2/10/2014
FASILITASI PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM RANGKA MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DAERAH
OLEH : DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI BAHRUM A. SIREGAR, SH, M.Si
Disampaikan pada acara RAKORNAS BIDANG KESBANGPOL DALAM RANGKA “PEMANTAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014” 1
LKM
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAU MICRO FINANCE INSTITUTION ADALAH MERUPAKAN LEMBAGA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEUANGAN KEPADA PENGUSAHA KECIL DAN MIKRO SERTA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH YANG TIDAK TERLAYANI OLEH LEMBAGA KEUANGAN FORMAL DAN YANG TELAH BERORIENTASI PASAR UNTUK TUJUAN TEKNIS. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ADALAH MERUPAKAN SALAH SATU PENGGERAK RODA PREKONOMIAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKANPENDAPATAN, MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA, DAN MENGENTASKAN KEMISKINAN GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DI PEDESAAN, SERTA MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH. 2
1
2/10/2014
JENIS LKM
BANYAKNYA JENIS LKM YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DI INDONESIA MENUNJUKKAN BAHWA LKM SANGAT DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT, TERUTAMA KELOMPOK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH, PENGUSAHA KECIL DAN MIKRO YANG SELAMA INI BELUM TERJANGKAU OLEH JASA PELAYANAN KEUANGAN PERBANKAN KHUSUSNYA BANK UMUM.
3
Latar Belakang
Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 Ttg Perbankan : Setiap pihak yg melakukan kegiatan menghimpun dana dari masy dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Rakyat dari Pimpinan Bank lndonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Pasal 58 UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan pasal 19 PP No.71 Tahun 1992 tentang BPR : Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga2 lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PP No.71 Tahun 1992 tentang BPR paling lambat 30 Oktober 1997.
4
2
2/10/2014
Lanjutan.....
sampai dengan batas waktu dimaksud tersebut, masih banyak lembaga keuangan yang belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai BPR, bahkan banyak yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali. Pasal 46 Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun dan paling lama 15 tahun serta denda Rp. 10 Milyar dan paling banyak 200 Milyar
5
UNTUK MENDORONG TRANSFORMASI MAKA DISEPAKATI MELAKUKAN : A. BI MEMBERIKAN KONSULTASI KPD LKM YG AKAN MENJADI BPR/S SESUAI DGN KETENTUAN YG BERLAKU DLM PENDIRIAN DAN PERIZINAN BPR/S; B. KEMENDAGRI, BERSAMA-SAMA DGN PEMDA, MELAKUKAN PEMBINAAN TERHDP LKM YG AKAN MENJADI BUMD; C. KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BERSAMA-SAMA DGN PEMDA MEMFASILITASI, MEMBERDAYAKAN, DAN MEMBINA LKM YG AKAN MENJADI KOPERASI; D. KEMENTERIAN KEUANGAN MEMBERIKAN KONSULTASI KPD LKM YG KEGIATAN USAHA MENYERUPAI LEMBAGA KEUANGAN YG BERADA DLM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEMENKEU MENJADI LEMBAGA KEUANGAN SESUAI DGN KETENTUAN YG BERLAKU.
6
3
2/10/2014
SEMANGAT PENGEMBANGAN LKM DI INDONESIA PERTUMBUHAN LKM SEPENUHNYA TELAH SESUAI DENGAN SEMANGAT YANG DIAMANATKAN OLEH UUD 1945 (PASAL 33 DAN PASAL 27).
PASAL 33 AYAT (1) MENEGASKAN BAHWA PEREKO0NOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASAR ATAS ASAS KEKELUARGAAN, SERTA (AYAT 2) YANG MENYATAKAN BAHWA PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASAR ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN, SERTA DENGAN MENJAGA KESEIMBANGAN KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI NASIONAL.
SEDANGKAN PASAL 27 (AYAT 2) TELAH MEMBERIKAN INSPIRASI BAGI BERTUMBUHNYA LKM YANG MENJAMIN BAHWA TIAP-TIAP WN BERHAK ATAS PEKERJAANDAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN.
