PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) TERHADAP KINERJA EKONOMI KABUPATEN JOMBANG

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) TERHADAP KINERJA EKONOMI KABUPATEN JOMBANG Oleh: Atut Frida Agustin Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang E-mail/No. Hp: [email protected]/-

Abstract The objective of this study were: 1) To know the potential of Microfinance Institution (LKM) in Jombang Regency, 2) To know the role of Microfinance Institution (LKM) towards economic performance in Jombang Regency, 3)To know the needs of Microfinance Institution (LKM) Development in increasing LKM roles on the Jombang Regency economy. The results showed: First, the overall number of Microfinance Institutions (MFIs) in as many as 425 Jombang spread in 21 regencies. The regency which had LKM at most in Jombang regency for 154, the second was Ngusikan Regency. Second,The results of Econometric analysis were able to concluded that the amount of LKM, LKM capital, and the volume of bussiness impacted to the variable of economic growth in Jombang Regncy. Third, easy and soft loan had a degree of interest by 87% whereas direct aid only had a degree of interest of 13%. Meanwhile, institutions which was more effective to provide capital loans on LKM development was institutional in rural areas, for example, through another microfinance. Keywords: microfinance institution (lkm), economic performance Abstrak Tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Mengetahui potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Jombang. (2) Mengetahui peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap kinerja ekonomi di Kabupaten Jombang. (3)Mengetahui kebutuhan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam upaya peningkatan peran LKM terhadap ekonomi Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, secara keseluruhan jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak 425 yang tersebar di 21 kecamatan. Kecamatan yang mepunyai LKM paling banyak adalah Kecamatan Jombang yaitu sebesar 154, yang kedua adalah Kecamatan Ngusikan sebanyak 39 LKM. Kedua, hasil analisis ekonometri dapat disimpulkan bahwa jumlah LKM, modal LKM dan Volume Usaha berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di kabupaten Jombang. Ketiga, bantuan pinjaman lunak dan mudah mempunyai nilai derajat kepentingan sebesar 87% sedangkan bantuan langsung hanya mempunyai nilai derajat kepentingan sebesar 13%. Sementara kelembagaan yang lebih efektif untuk bisa menyediakan pinjaman modal terhadap pengembangan LKM adalah kelembagaan di wilayah desa, misalnya melalui microfinance yang lain. Kata Kunci: lembaga keuangan mikro (lkm), kinerja ekonomi

Peran Lembaga Keuangan .… (Atut Frida Agustin)

pondasi yang kokoh dalam rangka

PENDAHULUAN Pada

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang

tahun

–

2009

2013

memantapkan struktur perekonomian daerah

yang

bermuara

pada pada

kemandirian

pembangunan

perekonomian daerah.

untuk

meningkatkan tingkat perekonomian

dan

Untuk

akan

meningkatnya

diamanatkan adanya upaya percepatan perdesaan

akhirnya

daya

menjawab

saing

tantangan

wilayah perdesaan yang selanjutnya

percepatan pembangunan perdesaan,

diharapkan

mendorong

khususnya yang terkait dengan aspek

peningkatan peran aktif masyarakat di

peningkatan perekonomian di wilayah

dalam

di

perdesaan, optimalisasi potensi dan

itu

fungsi

dapat

proses

Kabupaten

pembangunan

Jombang.

percepatan

Selain

pembangunan

perdesaan

peran

Lembaga

Keuangan

Mikro (LKM) yang telah banyak

juga dimaksudkan untuk mempercepat

tumbuh

perwujudan

daerah

masyarakat perdesaan tentunya harus

yang mandiri dan andal sebagai usaha

dikedepankan. Hal ini perlu dilakukan

bersama

kekeluargaan,

untuk mengeliminir permasalahan yang

sehingga diperlukan upaya-upaya yang

terkait dengan adanya keterbatasan

lebih nyata untuk menciptakan iklim

modal

yang

pemerintah daerah yang cenderung

perekonomian

atas

asas

mampu

terselenggaranya

merangsang

aktivitas

ekonomi

kerakyatan yang sehat. Pada

dan

serta

mengakar

kemampuan

dalam

fiskal

rendah. Selain itu secara spesifik dalam

hakekatnya

inti

dari

konteks

percepatan

pembangunan

konsepsi ekonomi kerakyatan adalah

ekonomi perdesaan potensi yang dapat

adanya kemitraan usaha yang kokoh

diperankan

diantara

kehidupan

pertumbuhan ekonomi sangat besar.

ekonomi berdasarkan prinsip saling

Setidaknya ada lima alasan untuk

menguntungkan. Dengan terwujudnya

mendukung

kemitraan usaha yang kokoh tersebut

Pertama, LKM umumnya berada atau

diharapkan

minimal

semua

pelaku

aktivitas

perekonomian,

LKM

dalam

argumen

dekat

memacu

tersebut.

dengan

kawasan

khususnya di wilayah perdesaan dapat

pedesaan

sehingga dapat dengan

tumbuh dan berkembang semakin kuat,

mudah

yang pada gilirannya dapat menjadi

ekonomi di desa. Kedua, masyarakat

diakses oleh

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No. 2 Desember 2011

para pelaku

226


desa lebih menyukai proses yang

telah berorientasi pasar untuk tujuan

singkat dan tanpa banyak

bisnis.

prosedur.

