan yaitu laporan yang menggambarkan pendapatan dari pengembalian jasa pinjaman, bunga bank yang diterima serta biaya operasional dan non operasional UPK yang terjadi selama periode tertentu.

g. Laporan Perkembangan Pinjaman Laporan Perkembangan Pinjaman yaitu rekapitulasi yang menunjukkan hasil kegiatan pinjaman yang mencakup saldo pinjaman, tingkat pengembalian pinjaman dan jumlah tunggakan. Tujuan dari rekapitulasi perkembangan SPP dan UEP untuk mengetahui perkembangan kegiatan pinjaman dari dana BLM maupun dana bergulir secara periodik (per bulan). h. Laporan Kolektibilitas. Laporan Kolektibilitas

yaitu laporan yang menunjukkan resiko

pinjaman bukan berdasarkan resiko tunggakan tetapi resiko pinjaman basis kelompok. Tujuan dari rekapitulasi Kolektibilitas Simpan Pinjam Perempuan dan Unit Ekonomi Produktif untuk mengetahui kualitas kelompok peminjam. commit to user



Sedangkan jenis-jenis pelaporan dana bergulir pada UPK yaitu: 1.

Laporan perkembangan pinjaman

2.

Laporan kolektibilitas

3.

Laporan pinjaman bermasalah

4.

Laoran perkembangan kelompok

5.

Laporan jenis kegiatan kelompok

6.

Laporan pemetaan UPK

7.

Laporan penilaian kesehatan UPK

8.

Laporan keuangan UPK microfinance

Menurut Bambang Ismiyanto selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan, laporanlaporan tersebut dibuat oleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paranggupito setiap ahir bulan dalam rangka melaporkan apa yang telah mereka kelola dan sebagai pertanggungjawaban mereka kepada Fasilitator Kecamatan Paranggupito.

4.

Pengguna Laporan Kegiatan UPK Kecamatan Paranggupito

Penyusunan laporan kegiatan keuangan suatu entitas bisnis maupun nonbisnis memiliki

tujuan

memenuhi

kebutuhan

informasi

bagi

pihak-pihak

yang

membutuhkan. Begitu pula dengan penyusunan laporan kegiatan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paranggupito. Menurut wawancara peneliti dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan, Bambang Ismiyanto menyatakan bahwa: “Laporan

kegiatan

Unit

Pengelola

Kegiatan

Kecamatan

Paranggupito bertujuan memenuhi kebutuhan informasi dari pihak pengguna laporan yaitu semua pelaku PNPM di lingkup Kecamatan Paranggupito yang selanjutnya akan diteruskan kepada pihak Kabupaten Wonogiri.” Pihak-pihak yang dimaksud berkepentingan dengan laporan kegiatan UPK Kecamatan Paranggupito tersebut menurut Bapak Satya Graha, S.T meliputi: k) Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kecamatan. commit to user



Penanggung

jawab

Operasional

Kegiatan

Kecamatan

Paranggupito menerima laporan kegiatan dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri. l)Camat Camat Paranggupito secara struktural menerima tembusan laporan kegiatan dari Tim Pengelola Kegiatan karena camat berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desadesa di wilayah Kecamatan Paranggupito. m) Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan Fasilitator Kecamatan Paranggupito berperan dalam penyusunan laporan kegiatan dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan. Fasilitator Kecamatan maupun Fasilitator Teknis Kecamatan merupakan pendamping masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. n) Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Badan Pengawas UPK membutuhkan laporan kegiatan karena BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. o) Tim Verifikasi (TV) Tim Verifikasi merupakan tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. p) Pendamping Lokal (PL) Pendamping lokal Kecamatan juga memiliki bagian dalam pelaporan kegiatan karena pendamping lokal membantu Fasilitator Kecamatan baik di tingkatan desa maupun Kecamatan Paranggupito. commit to user



q) Tim Pengamat Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. r)

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.

s)

Setrawan Kecamatan Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah

kecamatan

dan

perubahan

tata

pemerintahan

serta

mendampingi masyarakat. Bapak Bambang Ismiyanto selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kecamatan Paranggupito mengatakan bahwa: “Semua pelaku di kecamatan Paranggupito yang terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri membutuhkan informasi laporan kegiatan. Namun tidak semua pihak membutuhkan laporan kegiatan dari dana PNPM secara penuh karena sebagian hanya bersifat melengkapi dan tidak harus mengetahui laporan kegiatan tersebut.” Sehingga peneliti hanya menyebutkan pengguna-pengguna yang berhubungan langsung dengan laporan kegiatan di tingkat Kecamatan Paranggupito.

commit to user


5.


