PENUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS ( LKM-A )

PENUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS

( LKM-A )

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2010

KATA PENGANTAR Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai organisasi yang mengelola dan mengembangkan keuangan dalam skala mikro. Kementerian pertanian sejak tahun 2008 telah meluncurkan Program Pembiayaan Bagi Usaha Pertanian yaitu penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PUAP ). Untuk itu perlu tindaklanjut pembinaan kepada Gapoktan melalui petugas pendamping dalam meningkatkan kinerja LKM-A agar lebih optimal sehingga memberikan dukungan pengembangan agribisnis perdesaan. Melalui buku ini diharapkan dapat menjadi acuan sehingga BLM-PUAP dapat dikembangkan dan menghasilkan yang optimal dan memungkiankan LKM A memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat digunakan untuk mengembangkan dirinya memperluas usaha ekonomi produktif dan memberikan bagian kepada anggota Gapoktan Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini saya sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Samarinda,

Nopember 2010

Kepala BPTP Kaltim

Dr. Ir. Mastur. MS

ii

Daftar Isi Hal Daftar Pengantar ............................................................................... ii Daftar Isi ............................................................................................ iii BAB I. Pendahuluan .......................................................................... 1 »» Latar Belakang .............................................................. 1 »» Tujuan dan Sasaran Pembentukan LKM-A . .................. 1 »» Pengertian kredit ............................................................ 2 »» Prinsip perkreditan.......................................................... 3 BAB II. KEBIJAKAN PEMBENTUKAN LKM-A .................................. 6 »» Kedudukan LKM-A dalam Gapoktan . ........................... 6 »» Peran Pemangku Kepentingan (stakeholders) .............. 7 »» BPTP dan Penyuluh Pendamping ................................. 7 »» PMT dan Gapoktan ........................................................ 8 »» Tujuh prinsip pembentukan LKM-A ................................ 8 BAB III. TAHAPAN PEMBENTUKAN LKM-A . ...................................10 »» Indentifikasi pemetaan kebutuhan .................................10 »» Sosialisasi kegiatan LKM-A . ..........................................10 »» Pembentukan pengurus dan pengelola LKM-A .............10 »» Penyusunan AD dan ART ..............................................10 »» Operasional LKM-A ........................................................11 »» Pengembangan LKM-A ..................................................11 BAB IV. KARAKTERISTIK DAN SKEMA PERKREDITAN LKM-A . ...12 »» Skema perkreditan LKM-A .............................................12 »» Mekanisme pengajuan dan pengembalian kredit ..........13 BAB V. PENGUATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS LKM-A ........16 »» Fasilitas dan penguatan modal LKM-A ..........................16 »» Pelatihan bagi pengurus LKM-A ....................................16 »» Monitoring dan evaluasi .................................................16 »» Pendampingan dan pembinaan .....................................17 BAB VI. TATA KELOLA PEMBIAYAAN LKM-A ..................................18 BAB VII. PENUTUP . .........................................................................20 LAMPIRAN »» Contoh proposal dan form yang diperlukan ...................21 »» Berita Acara Pembentukan Kelompok tani ....................24 »» Aturan-aturan Dasar ......................................................25 »» Daftar Nama Anggota ....................................................26 »» Surat pernyataan Kesanggupan tanggungrenteng dari para anggota Kelompok tani ...................................27 »» Rekapitulasi pinjaman Kelompok tani ............................28 »» Surat Keterangan ...........................................................29 DAFTAR PUSTAKA............................................................................31

iii

BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) semakin berkembang di perdesaan maupun di perkotaan, mulai dari yang formal (dukungan pemerintah), semi formal hingga yang non formal atau informal (Arsyad, 2008). Orientasi kegiatan LKM lebih ditujukan pada usaha ekonomi non pertanian, sedangkan LKM yang melayani permodalan di sektor pertanian jumlahnya masih terbatas. Inisiatif pembentukan LKM seiring diluncurkannya program pembiayaan bagi usaha pertanian oleh Direktorat Pembiayaan Ditjen Bina Sarana Pertanian tahun 2003. LKM diakomodasi dalam struktur kelembagaan Agro Industrial Perdesaan (AIP) pada Program Rintisan Akselerasi Permasyarakatan Inovasi Teknologi (PRIMATANI) (Hendayana dkk., 2007). LKM kembali dijadikan sarana pemberdayaan bagi Kelompok Tani penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok (PUMK) oleh Pusat Pembiayaan Pertanian dan label Agribisnis dilekatkan pada LKM sehingga menjadi LKM-Agribisnis ( Hendayana dkk., 2009 ) Kegiatan LKM–Agribisnis terus dikembangkan sebagai wahana pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Keberadaan LKM dalam PUAP menjadi keharusan untuk mengelola keuangan Gapoktan (Kementerian Pertanian, 2010). LKM dijadikan salah satu unit permodalan Gapoktan yang ditumbuhkembangkan atas inisiatif petani anggota kelompok tani dalam Gapoktan tersebut (Pusat Pembiayaan Pertanian, 2007 ). Di beberapa daerah, LKM-PUAP selama periode 2008 – 2009 menunjukkan keberhasilan menjalankan misinya menjadi lembaga ekonomi di perdesaan, bahkan bisa dijadikan titik ungkit pertumbuhan ekonomi perdesaaan. Tujuan dan Sasaran Pembentukan LKM-A Tujuan umum pembentukan LKM-A adalah untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usahatani bagi petani. Secara khusus pembentukan LKM-A bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kemudahan akses petani terhadap skim pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya. 2. Meningkatkan produktifitas dan produksi usahatani/usaha ternak dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usahatani 3. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan, utamanya Gapoktan