Ketiga, karakteristik usaha masyarakat di

perdesaan

Siu

umumnya

plafond

kredit yang

keuangan mikro adalah lembaga yang

terlalu besar sehingga sesuai

menyediakan jasa keuangan kepada

dengan kemampuan

finansial LKM.

mendefinisikan

(2001)

pada

membutuhkan tidak

Menurut

masyarakat

bahwa

miskin

dan

lembaga

keluarga

Keempat, dekatnya lokasi LKM dan

berpendapatan rendah (serta kegiatan

pelaku

usaha

usaha

memungkinkan memahami

di

perdesaan

pengelola

LKM

skala

mikro

mereka),

memungkinkan

mereka

mengelola

betul karakteristik usaha

dengan lebih baik resikonya, mencapai

mikro dan kecil yang ada sehingga

pola konsumsi yang konsisten, serta

dapat mengucurkan kredit secara tepat

mengembangkan basis ekonominya.

waktu dan jumlah. Dan Kelima, adalah

Bagaimanapun, segmen

hubungan

bersentuhan dengan masyarakat yang

bersifat

personal-

emosional yang diharapkan

dapat

relatif

miskin

finance

atau

adanya keterkaitan sosial budaya serta yang

micro

target

atau

senantiasa

berpenghasilan

mengurangi sifat moral hazard dalam

rendah Program P4K yang ditangani di

pengembalian kredit. Selain itu dalam

BRI mendefinisikan masyarakat miskin

skala yang

lebih makro, keberadaan

sebagai mereka petani, nelayan kecil

LKM di pedesaan dapat menjadi faktor

(PNK) dan penduduk pedesaan lainnya

kritikal dalam usaha penanggulangan

yang hidup dibawah garis kemiskinan,

kemiskinan yang efektif

dengan

di wilayah

perdesaan. Lembaga

pendapatannya

maksimum setara dengan 320 kg beras Keuangan

Mikro

(LKM) atau Micro Finance Institution (MFI)

kriteria

merupakan

Banyaknya

jenis

lembaga

yang

keuangan mikro yang tumbuh dan

melakukan kegiatan penyediaan jasa

berkembang di Indonesia menunjukkan

keuangan kepada pengusaha kecil dan

bahwa lembaga keuangan mikro sangat

mikro serta masyarakat berpenghasilan

dibutuhkan oleh masyarakat, terutama

rendah

oleh

kelompok masyarakat berpenghasilan

Lembaga Keuangan formal dan yang

rendah, pengusaha kecil dan mikro

yang

tidak

lembaga

per kapita per tahun.

terlayani

yang selama ini belum terjangkau oleh Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No. 2 Desember 2011

227


jasa pelayanan keuangan perbankan

pinjaman

yang

khususnya bank umum.

pengguna, tetapi tanpa mereplikasi

Pada lembaga keuangan mikro

sistem

dapat

masyarakatnya

ini

menumbuhkan

minat

dilakukan

peningkatan

kepada

kesejahteraan

yang

berupa

masyarakat di pedesaan untuk berusaha

penyediaan layanan simpanan kecil dan

atau

pengusaha-

penyediaan jaminan sosial. Padahal

pengusaha kecil di pedesaan. Pada

kesejahteraan masyarakat dalam arti

akhirnya peran LKM dapat membantu

sesungguhnya terletak pada pemilikan

program

untuk

tabungan dan jaminan sosial di masa

usaha

mendatang.

menumbuhkan

pemerintah

meningkatkan masyarakat

produktivitas kecil

di

pedesaan,

Keberhasilan

pola

GB

di

meningkatkan pendapatan penduduk

Indonesia mulai dilakukan pada tahun

desa, menciptakan lapangan kerja baru

1989

di

Sosek

pedesaan,

memperkecil

sehingga

keinginan

dapat

masyarakat

yang

diprakarsai

Pertanian

Puslitbang

Badan

Litbang

Pertanian yang pengelolaan selanjutnya

pedesaan melakukan urbanisasi, dan

dilakukan

menunjang program pemerintah dalam

Usaha Mandiri (YPKUM) berlokasi di

mengupayakan pemerataan pendapatan

Nanggung Jawa Barat. Berikutnya

penduduk desa dan upaya pengentasan

dilakukan di beberapa daerah lain

kemiskinan.

seperti Tanggerang, di wilayah pasang

Perkembangan

lembaga

surut

Yayasan

Sumatera

Pengembangan

Selatan,

Sulawesi

keuangan mikro di Indonesia diilhami

Selatan, Jawa Timur dan tempat lain

oleh keberhasilan Muhammad Yunus

yang belum teridentifikasi.

dalam

mengembangkan

Banglades

yang

LKM

terkenal

di

Bagi Indonesia, keuangan mikro

dengan

bukan hal baru. Pengelolaannya oleh

Grameen Bank (GB). Banyak orang

Lembaga

melihat model GB sebagai suatu model

berkembang sejak lama dan telah

pendekatan

menjadi topik pembicaraan para pakar

yang

pengentasan

sukses

dalam

kemiskinan

dan

peningkatan peran perempuan. Melihat kesuksesan GB, banyak

dan

Keuangan

praktisi

ekonomi

Sumodiningrat

(2003),

(2003),

Syukur

terutama

(2005)

dan

metode

penyaluran

sudah

kerakyatan

seperti antara lain Martowijoyo (2002),

pihak yang mereplikasi metode GB pada

Mikro


(2002),

lain-lain.