PERTUMBUHAN LKM SANGAT DIRASAKAN MEMBANTU MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU, PEMERINTAH HARUS MENJAGA DAN MEMBERIKAN RUANG YANG LELUASA UNTUK PERTUMBUHANNYA, BAIK SECARA KELEMBAGAAN MAUPUN LEGALITASNYA KARENA TELAH BANYAK MEMBANTU PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU BERPENGHASILAN RENDAH.
7
LANJUTAN......
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA SUDAH MUNCUL SEJAK LAMA BAIK DI KOTA MAUPUN DI DESA. DI PEDESAAN LKM INI BISA DIKENAL DENGAN BADAN KREDIT DESA (BKD), UNIT SIMPAN PINJAM, LEMBAGA KREDIT PEDESAAN.
SEKTOR KEUANGAN DI INDONESIA MERUPAKAN SALAH SATU SEKTOR YANG MEMILIKI PERANAN PENTING DALAM MENDORONG PENINGKATAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN EKONOMI MASYARAKAT. PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN PADA SEKTOR KEUANGAN, BAIK BANK MAUPUN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK PERLU DIPERTAHANKAN. PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SEBAGAI PENYEDIA DANA ATAU MODAL BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN USAHA SKALA KECIL SANGAT PENTING. OLEH KARENA ITU PENGUATAN LKM DENGAN MEMBENTUK UU LKM DIHARAPKAN MENJADIKAN LKM MAMPU BERJALAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 8
4
2/10/2014
SUBSTANSI POKOK UU LKM
KEGIATAN USAHA LKM MELIPUTI JASA PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, MELALUI : (PASAL 1 ANGKA 1 DAN PASAL 11 AYAT 1) PINJAMAN/PEMBIAYAAN DALAM USAHAN SKALA MIKRO KEPADA ANGGOTA DAN MASYARAKAT; PENGELOLAAN SIMPANAN; DAN PEMBERIAN JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN USAHA. BENTUK BADAN HUKUM LKM (PASAL 5) : KOPERASI, ATAU PERSEROAN TERBATAS (SAHAMNYA PALING SEDIKIT 60% DIMILIKI OLEH PEMDA KAB./KOTA ATAU BUMD/KELURAHAN. KEPEMILIKAN (PASAL 8) : WNI; BUMD/KELURAHAN; PEMDA/PEMKOT; DAN/ATAU KOPERASI.
9
LANJUTAN ...... UNTUK MENJAMIN SIMPANAN MASYARAKAT PADA LKM, PEMDA DAN/ATAU LKM DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN LKM. DALAM HAL INI DIPERLUKAN PEMERINTAH BERSAMA PEMDA DAN LKM DAPAT MENDIRIKAN LPS LKM. (PASAL 19). CAKUPAN WILAYAH USAHA SUATU LKM BERADA DALAM SATU WILAYAH DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, ATAU KAB./KOTA YANG DISESUAIKAN DENGAN SKALA USAHA LKM (PASAL 16). LKM WAJIB BERTRANSFORMASI MENJADI BANK JIKA (PASAL 27): MELAKUKAN KEGIATAN USAHA MELEBIHI 1 WILAYAH KAB./KOTA TEMPAT KEDUDUKAN LKM; ATAU TELAH MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN LKM DILAKUKAN OLEH OJK DAN DI DELEGASIKAN KEPADA PEMERINTAH KAB./KOTA. DALAM HAL PEMERINTAH KAB./KOTA BELUM SIAP, OJK DAPAT MENDELEGASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPADA PIHAK LAIN YANG DITUNJUK. (PASAL 28). OJK, KEMENTERIAN KUKM, DAN KEMENDAGRI HARUS MELAKUKAN INVENTARISASI LKM YANG BELUM BERBADAN HUKUM DAN HARUS DISELESAIKAN PALING LAMBAT 2 TAHUN TERHITUNG SEJAK UU LKM BEERLAKU. PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU LKM HARUS DITETAPKAN PALING LAMA 2 TAHUN TERHITUNG SEJAK UU LKM DIUNDANGKAN. 10
5
2/10/2014
LANJUT......