1

Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

Sasaran pembentukan dan pengembangan LKM-A adalah: a. Meningkatkan akses petani terhadap berbagai skim pembiayaan yang ada b. Meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan pelaku usahatani c. Berkembangnya kegiatan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan seperti Gapoktan. Pengertian-pengertian Misi utama pembentukan LKM-A adalah menyediakan fasilitas permodalan petani untuk mendukung pengembangan agribisnis. Upaya pemberdayaan petani melalui berbagai pendekatan pada intinya berupaya meningkatkan kemampuan petani dalam pemanfaatan lahannya dan juga akses mereka terhadap berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah termasuk fasilitas bantuan modal, seperti menyediakan penguat modal bagi Gapoktan melalui penyediaan Kredit Program dan atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Fasilitas bantuan permodalan diharapkan dapat menjangkau jumlah petani yang semakin banyak, dan salah satu pendekatan adalah dengan menggulirkan bantuan tersebut diantara sesama petani. Persoalan pokok selama ini yang menyebabkan pendekatan ini belum berkembang adalah pengelolaan bantuan modal belum dilakukan secara khusus dan profesional, sehingga banyak dari bantuan tersebut belum dimanfaatkan ke arah yang lebih produktif. Salah satu harapan bagi terselenggaranya pengelolaan bantuan modal ini pada upaya yang lebih produktif adalah melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani ( Gapoktan) yang merupakan kumpulan dari beberapa kelompok tani dan dapat menjadi media bagi berkembangnya skim perkreditan di wilayah perdesaan. Dalam pengembangan berbagai aktivitas diantaranya mengelola Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sehingga mampu mengelola sumberdaya finansial untuk dapat melayani kebutuhan petani di lingkungannya, untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif di bidang agribisnis. 1. Pengertian Kredit : Masyarakat mengartikan kredit sama dengan utang atau pembelian suatu barang yang pembayarannya diangsur seperti kredit rumah, kredit motor dan lain-lain. Kredit juga sering diartikan untuk istilah meminjam uang yang pembayarannya diangsur dalam waktu tertentu. Pengertian kredit berkembang lebih luas lagi, antara lain : Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

2

Pengertian kredit didasarkan pada rumusan Bab I, Pasal 1 UndangUndang Pokok Perbankan no. 14 tahun 1967 yang merumuskan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara Bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah disepakati Intinya kredit adalah : • adanya penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada orang lain • pihak yang menjadi anggota mendapat tambahan nilai dari pokok pinjaman berupa bunga atau jasa sebagai pendapatan • pemberian kredit didasarkan pada suatu perjanjian • terdapat kesepakatan pelunasan hutang dan pemberian bunga/jasa dalam jangka waktu tertentu yang disepakati 2. Prinsip-Prinsip Perkreditan Menyelenggarakan perkreditan secara sehat perlu dikembangkan prinsip perkreditan yang dikenal dengan 6 C yaitu: character, capacity, collateral, condition of economy dan constraint ( Mulyono, 1987 ) a.

Character = Karakter Penilaian karakter untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik dari calon nasabah. Untuk memperoleh gambaran karakter calon nasabah dilakukan upaya :

b.

»»

Meneliti daftar hidup calon nasabah

»»

Meneliti reputasi di lingkungan kerjanya

»»

Meminta informasi kepada teman atau tetangga

»»

eneliti apakah calon nasabah sering datang ke tempat M perjudian

»»

Sejauhmana ketekunan kerjanya, dan lain-lain

Capacity = Kapasitas Kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari usaha yang dilakukan. Pengukurannya dapat dilakukan melalui pendekatan historis, finansial, edukasional, manajerial dan teknis

3


c.

Capital = capital, modal Jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki calon nasabah. Kemampuan capital dapat diwujudkan dalam bentuk kewajiban menyediakan dana sendiri sampai jumlah tertentu.

d.

Collateral = jaminan Barang-barang yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat jaminan adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai kreditnya gagal. Bentuk jaminan bias beragam, bias bentuk fisik atau non fisik.

e.

Condition of economy = kondisi perekonomian Kondisi ini terkait dengan aspek politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Sampai sejauhmana kondisi tersebut berdampak positif atau bersifat negatif terhadap usaha yang dilakukan nasabah.

f.

Constraint = kendala Batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat

Dari 6 prinsip yang harus menjadi pertimbangan dominan adalah karakter, sebab walaupun calon debitur cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak memiliki itikad baik akan membawa kesulitan dikemudian hari. Penerapan prinsip-prinsip lainnya tergantung kesepakatan pengelola LKM-A 3. Petani Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang 4. Kelompok Tani Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota


4

5. Gapoktan Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha 6. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) LKM-A adalah kelembagaan usaha yang mengelola jasa keuangan untuk membiayai usaha agribisnis skala kecil di pedesaan, baik berbentuk formal maupun non formal. Kelembagaan ditumbuh kembangkan berdasarkan semangat untuk memajukan usatani. Bentuk usaha lembaga ini mencakup pelayanan jasa pinjaman/kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terkait dengan persyaratan pinjaman atau bentuk pembiayaan lain. 7. Pendampingan Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan pengurus LKM-A dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pengelolaan LKM-A. Dalam kerangka kegiatan PUAP, pendampingan LKM-A dilakukan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT ) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Tim PUAP Daerah, BPTP dan Komite Pengarah Desa. 8. Kemitraan Usaha Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama yang setara antar perorangan, kelompok, organisasi atau lembaga yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling menguntungkan, sehingga program dan kegiatan usaha ekonomis produktif dapat mencapai tujuan yang diharapkan..

5


BAB II. KEBIJAKAN PEMBENTUKAN LKM-A Kedudukan LKM-A Dalam GAPOKTAN Misi pembentukan LKM-A adalah untuk mendukung PUAP, maka LKM-A berasal dari Gapoktan pelaksana PUAP dengan kedudukan seperti pada Gb. 1. Pengurus Gapoktan Ketua, Sekretaris, Bendahara

Pendamping Teknologi/ BPTP

Seksi - seksi

Badan pengawas > KPD

Kasir

Bendahara

Sie permodalan/pengelola LKM-A

Manajer LKMA

Unit pembiayaan

Penyuluh pendamping

Pembukuan

Kedudukan LKM-A yang berada dibawah Gapoktan artinya eksistensi LKM-A adalah sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan modal milik Gapoktan dan memfasilitasi pembiayaan usaha mikro agribisnis kepada anggota Gapoktan, baik usaha perorangan maupun kelompok. Selain itu LKM-A juga dapat menghimpun dana dari anggota Gapoktan dalam bentuk tabungan. Tabungan anggota dapat menjadi penyertaan modal LKM-A dalam rangka pembiayaan usaha agribisnis. Struktur organisasi LKM-A minimal terdiri dari manajer dan bendahara serta badan pengawas yang beranggotakan komite pengarah desa. Struktur organisasi tersebut fleksibel, dan disesuaikan dengan perkembangan organisasi, jika sudah berkembang dibentuk seksi-seksi misalnya seksi pembiayaan, kasir dan seterusnya. Keputusan tertinggi berada pada rapat anggota Gapoktan.