Budiantoro Ismawan Momentum 228


pembahasan LKM senantiasa terkait dengan

upaya

kemiskinan, belum sebagai

Menurut Martowijoyo (2002) dan

penanggulangan

Syukur (2006) gaung peranan kredit

secara spesifik

mikro untuk penciptaan lapangan kerja

pembiayaan

mandiri guna mengurangi kemiskinan

fasilitasi

usahatani.

ini mulai berkembang luas di dunia

Menurut Wijono (2005), LKM di masyarakat sudah banyak dibentuk dan

sejak ikrar Microcredit Summit di Washington DC, 1997.

tersebar mulai dari perkotaan sampai

Berkembangnya berbagai skema

perdesaan, atas prakarsa pemerintah,

keuangan mikro dan semakin tingginya

swasta

lembaga

kebutuhan

swadaya masyarakat dalam bentuknya

pelayanan

yang formal, non formal, sampai

masyarakat

informal

terbentuknya forum Gerakan Bersama

maupun

kalangan

dengan

karakteristiknya

akan jasa

pengembangan keuangan

miskin

bagi

mendorong

masing-masing. Namun LKM tersebut

Pengembangan

memiliki fungsi yang sama sebagai

(Gema PKM) untuk mengembangkan

intermediasi

keuangan mikro sebagai industri agar

dalam

aktivitas

suatu

perekonomian.

Keuangan

Mikro

menjangkau masyarakat miskin secara

Banyak pihak meyakini LKM

lebih luas. Gema PKM disahkan

sebagai suatu alat pembangunan yang

presiden

efektif

beranggotakan

untuk

mengentaskan

pada

tahun tujuh

2000, pemangku

kemiskinan karena layanan keuangan

kepentingan yaitu pihak pemerintah,

memungkinkan orang kecil dan rumah

lembaga keuangan, LSM, pihak swasta,

tangga berpenghasilan rendah untuk

akademisi atau peneliti, organisasi

memanfaatkan

massa,

peluang

membangun

aset

dan

kerentanan

terhadap

ekonomi,

serta

mengurangi

(Anonim, 2007).

goncangan

Walaupun

lembaga

pendanaan

di

lingkungan

eksternal. LKM menjadi alat yang

masyarakat telah banyak tumbuh dan

cukup

mewujudkan

berkembang lembaga keuangan yang

pembangunan dalam tiga hal sekaligus,

terlibat di dalam pembiayaan usaha

yaitu: 1) menciptakan lapangan kerja,

mikro dengan beragam bentuk seperti

2)

pendapatan

bank umum atau Bank Perkreditan

mengentaskan

Rakyat (BPR), modal ventura, program

penting

untuk

meningkatkan

masyarakat,

dan

3)

kemiskinan (Anonim, 2007).

Pengembangan


Usaha

Kecil

dan 229


Koperasi

(PUKK),

pegadaian

dan

pengembangan

Lembaga

(LKM)

Keuangan

sebagainya (Retnadi, 2003), namun

Mikro

kesenjangan antara permintaan dan

peningkatan

penawaran layanan keuangan mikro

ekonomi Kabupaten Jombang.

peran

dalam

upaya

LKM

terhadap

masih tetap ada. Di sektor pertanian, maraknya LKM di masyarakat itu belum

serta

pemenuhan bagi

merta

diikuti

kebutuhan

petani.

oleh

permodalan

Faktanya,

METODE PENELITIAN Secara dilakukan

umum di

penelitian

wilayah

ini

perdesaan

kebutuhan

maupun perkotaan, khususnya yang

permodalan petani untuk pembiayaan

terdapat Lembaga Keuangan Mikro

usahatani selalu menjadi persoalan.

serta wilayah cakupan pelayanannya.

Lembaga jasa finansial berupa

Ruang

lingkup

lokasi

studi

di

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Kabupaten Jombang yang meliputi

pada dasarnya sangat diperlukan untuk

seluruh

mendukung

pembangunan

kecamatan. Secara umum unit analisis

ekonomi pedesaan utamanya sebagai

meliputi Kabupaten Jombang dengan

lembaga fasilitasi jasa pembiayaan

unit terkecil tingkat kecamatan.

kegiatan

usahatani. Hal itu didasarkan fakta hampir

sebagian

wilayah

sebanyak

21

Kegiatan penelitian ini, meliputi

besar

petani

sebagai berikut: 1) Melakukan survei

permasalahan

adopsi

awal; 2) Melakukan pengumpulan data

dalam

ekonomi daerah Kabupaten Jombang;

permodalan. Di sisi lain lembaga

3) Mengidentifikasi seluruh sumber

perbankan sering tidak bisa diakses

daya yang terkait dengan LKM di

oleh petani karena berbagai faktor.

Kabupaten Jombang; 4) Melakukan

menghadapi teknologi

karena

lemah

Berdasarkan uraian diatas, maka

analisis

jenis,

kapasitas

dan

tujuan yang akan dicapai dari hasil

perkembangan perekonomian wilayah

penelitian ini adalah untuk mengetahui

di Kabupaten Jombang; 5) Melakukan

potensi

analisis

Lembaga Keuangan Mikro

terhadap

kebijakan

(LKM) di Kabupaten Jombang, untuk

pembangunan sektoral maupun spasial

mengetahui peran Lembaga Keuangan

di Kabupaten Jombang; 6) Melakukan

Mikro

kinerja

analisis LKM terkait kegiatan ekonomi

ekonomi di Kabupaten Jombang, dan

di Kabupaten Jombang; 7) Menyusun

untuk

informasi tentang LKM di Kabupaten

(LKM)

terhadap

mengetahui

kebutuhan


230


Jombang; dan 8) Menyusun arahan

tersebut masing-masing mempunyai 6

kebijakan

(enam) Lembaga Keuangan Mikro

pengembangan

LKM

di

Kabupaten Jombang.