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, BAB I KETENTUAN UMUM : PASAL 1 AYAT 1 BERBUNYI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG SELANJUTNYA DISINGKAT LKM ADALAH LEMBAGA KEUANGAN YANG KHUSUS DIDIRIKAN UNTUK MEMBERIKAN JASA PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, BAIK MELALUI PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DALAM USAHA SKALA MIKRO KEPADA ANGGOTA DAN MASYARAKAT, PENGELOLAAN SIMPANAN, MAUPUN PEMBERIAN JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN USAHA YANG TIDAK SEMATA-MATA MENCARI KEUNTUNGAN. PASAL 3 BERBUNYI : LKM BERTUJUAN UNTUK; (a) MENINGKATKAN AKSES PENDANAAN SKALA MIKRO BAGI MASYARAKAT; (b) MEMBANTU PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT; DAN (c) MEMBANTU PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERUTAMA MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU BERPENGHASILAN RENDAH.
11
MENGAPA LKM DAPAT MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DAERAH ???
KEBERADAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI MASYARAKAT, TELAH BERPERAN DALAM MEMBANTU PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL KARENA LETAKNYA YANG TERSEBAR DISELURUH PELOSOK TANAH AIR, SERTA PERSYARATANNYA YANG MUDAH DIPENUHI OLEH MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN; USAHA MIKRO DAN KECIL TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL, KHUSUSNYA DALAM MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN; UNTUK MENUMBUHKEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT MENJADI TANGGUH, BERDAYA, DAN MANDIRI YANG BERDAMPAK KEPADA PENINGKATAN PEREKONOMIAN NASIONAL YANG DISELENGGARAKAN BERDASAR ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN, KEMANDIRIAN, SERTA MENJAGA KESEIMBANGAN KEMAJUAN DAN KESATUAN EKONOMI NASIONAL. MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MEMENUHI KEBUTUHAN LAYANAN KEUANGAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU BERPENGHASILAN RENDAH. 12
6
2/10/2014
TARGET/ SEGMEN MIKRO FINANCE
ADALAH MASYARAKAT YANG RELATIF MISKIN ATAU BERPENGHASILAN RENDAH, YANG MANA MENDEFENISIKAN MASYARAKAT MISKIN SEBAGAI PETANI NELAYAN KECIL (PNK) DAN PENDUDUK DAERAH LAINNYA YANG HIDUP DIBAWAH GARIS KEMISKINAN, DENGAN KRITERIA PENDAPATANNYA MAKSIMUM SETARA DENGAN 320 kg BERAS PER KAPITA PER TAHUN.
13
KEDUDUKAN LKM
LKM MEMILIKI KEDUDUKAN YANG PENTING DAN STRATEGIS DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG TANGGUH, BERDAYA, PRODUKTIF DAN MANDIRI AKAN BERPERAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, SEBAGAI SALAH SATU PILAR UTAMA EKONOMI NASIONAL YANG HARUS MEMPEROLEH KESEMPATAN UTAMA, DUKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN SELUAS-LUASNYA, SEBAGAI WUJUD KEBERPIHAKAN YANG TEGAS KEPADA KELOMPOK USAHA EKONOMI RAKYAT TANPA MENGABAIKAN PERANAN USAHA BESAR DAN BUMN. 14
7
2/10/2014
JENIS LKM
BANYAKNYA JENIS LKM YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DI INDONESIA MENUNJUKKAN BAHWA LKM SANGAT DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT, TERUTAMA KELOMPOK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH, PENGUSAHA KECIL DAN MIKRO YANG SELAMA INI BELUM TERJANGKAU OLEH JASA PELAYANAN KEUANGAN PERBANKAN KHUSUSNYA BANK UMUM.
15
JENIS-JENIS LKM DI INDONESIA a.
b.
c.