6

Peran Pemangku Kepentingan ( Stakeholders) Terdapat beberapa pemangku kepentingan terkait dengan keberadaan LKM-A mulai tingkat pusat sampai desa di lokasi PUAP. Pemangku kepentingan tersebut meliputi: Pemerintah Pusat ( Departemen Pertanian), Pemerintah Daerah, Kelompok tani, Gapoktan dan BPTP. Peran Pemerintah Pusat adalah : »» Penyusunan rencana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) dalam bentuk panduan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis »»

Investasi kebijakan dan dana

»»

Fasilitas akses modal, kerjasama dan pasar

Peran Pemerintah Daerah yang dibutuhkan adalah: »»

Melindungi usaha LKM-A melalui penguatan regulasi PERDA

»»

Memberikan akses kemudahan kemitraan usaha dan akses permodalan ( BPD,BUMD dan BUMN yang ada di daerah)

»»

Memperhatikan daya dukung rencana tata ruang wilayah pertanian

»»

Menguatkan produksi

Peran Pemerintah Desa antara lain: »»

Memfasilitasi pendampingan, upaya peningkatan kapasitas LKM-A

»»

Memberikan bantuan administrasi dan rasa kepercayaan kelompok tani/melakukan intermeditasi dana masyarakat tani, guna memacu pemupukan modal dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Penyuluh Pendamping, berperan dalam hal :

7

»»

Memberikan dukungan inovasi teknologi sepesifik lokasi dalam upaya mempercepat adopsi teknologi oleh petani guna meningkatkan produktivitas hasil

»»

Memfasilitasi kegiatan usahatani

»»

Memberikan bantuan informasi dalam pengelolaan LKM-A

»»

Memberikan


Penyedia Mitra Tani (PMT) dan Gapoktan, mempunyai peran : »» Menyusun struktur organisasi LKM-A dan mekanisme kerjanya »»

Menyusun rencana usaha LKM-A dan melaksanakannya

»»

Menghimpun modal kelompok melalui mekanisme iuran pokok dan iuran wajib yang besarannya disepakati Rapat Anggota

»»

Mengelola dana PUAP dan menumbuhkan rasa memiliki LKM-A kepada seluruh anggota Gapoktan.

Tujuh prinsip pembentukan LKM-A »»

Memenuhi Prinsip Kebutuhan LKM-A hanya perlu ditumbuhkembangkan di lokasi potensi yang Gapoktannya mampu mengelola dana dari anggotanya, atur dana, fasilitas permodalan, sementara di lokasi itu belum ada lembaga jasa pelayanan keuangan. Dengan demikian LKM-A akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat

»»

Fleksibel LKM-A yang ditumbuhkembangkan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat

»»

Partisipatif Penumbuhan LKM-A harus melibatkan calon nasabah yaitu para petani dilingkungan setempat, sehingga aspirasi petani dapat mewarnai perkembangan LKM-A. Pengembangan LKM-A. Pengembangan LKM-A dilakukan secara partisipatif, sehingga mampu membangun rasa kepedulian dan kepemilikan serta proses melalui bekerja bersama. Partisipasi dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan oleh kelompok sasaran, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi dan monitoring.

»»

Akomodatif LKM-A didalam operasionalnya harus mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah. Persyaratan untuk akses ke LKM-A disusun sedemikian rupa sehingga bisa membuka peluang seluasluasnya untuk menjangkau kebutuhan petani dengan kelengkapan persyaratan minimal sesuai yang dimiliki petani.

»»

Penguatan Pembentukan dan pengembangan LKM-A dalam upaya menyediakan permodalan usahatani. Namun yang perlu dipertimbangkan fasilitasi permodalan usahatani tersebut tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong terjadinya penguatan kapasitas kelembagaan Gapoktan. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

8

»»

Kemitraan Pembentukan dan pengembangan LKM-A dilakukan dengan melibatkan berbagai “stakeholders” antara lain penyedia sarana produksi, tokoh-tokoh masyarakat tani, dunia usaha, perguruan tinggi, dan instansi sektoral terkait dalam setiap kegiatan

»»

Keberlanjutan Pembentukan dan pengembangan LKM-A diharapkan akan terus berjalan meskipun intervensi lembaga.

9


BAB III. TAHAPAN PEMBENTUKAN LKM-A ►► Indikasi Pemetaan Kebutuhan Tahap identifikasi pemetaan kebutuhan merupakan tahap awal untuk memahami karakteristik kelompok tani yang terhimpun dalam Gapoktan dan kegiatan usahataninya sebagai landasan penentuan pembentukan organisasi LKM-A dan penentuan kebutuhan plafon kredit ►► Sosialisasi Kegiatan LKM-A Tahap sosialisasi merupakan tahapan lanjutan setelah disepakati akan ditumbuhkembangkan LKM-A di Gapoktan tersebut Sosialisasi dilakukan kepada pemangku kepentingan terutama pengurus Gapoktan dan Pengurus kelompok tani dalam Gapoktan tersebut. Titik berat sosialisasi difokuskan pada pemberian pemahaman tentang pentingnya LKM-A dalam mendukung fasilitas permodalan usahatani. Dalam sosialisasi disampaikan informasi yang lengkap, jelas dan transparan tentang LKM-A memenuhi prinsip-prinsip Apa, Mengapa, Dimana, Kapan, Siapa dan Bagaimana..? ►► Pembentukan Pengurus dan Pengelola LKM-A Kepengurusan LKM-A harus dikelola oleh SDM yang berpengalaman di bidang keuangan mikro. SDM tersebut dapat direkrut dari luar anggota Gapoktan yang memenuhi beberapa kriteria : a). minimal berpendidikan SLTA, b). mempunyai pengalaman berusaha minimal 3 tahun; c). diprioritaskan SDM dari desa setempat, dan d). berkepribadian baik, beriman, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap ekonomi desa.Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Aanggaran Rumah Tangga (ART) ►► Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) AD dan ART merupakan salah satu bentuk landasan hukum organisasi, yang bermanfaat untuk pengembangan organisasi LKM-A ke depan. Pembentukan AD dan ART harus dibicarakan pada tahap awal, namun demikian jangan dijadikan hambatan. Artinya kegiatan dapat berjalan terus meski belum ada AD dan ART.