Efektifitas Pelaporan keuangan Dana PNPM di Kecamatan Paranggupito

Unit Pengelola Kegiatan PNPM Kecamatan Paranggupito adaah lembaga yang dibentuk oleh Musyawarah Antar Desa(MAD) untuk mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Berdasarkan wawancara dengan Fasilitator Kecamatan UPK Paranggupito Bapak Satya Graha, S.T tanggal 18 April 2011, beliau mengatakan: “Dasar yang di pakai dalam menyusun Laporan Keuangan PNPM khususnya Laporan Operasional UPK yaitu jenis kegiatan, dimana sudah ditetapkan standar penyusunan Laporan Operasional UPK dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun masih menginduk kebijakan Pemerintah Kabupaten. Lebih lanjut laporan tersebut akan dilaporkan ke provinsi melalui pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu.” Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa laporan yang dibuat oleh UPK telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam standar penyusunan laporan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Efektivitas penyampaian laporan keuangan PNPM Kecamatan Paranggupito secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel

3.

Efektivitas

Penyampaian

Laporan

Keuangan

PNPM

Kecamatan

Paranggupito PENGIRIM

PENERIMA

FD, TPK & Fasilitator UPK Kecamatan

Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kabupaten

JENIS LAPORAN 1. Formulir Masalah yang Dihadapi 2. Formulir Laporan Kegiatan dan Rencana Kegiatan 3. Formulir Laporan Bulanan, Kemajuan Fisik, Biaya, dan HOK. 1. Laporan bulan ini dan Rencana Bulan Depan 2. Laporan tentang kemajuan dan status dari siklus PNPM-PPK 3. Laporan tentang jumlah dana yang commit to user

KET Sesuai kebutuhan dan standar Sesuai kebutuhan dan standar



dicairkan pada bulan lalu sampai hari saat pembuatan laporan. 4. Evaluasi terhadap perkembangan penerapan Prinsip PNPM-PPK. 5. Berbagai masalah yang muncul dan saran penyelesaiannya. Fasilitator KM. Prov Review dari laporan FK Kabupaten yang telah berupa penjelasan(maksimal 10 halaman) KM. Prov KT KM Nas Review dari laporan KM Kab yang telah berupa penjelasan(maksimal 10 halaman) Satker Ringkasan Laporan dari KT KM Nas Pembinaan semua wilayah PNPM seluruh PNPM MP Indonesia. Sumber: Data yang diolah

Sesuai standar Sesuai standar

Pada tingkat desa, Fasilitator Desa dan Tim Pengelola Kegiatan PNPM di Paranggupito bertanggung jawab membuat laporan kepada Fasilitator Kecamatan Paranggupito. Fasilitator Desa dan Tim Pengelola Kegiatan harus mengisi Formulir tentang Laporan Masalah yang Dihadapi. Khusus untuk Tim Pengelola Kegiatan harus mengisi formulir-formulir lainnya yaitu: Formulir tentang Laporan Kegiatan dan Rencana Kegiatan TPK serta Formulir tentang Laporan Bulanan, Kemajuan fisik, Biaya dan HOK. Fasilitator Desa dan Tim Pengelola Kegiatan juga harus menyerahkan lampiran berupa foto, berbagai cerita dan dokumentasi lainnya jika diperlukan dan diminta oleh Fasilitator Kecamatan Paranggupito. Menurut wawancara dengan Fasilitator Kecamatan Paranggupito Bapak Satya Graha, S.T tanggal 18 April 2011, beliau mengatakan bahwa: “Dengan mengisikan data secara akurat dan menyampaikan semua formulir laporan yang ada tersebut maka pelaporan selanjutnya sudah dapat dilakukan/direview terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena semua hal yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan PNPM ke tingkat Koordinator Manajemen Kabupaten Wonogiri sudah ada dalam laporan kegiatan tersebut.” commit to user



Pada tingkat Kecamatan, Fasilitator Kecamatan Paranggupito bertanggung jawab membuat laporan kepada Koordinator Manajemen Kabupaten. Fasilitator Kecamatan harus mereview laporan dari FD dan TPK kemudian meringkas informasi tersebut untuk laporan bulanan Fasilitator Kecamatan kepada Koordinator Manajemen Kabupaten. Laporan Fasilitator Kecamatan Paranggupito kepada Koordinator Manajemen Kabupaten Wonogiri mencakup: a.

Kegiatan

Fasilitator

Kecamatan bulan ini dan rencana kegiatan untuk bulan depan. b.

Penjelasan

mengenai

kemajuan dan status dari siklus PNPM-PPK c.