FORMAL YAITU LKM YANG DIATUR DAN DIAWASI SECARA HUKUM OLEH REGULATOR SEPERTI BI, CONTOH: DIVISI KEUANGAN MIKRO BANK BESAL SEPERTI BRL, DANAMON, MANDIRI, BUKOPIN, DAN BPR. SEMI-FORMAL YAITU LKM YANG PENDIRIAN DAN OPERASIONAL LEMBAGANYA DIATUR, TAPI TIDAK DIAWASI OLEH REGU LATOR PERBA N KA N. CONTOH: KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN PERUM PEGADAIAN. NON-FORMAL YAITU LKM YANG TIDAK MEMILIKI KERANGKA HUKUM YANG JELAS. CONTOH: LDKP, SEBAGIAN BMT/BTM, KSM/UBSP, TPSP, UEDSP, DLL. 16
8
2/10/2014
PETA LKM DI INDONESIA LKM MIKRO FORMAL
LKM MIKRO SEMIFROMAL
LKM MIKRO INFORMAL
BANK-BANK KOMERSIAL BRI UNIT DESA BANK DAGANG BALI DAAMON SIMPAN PINJAM DLL
KOPERASI KOPERASI SIMPAN SIMPAN PINJAM KOPERASI UNIT DESA
ARISAN PINJAMAN PERORANGAN (KOMERSIAL DAN NONKOMERSIAL)
BANK-BANK PEDESAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) PENGEMBANGAN HUB. BANK DGN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT PROYEK MIKRO KREDIT
LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK BKD LEMBAGA DANA KREDIT PEDESAAN SEPERTI: BADAN KREDIT KECAMATAN (JATENG); LPK (JABAR); LUMBUNG PITIH NAGARI (SUMBAR); KREDIT UTK RAKYAT KECIL DAN LEMBAGA KREDIT PEDESAAN (JATIM, JABAR, NTB); LEMBAGA PERKREDITAN DESA BALI 17
18
9
2/10/2014
19
Peran LKM Untuk Mengentaskan Kemiskinan
Jumlah penduduk rniskin pada tahun 2013 adalah sebesar 15,5 juta jiwa penerima Raskin dan rencana BLTatau BLSM* Selain angka kemiskinan yang relatif tinggi ini, terjadi juga jurang kesenjanagan yang terus meningkat, dirnana pada tahun 2012 O,41 %. Sesuai data Bank Indonesia (BI), angka "gini ratio" Indonesia terus bertambah dari 0,28 pada 2002 menjadi O,34 pada 2005 dan naik menjadi 0,36 pada 2006, 038 pada 2007, 039 pada 2011. Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan rnelalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung rnaupun tak langsung-diantaranya dengan mendorong usaha kecil atau usaha rnikro yang bersifat produktif melalui pelyediaan fasilitas pinjaman lembaga keuangan mikro (kredit mikro). Pengembangan usaha kecil mikro dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak bisa lepas dari peran LKM rnengingat di saat perbankan tidak mampu menjangkau usaha kecil mikro, maka LKM adalah pihak yang mampu memberikan dukungan finansial kepada usaha kecil_mikro sesuai karakteristiknyasebagai pendukung usaha mikro kecil itu sendiri
20
10
2/10/2014
Lanjutan...
Berangkat dari fenomena ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pembangunan usaha kecil mikro yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan LKM merupakan instrumen yang mempunyai peran besar membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui upaya meningkatkan produktiritas masyarakat dan menumbuhkan usaha kecil dan mikro di tingkat pedesaan. LKM mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian yang bila berfungsi benar, akan menghasilkan nilai tambah dengan cara memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan
21
Peran LKM Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mengurangi pengangguran dengan mendorong sektor usaha kecil mikro melalui program pemberdayaan masyarakat menjadi wirausaha dengan pemberian kredit dengan bunga ringan, menumbuhkan sentra produksi kecil rnikro dalarn jurnlah yang lebihbesar, sama halnya dengan penyaluran kredit kepada Sektor properti dan jenis usaha lainnya. Sektor usaha kecil mikro sudah terbukti memiliki daya tahan yang tinggi menghadapi krisis ekonomi sebagaimana yang dialami Indonesia padatahun 1997 /1998 lalu, dimana pada waktu itu sektor properti mengalami keterpurukan yang cukup mendalam sementara sektor usaha kecil mikro dapat tetap bertahan.