(LKM). Secara terperinci dapat diuraikan yaitu: Kecamatan Jombang memiliki

PEMBAHASAN Lembaga keuangan mikro formal

154

LKM,

Kecamatan

Ngusikan

yang ada di Kabupaten Jombang

memiliki 39 LKM, Kecamatan Diwek

hampir seluruhnya berbentuk badan

memiliki

koperasi. Sampai saat ini kurang lebih

Mojoagung

ada 17 (tujuh belas) jenis koperasi yang

Kecamatan Peterongan memiliki 24

masih aktif di Kabupaten Jombang,

LKM, Kecamatan Gudo memiliki 14

yaitu: Koperasi Unit Desa (KUD);

LKM, Kecamatan Ngoro memiliki 13

Kopontren; Kopinkra; Koptan; KPTR;

LKM, Kecamatan Bareng memiliki 13

KPRI;

LKM,

Koperasi

Angkatan

Darat;

Koperasi Kepolisian; Koperasi Serba

memiliki

Usaha;

Sumobito

Koperasi

Pasar;

Koperasi

25

LKM,

Kecamatan

memiliki

24

Kecamatan 13

LKM,

Mojowarno

LKM,

Kecamatan

memiliki

12

LKM,

Simpan Pinjam; Koperasi Angkutan

Kecamatan Perak memiliki 11 LKM,

Darat;

Koperasi

Kecamatan Tembelang memiliki 10

Mahasiswa,

LKM, Kecamatan Megaluh memiliki

Koperasi

Wredatama;

Wanita;

Koperasi

Koperasi Pemuda; Koperasi Lingmas;

10 LKM. Kecamatan

dan Koperasi lain-lain.

Ploso

9

LKM,

jumlah

Kecamatan Kudu memiliki 9 LKM,

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Kecamatan Wonosalam memiliki 9

yang ada di Kabupaten Jombang

LKM, Kecamatan Plandaan memiliki 8

sebanyak 424 yang tersebar di 21

LKM, Kecamatan Kesamben memiliki

Kecamatan. Kecamatan yang mepunyai

8 LKM, Kecamatan Kabuh memiliki 7

LKM paling banyak adalah Kecamatan

LKM, Kecamatan Jogoroto memiliki 6

Jombang yaitu sebesar 154, yang kedua

LKM dan Kecamatan Bandar Kedung

adalah Kecamatan Ngusikan sebanyak

Mulyo memiliki 6 LKM.

Secara

keseluruhan

39 LKM. Sedangkan Kecamatan yang

Adapun jumlah karyawan yang

mempunyai LKM paling sedikit adalah

bekerja

Kecamatan

Jombang

Jogoroto

dan

Bandar

Kedung Mulyo, kedua Kecamatan

dengan

pada

LKM

berjumlah jumlah


di

kabupaten

2.524

anggota

orang

sebanyak 231


122.016 orang. Adapun total Aset

123.256.939.000,-. Kemudian posisi

LKM di kabupaten Jombang yaitu

kedua yaitu Kecamatan Mojoagung

sebesar Rp. 243.666.251.000,-.

sebesar Rp. 20.802.858.000,-.

Jumlah

karyawan

terbesar

Sedangkan dari aspek modal

terdapat pada Kecamatan Jombang,

LKM di Kabupaten Jombang terdiri

yaitu sebanyak 1.041 orang, hal ini

dari modal sendiri dan modal luar.

berarti LKM di Kecamatan Jombang

Untuk modal sendiri total di Kabupaten

mampu

Jombang

menyerap

dibandingkan

tenaga

dengan

kerja

yaitu

sebesar

Rp.

Kecamatan

90.083.529.000,-, modal luar sebesar

lainnya. Begitu pula dengan jumlah

Rp. 154.564.632.000,- yang bila ditotal

anggota dan aset terbesar berada pada

yaitu sebesar Rp. 244.648.161.000,-.

Kecamatan

Jombang

hal ini berarti komposisi modal luar di

anggota

dan

yaitu

28.366

asetnya

Rp.

123.256.939.000,-. Jumlah karyawan paling sedikit berada pada Kecamatan Jogoroto,

yaitu

Sedangkan

hanya

jumlah

Kabupaten

Jombang

lebih

besar

dibandigkan modal sendiri. Modal sendiri dan modal luar

22

orang.

terbesar

berada

anggota

paling

Jombang yaitu untuk modal sendiri

Kecamatan

sedikit pada Kecamatan Ploso yaitu

sebesar

hanya 1.250 orang. Untuk aset yang

sebesar Rp. 71.270.017.000,- untuk

paling sedikit berada pada Kecamatan

modal luar. Modal sendiri paling

Megaluh

sedikit

yaitu

sebesar

Rp.

348.168.000,-. Jumlah

Rp.

pada

berada

Jogoroto karyawan

LKM

52.025.093.000,-

yaitu

pada

dan

Kecamatan

sebesar

Rp.

di

119.795.000,-. Sedangkan untuk modal

Kecamatan Jombang jauh lebih banyak

luar dan total modal paling sedikit

dibandingkan Kecamatan lainnya yaitu

berada pada Kecamatan Megaluh, yaitu

sebanyak 1.041 orang dengan jumlah

modal

anggota 28.366 orang.

204.288.000,- dan Total Modal sebesar

Kecamatan

sendiri

yang kedua terbanyak yaitu Kecamatan

Rp. 350.238.000,-.

