TELAAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: UPAYA MEMPERKUAT PERAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN TEGUH KURNIAWAN, M.SC FISIP UI

TELAAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: UPAYA MEMPERKUAT PERAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN TEGUH KURNIAWAN, M.SC FISIP UI

Isi Presentasi • Latar Belakang • Tinjauan Literatur Perencanaan, Pembangunan & Perencanaan Pembangunan • Sistem Perencanaan Pembangunan menurut UU 25/2004 • Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan

2

“Capacity Building for Local Council (Legislative) Member in Pandeglang”, LPPM, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Carita 12 Mei 2006 1

LATAR BELAKANG

Latar Belakang 1 • Pembangunan merupakan hal yang esensial dalam mencapai tujuan Negara • Perubahan sistem penyelenggaraan pembangunan, diantaranya – Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung – Reformasi Pemerintahan Daerah – Reformasi Keuangan Negara

4


Latar Belakang 2 • Otonomi Daerah memberikan peluang bagi Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah • Diperlukan pemahaman dari unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Pemda dan DPRD) mengenai esensi dari pembangunan dan perencanaan pembangunan serta sistem pembangunan yang berlaku saat ini 5

TINJAUAN LITERATUR PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, & PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Definisi Perencanaan • Sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan kebijakan atau pilihanpilihan mengenai alternatif jalan/cara dalam menggunakan sumberdaya yang tersedia dengan tujuan mencapai cita-cita/sasaran khusus di masa depan (Conyers dan Hill, 1990) 7

Elemen Perencanaan • Merencanakan berarti memilih • Perencanaan sebagai cara pengalokasian sumberdayasumberdaya • Perencanaan sebagai cara mencapai cita-cita/sasaran • Perencanaan untuk masa depan 8


Tipe Aktivitas Perencanaan • Sifat alamiah dari sasaran perencanaan – – – –

Perencanaan di masa perang Perencanaan kota dan desa Perencanaan antisiklus Perencanaan pembangunan

• Ruang lingkup aktivitas perencanaan • Level spasial dari aktivitas perencanaan • Level operasional dari aktivitas perencanaan – Perencanaan proyek – Perencanaan sektoral – Perencanaan wilayah terpadu

9

Pertimbangan dalam Perencanaan • Perencanaan, perencana, rencana • Perencanaan, pembuatan kebijakan, implementasi • Konteks politik dari perencanaan Æ akan berpengaruh secara langsung terhadap peran, metode dan organisasi dari perencanaan dan isi dari rencana

10


Pembangunan & Keterbelakangan • Pembangunan: perubahan secara gradual, kemajuan melalui sejumlah tahapan yang mengarah pada ekspansi peran negara, peningkatan atau kelengkapan atau keterbukaan terhadap identitas negara – Pembangunan sebagai Sasaran – Pembangunan sebagai Proses

• Keterbelakangan: kesenjangan pembangunan

11

Pembangunan sebagai Sasaran • Kebutuhan akan perubahan • Menuju konsep baru pembangunan negara – – – –

Perspektif ekonomi Perspektif sosial Perspektif politik Pembangunan yang memfokuskan pada manusia (man-centered development)

12


Proses Perencanaan Pembangunan 1 • Rasionalitas dalam perencanaan • Ketidakpastian dalam perencanaan • Perspektif terkait sifat proses perencanaan (tahapan perencanaan) • Pandangan mengenai proses perencanaan

13

Proses Perencanaan Pembangunan 2 • Kebijakan untuk mengadopsi perencanaan • Pembentukan kerangka organisasional untuk perencanaan • Merumuskan tujuan spesifik perencanaan • Formulasi sasaran • Pengumpulan dan analisis data

14


Proses Perencanaan Pembangunan 3 • Identifikasi seperangkat alternatif tindakan • Penilaian terhadap seperangkat alternatif tindakan • Pemilihan alternatif yang paling diinginkan/sesuai • Implementasi • Pengawasan dan evaluasi

15

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENURUT UU 25/2004


Asas dan Tujuan 1 (1) Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. (2) Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

17

Asas dan Tujuan 2 (3)

SPPN diselenggarakan penyelenggaraan negara : • Asas • Asas • Asas • Asas • Asas • Asas • Asas • Asas • Asas

berdasarkan

asas

umum

kepastian hukum tertib penyelenggaraan negara kepentingan umum keterbukaan proporsionalitas profesionalitas akuntabilitas efisiensi efektivitas

18


Asas dan Tujuan 2 (4)

SPPN bertujuan untuk : a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

19

Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL

DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Strategis Kementerian / Lembaga

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 20


Isi RPJP (20 tahun) NASIONAL

DAERAH

Penjabaran Tujuan Nasional dalam Pembukaan UUD kedalam: – Visi; – Misi; – Arah Pembangunan Nasional;

Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: – Visi; – Misi; – Arah Pembangunan Daerah;

21

Isi RPJM (5 tahun) RPJM NASIONAL

RPJM DAERAH

Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional

Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional

Isi: 1. 2. 3. 4.

Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – Kerangka Regulasi – Kerangka Anggaran

Isi: 1. 2. 3. 4.

