LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
LKM
BY : NETTI TINAPRILLA
ASPEK
BPR/S
KOPERASI
LKM/S LAINNYA
Regulasi
UU tentang Perbankan
UU tentang Koperasi – PP 9 TH’95
KepMennegkop No.91/Kep/MKUKM/I X/2004
Regulator
Bank Indonesia
MennegKop & UKM
PEMDA/& BPD – Mennegkop & UKM RI
Pembinaan
Bank Indonesia
Menteri Koperasi & UKM
PEMDA/& BPD – Mennegkop & UKM RI
Penjaminan
LPS
Tidak ada
PEMDA dll
Likuiditas
Tidak ada (sdg dirintis LDA Tidak ada – Apex)
Tidak ada
Rating
Bank Indonesia-Tingkat Kesehatan
Menteri Koperasi & UKM
Tidak ada
Asosiasi
Perbarindo-Asbisindo
Induk Koperasi-Pusat Koperasi
ABSINDO/Credit Union
PENDEKATAN MICROFINANCE UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AKSES KEUANGAN
MICROFINANCE • Kredit • Simpanan • Asuransi • Jasa Keuangan Lainnya
TENAGA KERJA
KESEMPATAN BERUSAHA
PENYEDIAAN HAK DASAR
RUMAH TANGGA MISKIN
Iklim Usaha Pengaturan Pengawasan Perlindungan
USAHA PRODUKTIF
PENDAMPINGAN
PENDAPATAN
SIMPANAN
KONSUMSI
KETAHANAN EKONOMI KELUARGA POVERTY REDUCTION TRUST FUND
WIRAUSAHA MIKRO INSAN PRODUKTIF & BERMARTABAT
• Pangan • Pendidikan • Kesehatan • Perumahan • Transportasi • Asset
LKM merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi masyarakat miskin di pedesaan untuk menjalankan usaha produktif
LKM/S dapat menjadi wahana bagi optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF untuk kegiatan produktif dan pemerataan kesejahteraan/ rezeki (Fatwa majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa) tanggal 2 Pebruari 1982, tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan produktif dan Kemaslahatan Ummat)
LKM berperan aktif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia terutama bagi pengusaha mikro dan rumah tangga berpenghasilan rendah di pedesaan
Sebagaimana hasil penelitian World Bank dan ADB, LKM/S merupakan pendekatan terbaik dalam penanggulangan kemiskinan
Tahun 2005 dicanangkan sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia
BPR/BPRS Pengaturan = UU Perbankan No.7/92jo UU No.10/98 Perizinan = Bank Indonesia Pengawasan = Bank Indonesia
Bank
BRI Unit Pengaturan = UU Perbankan No.7/92 jo UU No.10/98 Perizinan = Bank Indonesia Pengawasan = * BRI Cabang * Bank Indonesia untuk BRI secara keseluruhan
LKM
Badan Kredit Desa (BKD) Pengaturan Perizinan Pengawasan
Formal
NonBank Bank Non
= UU Perbankan No.10/1998 = Bank Indonesia = BRI atas nama Bank Indonesia
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pengaturan = UU Koperasi No.25/1992 Perizinan = KementerianNegara Koperasi & UKM Pengawasan = KementerianNegara Koperasi & UKM
Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) Pengaturan = Peraturan Daerah Perizinan = Gubernur setiap provinsi Pengawasan = Pemda Tk. I
Non Formal Sumber : Bank Indonesia
• • • •
LSM, KSM BMT UEDSP UPPKS
LINGKUP KEGIATAN USAHA LKM/S Dana Sosial
Dana Sosial
BPR Jasa Keuangan
Sektor Riil
Dana Sosial
KSU, Kop serba ush
Jasa Keuangan
Jasa Keuangan
BPRS Sektor Riil
Dana Sosial
Jasa Keuangan
Sektor Riil
Dana Sosial
BMT
KSP Sektor Riil Jasa Keuangan
Dana Sosial
Sektor Riil
Jasa Keuangan
Sektor Riil
LKS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Dana Sosial
LKS Jasa Keuangan
• LKS melakukan tiga kegiatan yaitu Jasa Keuangan, Sektor Riil dan Dana Sosial sebagai konsekuensi misi yang diemban
• Dana Sosial ini merupakan dana yang secara langsung digunakan Sektor Riil untuk kemaslahatan umat (Corporate Social Responsibility)
POLA PEMBIAYAAN Bank Umum BANK
BRI Unit (U. Kecil)
BPR/BPRS NON BANK
KSP/USP, BMT, BKK (Badan Kredit Kota), BKD (badan kredit desa), Dll
(U. Mikro)
KSM (Kop Swadaya Masy)
(U. Gurem/ Dhuafa)
TARGET PEMBIAYAAN vs LEMBAGA KEUANGAN
Target Market :
BANK Target Market :
MICRO BANKING Target Market :
(BPR/BPRS)
MICRO FINANCE (LKM, KSP, BMT Dll) Target Market:
DANA SOSIAL
KSM (Kop swady masy) TYPE
POTENTIAL PASSIVE