Jumlah dana yang dicairkan pada bulan lalu sampai hari saat pembuatan laporan.

d.

Evaluasi perkembangan

penerapan

Prinsip

PNPM-PPK

terhadap seperti

partisipasi,

transparansi, dan kesinambungan. e.

Berbagai

masalah

yang

Lampiran

formulir

yang

muncul dan saran penyelesaiannya. f.

berasal dari Fasilitator Desa seperti : Laporan Kegiatan dan Rencana kegiatan, Laporan kemajuan kegiatan Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Permasalahan dan Lampiran, Partisipasi Masyarakat, serta Laporan Kemajuan Fisik, Biaya, dan HOK. g.

Informasi-informasi tambahan jika diperlukan yaitu: Formulir tentang survei keadaan sebelum kegiatan dimulai, Formulir Laporan Pelatihan, Formulir Evaluasi Kemampuan Fasilitator Desa, Formulir Laporan Akhir Kegiatan.

Dengan mengisi semua formulir-formulir yang telah ditentukan tersebut Fasilitator Kecamatan sudah dapat dikatakan memenuhi Standar Pelaporan PNPM commit to user



yang telah tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional. Jika masih ada hal-hal yang sifatnya kurang jelas maka Fasilitator Kecamatan dapat menyertakan lampiran berupa foto, berbagai cerita dan dokumentasi lainnya yang dibutuhkan oleh Koordinator Manajemen Kabupaten. Pada tingkat Kabupaten, Koordinator Manajemen Kabupaten bertanggung jawab membuat laporan kepada Koordinator Wilayah di wilayah Provinsi. Koordinator Manajemen Kabupaten harus mereview laporan FK kemudian meringkasnya untuk laporan mereka kepada Korwil. Laporan KM Kabupaten harus singkat, jelas dan tidak boleh lebih dari 10 halaman dalam bentuk penjelasan. Pada tingkat Wilayah/Provinsi, Korwil bertanggung jawab membuat laporan kepada Koordinator Manajemen Nasional. Korwil harus mereview laporan Koordinator Manajemen Kabupaten kemudian meringkasnya untuk laporan mereka kepada Koordinator Manajemen Nasional. Laporan Korwil harus singkat, jelas, dan sesuai dengan database di kantor wilayah dan tidak boleh lebih dari 10 halaman dalam bentuk penjelasan. Pada tingkat Nasional, Koordinator Manajemen Nasional membuat laporan bulanan kepada Pimpinan Proyek sekretariat PNPM- PPK Pusat pada tanggal 20 setiap bulan. Koordinator Manajemen Nasional meringkas laporan yang berasal dari wilayah dengan menggunakan format yang hampir sama dengan yang digunakan oleh Korwil. Untuk pelaporan tingkat kabupaten, korwil, maupun nasional bukan lagi berupa Laporan Kegiatan seperti di kecamatan tetapi sudah berupa hasil ringkasan dari laporan kegiatan masing-masing daerah. Laporan dalam tingkat kabupaten, korwil, dan nasional telah berupa penjelasan/narasi dari Koordinator Manajemen masingmasing yang jelas dan tidak boleh lebih dari 10 halaman. Standar pelaporannya tidak ditentukan oleh pusat hanya mengacu pada laporan dari tingkat kecamatan yang telah diaudit. Laporan dari Koordinator Manajemen Kabupaten dianggap efektif jika telah mencakup semua laporan Fasilitator dari Fasilitator Kecamatan di seluruh Kabupaten Wonogiri dan telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Koordinator Wilayah. commit to user



Begitu pula dengan pelaporan dari Korwil ke tingkat Koordinator Manajemen Nasional, harus mencakup seluruh laporan dari Koordinator Manajemen Kabupaten. Dari analisa yang dilakukan peneliti terhadap pelaporan keuangan yang disusun pengurus UPK Kecamatan Paranggupito yang mencakup laporan kegiatan serta rencana kegiatan untuk bulan depan sudah cukup efektif karena telah sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan kegiatan tersebut. Selain itu laporan kegiatan juga telah sesuai dengan format yang di tentukan oleh Pemerintah Provinsi dan kebijakan dari Kabupaten. Sehingga format laporan kegiatan dari antara UPK kecamatan yang satu akan sama dengan laporan kegiatan UPK Kecamatan yang lain.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: Pelaporan keuangan yang disusun pengurus UPK Kecamatan Paranggupito yang mencakup laporan kegiatan serta rencana kegiatan untuk bulan depan sudah cukup efektif karena telah memenuhi kriteria efektivitas pelaporan keuangan yaitu sebagai berikut: 1.

