STRATEGI MENINGKATKAN PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM MENOPANG EKONOMI PEDESAAN

STRATEGI MENINGKATKAN PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM MENOPANG EKONOMI PEDESAAN

(Kasus Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya, Desa Pabuaran Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor)

Oleh: ASTRID RAHAYU KRISTI I34052496

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

RINGKASAN

ASTRID RAHAYU KRISTI. STRATEGI MENINGKATKAN PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM MENOPANG EKONOMI PEDESAAN. Kasus Koperasi Kerja Usaha Bersama, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor (Di bawah bimbingan LALA M. KOLOPAKING). Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai strategi dalam meningkatan peranan lembaga keuangan mikro dalam menopang ekonomi pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kondisi perekonomian di Desa Pabuaran dan bentuk kelembagaan ekonomi yang berwujud Koperasi Kerja Usaha Bersama (KKUB) Kramat Jaya yang mampu memutar roda perekonomian warga Desa Pabuaran dalam skala mikro. Penelitian ini juga mempelajari peranan dari Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya dalam

bidang sosial dan ekonomi, juga

mempelajari bagaimana faktor internal dan eksternal dari Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya untuk menciptakan strategi guna menopang eksistensi lembaga keuangan mikro di Desa Pabuaran agar dapat memberdayakan masyarakat lokal dan bisa menghidupi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif didukung telaah data-data kuantitatif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam terhadap tokoh kunci dan peneliti melakukan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur meliputi dokumen kependudukan dari Kecamatan Kemang, Desa Pabuaran dan BKM Sabanda Sariksa, Laporan Tahunan KKUB Kramat Jaya tahun 2008. Informan terdiri dari pengurus KKUB Kramat Jaya, Sekretaris Bidang Ekonomi Desa Pabuaran, Sekretaris Bidang Ekonomi Kecamatan Kemang. Teknik analisis data primer dan data

sekunder diolah melalui tiga tahapan kegiatan dan dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi. Selanjutnya data kualitatif diolah menjadi data kuantitatif, peneliti menggunakan metode analisis SWOT yang mengenali faktor internal dan faktor eksternal dari penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan strategi pengembangan bagi KKUB Kramat Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan KKUB Kramat Jaya dalam bidang ekonomi sebagai wujud lembaga keuangan mikro di Desa Pabuaran, mampu memutar roda perekonomian dalam skala mikro dan membuka lapangan kerja baru dengan berdirinya unit usaha khususnya di bidang pengrajin sepatu dan roti. KKUB Kramat Jaya juga hadir untuk memberi kemudahan akses pemberian modal berupa dana, alat, pelatihan bagi para pengrajin yang tergabung menjadi anggota KKUB Kramat Jaya. Peranan KKUB Kramat Jaya dalam bidang sosial mampu menumbuhkan sense of belonging setiap anggota terhadap KKUB sebagai lembaga keuangan mikro, pembukaan kesempatan kerja yang berdampak pada dibidang ekonomi juga meningkatan harkat dan martabat serta status sosial anggota KKUB khususnya dan pengrajin. Dalam mengembangkan pinjamannya KKUB Kramat Jaya menanamkan dengan azaz kekeluargaan sebagai inti kelembagaan mereka dalam mengelola kegiatan perekonomian. Strategi pengembangan yang diperlukan Kelompok KKUB Kramat Jaya adalah melakukan channeling

guna memperluas pasar, juga meningkatkan produktivitas

UKM. Channeling dapat dilakukan dengan cara mengikuti beberapa pameran yang

diselenggarakan, membuat materi komunikasi yang menarik dan memanfaatkan sarana website, selain itu perlu juga pengembangan dan penguatan kerjasama dengan dunia usaha lainnya dalam bentuk bisnis, sharing. optimalisasi dari dari para pengelola dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing karena terjadi kekosongan dalam beberapa peran yang, stakeholder.

dan penguatan kerjasama dengan

STRATEGI MENINGKATKAN PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM MENOPANG EKONOMI PEDESAAN

(Kasus Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya, Desa Pabuaran Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor)

Oleh: ASTRID RAHAYU KRISTI I34052496

SKRIPSI Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang ditulis oleh: Nama

: Astrid Rahayu Kristi

Nomor Pokok : I35042496 Judul

: Strategi Meningkatkan Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Menopang Ekonomi Pedesaan (Kasus Koperasi Usaha Bersama Kramat Jaya, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor)

Dapat diterima sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS NIP. 19580827 198303 1001

Mengetahui, Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS NIP. 19580827 198303 1001

Tanggal Kelulusan:

PERNYATAAN DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL “STRATEGI MENINGKATKAN PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM MENOPANG EKONOMI PEDESAAN” BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PERGURUAN TINGGI LAIN ATAU LEMBAGA LAIN MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.

Bogor, September 2009

Astrid Rahayu Kristi I35042496

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 14 Juni 1988 sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara. Pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan penulis sepanjang tahun 1993 – 2005. Penulis diterima menjadi Mahasiswa IPB di Tahun 2005 pada Fakultas Ekologi Manusia Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarkat (SKPM) melalui jalur SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru). Disamping belajar, selama di kampus penulis juga mengikuti organisasi HIMASIERA (Himpunan Mahasiswa Peminat Komunikasi dan Pengembangan Masyarkat) dalam divisi Multimedia And Advertising (MUSELSI). Selain itu, penulis juga aktif mengikuti program-program yang ada di desa tempat tinggal dan menjadi pimpinan kolektif

Badan Keswadayaan Masyarkat dalam Program Nasional

Pengembangan Masyarakat di Desa Rancabungur (yang merupakan desa tempat tinggal penulis).

UCAPAN TERIMA KASIH Puji Tuhan, atas segala berkat Tuhan Yesus atas segala-galanya, tak terselami dan tak terukur semua berkatNya dalam menuntun penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaiannya, baik skripsi ini dan pendidikan penulis di Departemen Sains KPM-FEMA, IPB tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang selalu senantiasa mendukung penulis dalam suka maupun duka: 1. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Studi Pustaka. 2. Ir. Said Rusli, MA selaku Dosen Penguji Utama 3. Ir. Anna Fatchiya, MS selaku Dosen Penguji Wakil Departemen 4. Mami, Alm Papi tercinta 5. Lia Christie, Paolo Rossi, Alexander Iwan, Dede Marlina atas semua dukungan dan motivasinya. 6. Staf Pengajat dan pendidikan departemen Sains KPM-FEMA, IPB 7. Semua sahabat yang setia menemani Anet, Kiki, Vina, Luri, Risty, Vidy, GENCI dan GENCONG dengan semua kehebohannya, Tim Perbatasan Indonesia terimakasih untuk rasa yang tercipta.