POTENTIAL ACTIVE
UMKMK
Scalability Competency
FEASIBLE
ELIGIBLE
Track Record Capacity
BANKABLE
Lack of Coll. Asset
Sumber daya insani yang handal dan amanah Permodalan yang kuat Jaringan yang luas dan efektif Sistem informasi dan teknologi yang solid Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) Inovasi produk Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang baku
Peran LKM/S sangat penting untuk menjangkau dan membiayai usaha mikro dan kecil, dan rakyat miskin, yang sebagian besar berada di lokasi-lokasi yang relative terpencil (remote area);
Perlu pemberdayaan yang mencakup : 1. Penyediaan lingkungan yang kondusif, tersedianya aturan legalitas yang memadai;
antara
lain
2. Dukungan Permodalan kepada LKM/S, antara lain dengan meningkatkan linkage program dengan bank umum, sehingga menjangkau selain BPR/S (spt sekarang), juga koperasi, BMT dan LKM lainnya; 3. Capacity building melalui technical assistance; IT System, pelatihan SDM, standarisasi SOP, pendampingan, pembinaan. 4. Dibangunnya Lembaga APEX sebagai induk dari LKM/S;
• Saat ini BI meluncurkan Generic Model Lingkage Program bagi Pemberdayaan LKM terkait UKMK • Model Lingkage Program BI antara Bank Umum Konvensional/Syariah (BUK/S), BUS=Bank Umum Syariah dan BPR/S adalah: 1. Executing 2. Channeling 3. Joint Financing
Sumber: Bank Indonesia
Sumber: Bank Indonesia
Sumber: Bank Indonesia
1. Niat segala aktivitas sebagai ibadah 2. Kesejajaran 3. Kejujuran 4. Amanah 5. Keterbukaan 6. Orientasi pada proses 7. Orientasi pada jangka panjang 8. Orientasi pada kualitas 9. Konsisten 10. Tolong menolong 11. Saling mengingatkan 12. Keteladanan 13. Pertanggungjawaban sampai hari akhir * Hasil kajian linkage Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia tahun 2004, yang di dalamnya mengkombinasikan landasan normatif/teoritis dan best practices yang dilakukan oleh perbankan syariah
PKBL sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan: Program Bina Lingkungan (PBL) seyogyanya ditujukan untuk the poorest, untuk mengurangi beban masyarakat miskin Program Kemitraan BUMN (PK-BUMN) ditujukan untuk economically active poor, untuk meningkatkan produktivitas dan kemudian pendapatannya
Dana PKBL terdiri dari : Dana Program Kemitraan (DPK) BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi : DPK untuk pengembangan UMKK dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan dukungan keuangan dan jasa manajemen secara terpadu, yang terdiri dari minimal 80% untuk pinjaman dan maksimal 20% untuk hibah. Porsi Dana Pinjaman (80%) perlu disalurkan melalui : 1. BUMN Pembina*) atau BUMN Pengelola 2. Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP), terutama untuk Dana Likuiditas LKM/S, Pegadaian, Modal Ventura dan Kredit Program Khusus serta Dana Agunan dan Penjaminan Usaha Mikro 3. Porsi Dana Hibah disalurkan oleh BUMN Pembina * Pemilik asal Dana
Dana Program Bina Lingkungan (PBL) yang seluruhnya merupakan hibah untuk pembinaan dan pengembangan komunitas dan lingkungan terutama disekitar lokasi usaha BUMN sebagai safety net, perlu disalurkan melalui : 1. BUMN Pembina * 2. Organisasi Keagamaan seperti ; Baznas , CRS, dll untuk Dana Sosial, Pengembangan Komunitas dan Pembiayaan Pra Komersial
* Pemilik asal Dana
PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PKBL BUMN Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) •Dana Sosial, Pengembangan Komunitas •Pembiayaan PraKomersial
•Pelatihan/Technical Assistant lainnya •Pengembangan Komunitas •Dana Sosial
•Dana Likuiditas LKM/S, Pegadaian, Modal Ventura & Kredit Program Khusus (Daerah Prioritas, TKI), dll.
•Dana Agunan & Penjaminan Usaha Mikro
Masyarakat Miskin, Usaha Mikro & Kecil
Program PKBL Terpadu Fee Pengelola
Masjid (Marbot/Ta’mir)
LKM/S (BMT) Pembiayaan Pendampingan
Repayment & Bagi hasil
Masyarakat Dhuafa
Terima
Kasih