10

►► Operasionalisasi LKM-A Setelah terbentuk kepengurusan LKM-A, Gapoktan mulai “memasyarakatkan” kepada seluruh anggota di desa tersebut. Tugas tersebut dalam prakteknya dapat disinergiskan dengan kegiatan pendampingan dan pembinaan kegiatan, sehingga selain tercapai prinsip efisien juga efektifitasnya terpenuhi. ►► Pengembangan LKM-A Tahap ini merupakan tahapan akhir dari suatu proses pembentukan LKM-A. Pengembangan LKM-A memerlukan; pendampingan, penguatan modal awal dan monitoring & evaluasi ( Monev) Pendampingan dilakukan untuk memberikan efek kepercayaan bagi pengurus dan pengelola LKM-A yang baru terbentuk. Petugas pendamping dituntut kemampuannya untuk melakukan dinamisasi LKM-A kearah pencapaian tujuan. Penguatan modal awal, paling tidak diperlukan untuk mendukung langkah awal operasional. Modal awal diperlukan untuk fasilitasi perlengkapan organisasi dan mendukung gerak awal organisasi. Modal awal diusahakan dari Dinas Teknis terkait. Untuk memantau kinerja pengembangan organisasi LKM-A, diperlukan kegiatan monev secara berkala dan juga pada momen-momen kegiatan tertentu.

11


BAB. IV KARAKTERISTIK DAN SKEMA PERKREDITAN LKM-A LKM-A sebagai badan usaha harus memiliki mekanisme yang sederhana sehingga mudah dipahami serta dapat mengakomodasi aktivitas petani setempat. Petani/kelompok tani diberi ruang otonom, untuk menentukan aktivitas ekonomi yang dibutuhkan. Partisipasi yang menyeluruh dalam arti pengelolaannya melibatkan multi “stakeholders” melalui pertemuan kelompok sejak tahap perumusan kebijakan. Keterbukaan informasi sangat diperlukan sehingga petani/ kelompok tani dapat mengetahui dan memberikan kontribusi bahkan melakukan kompensasi. Pengelolaan program dan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat memudahkan pelayanan kepada nasabah (petani), maka pola yang dikembangkan adalah LKM-A yang memiliki karakteristik sebagai berikut : »» Tidak menggunakan pola pelayanan keuangan seperti perbankan konvensional dan juga tidak mengikuti pola koperasi, dengan kata lain pola yang dikembangkan adalah pola LKM-A Bukan Bank Bukan Koperasi (B3K) »» Melaksanakan pelayanan kredit/pembiayaan dengan mensyaratkan adanya penjaminan bukan agunan tetapi semacam jaminan sosial dari PPL dan Komite Pengarah Desa (KPD) »» LKM-A disamping melakukan pelayanan pinjaman pembiayaan juga menampung tabungan atau simpanan anggota kelompok, melakukan penilaian kelayakan usaha yang diajukan oleh calon peminjam dan membimbing pemanfaatan modal usaha. »» Di dalam penyelenggaraan administrasi dilakukan secara sederhana tetapi memenuhi syarat akuntabilitas sebagai organisasi massa. Setiap anggota memiliki akses dan kontrol terhadap pengelolaan dana LKM-A »» Untuk mendukung legalitas operasional LKM-A, diperlukan dukungan surat pengakuan berupa keputusan dari Pemerintah Daerah setempat, sehinggga ada jaminan hukum bagi operasional LKM-A Skema Perkreditan LKM-A Sesuai dengan pola B3K, maka skema perkreditan yang diterapkan juga bersifat pertisipatif dan akomodatif terhadap karakteristik petani dan kegiatan usahataninya. Peminjam adalah kelompok tani atau perorangan sebagai anggota kelompok yang melakukan usaha agribisnis dan memenuhi syarat untuk didanai. »»

Pinjaman diberikan untuk usaha-usaha agribisnis, mulai pengadaan sarana produksi (benih, induk ternak, pupuk, pestisida), sewa alsintan, pembuatan kandang ternak, pengolahan hasil agribisnis atau industri Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

12

rumahan, hand sprayer, traktor tangan, pemasaran hasil dan lain-lain yang masih terkait dengan lingkup agribisnis. Jangka waktu pinjaman paling lama 2 (dua) tahun, dan angsuran pengembaliannya dapat dilakukan fleksibel: tiap satu minggu, tiap satu bulan, tiap dua bulan, tiap tiga bulan, bersadarkan kondisi kelompok yang bersangkutan. Marjin pinjaman (partisipasi/jasa) setara 3 % perbulan. Besaran nilai marjin tersebut berlaku untuk LKM-A berbasis syariah maupun konvensional. Permohonan dari petani harus mendapat pengesahan dari PPL pendamping dan Komite Pengarah Desa (KPD) setempat. Anggota Gapoktan harus berdomisili dalam satu desa dan memiliki lahan atau kegiatan usaha agribisnis. Pengembangan skema LKM-A dirancang harus dapat mengakomodasi besaran pembiayaan yang dibutuhkan oleh petani untuk mengembangkan agibisnisnya Skema pembiayaan diharapkan mampu menumbuhkan pemupukan modal melalui tabungan petani/Gapoktan yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan petani pada sumber pembiayaan dari pihak luar.