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya yang berlimpah-limpah dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Strategi Meningkatkan Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Menopang Ekonomi Pedesaan” merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana komunikasi dan pengembangan masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini, selain kepada keluarga, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan skripsi ini, khususnya masyarakat Kecamatan Kemang, Desa Pabuaran dan KKUB Kramat Jaya yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis, khususnya dalam pengembangan usaha mikro. Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi upaya pengembangan kelembagaan lembaga keuangan mikro pada kawasan pedesan dan umumnya bagi pembangunan pedesaan di Indonesia.

Bogor, September 2009

Penulis

DAFTAR ISI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

Halaman i iii iv v

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1 1.2. Perumusan Masalah ................................................................................... 5 1.3. Tujuan Penulisan ........................................................................................ 6 1.4. Kegunaan Penelitian................................................................................... 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 8 2.1.1. Pembangunan Pedesaan dan Kelembagaan Sektor Finansial.. ........ 8 2.1.2. Eksistensi Usaha Kecil dan Mikro ................................................. 12 2.1.3. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia ........................................ 15 2.1.4. Kredit Mikro .................................................................................. 17 2.1.5. Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Pedesaan .......... 19 2.2. Kerangka Pemikiran ................................................................................ 20 2.3 Hipotesa ................................................................................................... 23 2.4 Definisi Konseptual ................................................................................. 23 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian..................................................................................... 25 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................... 26 3.3. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 27 3.4. Teknik Analisis Data ................................................................................ 28 BAB IV GAMBARAN UMUM DESA PENELITIAN 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................................ 31 4.2. Letak dan Keadaan Alam ......................................................................... 32 4.3. Kependudukan......................................................................................... 34 4.4 Transportasi ............................................................................................. 36 4.5 Kondisi Sosial ......................................................................................... 37 4.5.1 Pendidikan ...................................................................................... 37 4.5.2 Kondisi Perekonomian Desa Pabuaran ........................................... 39 BAB V KINERJA KELOMPOK USAHA BERSAMA KRAMAT JAYA 5.1. Sejarah KKUB Kramat Jaya .................................................................... 42 5.2. Struktur Kepengurusan KKUB Kramat Jaya ........................................... 44

5.3 Anggaran Dasar KKUB Kramat Jaya ....................................................... 45 5.4 UKM sebagai Roda Perekonomian KKUB Kramat Jaya ......................... 46 5.4.1 Profil UKM ..................................................................................... 46 5.4.2 Tenaga Kerja ................................................................................... 48 5.4.3 Kapasitas Produksi.......................................................................... 49 5.4.4 Modal .............................................................................................. 50 5.5. Peranan KKUB dalam Perekonomian Desa............................................. 51 5.5.1. Bidang Perekonomian .................................................................... 51 5.2.2. Bidang Sosial ................................................................................. 52 BAB VI STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI KELOMPOK KERJA USAHA BERSAMA 6.1 Faktor Internal KKUB Kramat Jaya ......................................................... 54 6.1.1 Kepengurusan KKUB Kramat Jaya ................................................ 54 6.1.2 Usaha Kecil dan Menengah ............................................................ 55 6.2 Faktor Eksternal KKUB Kramat Jaya ........................................................ 56 6.2.1 Aparat Pemerintahan ...................................................................... 56 6.2.2 Dinas Terkait .................................................................................. 56 6.2.3 Undang-Undang.............................................................................. 57 6.3 Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman KKUB Kramat Jaya .................................................................................. 57 6.4 Analisis SWOT .......................................................................................... 63 BAB VI PENUTUP 7.1. Kesimpulan ................................................................................................ 68 6.2. Saran ........................................................................................................... 69 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 70 LAMPIRAN ...................................................................................................... 72

DAFTAR TABEL Nomor

Halaman

1.

Aktualisasi Gagasan Pembangunan Pedesaan ................................... 8

2.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ..................................... 12

3.

Teknik Pengumpulan dan Jenis Data ................................................ 27

4.

Faktor Internal KKUB Kramat Jaya ................................................. 61

5.

Faktor Eksternal KKUB Kramat Jaya ............................................... 62

6.

Rekapitulasi Hasil Perhitungan ......................................................... 63

7.

Matriks SWOT .................................................................................. 64

8.

Peratingan Strategi Pengembangan KKUB Kramat Jaya .................. 66

DAFTAR GAMBAR Nomor

Halaman

1. Komparasi UKM dengan Usaha Berskala Besar. ................................... 3 2. Peranan UKM dalam Perekonomian Nasional pada Tahun 2005 dan 2007 ................................................................ 13 3. Kerangka Pemikiran Eksistensi LKM dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan .................................................................... 22 4. Alur Analisis SWOT ............................................................................. 29 5. Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan Utama ....................................... 31 6. Peta Lokasi Penelitian ........................................................................... 32 7. Peruntukkan Lahan................................................................................ 33 8. Piramida Penduduk Desa Pabuaran ...................................................... 35 9. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ................................... 38 10. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ........................... 40 11. Jumlah Penduduk yang Belum/Tidak Bekerja ...................................... 41 12. Profil UKM KKUB Kramat Jaya, Tahun 2009 ..................................... 46 13. Kegiatan di Bengkel UKM KKUB Kramat Jaya .................................. 47 14. Klasifikasi Entitas Usaha UKM KKUB Kramat Jaya........................... 48 15. Produk UKM Sepatu KKUB Kramat Jaya ........................................... 49 16. Kapasitas Produksi UKM KKUB Kramat Jaya .................................... 50 17. Struktur Organisasi KKUB Kramat Jaya .............................................. 54

DAFTAR LAMPIRAN Nomor

Halaman

1. Daftar Nama Pendiri KKUB Kramat Jaya ............................................ 72 2. Penyaluran Modal Berupa Peralatan ..................................................... 73 3. Penyaluran Modal ................................................................................. 74 4. Matriks Faktor Internal dan Eksternal.................................................. 75 5. Penjelasan AD-ART............................................................................. 76 6. Dokumentasi Penelitian ....................................................................... 79

