Mengenal OJK & Lembaga Keuangan Mikro

Mengenal OJK & Lembaga Keuangan Mikro Bakohumas Information & Communication Expo 2014, Bandung, 29 November 2014

Lucky Fathul Hadibrata DEPUTI KOMISIONER MANAJEMEN STRATEGIS OTORITAS JASA KEUANGAN

Agenda

1

2 Mengenal Otoritas Jasa Keuangan

Mengenal Lembaga Keuangan Mikro

2

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

sebagai Regulator Bidang Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB

Regulator & Pengawas Perbankan

Regulator & Pengawas Industri Pasar Modal dan IKNB

Bank Indonesia

Integrated Supervision

3

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Mengapa OJK Penting ...

Perkembangan Sistem Keuangan

OJK terbentuk sebagai respons atas kompleksitas di sektor jasa keuangan

Permasalahan di Sektor Keuangan

 Konglomerasi bisnis

 Moral hazard

 Hybrid products

 Perlindungan konsumen

 Regulatory arbitrage

 Koordinasi lintas sektoral

UU Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan

4

Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan “Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum” Misi 1: Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

Misi 2: Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

Misi 3: Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

5

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Perbedaan Utama dengan regulator sebelumnya

1

Integrated Supervision

Melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

2

Market Conduct Supervision

Menerapkan model pengawasan 2 pilar dalam 1 atap yaitu pilar prudensial serta pilar business conduct

3  



Wewenang Tambahan

Penyidikan Memberikan perintah tertulis Melakukan penunjukkan dan penggunaan pengelola statuter

4

FKSSK

Ketua DK OJK merupakan anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)

6

Ruang Lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan REGULATOR & PENGAWAS LEMBAGA JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI

Total Nilai Kapitalisasi yang Diawasi Rp 11,000 T

Perbankan Bank Umum  Jumlah Bank : 120  Jumlah Kantor : 17.089  Total Aset: Rp 4.313,83 T BPR  Jumlah BPR: 1.653 BPR  Jumlah Kantor : 4.425  Total Aset: Rp 68,65 T

Pasar Modal Perusahaan Efek : 139 Emiten : 567 Perusahaan Market Cap : Rp 4,251T Jumlah RD: 809 unit Total NAB : Rp 191,8T

IKNB Perasuransian :  Jumlah : 141 Perusahaan  Aset (2013): Rp 612,16 T Perusahaan Pembiayaan  Jumlah: 202 Perusahaan  Aset : Rp 380,28 T Dana Pensiun  Jumlah: 267 DP  Aset (2013): Rp 158,5 T

7

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

KEBERADAAN KANTOR OJK DI DAERAH  Jakarta

 Bandung    

Surabaya Semarang Medan Makassar

Kantor Regional II Bandung Jl. Braga No.108 Bandung 40111 Telp: (022) 423 0223

8

Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Amanat UU OJK tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Pasal 28 Pencegahan Kerugian Masyarakat  

Pasal 29 Pelayanan Pengaduan Konsumen

Pasal 30 Pembelaan Hukum

Perlindungan Konsumen merupakan kebutuhan mendasar Kepercayaan Konsumen merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan dalam jangka panjang

9

Fungsi Edukasi

Pasal 28

UU No. 21 tahun 2011

OJK berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Strategi Nasional Literasi Keuangan Telah diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 November 2013

POJK No.1/POJK.07/2013 26 Juli 2013

PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat

Pedoman bagi otoritas di bidang keuangan, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

10

Fungsi Perlindungan Konsumen

Pasal 29

UU No. 21 tahun 2011

Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi penyiapan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan Konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan

POJK No.1/POJK.07/2013 26 Juli 2013

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen

 Telah diluncurkan Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 6 Februari 2014

11

Fungsi Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen

5

POJK No. 01/POJK.07/2013

Penerbitan POJK No. 1

MASALAH UTAMA

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

1

Payung Hukum bagi Pengaturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Indonesia

2

Mengatur Prinsip Perlindungan Konsumen

    

Prinsip Transparansi Prinsip Perlakuan yang Adil Prinsip Keandalan Prinsip Perlindungan Data Konsumen Prinsip Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

12

Mengenal Lembaga Keuangan Mikro Latar belakang 1

2

3

Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Pasal 58, UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998

Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembagalembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 tentang BPR

Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang belum memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997. Sampai dengan batas waktu tersebut, masih banyak LKM yang belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai BPR, bahkan banyak yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali.