»»

»» »» »» »» »»

Mekanisme Pengajuan dan Pengembalian Kredit Mekanisme pengajuan pinjaman dari petani ditampilkan dalam Gambar 2. Tahap pertama, petani mengajukan pinjaman kepada pengurus kelompok tani dengan membuat proposal RUA (Rencana Usaha Anggota). BADAN PENGAWAS => KPD KASIR

MANAJER LKM-A

PENYULUH

UNIT PEMBIAYAAN REKOMENDASI TEKNOLOGI PENGURUS KELOMPOK TANI

Gambar 2. Mekanisme pengajuan dan pengembalian kredit

13

ANGGOTA KELOMPOK TANI


REFERENSI SOSIAL

Tahap kedua, permohonan dari petani anggota kelompok direkap oleh kelompok tani kedalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan kemudian diajukan ke Unit Pembiayaan LKM. Tahap ketiga, petani mengajukan RUA, pengurus kelompok tani harus sudah punya informasi awal tentang karakter petani tersebut terutama yang berkaitan dengan kondisi usahataninya. Apakah betul punya usaha atau tidak. Informasi itu bisa didapatkan dari tetangganya atau dari pihak lain yang kompeten. Proposal RUK dilengkapi dengan identitas kelompok tani, dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung lainnya. seperti : ►► Berita Acara (BA) pembentukan kelompok tani beserta Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga kelompok Inti informasi yang harus ada dalam BA pembentukan kelompok adalah identitas kelompok menurut alamat, nomor rekening kelompok, uraian jumlah anggota yang dirinci menurut jenis kelamin, sejarah pembentukan kelompok juga diinformasikan, pada hari apa, tanggal berapa, dimana, berapa orang yang hadir dalam pembentukan kelompok tani tersebut. Disamping itu setiap anggota namanya dicantumkan dalam sebuah matrik, dilengkapi dengan jabatan dalam kelompok ( ketua, sekretaris, bendahara dan anggota ), alamat domosili (RT/RW), pekerjaan/usaha. Masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam BA. Penandatanganan BA adalah ketua dan sekretaris kelompok tani, diketahui PPL dan Komite Pengawas Desa (KPD). ►► Daftar dasar nominatif anggota kelompok tani (DAK) DAK memuat daftar nama anggota kelompok yang masing-masing dirinci menurut alamat Dusun, RT/RW, umur, pekerjaan dan tanda tangan. Jumlah baris untuk keanggotaan disediakan maksimal 15 orang. Penandatanganan DAK adalah Pengurus Kelompok tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ►► Fotokopi KTP yang masih berlaku dari semua anggota kelompok tani. Semua anggota yang tercantum dalam BA melampirkan Fotokopi KTP nya. ►► Rekapitulasi Usaha Kelompok (RUK) RUK memuat rekapitulasi usaha yang akan dibiayai, modal usaha dan kebutuhan kredit dari masing-masing anggota kelompok tani. Usaha yang dibiayai diuraikan menurut jenis usaha dan siklus (hari). Siklus ini menerangkan berapa hari usaha itu diperkirakan dapat menghasilkan uang tunai. Pada kolom usaha, dikemukakan modal usaha saat ini dan jumlah dana yang diperlukan. RUK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok. ►► Pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota Semua anggota menyatakan kesanggupannya sebagai pribadi, secara sadar dan sukarela serta penuh tanggungjawab untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kembali pinjamannya kepada LKM-A. wujud dari pernyataan ini adalah diberikannya kuasa sepenuhnya kepada Ketua/Pengurus Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

14

Kelompok untuk; (a) mengambil tabungan kelompok yang berasal dari masing-masing anggotanya di kelompok sebesar jumlah tunggakan, (b) menjual barang jaminan yang diserahkan oleh anggotanya yang bersangkutan kepada kelompok untuk melunasi tunggakannya. Surat pernyataan ini ditandatangani Ketua dan Sekretaris Kolompok, diketahui oleh PPL dan KPD. ►► Fotokopi nomor regristasi kelompok tani dari Dinas. Nomor regristasi kelompok tani ditampilkan dalam bentuk surat keterangan yang hanya ditandatangani ketua kelompok tani dan diketahui PPL di Kecamatan. Salah satu butir informasi yang dicantumkan adalah nomor regristasi kelompok yang dicatat di Dinas Teknis Pertanian. ►► Fotokopi bukti tabungan kelompok di Bank Sebagai bukti bahwa kelompok memiliki tabungan, maka lembar pertama buku tabungan dikopi dan dilampirkan. Surat permohonan dalam proposal ditandatangai oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok tani, diketahui oleh Petugas Lapangan Pertanian, KPD dan Camat setempat. RUK diajukan kebagian yang menangani pembiayaan usaha agribisnis, kemudian diajukan kepada manajer LKM-A. Pihak manajer sebelum menyetujui, perlu minta saran dan rekomendasi teknis berupa muatan teknologi yang diajukan kelompok, bagaimana kelayakan dari sisi teknis, ekonomis serta musim tanam. Rekomendasi dimintakan kepada pihak Penyuluh pendamping serta pihak BPTP yang menjadi Pembina. Jika tidak ada masalah, manajer dapat menyetujui untuk membiayai usulan usaha agribisnis tersebut. Setelah persetujuan diberikan kepada unit pembiayaan, berkas diserahkan ke kasir untuk direalisasikan. Realisasi dana akan dicairkan kepada pengurus kelompok tani, untuk selanjutnya kelompok merealisasikan kegiatan usaha agribisnisnya. Terkait dengan pengembalian pinjaman, pertanyaannya adalah: (a) kapan pinjaman mulai dikembalikan, (b) berapa kali pinjaman harus diselesaikan, (c) berapa marjin pinjaman yang harus diberikan setioap bulan/tahun, dan (d) kepada siapa pembayaran dilakukan. Pertanyaan berikutnya: jika terjadi keterlambatan bayar dari waktu yang ditetapkan, bagaimana sangsinya...? terakhir, jika usaha yang dilakukan mengalami kegagalan bagaimana jalan keluarnya…? Untuk menjawab persoalan tersebut, sejak awal pengelolaan LKM-A harus sudah punya aturan main yang disepakati bersama pada saat prakarsa pembentukan LKM-A.

