Memperkuat Peran Daerah dalam Penanggulangan HIV/AIDS Dr. Kemal N. Siregar Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional September 2016
Pokok bahasan • Input utama: Kebijakan dan dukungan nasional • Penguatan peran daerah – Proses utama – Hasil – Tantangan
2
Input utama: Kebijakan dan dukungan nasional • Salah satu tupoksi KPAN: Pengembangan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum
• Kementerian dan lembaga berperan penting dalam pengembangan kebijakan (SK Menkokesra no. 6/2007 ttg penyelenggaraan tugas KPAN dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, dimana kementerian dan lembaga menjadi anggotanya) 3
Kebijakan HIV/AIDS semakin komprehensif Berkembang pesat sejak 2006, dan sampai 2015 kebijakan sudah cukup komprehensif.
Berawal dari penguatan kelembagaan, serta penetapan Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2007-2010, 2010-2014, 205-2019 (turunan RPJMN). Kemudian program nasional diperkuat: Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik (HRHarm Reduction), Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB), Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS), Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), Peningkatan Pengetahuan Remaja, Strategic Use of ARV (SUFA) dan Mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional. 4
Tonggak2 perkembangan kebijakan HIV/AIDS Tahun
Kebijakan
2006
Pembentukan KPAN (Perpres no.75/2006) - Kelembagaan di nasional & daerah.
2007
Pedoman Pembentukan KPA & Pemberdayaan Masy (Permendagri no. 20/2007). Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV/AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik (Permenkokesra no.2/2007).
2010 2011 2012
2013
2014
2015
SRAN Penanggulangan HIV/AIDS 2010-2014 (Permenkokesra no.8/2010). Penempatan Korban Penyalahgunaan Napza di Rehabilitasi (SEMA no.3/2011). Pedoman Penerapan Layanan Komprehensif HIV – IMS Berkesinambungan. Kesepakatan Bersama 5 Menteri no.432/2012 ttg Pengetahuan Komprehensif. Penanggulangan HIV/AIDS (Permenkes no. 21/2013) – Menyangkut pula PMTS. Pelaksanaan Pengendalian HIV/AIDS dan IMS (SE Menkes no.129/2013) – Menyangkut pula TKIP/ PITC dan SUFA. Pedoman PPIA (Permenkes no.51/2013). Penguatan Kelembagaan & Pemberdayaan Masy (Inmendagri no.444.24/2013). SE Menkes no.32/2014 tentang pelaksanaan BPJS kesehatan – HIV/AIDS menggunakan obat program pemerintah. 5 SRAN HIV/AIDS 2015-2019.
Jumlah kebijakan HIV/AIDS selalu meningkat 250 200 150 100 50 0 2006 2011 2015
Kebijakan nasional 18 76 143
Kebijakan provinsi 1 14 28
Kebijakan kab/kota 2 41 131
Total 21 131 267 6
Hasil penilaian perkembangan kebijakan Dengan NCPI setiap 2 tahun Dari sisi pemerintah
9
Dari sisi komunitas
8
8
7
7 6 6 5 5 4
4
3
3
2
2
1
1
0 Strategic Plan
Political Support and Leadership
Prevention
2011 Sangat buruk 0
1
2013
2
Treatment, Care and Support
0
Monitoring and Evaluation
CS Involvement
2015
3
Human Rights
2011
4
5
6
7
Prevention
2013
8
Treatment Care and Support
2015
9
Sangat baik 10 7
Tantangan kebijakan nasional (Hasil NCPI) • Situasi politik dewasa ini dirasakan yang kurang berpihak pada HIV/AIDS sementara ekspektasi pemangku kepentingan dan penggiat HIV semakin tinggi • Pelaksanaan kebijakan belum maksimal dan masih tergantung kepada komitmen pimpinan yang sedang menjabat • Stigma dan diskriminasi masih tinggi, misalnya kekerasan pada WPS dan waria, kriminalisasi penasun, terbatasnya akses remaja dan LSL pada layanan kesehatan dan kespro 8
Penguatan Peran Daerah: Input utama adalah kebijakan dan dukungan nasional
9
Proses utama: Koordinasi kelembagaan di daerah 1. Pertemuan koordinasi internal sekretariat 2. Pertemuaan koordinasi anggota KPAP/K/K 3. Pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan 4. Pertemuan koordinasi koordinasi PMTS/LKB 5. Pertemuan koordinasi dengan Ketua KPA 6. Supervisi, bimbingan dan pengawasan
Internal Supervisi Binwas
Anggota KPAP/K/K
Ketua KPA
Stake holder PMTS/LKB
10
APBD 2015: Rp. 1,5 M
Sumber data: Real time monitoring www.aidsindonesia.or.id/pos
11
Pengembangan SDM: Pelatihan
12
Penguatan KPAP/K/K • Sejak penguatan KPA di daerah tahun 2007, KPAP/K/K didorong lebih mengintesifkan penanggulangan AIDS yang melibatkan berbagai sektor pemerintah dan masyarakat sipil Perda mulai banyak terbentuk • Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masayarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS daerah Inmendagri no. 444.24/2259/SJ tahun 2013 13
Hasil
14
Kebijakan meningkat 2015: 28 provinsi sudah ada Perda Ada Perda/Pergub RIAU
KEPRI
JATENG
DKI
BALI
PAPUA
JATIM
SULUT
BANTEN
KALTIM
KALBAR
KALTENG
Belum ada NTT NAD
BABEL
SULBAR
MALUT
PABAR
Kaltara
SULSEL
GORONTALO
JABAR
SUMSEL
DIY
KALSEL
NTB
JAMBI
LAMPUNG
MALUKU
SUMBAR
SULTRA
SUMUT
BENGKULU
SULTENG 15
Status kebijakan di kab/kota 2015 • 398 dari 514 K/K (77%) sudah menerbitkan SK Pembentukan KPAK • KPAK/K dg APBD 325 K/K, yang aktif 225 K/K dengan staf seluruhnya sekitar 1000 orang • 104 K/K sudah menerbitkan Perda/Perbup/Perwali Penanggulangan AIDS
Sumatera (12) Sumut Riau Jambi Sumsel Sumbar Kep. Babel Kalimantan (10) Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim
4 2 1 3 1 1
Jawa (43) DKI jakarta Jabar DIY Jateng Jatim DKI jakarta
4 11 1 13 10 4
1 1 3 5
Sulawesi (8) Sulut Gorontalo Sulsel Sultra
1 2 4 1
Sunda Kecil (16) Papamama (15) Bali 9 Maluku NTB 1 Maluku Utara NTT 6 Pabar 16 Papua
1 1 5 8
APBD provinsi meningkat (Rp)
Sumber: KPAN
17
APBD kab/kota meningkat (Rp)
166 KK
192 KK
325 KK
18
Tantangan • Kebijakan nasional sudah semakin komprehensif namun belum diimplementasi dengan efektif. • Kualitas koordinasi kelembagaan sangat bergantung pada kualitas SDM. Pergantian SDM untuk menjalankan manajemen cukup tinggi. • Penanggulangan AIDS di daerah rentan terhadap situasi politik: APBD untuk HIV/AIDS menurun ketika Pilkada – Sebagian pimpinan daerah belum menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap penanggulangan AIDS.
• Di beberapa tempat implementasi Perda HIV/AIDS berkontraindikasi dengan Perda Larangan Pelacuran dan Tuna Susila. Kondom sebagai alat bukti. • Meski Perda HIV/AIDS sudah ada namun jumlah APBD belum memadai, khususnya untuk: manajemen dan pencegahan (penjangkauan populasi kunci oleh OMS). 19
20