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengkajian pembangunan di negara berkembang pada umumnya tidak dapat terlepas dari pertimbangan wilayah pedesaan. Hal ini karena sebagian besar penduduk negara berkembang masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan dengan kondisi kesejahteraan yang mayoritas berada dalam kemiskinan (Yustika, 2003). Dalam konteks Indonesia, agenda pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2006 difokuskan kepada penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan tingkat kesejahteraan, peningkatan kesempatan kerja, dan revitalisasi pertanian serta pedesaan (Anugrah, 2007). Masyarakat pedesaan identik dengan komunitas dan kehidupan petani yang tidak terlepas dari pola kelembagaan usaha ekonomi pedesaan yang berciri pertanian dengan orientasi subsisten (Scott, 1981). Dari segi besarannya, usaha perekonomian pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha berskala mikro dan kecil dengan pelaku utamanya yaitu petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecer. Para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan yang mendasar yaitu terbatasnya ketersediaan modal sebagai unsur penting yang mendukung peningkatan produksi dan pada gilirannya dapat mengangkat taraf hidup masyarakat pedesaan. Keterbatasan modal ini berpotensi membatasi ruang gerak ekonomi masyarakat

pedesaan. Selain itu, keterbatasan modal juga dapat menjadi awal terjadinya siklus kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang akan sulit untuk diputus. Menjawab permasalahan keterbatasan modal masyarakat pedesaan, serta mengingat kemampuan fiskal pemerintah yang semakin berkurang, salah satu jalan keluar yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi masyarakat pedesaan adalah melalui upaya optimalisasi potensi kelembagaan keuangan. Diantara beragam pola kelembagaan keuangan yang berkembang di masyarakat pedesaan, salah satu yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan dengan mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM diartikan sebagai lembaga penyedia jasa-jasa keuangan kepada nasabah berpenghasilan rendah yang meliputi pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, penjual jasa dan produsen kecil (Ladgwewood, 1999). LKM juga didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, pengiriman uang, asurasni untuk rumah tinggal miskin dan berpenghasilan rendah (Bank Pembangunan Asia - ADB, 2000). Robinson (1993), menekankan bahwa istilah LKM merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil terutama kredit dan simpanan yang disediakan untuk petani, nelayan, peternak; atau mereka yang memiliki usaha kecil/mikro yang memproduksi, mendaur ulang, memperbaiki atau menjual barang; menjual jasa; bekerja untuk mendapat upah dan komisi; memperoleh penghasilan dari menyewakan tanah, kendaraan, hewan atau mesin dan peralatam dalam jumlah kecil. Sintesis dari sejumlah definisi tersebut mengantarkan kepada pengartian LKM sebagai suatu lembaga jasa layanan keuangan tabungan dan kredit

(simpan-pinjam) dalam skala mikro dan kecil yang berlangsung terus menerus (berkelanjutan) bagi masyarakat yang mempunyai usaha skala mikro dan kecil. Keberadaan dan perkembangan LKM tidak terlepas dari perkembangan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Peranan UKM, terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai pola katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional1, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja UKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2007 (diolah)

Gambar 1. Komparasi UKM dengan Usaha Berskala Besar Membaca Gambar 1. di atas, terlihat bahwa populasi UKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau sebesar 99 persen dari total jumlah unit usaha di Indonesia yang berjumlah 49,845 juta unit. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh (52,5 persen) populasi UKM yang ada bergerak di sektor pertanian, diikuti sektor

Susilo Bambang Yudhoyono, Revitalisasi Ekonomi Indonesia (Jakarta: Brigthen press. 2004), hal 26

perdagangan (28,1 persen) dan sektor industri (19,4 persen). Sedangkan pada usaha besar (UB), mayoritas jenis usaha yang ditekuni adalah sektor industri (42,5 persen), perdagangan (26,9 persen), dan keuangan (10,6 persen)2. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UKM terutama terhadap lembaga-lembaga keuangan formal seperti bank, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber pembiayaan keuangan mikro. Bentuk dari sumber-sumber pembiayaan keuangan ini beraneka ragam, mulai dari pelepas uang (renteni) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain. Lembaga-lembaga keuangan mikro ini pada prakteknya dipandang lebih bermanfaat di kalangan pelaku UKM. Hal ini tidak terlepas dari sifatnya yang lebih fleksibel dari segi peraturan peminjamannya. Dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman misalnya, LKM memiliki persyaratan yang tidak seketat persyaratan yang diterapkan dunia perbankan. Demikian juga dari segi keluwesan proses pencairan kredit. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan mikro mampu membaca kebutuhan dan kondisi pelaku UKM yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil serta jarang memiliki syarat-syarat layak pembiayaan (bankable). Menempatkan uraian tentang peran, fungsi dan sifat LKM di atas dalam konteks ekonomi masyarakat pedesaan, maka menjadi penting untuk dilakukannya sebuah upaya revitalisasi kelembagaan LKM. Upaya ini diharapkan dapat mendorong

2

http://www.endonesia.com/mod.php?=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1424 diakses pada tanggal 19 Maret 2009

perkembangan dan pembangunan ekonomi pedesaan melalui penciptaan pola pembiayaan yang kondusif terhadap pertumbuhan usaha mikro. Pada gilirannya, diharapkan usaha-usaha berskala mikro yang tumbuh ini dapat menyerap tenaga kerja pedesaan yang kemudian diikuti juga oleh peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat pedesaan.

1.2. Perumusan Masalah Sektor perekonomian pedesaan Indonesia sudah seharusnya menjadi basis bagi pengembangan perekonomian nasional. Konsekuensinya, beragam alternatif upaya pengembangan menjadi penting untuk dikembangkan demi menopang berjalannya perekonomian pedesaan. Saat ini banyak sekali usaha-usaha mikro yang bergerak di kawasan pedesaan, namun keterbatasan akses permodalan ditambah budaya kewirausahaan yang tidak kondusif menjadi aspek yang senantiasa menghambat pertumbuhan sektor perekonomian kawasan pedesaan yang bergerak di sektor informal, begitu pun yang terjadi di Desa Pabuaran yang bergerak di sektor informal yaitu pengrajin sepatu yang tergabung sebagai unit usaha di Koperasi Kerja Usaha Bersama (KKUB) Kramat Jaya. Keterbatasan akses modal ini dalam jangka panjang bisa menjadi awal siklus kemiskinan di pedesaan. Pengembangan dan pemberdayaan KKUB Kramat Jaya sebagai LKM merupakan langkah tepat dalam menopang perekonomian pedesaan, karena LKM telah mengakar dan tumbuh bersama perkembangan masyakarat dan mampu memberikan pelayanan yang fleksibel, utamanya dalam pembiayaan usaha-usaha yang tidak layak dibiayai menurut lembaga

keuangan konvensional (non-bankable) begitu pun dengan penerimaan masyarakat pengrajin di Desa Pabuaran terhadap KKUB Kramat Jaya yang dapat mengakses dana untuk menignkatkan produktivitas para pengrajin sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan dalam menjalankan usahanya. Pada gilirannya hal ini juga mendorong perekonomian desa karena tumbuhnya usaha-usaha mikro di pedesaan dapat mendorong terbukanya lapangan kerja baru.

Berdasarkan uraian

diatas, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: 1.

Bagaimana peranan LKM dalam mengembangkan sektor perekonomian desa?

2.

Bagaimana strategi pengembangannya LKM dalam menopang pembangunan pedesaan?

1.3. Tujuan Penulisan 1.

Menganalisis peranan LKM dalam mengembangkan sektor perekonomian desa.

2.

Menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka mengembangkan kapasitas LKM untuk menopang perekonomian desa.

1.4. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 1.