22
11
2/10/2014
23
Penutup: Kesimpulan dan Saran
Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukau dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro dengan memfasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi iuga dari lembaga Keuangan Mikro (LKM). Keberadaan LKM diharapkan akan maurpu nenrberikan berbagai jenis pembiayaan kepada masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil di Indonesia yang tentunya akan sangat mernbantu masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro ini, maka keberadaan LKM telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dari aspek legal-formal serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas lembaga keuangan mikro dalam menialankan kegiatan usahanya serta akan menguatkan pengengembangan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional.
24
12
2/10/2014
Lanjutan.....
Untuk memperkuat LKM ke depan, maka kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga otoritas dalam bidang pengawasan jasa keuangan yang telah dimandatkan oleh UU, diharapkan akan mampu menumbuh-kembangkan LKM-LKM di seluruh tanah air sehingga menjadikan LKM sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Beberapa saran yang perlu untuk dilakukan oleh OJK antara lain : membuat 'blue print' LKM sebagai desain yang terstruktur untuk mengembangkan dan memperkuat LKM. Program pemberdayaan SDM yang terstruktur dan berkesinambungan (capacity building ) berupa pelatihan-pelatihan manajemen dan pengelolaan keuangan. Memperkuat kelembagaan dgn mengkoordinasikan semua instansi/ lembaga pemerintah di pusat maupun di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional LKM di Indonesia sehingga LKM bertumbuh sehat dan normal. Menyelesaikan Peraturan Teknis sebagaimana amanat UU
25
Lanjutan ....
Dalam rangka Ketahanan ekonomi di daerah Direktorat Ketahanan ekonomi Ditjen Kesbangpol berkewajiban mendorong terbentuknya LKM yang berbadan hukum di seluruh daerah sampai ke pedesaan untukm memperkuat perekonomian daerah.
26
13
2/10/2014
PERAN KESBANGPOL DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI
AKTIVITAS EKONOMI
1. KEHIDUPAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI DI WILAYAH
KESBANGPOL
KETAHANAN EKONOMI
1. ANALISIS 2. INISIATIF
3. FASILITASI
PERTUMBUHAN EKONOMI
4. KOORDINASI 5. MOTIVATOR 6. TERLIBAT LANGSUNG
PERLUASAN LAPANGAN KERJA
PENGENTASAN KEMISKINAN 27
TA. 2012 FORUM KOORDINASI PENINGKATAN PERAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MILIK PEMDA
PELAKSANAAN KEGIATAN FORUM DI : PROVINSI DI : PROVINSI DI : PROVINSI DI : PROVINSI JAMBI SUMMATERA SELATAN SULAWESI TENGAH MALUKU – JAMBI, – KAB. LAHAT, – PALU, – AMBON, 15 MARET 2012, 15 FEBRUARI 2012, 02 MARET 2012, 28 JUNI 2012, PESERTA = 50 ORANG PESERTA = 50 ORANG PESERTA = 50 ORANG PESERTA = 50 ORANG
28
14
2/10/2014
TA. 2013 FORUM PENINGKATAN PERAN PEMDA DALAM MENDORONG PEMBENTUKAN BPR MILIK PEMDA DI WILAYAH TIMUR
PELAKSANAAN KEGIATAN FORUM DI : PROVINSI NTT DI : PROVINSI PAPUA DI : PROVINSI PAPUA – KUPANG, – MANOKWARI, – JAYAPURA, 26 - 28 MARET 2013, 15 – 17 MEI 2013, 23 – 25 JULI 2013, PESERTA = 60 ORANG PESERTA = 60 ORANG PESERTA = 38 ORANG 29
TA. 2013 FASILITASI PERAN LEMBAGA USAHA EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MIKRO DI DAERAH PERBATASAN ANTAR NEGARA
PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI DI : PROVINSI MALUKU UTARA – TERNATE, 14 – 16 MARET 2013, PESERTA = 95 ORANG
DI : PROVINSI KALIMANTAN BARAT – PONTIANAK, 28 – 30 MEI 2013, PESERTA = 95 ORANG 30
15
2/10/2014
31 31
16