Pada tanggal 8 Januari 2013 Pemerintah mengundangkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

13

Asas & Tujuan LKM

 Asas LKM : keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, 

keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Tujuan LKM : Meningkatkan akses pendanaan

Tujuan LKM Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi & produktivitas masyarakat

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

14

Pokok-pokok Pengaturan

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2013 tentang LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

PP 89 Tahun 2014 Tentang SUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUAS CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

UU No.1 Tahun 2013 Tentang LKM

POJK No. 12 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah

Peraturan OJK

16

POJK No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM POJK No.14 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM

16

DEFINISI DAN BENTUK BADAN HUKUM

Definisi

Bentuk Badan Hukum LKM (Pasal 5)

LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Koperasi; atau Perseroan Terbatas. Jika berbadan hukum PT, maka sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sisanya dapat dimiliki oleh WNI dan/atau koperasi. Kepemilikan saham oleh setiap WNI paling banyak 20%.

KEPEMILIKAN DAN PERIZINAN LKM

Kepemilikan LKM (Pasal 8)

WNI; Badan usaha milik desa/kelurahan; Pemda Kabupaten/Pemkot; dan/atau Koperasi

Perizinan LKM (Pasal (9)

LKM harus memiliki izin usaha dari OJK Untuk memperoleh izin usaha harus memenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:  Susunan organisasi dan kepengurusan;  Permodalan;  Kepemilikan; dan  Kelayakan rencana kerja

KEGIATAN USAHA LKM

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui:  Pinjaman/Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat;  Pengelolaan Simpanan; dan  Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha

Suku Bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan (Pasal 11 ayat 2)

Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Cakupan Wilayah Usaha LKM (Pasal 16)

Cakupan wilayah LKM adalah satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota yang disesuaikan dengan skala usaha LKM.

PENJAMINAN SIMPANAN DAN TRANSFORMASI LKM

Penjaminan Simpanan (Pasal 19)

Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemda dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemda dan LKM dapat mendirikan LPS LKM.

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPS LKM diatur dengan Peraturan Pemerintah. Transformasi (Pasal 27)

LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika :  melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kab/kota tempat kedudukan LKM; atau  telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK

PEMBINAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN LKM

1

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2

Dalam melakukan pembinaan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

3

Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

4

Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk.

5

Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN PERALIHAN 1

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

2

Lembaga-lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

3

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro harus sudah ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang diundangkan.

4

5

6

Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang- Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini. Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. Dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada angka (5) Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.

Data LKM yang Belum Berbadan Hukum 1

Lembaga ex. Pasal 58 UU Perbankan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) 1.626

Badan Kredit Desa (BKD) 2

LKM yang didirikan atas inisiatif masyarakat (BMT, Credit Union, LSM)

3

LKM pendukung program Pemerintah

5.345 24.392

606.475 637.838

Sumber : Naskah Akademik RUU LKM inisiatif DPR-RI dan GTZ (2000)

23

Langkah-Langkah Persiapan UU LKM (1)





Peraturan Pemerintah. PP 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM, telah diundangkan. POJK tentang LKM telah ditetapkan sebagai berikut: 1. POJK Nomor 12 Tahun 2104 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM; 2. POJK Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM; 3. POJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. 24

Langkah-Langkah Persiapan UU LKM (2)



Pelatihan bagi SDM Pemda Kabupaten/Kota dan bagi Pengurus LKM. 



Tahun 2014 ini dilakukan pelatihan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pejabat/pegawai Pemda Kab/Kota (Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Bandung, Bogor, Surabaya, Kediri dan Makassar)

Tahun 2015 akan dilakukan pelatihan lanjutan



Penyiapan infrastruktur IT



Mengintensifkan program inventarisasi LKM

25

Time Line UU LKM + 2 tahun

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM dan Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis pembinaan dan pengawasan

 Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum dan sosialisasi UU LKM  Pemetaan dan capacity building SDM Pemerintah Kabupaten/Kota

UU LKM diundangkan 8-1-2013

+ 3 tahun

LKM yang ada tetap dapat beroperasi dan wajib memperoleh izin usaha

UU LKM mulai berlaku 8-1-2015

Batas waktu kewajiban memperoleh izin usaha 8-1-2016

26

TERIMA KASIH www.ojk.go.id