1
Peran OJK dalam Sistem Ekonomi dan Lembaga Keuangan
Associate Prof. Dr. Rifki Ismal
Temu Ilmiah Regional Universitas Padjadjaran Bandung, 11 April 2012
2
Penerapan Otoritas Keuangan di Negara-Negara Maju
OJK DI NEGARA-NEGARA MAJU OJK pernah diterapkan oleh Inggris, Islandia, Swedia, Korea, Jerman dan Jepang Tujuannya agar pengawasan dan pengaturan sektor keuangan menjadi lebih terintegrasi, terpusat dan independen OJK di negara-negara tersebut gagal beroperasi dan fungsinya dikembalikan kepada Bank Sentral Financial Service Authority (FSA) di Inggris mengatur dan mengawasi LK di pasar modal, perbankan bahkan asuransi. FSA ditutup 16 Juni 2010 oleh George Osborne (Chancellor of the Exchequer).
3
Sebab utama kegagalan FSA: (a) lemahnya internal FSA dan, (b) lemahnya koordinasi dengan bank sentral dan kementerian keuangan
SEBAB KEGAGALAN FSA FSA cenderung reaktif (bukan proaktif) dan kurang menanggapi signal risiko di bank. FSA juga terlalu berfokus kepada customer protection dan kondisi individual perbankan. Padahal, sistem perbankan dan stabilitas keuangan tidak terlepas kaitannya dengan micro prudential (kewenangan FSA) dan macro prudential (kewenangan bank sentral). Kapabilitas staf FSA kurang mumpuni di bidangnya dan gagal menciptakan: (i) kepercayaan pasar; (ii) stabilitas keuangan; (iii) perlindungan konsumen dan; (iv) minimalisasi kejahatan keuangan
4
Walaupun sudah dibentuk Tripartit Agreement antara FSA, Bank of England dan kementerian keuangan Inggris, koordinasinya sulit dilaksanakan
5
Mainstream and Unique Features of the Indonesian Islamic Banking Industry
MAINSTREAM OF THE INDONESIAN IB Sharia and Islamic Banking Mainstream
•Sharia based Islamic Economics together with selective Sharia Compliance (applicable and undoubtful) •Real sector oriented Islamic banking operation with the domination of investment based contracts. •Domestic oriented Islamic banking without ignoring the potential to capture foreign markets •Living in the same level of playing field with conventional banking.
BLUE PRINT PERBANKAN SYARIAH Mewujudkan perbankan syariah yang handal, efisien dan menjadi pilihan utama masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan (visi 2020) 7 Pilar Pengembangan SDM berkualitas tinggi
1
2 Infrastruktur yang mendukung
Aliansi strategis yang sinergis
3
4
Regulasi dan Supervisir yg efektif
Pengembangan Produk dan Pasar
5
6
Pemberdayaan nasabah yang efektif
Struktur Perbankan yang efektif
Legal foundations, related regulatory standards, standard setting, and fatwas
Syariah
Akhlaq Aqidah
Ukhuwah
7
LINKAGE OF INSTITUTIONS Komite Perbankan Syariah
Dewan Syariah Nasional IAI Baznas Basyarnas Dewan Pengawas Syariah Islamic Insurance/Takaful
Bank Syariah
UUS Depositors - Publik - Pemerintah - Asing (terbatas)
Asosiasi Central Bank Investment Certificate Medium and Large Business Islamic Money Market
BPRS
Lembaga Rating Islamic Capital (Sukuk) Market
BMT Small and Micro Business Lembaga Penjamin
LKS non bank
Islamic Stock Market
FINANCING TO SMEs Calon Pendiri BPR/S
Bank Umum Konvensional
Medium and Large Business
UUS
BMT
Pembiayaan SMEs dilakukan oleh: •Bank Umum Konvensional •Bank Umum Syariah
Bank Umum Syariah
Small and Micro Business
•Unit Usaha Syariah •Bank Perkreditan Rakyat •Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Existing BPRS
New BPRS
Existing Community
New Community
Existing BPR Existing Community
New BPR New Community
•New Investor (Calon Pemilik) •Baitul Maal Watamwill (BMT)
INDONESIAN SCHOLARS GO ABROAD Prof. Bambang PS. Brodjonegoro, mantan Director General IRTI (Islamic Research and Training Institute) IDB. Dr. Syafii Antonio, mantan Sharia Advisory Council-Bank Negara Malaysia. Mr. Cecep M. Hakim, Sharia Board - IILM (International Islamic Liquidity Management). Mr. Adiwarman A. Karim, Sharia Board – IIFM (International Islamic Financial Market).