Bagi Lembaga Keuangan Mikro Sebagai bahan evaluasi bagi Lembaga Keuangan Mikro (koperasi simpan pinjam) dalam menjangkau UKM sehingga dapat membangun ekonomi lokal.

2.

Bagi Kalangan Akademisi

Dapat dijadikan topik penulisan untuk menambah informasi, sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bagi penulisan ilmiah terkait. 3.

Bagi Masyarakat Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan perusahaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup mereka melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 1.1

Tinjauan Pustaka

1.1.1 Pembangunan Pedesaan dan Kelembagaan Sektor Finansial Perspektif pembangunan (Booke, 1983) menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia terbagi dalam dua sektor, yaitu tradisional dan modern yang tidak saling berhubungan untuk mengatasinya, Booke menyatakan bahwa sektor tradisional perlu dirangsang dengan adanya insentif ekonomi dan peningkatan teknologi produksi. Sebaliknya, Greetz dalam Marshus menyatakan upaya perbaikan macam apapun tidak akan berhasil dilakukan. Menurut Scott, persoalan yang berlaku pada masyarakat pedesaan adalah rasionalitas sosial

yang lebih

mementingkan

kebersamaan ketimbang persaingan. Penetrasi dari luar, baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknologi justru akan menimbulkan resistensi. Ketidakmampuan untuk menangkap kultur dan nilai-nilai masyarakat desa ini lah yang membuat banyak kebijakan yang terkait dengan pembangunan pedesaan gagal diterapkan di lapangan. Pada sub-bab ini penulis menyadari bahwa pesoalan yang terjadi selama proses pembangunan pedesaan adalah tidak terbangunnya kelembagaan sektor ekonomi sebagai instrumen untuk mengatasi kelangkaan modal (lack of capital) di wilayah pedesaan. Arah pembangunan pedesaan yang terjadi selama beberapa dekade yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Aktualisasi Gagasan Pembangunan Pedesaan Dekade

Isu strategis

1950-an

Modernisasi, model dualisme ekonomi, “keterbelakangan” pertanian, pembangunan komunitas, dan petani malas (lazy peasant)

1960-an

Pendekatan tranformasi, transfer teknologi, mekanisasi, penyuluhan pertanian, peranan pertumbuhan pertanian, revolusi hijau (awal) dan petani rasional

1970-an

Redistribusi dengan pertumbuhan, kebutuhan dasar, pembangunan pertanian yang terintegrasi, kebijakan pertanian oleh negara, kredit yang dipacu oleh negara (state-led credit), bias perkotaan, introduksi inovasi, revolusi hijau (lanjutan), dan pertumbuhan pedesaan yang terkait (rural growth linkages)

1980-an

Penyesuaian struktural, pasar bebas, kebijakan harga yang tepat, meminimalisasi peran negara, meningkatkan peran NGOs, rapid rural appraisal, penelitian sistem pertanian, analisis ketahanan pangan dan kelaparan, pembangunan pedesaan sebagai proses, perempuan dan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan

1990-an

Kredit mikro, participatory rural approach, pembangunan pedesaan, analisis stakeholders, jaring pengaman pedesaan, gender dan pembangunan, lingkungan dan kesinambungan, dan pengurangan kemiskinan

2000-an

Penghidupan yang berlanjut (sustainable livelihoods), tata kelola yang baik, desentralisasi, kritik terhadap partisipasi, pendekatan sektoral yang diperluas, perlindungan sosial dan pemusnahan kemiskinan

Sumber: Ellis dan Biggs, 2001: 439 dalam Yustika 2008

Berdasarkan perkembangan pembangunan pedesaan yang terjadi selama beberapa dekade ini, terlihat bahwa fase-fase tersebut mengidentifikasikan proses komersialisasi pedesaan. Proses pertumbuhan ini kian menjepit posisi orang-orang

pedesaan, kondisi ini memberi gambaran bahwa penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan justru mengalami kemerosotan daya hidup secara terus menerus karena tekanan dari dua ujung, yaitu kebijakan pemerintah yang semakin bias perkotaan dan tekanan pasar. Maka itu diperlukan upaya agar penduduk pedesaan bisa lepas dari komersialisasi ini, yaitu dengan cara menguatkan sistem produksi dan pengolahan yang berbasis tradisional sehingga masyarakat pedesaan tidak melulu ada dalam posisi subordinat (Yustika, 2008). Persoalan ini sebenarnya dapat diatasi dengan adanya modal yang berputar di dalam sistem produksi dan pengolahan. Namun sayangnya keterbatasan modal merupakan persoalan paling rumit di wilayah pedesaan. Keterbatasan modal menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berjalan, tidak berjalannya aktivitas ekonomi menyebabkan masyarakat berada dalam posisi subordinat tadi. Berbekal dari situasi ini, sudah seyogyanya para perumus kebijakan pembangunan pedesaan mengawinkan kelembagaan sektor finansial dengan kebijakan pemerintah agar mampu menggerakkan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan, khususnya usaha mikro. Secara umum persoalan lembaga keuangan di pedesaan dapat didentifikasikan menjadi tiga aspek berikut (Yustika, 2008): 1. Masalah akses kredit. Karakteristik masyarakat pedesaan dengan skala usaha kecil (subsisten) menyebabkan mereka tidak memiliki asset yang mencukupi untuk digunakan sebagai agunan. Akibatnya, akses kredit mereka ke lembaga keuangan formal menjadi sangat terbatas.

2. Posisi tawar dan informasi masyarakat pedesaan yang sangat rendah menyebabkan rawan terhadap praktik manipulasi dari lembaga keuangan formal maupun semi-formal. Bentuk manipulasi itu bermacam-macam, misalnya pengenaan suku bunga lebih tinggi dari kebijakan pemerintah maupun pemberian kredit yang sangat terlambat sehingga mengganggu usaha yang telah direncanakan. 3. Informasi

yang

asimetris

(asymmetric

information)

dari

pemberi

pinjaman/kredit terhadap peminjam (borrower). Pada umumnya, lembaga keuangan di pedesaan dibedakan dalam tiga jenis: (i) lembaga keuangan formal; (ii) lembaga keuangan semi-formal; (iii) lembaga keuangan mikro; dan (iv) lembaga keuangan swadaya, prinsip lembaga ini adalah adanya rotasi tabungan dan asosiasi kredit, dimana anggota kelompok berkontribusi secara regular untuk memberikan dana kepada salah satu atau anggota berdasarkan kesepakatan perputaran atau tabungan dana kelompok kredit. Dalam masyarakat lembaga ini sering disebut dengan “arisan”. Lembaga keuangan dikatakan formal jika lembaga tersebut secara operasional diatur dalam Undang-Undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral. Sedangkan lembaga keuangan semi-formal adalah lembaga keuangan yang tidak diatur dalam UU, tetapi disupervisi dan diregulasi oleh agen pemerintah maupun bank sentral. Lembaga keuangan mikro beroperasi di luar regulasi dan supervisi lembaga pemerintah. Lembaga keuangan mikro bukan sekedar menyediakan uang (cash) untuk keperluan transaksi, tetapi kadang-kadang menyediakan pinjaman dalam bentuk