Strategi Pemb. Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: – Kerangka Regulasi – Kerangka Anggaran

22


Isi RKP/D RKP

RKP Daerah

Penjabaran RPJM Nasional

Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP

Isi: 1.

Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

2. 3. 4.

Isi: 1. 2.

Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Rencana Kerja Rencana Pendanaan

3. 4. – –

Dilaksanakan pemerintah Mendorong partisipasi masyarakat

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

– –

23

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra-KL

Renstra-SKPD

Berpedoman pada RPJM Nasional

Berpedoman pada RPJM Daerah

Isi: 1. 2. 3. 4.

Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program Kegiatan pembangunan

Isi: 1. 2. 3. 4.

Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Program-program Kegiatan pembangunan

24


Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renja-KL

Renja-SKPD

Berpedoman pada Renstra KL mengacu pada prioritas pemb. Nasional dan pagu indikatif

Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP

Isi: 1. 2.

Kebijakan KL Program dan Kegiatan Pembangunan – –

Isi: 1. 2.

Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat

Kebijakan SKPD Program dan Kegiatan Pembangunan – –

Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat

25

Alur Perencanaan Pedoman

Pedoman

RPJP Nasional Diacu

RPJM

Diacu Dijabar kan

RKP

Nasional Diperhatikan Pedoman

RPJM Daerah

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

Diacu

RKP Daerah

Dijabar kan

Diacu Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

Pedoman

Renja KL

Pemerintah Pusat

Renstra KL

26


Tahapan Perencanaan • Penyusunan Rencana – – – –

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

• Penetapan Rencana – RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda – RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah – RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

• Pengendalian Pelaksanaan Rencana • Evaluasi Pelaksanaan Rencana

27

Penyusunan dan Penetapan RPJP 1. 2. 3. 4.

Rancangan Rencana Æ Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rencana (RPJP Nasional Æ UU, RPJP Daerah Æ Perda)

28


Penyusunan & Penetapan RPJM (1)

Visi, Misi, Program Presiden/KD Terpilih

Bappenas/da menyusun Rancangan Awal & Rancangan RPJM/D a) b) c) d) e)

Visi,Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum nas/da Program prioritas pres/kD Kerangka ekonomi makro/da

(2) (3)

(4)

Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD

Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D 2 bulan setelah pelantikan Pres/KD (5)

Bappenas/da menyusun Rancangan Akhir RPJM/D a) b) c) d) e) f)

Visi, Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Nas/Da Program Prioritas pres/KD Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD

(6)

Penetapan RPJM / RPJMD (7)

3 bulan setelah pelantikan Pres/KD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD

29

Penyusunan & Penetapan RKP/D Rancangan Awal & Rancangan RKP/D

Penjabaran RPJM/D

Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Berpedoman pada Renstra-KL/SKPD

MUSRENBANGPUS/DA Rancangan Akhir RKP/D

Penetapan RKP/D

RKP April RKPD Maret

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN

30


Pengendalian & Evaluasi 1 9 Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 9 Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

31

Pengendalian & Evaluasi 2 9 Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. 9 Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD. 9 Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.

32


PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Fungsi DPRD • Legislasi – Perda RPJP, dan Perda Penyusunan RPJPD, RPJMD, RenstraSKPD, RKPD, Renja SKPD

• Anggaran – Perda APBD

• Pengawasan 34


Tahapan Perencanaan Pembangunan • Penyusunan

– Pada saat Musrenbang – Pada saat Pembahasan Rancangan Akhir RPJP

• Penetapan

– Pada saat pembahasan RAPBD, kesesuaiannya dengan RPJPD dan RPJMD (Perda Tatacara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja)

• Pengendalian • Evaluasi

35

Permasalahan yang mungkin timbul • Perbedaan pengaturan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam UU 25/2004 dengan UU 32/2004 • Perbedaan pengaturan APBD dalam UU 17/2003 dengan UU 32/2004

36


UU 25/2004 vs UU 32/2004 • Menurut UU 32/2004, RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda. Pada UU 25/2004 hanya RPJPD yang dengan Perda

37

UU 17/2003 vs UU 32/2004 • Berdasarkan UU 32/2004 penyusunan kebijakan umum APBD yang menjadi dasar pembahasan prioritas & plafon anggaran sementara tidak ada. Kepala Daerah yang menetapkan prioritas dan plafon anggaran • UU 32/2004 juga mengatur dalam hal rancangan perda perubahan RAPBD diajukan oleh KDh, tidak lagi dibahas dengan DPRd 38


Permasalahan Lainnya 1 • RPJP nasional belum ada padahal jadi acuan RPJPD • RPJPD dibuat untuk 20 tahun, masa jabatan KDh 5 tahun. Bagaimana jika KDh baru tidak satu visi dengan RPJPD?

39

Permasalahan Lainnya 2 • RPJM Nasional harus diperhatikan dalam RPJMD. Bagaimana jika KDh tidak satu visi dengan Presiden? • Bagaimana hubungan Perencanaan Propinsi dengan Kabupaten/Kota (tidak diatur dalam UU 25/2004, hanya Daerah). Padahal harus ada keserasian pembangunan Nasional-Propinsi-Kab/Kota. 40


TERIMA KASIH


TELAAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: UPAYA MEMPERKUAT PERAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN TEGUH KURNIAWAN, M.SC FISIP UI

Recommend Documents