Dr. Dadang Muljawan, Senior economist, IRTI (Islamic Research and Training Institute) IDB Hylmun Izhar, PhD (Cand), economist, IRTI (Islamic Research and Training Institute) IDB.
10
PENGAKUAN INTERNATIONAL Based on BMB Islamic index called Islamic Finance Country Index (IFCI) published in the Global Islamic Finance Report (GIFR) in 2011, Indonesia is ranked in number 4 after Iran, Malaysia and Arab Saudi with regard to the development of Islamic finance. VARIABLES AND % WEIGHTS VARIABLES
% WEIGHTS
Number of Islamic Banks
21,8
Central Sharia Supervisory Regime
19,7
Number of Institutions involeved in Islamic Finance Industry
20,3
Size of Islamic Financial Assets
13,9
Size of Sukuk
6,6
Muslim Population
7,2
Education and Culture
5,7
Regulatory and Legal Infrastructure
4,9
11
PROSPECT 2015 -2020 • Total asset dan simpanan tumbuh secara organik maupun non organik hingga 2015-2020.
700,000,000
Actual
600,000,000
500,000,000
Prediction
Total asset of Islamic Banks
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
May-15
May-14
May-13
May-12
May-11
May-10
May-09
May-08
May-07
May-06
May-05
May-04
May-03
May-02
May-01
0
• Organik (aset side): bertambahnya jumlah pembiayaan. Non organik: bertambahnya alternatif outlet pembiayaan.
900,000,000
• Organik (liability side): bertambahnya jumlah deposan. Non organik: bertambahnya jumlah bank sehingga deposan bertambah
ACTUAL
800,000,000
PROJECTION 700,000,000
DPK aktual DPK forecast
600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000
May-15
May-14
May-13
May-12
May-11
May-10
May-09
May-08
May-07
May-06
May-05
May-04
May-03
May-02
May-01
0
MARKET SHARE • Market share terus tumbuh dengan kecepatan yang melambat hingga 2020. • Market share Desember 2011 = 3,8%. • Market share 5% insya Allah awal 2013. • Market share 20% insya Allah antara 2015-2020. 25
Antara 2015-2020 20
15
Market Share Islamic Banks 10
Awal 2013
5
0
Oct-16
Oct-15
Oct-14
Oct-13
Oct-12
Oct-11
Oct-10
Oct-09
Oct-08
Oct-07
Oct-06
Oct-05
Oct-04
Oct-03
Oct-02
Oct-01
INDONESIAN IB AND FUTURE CHALLENGES The Indonesian IB
14
Future Challenges
Focus of financing and Comprehensive structure Expansive growth and robust performance
Global and European Financial Crisis To Have Significant Market Share in the Economy
Strong domestic performance, sharia based banking operations
ASEAN Economic Community (AEC) 20152020
Blue print; Government, Sharia Scholars, public supports
Comprehensive and modern Islamic banking industry
15
OJK in the Indonesian Case
KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi (29,9 juta jiwa-12,6% dari total penduduk) Angka pengangguran terbuka masih sekitar 15,54 juta orang (6,56% dari total penduduk) Distribusi pendapatan yang belum merata 40 juta orang Indonesia belum terlayani oleh perbankan. 27 juta usaha mikro dari 54 juta UMKM belum mendapatkan kredit perbankan.