Ngusikan sebanyak 320 orang dengan

Secara

jumlah anggota 4.208 orang. Sedangkan

LKM

keseluruhan

Rp.

Volume

Usaha LKM di kabupaten Jombang yang

yaitu sebesar Rp. 232.954.697.000,-,

paling besar berada pada Kecamatan

dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu

Jombang

sebesar Rp. 9.407.807.000,-. Volume

yaitu

aset

sebesar

sebesar

Rp.


232


Usaha dan SHU terbesar berada pada

ada pengaruh positif antara Jumlah

Kecamatan

Jombang

yaitu

untuk

LKM Formal terhadap PDRB sebesar

sebesar

Rp.

0,559%. Apabila Jumlah LKM Formal

119.902.532.000,- dan sebesar Rp.

(Log X1) naik sebesar 1% maka PDRB

5.024.483.000,- untuk SHU.

(LogY) juga akan mengalami kenaikan

Volume

Usaha

Volume usaha paling sedikit

sebesar

0,559%. Sebaliknya apabila

dimiliki Kecamatan Megaluh yaitu

Jumlah LKM Formal (Log X1) turun

sebesar Rp. 110.977.000,-. Sedangkan

sebesar 1% maka PDRB (LogY) juga

SHU yang paling sedikit dimiliki

akan turun sebesar 0,559%.

Kecamatan Perak yaitu sebesar Rp. 3.582.000,-. Agar

β2

Nilai

yang

merupakan

koefisien regresi variabel Modal LKM mengetahui

besarnya

Formal (Log X2) sebesar 0,053 berarti

pengaruh Jumlah LKM Formal (X1),

ada pengaruh positif Modal LKM

Modal LKM Formal (X2) dan Volume

Formal

Usaha (X3) terhadap Produk Domestik

0.053%. Apabila Modal LKM Formal

Regional

di

(Log X2) naik sebesar 1% maka PDRB

Kabupaten Jombang dilakukan dengan

(Log Y) akan mengalami kenaikan

alat regresi linier berganda, adapun

sebesar 0,053%. Sebaliknya apabila

model

Modal LKM Formal (Log X2) turun

Bruto

PDRB

hasil

(Y)

analisis

dapat

terhadap

PDRB

sebesar

diinterpretasinya sebagi berikut :

sebesar 1% maka PDRB (Log Y) akan

LogY   0  1 log X 1   2 log X 2   3 log X 3

turun sebesar 0.053 %. β3

Nilai LogY  11,729  0,559 log X 1  0,053 log X 2  0,027 log X 3

Nilai β0 sebesar 11,729 berarti nilai PDRB (Log Y) sebesar 11,73% pada

saat

Jumlah

LKM

Formal

(LogX1), Modal LKM Formal (LogX2), dan Volume Usaha (LogX3) sama dengan atau dianggap nol (konstan). Nilai

β1

yang

merupakan

koefisien regresi variabel Jumlah LKM Formal (Log X1) sebesar 0,559 berarti

koefisien

regresi

yang

merupakan

variabel

Volume

Usaha (Log X3) sebesar 0,027 berarti ada pengaruh positif Volume Usaha terhadap

PDRB

sebesar

0,027%.

Apabila Volume Usaha (Log X3) naik sebesar 1% maka PDRB (Log Y) juga akan

mengalami

kenaikan

sebesar

0.027%. Sebaliknya apabila Volume Usaha (Log X2) turun sebesar 1% maka PDRB (Log Y) juga akan turun sebesar 0,027%.


233


Dari hasil regresi berganda diatas

Kabupaten Jombang juga dilakukan

dapat disimpulkan bahwa Jumlah LKM

dengan alat regresi linier berganda,

Formal, Modal LKM Formal dan

pemilihan

Volume Usaha berpengaruh positif

mengikutsertakan

terhadap variabel terkait (PDRB).

sebagaimana

Adapun

koefisien

variabel

bebas

tidak

Volume

Usaha

LKM

Formal

pada

determinasi

dikarenakan dalam LKM Non Formal

digunakan untuk melihat kontribusi

nilai Volume Usaha relative sama,

variabel

adapun model hasil analisis dapat

bebas

terhadap

variabel

terikat. Koefisien determinasi (R2)

diinterpretasinya sebagi berikut :

maupun koefisien determinasi yang

LogY   0  1 log X 1   2 log X 2

disesuaikan

penjelas dalam menjelaskan variasi

LogY  0,816  0,003 log X 1  0,0442 log X 2 Nilai β0 sebesar 0,816 berarti

variabel terikat. Jika nilai R2 semakin

nilai pertumbuhan ekonomi (Log Y)

mendekati 1 maka dapat dinyatakan

sebesar 0,816% pada saat Jumlah LKM

model semakin baik dengan asumsi

Non Formal (LogX1), Modal LKM

tidak terjadi regresi lancung. Dari

Non Formal (LogX2) sama dengan atau

menunjukkan

variabel

analisa perhitungan diperoleh nilai R

2

dianggap nol (konstan).

(R-squared) seperti dalam tabel berikut. Berdasarkan

hasil

Nilai

β1

yang

merupakan

analisis

koefisien regresi variabel Jumlah LKM

didapatkan koefisien determinasi R2

Non Formal (Log X1) sebesar 0,003

sebesar 0,501 Artinya bahwa 50,1 %

berarti ada pengaruh positif antara

variabel PDRB akan dijelaskan oleh

Jumlah LKM Non Formal terhadap

variabel bebasnya, yaitu Jumlah LKM

Pertumbuhan

Formal, Modal LKM Formal, dan

0,003%. Apabila Jumlah LKM Non

Volume Usaha. Sedangkan sisanya

Formal (Log X1) naik sebesar 1% maka

sebesar 49,9% variabel PDRB akan

Pertumbuhan Ekonomi (LogY) juga

dijelaskan oleh variabel-variabel yang

akan

lain yang tidak dibahas dalam kajian

0,003%. Sebaliknya apabila Jumlah

ini.