15


BAB V. PENGUATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS LKM-A Penguatan kapasitas dan kapabilitas LKM-A diperlukan untuk mendukung berkelanjutan. Kegiatan yang perlu dilakukan meliputi fasilitas dan penguatan modal LKM-A, penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Fasilitas dan Penguatan Modal LKM-A Untuk mendukung penguatan LKM-A diperlukan dukungan fasilitas organisasi yang normatif bagi sebuah organisasi,misalnya peralatan administrasi. Untuk modal kerja awal perlu diberikan bantuan stimulan disesuaikan dengan kondisi setempa. Memprakarsai penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok (penyedia modal dasar). Modal usaha LKM-A diperlukan agar dapat memenuhi pagu kredit minimal kebutuhan usahatani. Volume pagu kredit minimal mampu memenuhi standar kebutuhan tambahan biaya usahatani dan realisasi pencairannya disesuaikan dengan perilaku pola tanam. Studi kelayakan usahatani menjadi acuan. Sumber modal LKM-A selain berasal dari dana penguatan modal usaha Gapoktan (Dana PUAP) juga dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui alokasi dana pada APBD I dan APBD II sebagai dana pendamping. Pemupukan dan pengembangan modal usaha LKM-A juga dapat dilakukan melalui penciptaan jejaring kerja dengan sumber-sumber pendanaan baik pihak swasta, BUMN maupun dengan lembaga keuangan formal perbankan. Pelatihan Bagi Pengurus LKM-A Pengurus LKM-A harus mampu melakukan pengelolaan dana dengan cara yang standar. Untuk itu kegiatan pelatihan bagi pengurus menjadi hal yang sangat penting. Melakukan pelatihan bagi pengurus LKM-A untuk meningkatkan kapabilitas pengurus dalam mengelola LKM-A dan melakukan pembinaan usaha kepada nasabah agar usahanya memberikan nilai tambah yang tinggi. Monitoring dan Evaluasi Tahapan penting dalam proses penguatan kapasitas dan kapabilitas LKM-A adalah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev). Kegiatan monev dilakukan untuk mengetahui perkembangan LKM-A dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan LKM-A berjalan sesuai dengan rencana. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

16

Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui mekanisme secara berjenjang. Pendampingan dan Pembinaan Pendampingan dan pembinaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas LKM-A pada intinya difokuskan pada aspek manajemen dan aspek teknis lembaga. Pendampingan terhadap aspek manajemen harus dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga tujuan membangun pola kerja LKM-A yang memenuhi kriteria normatif sebagai sebuah lembaga keuangan. Pembinaan untuk mengarah pada pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan melalui fasilitas magang bagi pengelola LKM-A. Magang dilakukan terhadap LKM-A yang sudah memiliki pola kerja stándar dan memiliki reputasi kerja relatif baik.

17


BAB VI. TATA KELOLA PEMBIAYAAN LKM-A Pembiayaan merupakan kegiatan inti yang menjadi tugas LKM-A, maka tata kelola pembiayaan menjadi penting. Tata kelola pembiayaan dimulai dari administrasi dan pembukuan LKM-A, pendekatan pembiayaan LKM-A dan cara penelahaan calon nasabah, pengembangan skim mikro agribisnis spesifik wilayah dan pendampingan penanganan pembiayaan. 1. Administrasi dan Pembukuan LKM-A Administrasi dan pembukuan merupakan unsur pokok yang harus dilakukan suatu lembaga keuangan (Munawir, 2001). Kegiatannya mencakup pencatatan keluar masuknya keuangan dan perubahan yang terjadi. Pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi sehingga perkembangan keuangan akan termonitor secara berkesinambungan. Untuk melakukan tugas pengadministrasian dan pembukuan keuangan LKM-A, dilakukan petugas khusus yang ditugaskan yaitu bendahara (pembuku) dan kasir. Tugas bendahara adalah mengawasi dan bertanggungjawab atas dokumentasi kelengkapan data-data mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi, sedangkan tugas kasir adalah melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi uang tunai seperti simpanan, angsuran, pembiayaan dan penarikan simpanan. Prinsip yang harus dipegang dalam mengelola keuangan ini adalah tugas kasir tidak boleh dirangkap oleh bendahara agar tidak ada kerancuan tugas. Apabila kasir berhalangan yang boleh melakukan penggantiannya adalah langsung manajer. Pembukuan keuangan di LKM-A , di dalamnya termasuk akuntansi yang meliputi: --

Identifikasi dan pengukuran data yang relevan bagi pengambilan keputusan;

--

Pengelolaan dan analisis data serta pelaporan informasi yang dihasilkan; dan

-- Penyampaian informasi kepada pihak pemakai laporan Proses transaksi keuangan LKM-A harus mengikuti 3 (tiga) prinsip penting yaitu : --

Pertanggungjawaban atas kebenaran pembukuan yang didukung oleh bukti yang jelas;

--

Pembukuan mudah dipahami, ditelusuri dan mudah dicocokan dengan bukti-bukti yang ada; Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

18

--

Pembukuan dibuat praktis, sederhana, disesuaikan kebutuhan LKM-A tanpa mengubah prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan.

Beberapa jenis buku minimal yang harus dimiliki dan dijadikan landasan dalam pengadministrasian keuangan di LKM-A, terdiri dari ; 1. Buku Jurnal Besar, untuk mencatat transaksi harian pembiayaan yang dialokasikan kepada nasabah. 2. Buku Sub Jurnal, yang lebih rinci untuk mencatat mutasi keuangan berdasarkan komponen kegiatan. 3. Buku Neraca Keuangan, yang memuat informasi nilai debet dan kredit, serta rugi/laba. 4. Buku catatan pendukung keuangan lainnya. 2. Pendekatan Pembiayaan LKM-A dan Cara Menelaah Calon Nasabah. -- Dalam pengelolaan pembiayaan LKM-A persoalan yang perlu diperhatikan adalah : --

Kepada siapa dana pembiayaan itu harus diberikan..?

--

Untuk maksud apa dana pembiayaan itu harus diberikan

--

Apakah calon penerima akan mampu mengembalikan pokok ditambah dengan jasa serta kewajiban lainnya

--

Berapa jumlah plafon pembiayaan yang layak untuk diberikan.

--

Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau resikonya kecil…?