barang (in-kind). Karakter yang fleksibel, biasanya lembaga keuangan mikro ini memiliki daya tahan yang kuat untuk hidup di wilayah pedesaan. Karena lembaga keuangan mikro ini bersifat sangat fleksibel dalam artian memiliki hubungan personal antara kreditor dan debitor dan nyaris tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Tidak ada kontrak maupun persyaratan sejumlah agunan seperti pada lembaga keuangan formal. Segala kemudahan inilah lembaga keuangan mikro sangat diterima di kalangan pedesaan. 1.1.2 Eksistensi Usaha Kecil dan Mikro Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya3. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang . Usaha mikro (UM) merupakan jenis usaha skala kecil yang umumnya bergerak di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual

Diakses tanggal 13 April 2009, http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukmdi-indonesia/

sayur, petani kecil dan usaha rumah tangga. Menurut Robinson (2000) UM didefinisikan sebagai economically active poor (masyarkat miskin yang masih aktif secara ekonomi). Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara lengkap pada Tabel 2. Tabel 2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kriteria

Mikro

Kecil

Kekayaan Bersih

Rp 50 juta

> Rp 50 juta

Penjualan Bersih

Rp 300 juta

> Rp 300

Tahunan

Menengah

Rp 500 juta

Rp 2,5 miliar

> Rp 500 juta

Rp 10 miliar

> Rp 2,5 miliar

Rp 50 miliar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008

Data Kementrian KUKM menunjukkan bahwa perkembangan UKM terus meningkat. Jumlah unit UKM sempat turun dari 39,7 juta pada tahun 1997 menjadi 36,7 juta pada tahun 1998, namun kemudian meningkat 44,7 juta unit pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 49,8 juta pada tahun 2007. Tabel mengenai peranan UKM dalam perekonomian nasional tahun 2005 dan 2007 dapat dilihat pada Gambar 2.

"# !

!$ !

%

"#

& !

$ ! Sumber: Kementrian KUKM dan BPS dalam BPS (2008)

Gambar 2. Peranan UKM dalam Perekonomian Nasional pada Tahun 2005 dan 2007

Peranan

UKM

dalam

perekonomian

Indonesia

pada

tahun

2007,

mengidentifikasikan pula bahwa jumlah usaha mikro sekitar 47,7 juta unit usaha atau 95,7 persen total UKM, menyerap hampir 77 juta orang atau 81,7 persen dari total tenaga kerja, namun sumbangan ekspornya hanya sekitra 5 persen dari total ekspor non migas pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro cukup berperan dalam perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional4. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008). Posisi seperti ini menenempatkan usaha mikro sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan (Wiyono, 2003). Proses pengembangan usaha mikro sebagai manifestasi perkembangan ekonomi lokal dan penganggulangan kemiskinan menjadi sangat penting sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Proses ini tidak akan berjalan dengan baik kalau penguatan peran usaha mikro di tingkat lokal tidak diikutsertakana sebagai pihak berkepentingan utama. Penguatan "

'

% '

(

peran pengusaha mikro tersebut mempunyai arti strategis bagi kesejahteraan masyarakat setempat, sekaligus sebagai penggerak perekonomian daerah dan transformasi sosial ekonomi dalam komunitas lokal. UKM bisa dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Maka itu pemberdayaan UKM dinilai menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. 1.1.3 Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Gunawan, 2007) memiliki ciri utama, yaitu: 1.

Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat

2.

Melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah

3.

Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

agar

lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan Kusmoljono (2009) mengatakan bahwa LKM sebagai lembaga penyedia jasa keuangan alternatif perlu memperhatikan sustainabilitas usahanya agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarkat miskin dan usaha mikro dalam

jangka panjang. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila layanan jasa keuangan LKM sesuai dengan waktu, tempat, jenis kegiatan ekonomi, dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. LKM secara internal juga harus mulai menerapkan standar tata kelola perusahaan yang sesuai dengan perkembangan usahanya. Menurut Sumodiningrat (2003), untuk mengatasi hambatan permodalan UM, pendekatan yang perlu dilakukan adalah jasa keuangan mikro (microfinance). LKM memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (personal relationship), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (negotiable repayment). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di pedesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki asset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen). Karakter perdesaaan seperti itulah yang ditangkap dengan baik oleh pelaku lembaga keuangan mikro, sehingga eksistensinya mudah diterima oleh masyarakat kecil. TAP MPR No XVI tahun 1998 menetapkan bahwa pengusaha ekonomi lemah harus dibantu dan diberikan proritas dalam pengembangan usahanya, selain itu perbankan dan lembaga keuangan wajib memberikan peluang sebesar-besarnya bagi usaha kecil dan Mikro. Dengan mempertimbangkan sebagian besar penduduk Indonesia adalah kelompok berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro dan tinggal di pedesaan yang tidak terlayani oleh pelayanan jasa bank umum, maka lembaga keuangan mikro memiliki peluang besar untuk mengembangkan usahanya dengan melayani pangsa pasar tersebut (Ahlam, 2005).

Pemahaman pada bentuk dan struktur institusional LKM akan membantu memahami peran LKM dalam pembanguna ekonomi dan kinerja mereka. Berdasarkan tingkat formalitasnya, LKM dapat di kelompokan menjadi tiga bentuk5, (i) Institusi Formal: lembaga keuangan yang di sahkan oleh pemerintah dan terikat oleh peraturan dan pengawasan oleh pemerintah, didalamnya termasuk BRI Unit Desa, Bank-Bank Perdesaan, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). (ii) Institusi Informal : terdiri dari perantara yang beroprasi di luar kerangka peraturan dan pengawasan pemerintah seperti arisan, rentenir bahkan tokon kelontong pun masuk didalamnya. (iii) Institusi Semiformal: terdiri dari lembaga yang tidak di atur oleh otoritas perbankan tetapi terdaftar atau memper oleh izin langsung dari pemerintah daerah seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Unit Desa (KUD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Program IDT dan lainnya. 1.1.4 Kredit Mikro Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya akan ragam modal pembiayaan mikro. Pengalaman dan kekayaan ini meliputi jenis produk pembiayaan mikro maupun lembaga pelaksananya, bahkan juga sejarah pengenalannya kepada masyarakat. Oleh karena itu kekayaan ini tidak bakal dibiarkan begitu saja dan disiasiakan untuk tidak diberikan tempat terhormat untuk dikembangkan. Desakan akan pentingnya pengembangan ini akan semakin terasa setelah krisis perbankan melanda Indonesia, sehingga perbankan lumpuh dan tidak dapat menjadi lembaga yang efektif