LKM Non Formal (Log X1) turun Sedangkan besarnya pengaruh

Ekonomi

mengalami

sebesar

1%

kenaikan

maka

sebesar

sebesar

Pertumbuhan

Jumlah LKM Non Formal (X1) dan

Ekonomi (LogY) juga akan turun

Modal LKM Non Formal (X2) terhadap

sebesar 0,003%.

Pertumbuhan

Ekonomi

(Y)

di


234


β2

Nilai

yang

merupakan

sebesar 0,174 Artinya bahwa 17,4 %

koefisien regresi variabel Modal LKM

variabel Pertumbuhan Ekonomi akan

Non Formal (Log X2) sebesar 0,0442

dijelaskan oleh variabel

berarti ada pengaruh positif Modal

yaitu Jumlah LKM Non Formal dan

LKM

Modal LKM Non Formal. Sedangkan

Non

Pertumbuhan

Formal

terhadap

Ekonomi

sebesar

sisanya

sebesar

bebasnya,

82,6%

variabel

0,0442%. Apabila Modal LKM Non

Pertumbuhan Ekonomi akan dijelaskan

Formal (Log X2) naik sebesar 1% maka

oleh variabel-variabel yang lain yang

Pertumbuhan Ekonomi (Log Y) akan

tidak dibahas dalam kajian ini.

mengalami kenaikan sebesar 0,0442%.

Dalam

upaya

mengetahui

Sebaliknya apabila Modal LKM Non

pengetahuan pengembangan LKM di

Formal (Log X2) turun sebesar 1%

Kabupaten Jombang dilakukan dengan

maka Pertumbuhan Ekonomi (Log Y)

Analisis Hierarki Proses (AHP). AHP

akan turun sebesar 0.0442 %.

merupakan

Dari hasil regresi berganda diatas

suatu

metoda

yang

menstruktur masalah, dalam bentuk

dapat disimpulkan bahwa Jumlah LKM

hierarki

Non Formal dan Modal LKM Non

pertimbangan-pertimbangan

Formal berpengaruh positif terhadap

menghasilkan skala prioritas relatif.

variabel

Analisis Hierarki Proses juga dapat

terkait

(Pertumbuhan

Ekonomi).

dan

memasukkan untuk

memecahkan persoalan dengan prinsip

Adapun

koefisien

determinasi

menyusun hierarki, prinsip menetapkan

digunakan untuk melihat kontribusi

prioritas, dan prinsip konsistensi logis

variabel

dalam pengambilan suatu keputusan.

bebas

terhadap

variabel

terikat. Koefisien determinasi (R2)

Struktur yang dibangun untuk

maupun koefisien determinasi yang

mementukan

disesuaikan

pengembangan

menunjukkan

variabel

penjelas dalam menjelaskan variasi 2

variabel terikat. Jika nilai R semakin

model

perencanaan

Lembaga

Keuangan

Mikro (LKM) di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada gambar 1.

mendekati 1 maka dapat dinyatakan

Hasil perhitungan faktor penentu

model semakin baik dengan asumsi

yang

tidak terjadi regresi lancung.

strategis dalam upaya meningkatkan

Berdasarkan

hasil

analisis

didapatkan koefisien determinasi R

2

peran

digunakan

LKM

ekonomi

untuk

kebijakan

dalam

pertumbuhan

masyarakat

berdasarkan


235


Analisis

Hiraki

(AHP),

atau dinginkan adalah kesejahteraan.

menunjukkan bahwa dari aspek akses

Dengan kata lain kesejahteraan lebih

pasar

mutlak

berpengaruh secara signifikan dalam

diperlukan adalah infrastruktur gedung

kualitas pelayanan dibanding pelatihan.

terutama di tingkat desa.

Berikut ini gambaran hirarki strategi

kebutuhan

Proses

yang

Dari aspek operasional, faktor

kebijakan dari aspek operasional.

yang sangat dominan mempengaruhi Gambar 1. Struktur Hirarki Kebijakan Dengan Model AHP Reorientasi Kebijakan Kapasitas Kelembagaan Dalam Upaya Meningkatkan Peran LKM Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Operasional

Pasar

Infrastruktur

Pelatihan

Pusat

Propinsi

Modal

Pekerjaan

Bantuan Lsg.

Kabupaten/kota

Pinj. Modal

Desa

Sumber : Data diolah


236


Gambar 2. Struktur Hirarki Kebijakan Dari Aspek Akses Produksi Oprasional

Pelatihan (0.125)

Pusat (0.033)

Kesejahteraan (0.875)

Propinsi ((0.069)

Kabupaten/kota (0.214)

Desa (0.685)

Sumber : Data diolah Gambar 3. Struktur Hirarki Kebijakan Dari Aspek Akses Produksi Untuk Variabel Pelatihan Operasional

Pelatihan (0.125)

Pusat (0.600)

kesejahteraan (0.875)

Propinsi (0.234)

Kabupaten/kota (0.121)

Desa (0.038)

Sumber : Data diolah Dari gambar di atas terlihat

nilai

derajat

kepentingan

sebesar

bahwa faktor kesejahteraan mempunyai

12.5%. Sementara kelembagaan yang

nilai derajat kepentingan sebesar 87.5%

lebih efektif untuk bisa meningkatkan

sedangkan pelatihan hanya mempunyai


237


kesejahteraan pengelola LKM adalah

kemudian disusul oleh kelembagaan di

kelembagaan di wilayah desa.

tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan

hasil

menunjukkan

bahwa

analisis

Sedangkan kelembagaan di tingkat

derajat

desa

mempunyai

nilai

derajat

kepentingan kelembagaan di tingkat

kepentingan paling rendah yaitu hanya

desa

sebesar

mempunyai

nilai

68.5%,

0.38%.