16
KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL Ekses likuiditas berupa penempatan dana di Bank Indonesia tercatat sekitar Rp500 triliun Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan rasio M2/PDB hanya 38% oleh karena: (i) rendahnya intermediasi sektor keuangan; (ii) rendahnya pemanfaatan pasar modal dan; (iii) terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan Rasio kredit bank per GDP Indonesia yang hanya 26% adalah paling rendah dibandingkan Malaysia (106%), Thailand (57%), Singapura (95%) dan Philipina (33%)
17
TOTAL FUNDS IN FINANCIAL SECTORS
Rp3708T Perbankan
Rp4405T
Non Bank Pasar keuangan
Rp826T 18
WHAT DO WE NEED TO DO? Peningkatan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada sektor riil Integrasi lembaga keuangan bank dan nonbank
Penurunan biaya dana (cost of fund) Financial inclusion Social safety net
Monetary Policies, Fiscal Policies dan Financial Sector Policies yang pro Growth, Pro Distribution of income, Increase Social Welfare, Mitigate the Poors 19
PENTINGNYA OJK OJK akan mengawasi, memeriksa dan mengatur dana sebesar Rp8000-Rp9000 triliun di lembaga keuangan bank dan non bank termasuk pasar keuangan OJK akan menjembatani kebutuhan pendanaan perekonomian baik dari swasta maupun pemerintah Bekerjasama dengan otoritas fiskal dan moneter, OJK penyedia dana utama pembangunan dan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia Otoritas keuangan yang membawahi semua institusi syariah (LKB syariah, LKNB syariah dan pasar keuangan syariah) Pengembangan LKB syariah dan LKNB syariah di Bank Indonesia dan Pemerintah pindah ke OJK 20
EKONOMI INDONESIA & OTORITAS KEUANGAN
21
O t o r i t a s
CONDUCT
M o n e t e r
Struktur Ekonomi: Sisi Produksi
Pasar Keuangan Perbankan
Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
STRUCTURE Perekonomian Indonesia
PERFORMANCE Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Struktur Ekonomi: Sisi Permintaan
O t o r i t a s F i s k a l
Financial Service Authority (OJK) Perbankan
Otoritas Fiskal Pemerintah
Lembaga Keuangan Non Bank
Otoritas Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 22
Pasar Keuangan
Otoritas Moneter Bank Indonesia
Coordination Among 3 Authorities OTORITAS JASA KEUANGAN Bank Syariah Unit Usaha Syariah BPRS LKNB syariah Obligasi pemerintah Obligasi Korporasi
23
Bank BPR Dana Pensiun Pegadaian Asuransi Reksadana Multifinance
OTORITAS MONETER Bank Indonesia
Perbankan
Proyek Pemerintah
aliran dana Non Bank
Aktifitas Ekonomi aliran dana
Pasar Obligasi Pasar saham
OTORITAS FISKAL
Sektor Produktif Industri Agriculture Perdagangan
Pasar Keuangan Proyek Swasta
Proyek-proyek pemerintah Infrastruktur Pendidikan Kesehatan Sosial Pemetaan per wilayah per proyek per tenor per skala usaha
OTORITAS JASA KEUANGAN Issues Perizinan Pengaturan Pengawasan Sistem Informasi Pengembangan produk, edukasi Penelitian 24
OJK Dilakukan oleh OJK
BI
Implikasi
Dialihkan dari BI Sistem, SDM, ke OJK mekanisme, dll OJK melakukan BI melakukan Batasan harus microprudential macroprudential jelas Dilakukan oleh Dialihkan dari BI Sistem, SDM, OJK ke OJK mekanisme, dll BI, selfcreation, Tetap milik BI + SDM, IT, inter institutions share with OJK koordinasi Belum jelas Tidak di BI lagi Tidak ada yang mengatur BS Belum jelas Bukan di BI tapi Tidak ada yang struktur ada mengatur BS
SYARAT SUKSES OJK Kordinasi kebijakan internal dan eksternal. Ini penting agar tercipta sinkronisasi dan kesatuan arah kebijakan sektor keuangan baik antar sub sektor keuangan di OJK maupun dengan kebijakan moneter/macroprudential oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal oleh pemerintah Efisiensi akan mewujudkan operasional OJK yang efisien dari sisi biaya operasi, struktur birokrasi, komunikasi dan informasi dan aspek-aspek lainnya Optimalisasi fungsi sektor keuangan untuk kesejahteraan rakyat termasuk perlindungan nasabah. Optimalisasi fungsi sektor keuangan dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan bank dan non bank di dalam perekonomian Indonesia. 25
AKHIR PRESENTASI
Terima kasih atas perhatian anda
26