Untuk melakukan penelaahan terhadap calon nasabah, ada beberapa pendekatan, yaitu: a) Pendekatan penjamin. Pinjaman diberikan kepada nasabah apabila mempunyai jaminan memadai. b) Pendekatan karakter. Proses pemberian pinjaman didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha calon nasabah c) Pendekatan kemampuan pelunasan. Pinjaman diberikan kepada nasabah atas dasar kemampuan pelunasan atas kredit yang diberikan d) Pendekatan kelayakan usaha. Pinjaman diberikan kepada nasabah atas dasar usaha yang layak.

19


PENUTUP Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat tani dalam percepatan adopsi inovasi teknologi agribisnis adalah kemampuan ekonominya yang lemah karena kurang memiliki akses terhadap sumber permodalan usahatani. Jika tidak ada fasilitas permodalan yang dapat diakses oleh petani, maka harapan untuk tercapainya peningkatan produktivitas dan produksi usahatani dalam mendukung tercapainya nilai tambah usahatani bagi keluarga petani tidak akan tercapai. Prakarsa penumbuhan dan pengembangan LKM-A yang partisipatif dan akmodatif dengan karakteristik petani dan usahataninya, merupakan langkah positif yang perlu mendapat dukungan berbagai pihak terkait. Melalui penyelia, panduan operasional pembentukan dan pengembangan LKM-A yang didasarkan pada hasil kajian mendalam kelembagaan keuangan mikro dilapangan, diharapkan akan memberikan sumbangan berharga bagi percepatan adopsi inovasi agribisnis.


20

Lampiran : Contoh proposal pengajuan pinjaman dari kelompok tani kepada Pengelola LKM-A: PROPOSAL PENGAJUAN PINJAMAN MODAL USAHA LEMBAGA KEUANGAN KIKRO AGRIBISNIS (LKM-A)

21

DESA

: ………………………………….

KECAMATAN : ………………………………….

KABUPATEN

Nama Kelompok Tani

: …………………………………..

Nama Ketua

: ………………………………….

Alamat/Lokasi

: ………………………………….

Jumlah Anggota

: …………………………Orang

: ………………………………….


Nomor

: ....................................

Perihal

: Permohonan Pinjaman Kepada Yth. Bapak Manajer LKM-A…………………… Di …………………………..

Yang bertandatangan di bawah ini, kami : Nama

:……………………………

Alamat

:……………………………

Jabatan

: …………………………..

Alamat Kelompok

:………………………………………………..

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama seluruh anggota Kelompok tani……………………….(Daftar Anggota terlampir ). Dengan ini mengajukan permohonan Rp. ………………….(………………….)

pinjaman

sebesar

Untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha……………………… dari…….orang anggota Jumlah pinjaman tersebut akan kami kembalikan dalam jangka waktu ………….bulan dengan system angsuran……….(pokok beserta jasanya) Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan : 1. Berita Acara pembentukan kelompok beserta aturan dasar kelompok 2. Daftar Anggota Kelompok 3. Fotocopy KTP yang masih berlaku dari………orang anggota 4. Rekapitulasi pinjaman kelompok (gabungan dari pinjaman masingmasing anggota) 5. Pernyataan Kesediaan tanggungrenteng dari seluruh anggta 6. Fotocopy nomor registrasi Gapoktan dari Dinas 7. Fotocopy bukti tabungan kelompok di Bank. kasih.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima


22

………………,………….,…………….20…..

Mengetahui,

Kelompok tani

Petugas Lapangan Pertanian Sekretaris

Ketua

Mengetahui,

Camat

23


KPD

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI Kabupaten

:………………………

Kecamatan

:………………………

Kelurahan/desa

:………………………

Nama Gapoktan

:………………………

Alamat Sekretariat :……………………… No.Rek.Kelompok tani

:………………

: …………...... L =….org ; P =….org;

Jumlah Anggota Total =…..org

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan warga yang diselenggarakan pada hari………,tanggal,……………bertempat di………. Dan dihadiri oleh……….peserta, ditetapkan pembentukan Kelompok tani ………… dengan nama-nama dibawah ini adalah warga pedukuhan …………….. desa ……… yang menjadi Pengurus dan Anggota Kelompok tani dimaksud. No

Nama

Alamat RT/ RW

Jabatan

Pekerjaan/ Usaha

Tanda Tangan

1 2 Dst. 15

Berita Acara Pembentukan Kelompok tani …………….. ini dilampiri aturan – aturan dasar Kelompok tani yang telah disepakati/ditetapkan bersama oleh seluruh anggotanya. ……………………..,…………………, 20…. Mengetahui,

Kelompok tani

Petugas Lapangan Pertanian

Ketua

Sekretaris

Mengetahui, KPD Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

24

ATURAN – ATURAN DASAR KELOMPOK TANI : ………………….. 5. Kelompok tani………… yang berada di Dusun ……… Desa………………, Kecamatan …………. Kabupaten ………. dibentuk atas dasar sukarela dengan tujuan meningkatkan ekonomi warga yang ada di Dusun ……… 6. Senantiasa memupuk dan memelihara kesadaran serta solidaritas seluruh anggota Kelompkk tani … terhadap kesepakatankesepakatan yang telah diputus bersama. 7. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan dan mengagendakan pertemuan tersebut pada notulen hasil pertemuan 8. Melaksanakan kepengurusan secara riil sesuai dengan posisinya baik Ketua, Sekretaris, Bendahara atau anggota Kelompok tani ………. 9. Menggunakan uang pinjaman tersebut untuk kegiatan ekonomi produkstif sesuai yang disebutkan dalam usulan kegiatan (proposal) yang telah diterima LKM-A kabupaten……… 10. Bertanggungjawab atas dana pinjaman permodalan petani secara tanggungrenteng 11. Jumlah pinjaman yang diperoleh Kelompok tani.. adalah merupakan penjumlahan dari pinjaman masing-masing anggota sesuai yang telah diputuskan oleh LKM-A 12. Setiap anggota sepakat membayar angsuran pinjamannya tiap-tiap bulan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo angsuran 13. Pembayaran angsuran jika bertepatan dengan hari libur/hari besar akan dibayar maju sebelum tanggal jatuh tempo angsuran. 14. Membayar denda sesuai dengan kesepakatan anggota sebesar ... % jika tidak mengangsur uang pinjaman selama 1 (satu) kali angsuran. 15. Pembukuan keuangan Kelompok tani akan dilaksanakan dengan transparan. Mengetahui,


25


…………, Kelompok tani

Ketua

Lampiran Surat Permohonan Kredit Nama Kelompok tani : …………………………….. Alamat : ………..