)

* +

, -. ' /

&

01

23 '

&

(4

lagi. Memang disadari bahwa pengertian kredit mikro dapat diartikan bermacammacam, karena memang produk kredit mikro sendiri tidak homogen dan lembaga pelaksanaannya juga bermacam-macam ditinjau dari segi sifat dan status legalnya. Perkreditan mikro selain dilihat dari segi produk dan kelembagaannya juga dapat dilihat dari segi “permintaan dan penawaran” atau dari sudut sumber dan penggunaan. Gambaran ini akan menjelaskan pembagian kerja fungsional antar lembaga perkreditan mikro dengan berbagai kelompok sasaran berdasarkan tingkat pendapatan dan bahkan dapat sangat terkait dengan penggunaan kredit. Pendekatan ini sekaligus untuk memahami dinamika perkembangan lembaga perkreditan mikro bagi pengembangan ekonomi rakyat. Ahlam (2005) menjelaskan pada dasarnya kredit dapat dibedakan dalam dua sifat penggunaan yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif, yaitu: 1. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 2. Kredit produktif adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitas akan bertambah meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun

kredit modal kerja, karena kedua kredit

tersebut diberikan ke nasabah untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Pengertian kredit menurut Eric L. Kohler (1996) dalam Ahlam (2005) adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau melabakan suatu pinjaman dengan janji bahwa waktu pembayaraanya ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati. Dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 pasal 1 butir 12

pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Keberadaan LKM belum mendapat tempat yang jelas dalam perekonomian nasional sebagaimana lembaga keuangan lainnya seperti perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. LKM sendiri belum memiliki payung hukum yang benarbenar menjamin perkembangannya. Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih menitikberatkan bentuk-bentuk transfer atau subsidi, padahal dalam rantai kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. Aspek yang lebih penting adalah memutus mata rantai kemiskinan yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi produktif, sehingga sangat relevan jika mengupayakan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional. Lembaga keuangan mikro ini mempunyai peran

besar

dalam

menumbuhkan

calon-calon

pengusaha

ditingkat

desa,

meningkatkan produktivitas usaha kecil masyarakat pedesaan, serta menunjang program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

2.1.5 Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Pedesaan Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, masyarakat pedesaan identik dengan para petani dan kehidupan para petani. Oleh karena itu kehidupan

pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani yaitu pola ekonomi yang berorientasi subsisten (Scott, 1981), dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan

modal. Sebagai unsur

esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan. Kehadiran LKM dibutuhkan paling tidak karena dua hal (Pantoro, 2008). Pertama, sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Terminologi World Bank, mereka disebut sebagai economically active poor atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90persen unit usaha merupakan usaha skala mikro. Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena akan mewujudkan broad bases development atau development

through

equity.

Mereka

membutuhkan

permodalan

guna

mengembangkan kapasitas usahanya. melalui peningkatan usaha secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. Pada sisi lain, skim keuangan mikro sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, LKM dibutuhkan karena menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro. Secara pragmatis, pasar keuangan mikro merupakan aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen mikro yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut

tabungan dan kredit usaha. Pada pemahaman ini dicantumkan kata tabungan dan kredit, guna menghindarkan pemahaman sempit seolah-olah di segmen mikro pelakupelaku usahanya hanya membutuhkan kredit, melupakan bahwa mereka mempunyai potensi menabung, dan dapat diberdayakan mempunyai kemampuan menabung. Pendek kata, pada pasar keuangan mikro terdapat potensi besar dalam hal penawaran (tabungan) dan permintaan (kredit). Berdirinya LKM merupakan jawaban dari kurang pekanya lembaga keuangan formal dalam merangkul UKM, sehingga peranannya bisa dibilang sebagai katup penyelamat dalam proses pembangunan ekonomi pedesaan.

1.2

Kerangka Pemikiran Agenda pembangunan Indonesia seperti yang tertuang dalam RPJM tahun 2006

saat ini difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesempatan kerja. Memang menjadi hal yang sangat sulit, karena berkaca pada krisis global yang sedang dialami oleh dunia. Maka pemerintah menggenjot kembali vitalitas pertanian dan pedesaan yang sempat ditinggal pada masa lepas landas menuju industri. Revitalisasi pertanian dan pedesaan ini diwujudkan dengan merevitalisasi juga kelembagaan ekonomi di tingkat lokal. Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada

permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Maka peranan LKM sangat diperlukan dalam menumbuhkembangkan UKM dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pembangunan Ekonomi Pedesaan Ekonomi

Lembaga Informal

Lembaga formal

Eksternal: • Aparat Pemerintah • Dinas Koperasi • UndangUndang

Internal: • Struktur Organisasi • SDM pengelola UKM dan LKM

Strategi pengembangan

: Fokus Kajian : Batasan Kajian : Hubungan langsung Gambar 3. Kerangka Pemikiran Peranan LKM dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

1.3

Hipotesa Berdasarkan perumusan masalah didapatkan hipotesis pengarah sebagai berikut: 1. LKM berperan dalam mengembangkan desa di sektor perekonomian melalui terbentuknya UKM-UKM sehingga tercipta lapangan kerja dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. 2. Perbaikan manajemen adalah salah satu langkah dari strategi pengembangan bagi eksistensi LKM. 3. Faktor internal LKM berperan dalam menopang ekonomi pedesaan 4. Faktor eksternal berperan terhadap terjadinya dinamika dalam LKM

1.4

Definisi Konseptual 1. Pembangunan nasional, meliputi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan meningkatkan kesempatan kerja yang merupakan fokus utama dari agenda pembangunan di Indonesia. 2. Revitalisasi pertanian dan pedesaan, memvitalkan kembali pertanian dan pedesaan dalam rangka menjalankan agenda pembangunan Indonesia. 3. Kelembagaan ekonomi, merupakan kelembagaan yang terbentuk berdasarkan kebutuhan masyarkat dalam lingkup perekonomian 4. Lembaga keuangan, sebuah lembaga yang kegiatannya dibidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya ke masyarakat. Artinya kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan selalu berhubungan dengan bidang keuangan

5. Lembaga keuangan formal, lembaga keuangan yang secara operasional diatur dalam Undang-Undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral yang disertai dengan aturan dan birokrasi sehingga sulit dijangkau oleh UKM 6. Lembaga keuangan mikro (LKM), lembaga informal yang belum memiliki payung hukum dan bersifat fleksibel dan mudah dijangkau oleh UKM 7. Usaha Kecil dan Mikro (UKM), usaha yang dilakukan di kalangan masyarakat golongan miskin dan bergerak di sektor informal 8. Koperasi Kerja Usaha Bersama (KKUB) Kramat Jaya adalah salah satu LKM semi formal dalam bentuk koperasi simpan pinjam