Kondisi

ini


menggambarkan bahwa kelembagaan

tingkat kabupaten/kota dan propinsi.

di tingkat pusat dianggap lebih baik


dari pada kelembagaan ditingkat lokal

pusat

dalam

mempunyai

nilai

derajat

hal

memberikan

pelatihan

kepentingan paling rendah yaitu hanya

terhadap petugas LKM. Hal tersebut

sebesar

disebabkan

0.33%.

Kondisi

ini

karena

alasan

bahwa


biasanya program-program pelatihan

di tingkat lokal yang paling kecil lebih

ditingkat

efektif

menggunakan teknologi yang tepat

dalam

kesejahteraan dibanding

meningkatkan

pengelola

kelembagaan

di

pusat

lebih

baik

dan

LKM

guna untuk kebutuhan pengelola LKM.

tingkat

Dari aspek modal, faktor yang

pusat.

sangat dominan mempengaruhi atau

Sedangkan memang

apabila

pelatihan

dinginkan adalah berupa bantuan atau

dibutuhkan

untuk

pinjaman modal yang bersifat lunak.

dan

Dengan kata lain pinjaman modal atau

meningkatkan

kemampuan

keterampilan pengelola LKM, maka

bantuan

dari hasil analisis menunjukkan bahwa

secara signifikan dalam meningkatkan

kelembagaan pemerintah pusat lebih

peran

efektif dalam membuat program dan

ekonomi

bentuk

bantuan

pelatihannya.

gambaran

Berikut

derajat

ini

kepentingan

kelembagaan di tingkat desa sampai pusat, dalam memberikan pelatihan. Berdasarkan menunjukkan

hasil bahwa

modal

LKM

terhadap

peningkatan

masyarakat

dibanding

langsung.

Berikut

ini

dari aspek akses modal. Dari gambar 4 terlihat bahwa

analisis

bantuan pinjaman lunak dan mudah

derajat

mempunyai nilai derajat kepentingan sebesar

pusat

langsung

nilai

berpengaruh

gambaran hirarki strategi kebijakan

kepentingan kelembagaan di tingkat mempunyai

lebih

60.0%,

87% hanya


sedangkan

bantuan

mempunyai

nilai 238


derajat

kepentingan

sebesar

13%.

pengembangan

LKM

adalah

Sementara kelembagaan yang lebih

kelembagaan di wilayah desa, misalnya

efektif

melalui micro finance yang lain.

untuk

pinjaman

bisa

menyediakan

modal

terhadap

Gambar 4. Struktur Hirarki Kebijakan Dari Aspek Akses Modal Akses Modal

BLT (0.130)

Pinj. Modal (0.870)

Pusat

Propinsi

Kabupaten/kota

(0.038)

((0.073)

(0.204)

analisis

Adapun hasil analisis SWOT

derajat

terhadap Lembaga Keuangan Mikro

Sumber : Data diolah Berdasarkan hasil menunjukkan

bahwa

kepentingan kelembagaan di tingkat

(LKM)

desa

menjelaskan

mempunyai

nilai

68.5%,

di

Desa (0.685)

Kabupaten kondisi

Jombang

LKM

secara


umum di Kabupaten Jombang, dimana

tingkat kabupaten/kota dan propinsi.

faktor


diidentifikasikan bahwa kekuatan LKM

pusat

lebih banyak daripada kelemahannya.

mempunyai

nilai

derajat

kepentingan paling rendah yaitu hanya sebesar

Kondisi

LKM

dapat

Pada aspek sumber daya manusia

ini

atau tenaga kerja terdapat kemudahan


dalam tenaga kerja, yaitu tenaga kerja

keuangan di tigkat lokal (terutama

didapatkan

desa) yang paling kecil lebih efektif

setempat/lokal.

dalam menyediakan akses modal kerja

keberadaan

dibanding

mengurangi jumlah pengangguran yang

pusat.

0.38%.

internal

kelembagaan

di

tingkat

dari

penduduk

Dengan dari

LKM

begitu turut

ada di Kabupaten Jombang. Kekuatan


239


lain pada faktor sumber daya manusia

Lokasi yang strategis yaitu mendekati

yang ada pada sektor LKM adalah

masyarakat merupakan kekuatan yang

cukup

dimiliki LKM yang ada di Kabupaten

tingginya

rata-rata

tingkat

pendidikan responden, yaitu 56% ada

Jombang.