Waktu

dan

jenjang

penyampaian laporan kegiatan Waktu dan jenjang penyampaian laporan kegiatan telah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pelaporan dana PNPM dilakukan secara berkala/periodik yaitu dilakukan tiap bulan. Sedangkan berjenjang pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator) dengan tujuan menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat dari pembuat hingga ke pengguna informasi. Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak seperti Ketua Tim Pengelola Kegiatan, PjOK, Camat, Tim Koordinator PNPM Mandiri Kabupaten, Bupati, Tim Koordinator PNPM Mandiri Provinsi dan Tim Pengendali PNPM Mandiri kemudian disampaikan kepada Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Pusat. Sedangkan Pelaporan jalur fungsional hanya melibatkan beberapa pihak saja seperti fasilitator kecamatan, fasilitator kabupaten, Koordinator Manajemen Provinsi, dan Ketua Tim Koordinator Manajemen Nasional. 2.

Bentuk laporan kegiatan Bentuk laporan kegiatan juga telah sesuai dengan format yang di tentukan oleh Pemerintah Provinsi dan kebijakan dari Kabupaten. Penyusunan commit to user 57



laporan oleh Tim Pengelola Kegiatan di dampingi oleh Fasilitator Kecamatan Paranggupito dalam mengisi formulir Laporan Masalah yang Dihadapi (Tk. Desa) dan Laporan Kegiatan dan Rencana KPMD/K. Pencatatan transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang terdiri dari buku kas harian, buku bank, buku inventaris, laporan arus dana, neraca, laporan operasional keuangan, laporan perkembangan pinjaman, dan laporan kolektibilitas. Pengguna laporan kegiatan tersebut meliputi seluruh pelaku PNPM di lingkup Kecamatan Paranggupito yang selanjutnya akan diteruskan kepada pihak Kabupaten Wonogiri.

B. Implikasi Dari analisis data beserta pembahasan dan simpulan yang dikemukakan tersebut diatas maka implikasi dari penelitian ini sebagai berikut: 1.

Implikasi Teoritis

Efektivitas dari pelaporan keuangan suatu lembaga dapat terlihat dari penyusunan laporan, kesesuaian dengan standar laporan hingga ketepatan penyampaian laporan keuangan. Unit Pengelola Kegiatan PNPM selaku pengelola dana pembangunan harus menerapkan standar pelaporan yang telah ditentukan pemeritah dalam melaporkan apa yang mereka kelola di lapangan dengan tepat waktu kepada Fasilitator Kecamatan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang efektivitas pelaporan keuangan dari penggunaan dana PNPM, sebagai salah satu sumber bagi peneliti-peneliti selanjutnya, serta diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Implikasi Praktis Penelitian ini memberikan gambaran secara jelas bahwa efektivitas pelaporan dana PNPM Mandiri Kecamatan Paranggupito dicapai dengan adanya alur pelaporan yang sesuai standar pelaporan dari Pemerintah Pusat seperti yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri serta ketepatan waktu dalam commit to user



penyampaian laporan tersebut. Sebagai pengelola dana PNPM di lapangan Unit Pengelola Kegiatan harus konsisten dalam mengelola dan melaporkan apa yang mereka temui di lapangan demi tercapainya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Paranggupito. Bagi pemerintah terutama pemerintah kabupaten penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui alokasi dana PNPM dalam meningkatkan kinerja PNPM Mandiri Desa.

C. Saran Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 1.

Bagi Fasilitator Desa Bagi Fasilitator Desa dalam PNPM supaya lebih mampu mengolah apa yang mereka peroleh dari lapangan serta lebih mampu menjelaskan bagian apa yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.

2.

Bagi Pengurus UPK Bagi Pengurus UPK supaya lebih meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan mereka dalam pembuatan laporan kegiatan sehingga tidak akan ada keterlambatan dalam pelaporan kegiatan ke jenjang yang lebih tinggi.

3.

Bagi Fasilitator Kecamatan Bagi Fasilitator Kecamatan seharusnya lebih mengetahui semua yang dilaporkan dan tertulis dalam laporan dengan apa yang ada di lapangan sehingga laporan ke jenjang Koordinator Manajemen Kabupaten lebih tepat.

4.

Bagi perangkat pemerintah Bagi perangkat pemerintah, baik Camat maupun Bupati seharusnya lebih memperhatikan keadaan masyarakat pengguna dan perkembangan PNPM Mandiri yang dilaksanakan di wilayahnya.

commit to user

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI KECAMATAN PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI

Recommend Documents