1.5

Definisi Operasional 1. Bobot: nilai yang diberikan oleh informan berdasarkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing informan 2. Rating: peringkat yang diberikan informan berdasarkan pandangan objektif terhadap faktor internal dan faktor eksternal 3. Score adalah perkalian antara bobot dan rating 4. Faktor internal adalah merupakan faktor kekuatan dan kelemahan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi 5. Faktor eksternal adalah kondisi yang ada dan kecenderungan yang muncul dari luar berupa peluang dan ancaman, tetapi dapat memberi pengaruh kinerja organisasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian Subjek tineliti dalam penelitian ini didekati melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan kedua pendekatan ini terkait dengan aspek spesifik dalam fokus subjek yang hendak dikaji. Pendekatan kualitatif digunakan karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini berupa perkembangan dan dinamika LKM yang ditempatkan dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan khususnya pada proses pengembangan UKM dan penyerapan tenaga kerja pedesaan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui kondisi permasalahan penelitian yang didasarkan pada pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan penafsiran peneliti atas fakta kajian6. Data yang dihasilkan melalui pendekatan ini merupakan hasil pengamatan dari kegiatan penelitian terhadap LKM terkait. Data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang terkait dengan gambaran umum Desa Pabuaran, potensi ekonomi Desa Pabuaran, dan Laporan Tahunan KKUB Kramat Jaya untuk bisa melihat perkembangannya. Pemanfaatannya diarahkan untuk memperkaya substansi temuan Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari kata-kata lisan atau tulisan dari manusia atau tentang perilaku manusia yang dapat diamati (Taylor dan Bogdan, 1984 dalam Sitorus, 1998).

pendekatan kualitatif maupun untuk memperkuat basis teoritis kajian. Data yang diperoleh secara kualitatif di lapangan akan dikuantifikasi dengan alat analisis yang digunakan yaitu SWOT menjadi faktor eksternal (faktor di luar sistem) dan faktor internal (faktor di dalam sistem) yang dijabarkan dalam bentuk kuesioner dan kuesioner akan diuji pada responden ahli sehingga hasil perhitungan yang diperoleh merupakan hasil yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

3.1

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di lokasi Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KKUB)

Kramat Jaya, yang berada di Jalan Raya Pabuaran kampung Kramat Rt 03 Rw 04, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Lokasi ini diambil karena peneliti telah mengetahui kondisi dan mengenal KKUB Kramat Jaya dengan baik dan letaknya dapat dijangkau oleh peneliti. Selain itu KKUB Kramat Jaya dinilai ideal untuk dijadikan objek penelitian karena mengepalai 13 UKM yang bergerak di Desa Pabuaran yang berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal Desa Pabuaran, khususnya RW 04. Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2009. Tahap pertama yaitu pengumpulan literatur. Tahap kedua yaitu penyusunan proposal penelitian. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data untuk pencapaian penelitian. Sedangkan penelitian tahap keempat yaitu pengolahan data sampai penyelesaian draft penelitian.

3.2

Teknik Pengumpulan Data Data kualitatif yang dihasilkan selama penelitian ini dapat dikelompokkan ke

dalam tiga kategori, yaitu: a. Data hasil pengamatan: tulisan dalam bentuk deskripsi mengenai situasi, kejadian/peristiwa, orang-orang, interaksi dan perilaku yang diamati secara langsung di lapangan, yang disajikan dalam bentuk catatan lapang, saat penulis melakukan pengamatan, data hasil pembicaraan berupa kutipan langsung dari pernyataan responden yang menjadi tineliti dalam penelitian ini, mengenai pengalaman, sikap, keyakinan dan pandangan/pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara dengan peneliti maupun saat melakukan kelompok diskusi terarah. b. Data tertulis: petikan atau keseluruhan bagian dari dokumen yang berkaitan dengan keberadaan UKM dan LKM yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi. Data primer dikumpulkan dari kepala UKM meliputi karakteristik individu, jenis usaha dan persepsinya terhadap LKM sedangkan dari pengurus LKM terkait dengan profil pengorganisasian yaitu pengkategorian LKM, historis pembentukan, dimensi organisasi LKM, pengembangan skema perkreditan, dan unsur-unsur keberlanjutannya. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi pendekatan wawancara individual (indepth interview) telaah mendalam dilakukan kepada pengelola KKUB dan aparat pemerintahan Kecamatan Kemang dan Desa Pabuaran serta dilakukan juga diskusi kelompok terarah dalam pengumpulan data yang diberikan kepada pengelola KKUB dan UKM. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dan pelaporan yang terkait dengan KKUB Kramat Jaya. Data sekunder yang digunakan meliputi data monografi Kecamatan Kemang, data

monografi Desa Pabuaran, Program Jangka Menengah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Sabanda Sariksa” dan Laporan Tahunan KKUB Kramat Jaya. Tabel 3. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data no

Tujuan Penelitian

1

Gambaran umum desa Pabuaran, peta ekonomi, dan sejarah terbentuknya KKUB Kramat Jaya

Gambaran Umum Desa Pabuaran Sejarah terbentuknya KKUB Kramat Jaya

Sekunder:

Mengetahui Peranan LKM di desa Pabuaran

Kinerja LKM bagi desa Pabuaran dalam bidang ekonomi Kinerja LKM bagi desa Pabuaran dalam bidang sosial

Primer: Indepth Interview Sekunder

Faktor internal dan faktor eksternal

Primer: FGD, indepth interview

3

4

3.3

Strategi pengembangan

Aspek Kajian

Data Jenis Primer: Wawancara, Observasi

Sumber Aparat pemerintah Kecamatan Kemang, Desa Pabuaran Data monografi, kependudukan, laporan Tahunan KKUB Kramat Jaya Pengelola KKUB Kramat Jaya, UKM, Aparat desa Laporan Tahunan KKUB Kramat Jaya Pengelola KKUB Kramat Jaya, UKM, dan Aparat Pemerintah Kecamatan Kemang dan Desa Pabuaran