SMA, 27% lulusan perguruan tinggi, 11% lulusan SLTP dan 6% lulusan SD. Analisis keuangan,

kekuatan

secara

umum

KeIemahan operasional

dan

dari

aspek

pemasaran

adalah

aspek

meskipun memiliki banyak pemasok,

dapat

ternyata

masih

sering

menerima

dijelaskan bahwa untuk modal kerja

keluhan dari pelanggan seputar produk

tidak

dan

mengalami

banyak

kendala,

dalam artian untuk LKM jenis koperasi

pelayanan

dibandingkan

pada

institusi lain.

komposisi permodalan banyak berasal

Pada aspek perijinan mereka

dari simpanan wajib anggota sendiri.

rasakan

Koperasi juga menggunakan hutang /

perijinan LKM tidak terlalu susah atau

pinjaman untuk membiayai usahanya,

wajar. Sehingga pada aspek ini cukup

sehingga

untuk

dipertahankan atau jika bisa lebih

mengembangkan usaha Iebih luas dan

ditingkatkan untuk di masa mendatang.

kesempatan

lebih terbuka.

Berdasarkan

Analisis kelemahan dari aspek keuangan

bahwa

yaltu

dengan

adanya

proses

mengurus

External

Factor

Evaluation dapat dihasilkan peluang yang

dimiliki

LKM

Kabupaten

pinjaman / hutang untuk biayai usaha

Jombang yakni masih terbuka luasnya

mereka menyebabkan adanya hutang

pasar dalam negeri dan luar negeri

yang

untuk

harus

diperhitungkan

pengembaliannya

sehingga

tidak

membebani usaha mereka.

dan

produk-produk

LKM. Adanya dukungan sepenuhnya dari pemerintah dan instansi swasta

Analisis kekuatan dari aspek operasional

memasarkan

pemasaran

terhadap pegembangan LKM. Banyak

LKM

tersedianya lembaga keuangan yang

adalah sangat besar di mana produk di

akan membantu permodalan LKM juga

dapat dari daerah sekitar/lokal maupun

menjadi

maupun dari luar daerah dengan tingkat

pengembangan LKM. Peluang lainnya

kualitas produk yang baik. Banyaknya

adalah muncul teknologi baru di bidang

pemasok

informasi dan komunikasi yang sangat

sektor

pedagangan

salah

satu

peluang

bagi

merupakan salah satu kekuatan lain. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No. 2 Desember 2011

240


menunjang kegiatan LKM, termasuk

LKM akan semakin berjalan dengan

mengakses pasar dengan cepat.

baik.

Ancaman yang dihadapi oleh LKM

adalah

semakin

Begitupula

dengan

pemasaran

tajamnya

merupakan aspek yang menjadi penting

persaingan produk-produk dari instansi

dalam pengembangan LKM, LKM

lain atau import yang sebagai akibat

harus mampu menjangkau pasar yang

dibukanya

perdagangan

luas. Sehingga semakin baik dalam

bebas. Masih lemahnya pengaturan dan

pemasaran maka pengembangan LKM

penegakan

akan dapat terwujud dengan baik.

lalu

lintas

hukum

menjadi

ancaman

bagi

LKM.

tingkat

kepercayaan

salah

Rendahnya

Modal juga merupakan salah satu

masyarakat

indikator dalam pengembangan LKM,

terhadap kualitas produk LKM turut

dengan modal yang memadai akan

menjadi

dapat membantu pengembangan LKM

ancaman

pengembangan

LKM.

dan juga meningkatkan produktivitas kinerja

Secara konseptual pengembangan Kabupaten

memperlihatkan mendasarinya, meliputi:

a)

Dengan

demikian,

semakin meningkatnya modal maka

PENUTUP

LKM

LKM.

Jombang indikator

indikator Aspek

perlu

tercapai

yang

masyarakat

tersebut,

sumber

pengembangan

daya

LKM

untuk

akan

dapat

memberdayakan

dalam

penanggulangan

kemiskinan. Selain

itu,

aspek

perijinan

salah

satu

indikator

manusia; b) Aspek pemasaran; c)

merupakan

Aspek permodalan dan investasi; d)

pengembangan LKM. Perijinan yang

Aspek perijinan.

mudah akan dapat membantu dalam

Sebagaimana ditunjukkan pada pembahasan

sebelumnya

bahwa

sumber daya manusia merupakan aspek

efisiensi pengembangan LKM. Dengan demikian, diharapkan dalam perijinan akan semakin baik.

yang menjadi indikator pengembangan LKM, aspek SDM meliputi: tingkat pendidikan pegawai dan pengetahuan pengelolaan LKM. Sehingga semakin baik tingkat SDM maka pengembangan

DAFTAR PUSTAKA Anonim. (1993) Ensiklopedi Islam: 4 Nah-Sya. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. Fisher, Ronald C. (1996) State and Local Public Finance. Second Edition.


241


Irwin, A Times Mirror Higher Education Group Inc. Company.

Ghootaert, C.1998. Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia, Local Level Institutions. Working Paper. The World Bank Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development Network Ghootaert, C.1999. Social Capital, Household Walfare and Poverty in Indonesia. Local Level Institutions Working Paper No 6. World Bank. Ismawan, B. 2005. Micro-finance, Poverty, and Social Capital : A Case Study on Impact of Economics Intervention. Paper to be Presentated at The Asian Regional Conference jointly organized by INASIA and CDF on “The Potential and Limitations of Economic Initiatives in Grassroots Development –Current Issues

and Asian Experiences” from 27th - 30th November 2000 at the BRAC Centre for Development Management (BCDM). Rajendrapur. Bangladesh. Sharma, M. and M. Zeller. 1997. “Repayment Performance in Group-based Credit Programs in Bangladesh: An Empirical Analysis. World Development 25(10): 1731-1742. Widyaningrum, Nurul. (2002) Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil, Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor. Yayasan Akatiga, Bandung.

Wijono, W. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus November 2005.


242

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) TERHADAP KINERJA EKONOMI KABUPATEN JOMBANG

Recommend Documents