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI

No

Nama

Dusun

Alamat RT/RW

Pekerjaan/ Usaha

Tanda Tangan

1 2 Dst. 15

………………………….,……………………, 20

Pengurus Kelompok tani………………..


Ketua

Sekretaris


26

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TANGGUNGRENTENG DARI PARA ANGGOTA KELOMPOK TANI………….. Yang bertandatangan di bawah ini para anggota Kelompok Tani……. Masing-masing dalam kapasitasnya sebagai pribadi, secara sadar dan sukarela serta penuh tanggungjawab menyatakan kesanggupan untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kembali pinjamannya kepada LKM-A Kabupaten……… sebagaimana yang diperjanjikan, dengan cara member kuasa kepada Ketua/Pengurus Kelompok untuk : 1. Mengambil tabungan kelompok yang beasal dari tabungan masingmasing snggotanya di kelompok sebesar tunggakan yang ada 2. Menjual barang jaminan yang diserahkan oleh anggotanya yang bersangkutan kepada kelompok, untuk melunasi tunggakannya. Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggungrenteng di buat untuk dapat dipergunakan bila mana diperlukan No

Nama

Barang jaminan yang diserahkan Jenis

Tanda Tangan

Nilai (Rp)

1 2 Dst

………………..,…………………, 20….

Mengetahui,

Kelompok tani


Ketua

27

Mengetahui, KPD


Sekretaris

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK TANI (RUK) : …………………………….. Daftar Nama Anggota Kelompok tani :…………………………….. Desa ………. Kecamatan ………………………. Kabupaten …………. Berdiri tanggal

: ……………………..

Jumlah Anggota : ……..org, Laki-laki = ...…org, Perempuan : ...…org No

Nama Anggota

Usaha yang dibiayai Jenis usaha

Siklus (hari)

Modal Usaha Saat ini (Rp)

Dana yang diperlukan

Kebutuhan Kredit (Rp)

1 2 3 dst

Kelompok tani

Ketua

.........................……, 20….

Sekretaris


28

SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nama : …………………….. Alamat : ………………………. Jabatan : Ketua Kelompok tani………. Alamat : …………………………………………… …………………………………………….. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Nama Kelompok tani : ………………………………. Nama Ketua

: …………………………………

Alamat

: ………………………………..

Adalah benar-benar unit/binaan Kelompok tani saya tersebut di atas. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bagi yang berkepentingan.

……………………..,…………………, 20….

Mengetahui,

Kelompok tani

PPL Kecamatan/Desa……………

29


Ketua

Proposal pengajuan dari Kelompok tani, kemudian dinilai oleh manajer LKM-A sebelum diputuskan layak atau tidak layak menerima pinjaman. Pemeriksaan dan putusan pinjaman dilakukan melalui serangkaian pernyataan yang dituangkan dalam form khusus; “Form Pemeriksaan dan Putusan Pinjaman (FP3)”. Pada intinya FP3 terbagi ke dalam komponen yakni (a) data calon debitur, (b) pertimbangan petugas dan (c) putusan pinjaman. Data calon debitur (point a) memuat : nama, alamat, jumlah anggota kelompok yang mengajukan pinjaman, nama ketua kelompok, usaha/ pekerjaan yang diajukan untuk mendapat tambahan modal, besarnya pinjaman yang lalu, besarnya pinjaman yang diminta, jangka waktu pinjaman yang diminta dan cara pengembalian pinjaman yang diminta. Pada point (b) tentang pertimbangan petugas, intinya materi memuat : penghasilan kelompok per builan, biaya-biaya kelompok perbulan, besar pinjaman yang diberikan, jangka waktu yang diberikan dan cara pengembalian pinjaman. Putusan pinjaman dalam point (c) memuat besarnya pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya partisipasi dan cara pengembalian pinjaman. FP3 ditandatangani calon debitur dan tanda tangan pemutus yaitu manajer LKM-A.


30

DAFTAR PUSTAKA Arsyad,L. 2008. Lembaga Keuangan Mikro. Institusi, Kinerja dan Sustanibilitas. Penerbit ANDI Yogyakarta Direktorat Pembiayaan, 2003. Pedoman Umum Pola Pendampingan Kelompok dan Lembaga Keuangan Mikro. Direktorat Pembiayaan Ditjen Bina Sarana Pertanian . Departemen Pertanian Hendayana, R. Sjahrul Bustaman, Nandang Sunandar dan Erizal Jamal. 2009. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Peneltyian dan Pengembangan Pertanian Hendayana,R. Sjahrul Bustaman. A. Gozali, Ketut Kariyana. R. Sad Hutomo. 2007. Pengkajian, Pendampingan dan Monitoring Kelembagaan Keuangan Mikro. Laporan Hasil Pengkajian. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Irham. 2009. Membangun Kelembagaan Keuangan Mikro Agribisnis Pedesaa. Makalah Workshop Pengembangan Manajemen Kelembagaan Keuangan Mikro Agribisnis di Pedesaan. Solo. 14-15 Desember 2009 Kementrian Pertanian. 2010. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) – Draft final. Kementerian Pertanian Mulyono. TP. 1987. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial. Edisi ke satu. BPFE. Yogyakarta Munawir. 2001. Analisis Laporan Keuangan. Penerbit Liberty, Yogyakarta Pusat Pembiayaan Pertanian. 2007. Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok tani Penerima Penguatan Modal Usaka Kelompok (PMUK) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ( LKM-A ). Pusat Pembiayaan Pertanian . Departemen Pertanian. Suyatno. T. H.A Chalik, Made Sukada, Tinon Yuniati Ananda, Djuhaepah T. Marala. 1989. Dasar-Dasar Perkreditan. Diterbitkan atas kerjasama Sekoloah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. PT. Gramedia. Jakarta

31


Tim Penyusun :

>> Mastur

>> Dhyani Nastiti P

>> Sriwulan PR

Desain cover dan tata letak :

>> Bagus Indarto S


32

PENUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS ( LKM-A )

Recommend Documents