Teknik Analisis Data

Analisis SWOT Metode SWOT adalah salah satu alat identifikasi berbagai variabel secara sistematis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength)

dan

peluang

(Opportunities)

namun

secara

bersamaan

dapat

meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dengan menggunakan data kualitatif yang diolah menjadi beberapa anak faktor. Olahan analisis SWOT melibatkan beberapa stakeholders yang terlibat dalam KKUB Kramat Jaya. Analisis berdasarkan posisi koordinat SWOT dari matriks IFAS (Internal Factors Analysis Summary) dan matriks EFAS (External Factors Analysis Summary). Matriks SWOT memiliki empat

kuadran berdasarkan pembagian S-W-O-T yang merupakan empat set kemungkinan strategi, setelah koordinat SWOT diketahui kemudian akan dikelompokkan berdasarkan tipologi strategi untuk memperoleh arahan kebijakan yang tepat dalam pengembangan LKM, khususnya LKM di lokasi penelitian. Secara umum dikatakan kekuatan, apabila kondisi internal tersebut menjadi pendorong keberhasilan sistem dan kelemahan apabila kondisi internal tersebut menjadi hambatan bagi sistem. Sedangkan peluang, apabila kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan sistem dan ancaman, apabila kondisi eksternal menjadi hambatan keberhasilan sistem. Dalam penelitian ini, peneliti meminta pendapat dari pandangan objektif Sekretaris Bidang Ekonomi Kecamatan Kemang, Sekretaris Camat, Sekretaris Bidang Perekonomian Desa Pabuaran, dan pengurus inti dari KKUB Kramat Jaya guna menelusuri S-W-O-T dari KKUB Tujuan:

Keberhasilan dan Kelanjutan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Level 1:

Level 2:

Variabel Internal

Kekuatan

Kelemahan

Variabel eksternal

Peluang

Sumber: Rangkuti, 2005

Gambar 4. Alur Analis SWOT

Ancaman

Jika bobot dan rating telah ditentukan, maka data-data tersebut dapat diolah menjadi arahan strategi pengembangan LKM dengan menggunakan analisis SWOT. Matriks SWOT merupakan matching tools yang penting untuk membantu LKM dalam mengembangkan empat tipe strategi, yaitu: 1. SO Strategies : dimana kekuatan internal sistem digunakan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar sistem 2. WO Strategies : bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal sistem dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal 3. ST Strategies : dimana sistem berusaha agar mampu menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal 4. WT Strategies : merupakan taktik untuk bertahan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan-kelembahan internal dan menghindari dari ancamanancaman lingkungan

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA PENELITIAN 4.1

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pabuaran merupakan satu dari sembilan desa yang tergabung dalam

Kecamatan Kemang. Berdasarkan data Sensus daerah, 2007 jumlah penduduk bekerja tergambar dalam gambar dibawah ini. (

"% 5 %) "

6 &

, 6

" "

&

" 1 Sumber : Laporan Sensus Daerah Kecamatan Kemang, 2007 (diolah)

Gambar 5. Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan Utama Berdasarkan Gambar 5. Jumlah penduduk Desa Pabuaran mayoritas bekerja di sektro informal sebagai peternak dan buruh, padahal berdasarkan kajian yang ditemukan di lapangan7, Desa Pabuaran memiliki potensi dalam pengembangan usaha mikro dengan basis pengrajin sepatu yang merupakan warga asli Desa Pabuaran namun hal tersebut tidak tercantum pada sensus data jumlah penduduk menurut pekerjaan oleh pihak Kecamatan Kemang. Perbedaan data ini didapat dari dua

"

'/

-

'

institusi, gambar diatas diperoleh dari laporan tahunan Kecamatan Kemang dan data monografi Desa Pabuaran.

Desa Pabuaran, RW 04 (Lokasi Penelitian)

Sumber : BKM Mitra Sejahtera, PNPM-MP 2008

Gambar 6. Peta Lokasi Penelitian 4.2

Letak dan Keadaan Alam Desa Pabuaran merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Kemang

Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah 378 hektar, dengan ketinggian 300 meter diatas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut ; Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pondok Udik Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemang Sebelah selatan berbatasan dengan PTP Perkebunan Sawit Cimulang

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Candali, dan barat laut Desa Tegal. Jarak dari kantor Desa ke Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut ; Dari Kantor Desa ke Kecamatan

: 3,5 kilometer

Dari Kantor Desa ke Kabupaten

: 18 kilometer

Dari Kantor Desa ke Ibu Kota Propinsi

: 140 kilometer

Dari Kantor Desa ke Ibu Kota Negara

: 60 kilometer

Peruntukan penggunaan lahan di Desa Pabuaran sebagian besar digunakan sebagai perumahan pemukiman perumahan dan selanjutnya diperuntukkan untuk menopang perekonomian masyarakat Desa Pabuaran yaitu areal persawahan dan lading, peruntukkan lahan di Desa Pabuaran seperti daerah perdesaan pada umumnya yang terdiri dari tempat tinggal dan tempat usaha mereka, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari ladannya. 5 & " "

&&

" &/ " '

'

(

1 5 6 .

7 ' " '

&'

Sumber: Data Monografi Desa Pabuaran 2008 (diolah)

Gambar 7. Peruntukkan Lahan Desa Pabuaran

Selain pemukiman dan sawah, lahan di Desa Pabuaran juga diperuntukkan untuk sarana dan prasarana penunjang kehidupan Desa Pabuaran antara lain berupa jalan sebagai sarana penunjang transportasi yang membuka mobilitas sosial warga Desa Pabuaran, sarana peribadatan yang terdiri dari 8 masjid, enam belas mushola karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan 2 bangunan gereja. Selain itu Desa Pabuaran memililiki areal pemakaman seluas 8 hektar yang diperuntukkan untuk tanah pemakaman keluarga, serta fasilitas perkantoran pemerintahn desa dan fasilitas

pendidikan

sekolah

dasar/sederajat

sampai

sekolah

menengah

pertama/sederajat.

4.3

Kependudukan Jumlah penduduk Desa Pabuaran sampai dengan akhir bulan November 2008

yang tercatat dalam Sensus Daerah Kecamatan Kemang tercatat sebanyak 9.963 jiwa, yang terdiri dari jumlah 2.556 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk dewasa lakilaki dan perempuan sebanyak 8.445 jiwa dengan rincian, laki-laki sebanyak 3.822 jiwa dan perempuan sebanyak 4.623 jiwa, yang terbagi atas usia produktif dan usia non-produktif. Dari segi besarannya, jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif, namun hal ini disayangkan oleh Kepala Desa Pabuaran (Bpk. Endih Supandih, S. Sos) yang mengatakan: “Disini, anak-anak muda nya banyak yang menjadi pengangguran. Hidup mereka masih bergantung dengan orang tua masing-masing. Padahal bidang

pertanian Desa Pabuaran masih banyak membutuhkan tenaga kerja, maklum lah anak muda zaman sekarang.” Berdasarkan data monografi Kecamatan Kemang diperoleh gambaran mengenai struktur kependudukan yang terdapat di Desa Pabuaran sebagai berikut 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

"

'!

. &8. &

8 8 8

8

8

Sumber: Profil Desa Tahun 2008

Gambar 8. Piramida Penduduk Desa Pabuaran, Tahun 2008 Berdasarkan Statistik Indonesia 8, gambaran mengenai struktur penduduk di Desa Pabuaran yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Umur 0-14 tahun dinamakan usia muda/belum produktif 2. Umur 15-64 tahun dinamakan usia dewasa/kerja/usia produktif 3. Umur 65 keatas dinamakan usia tua/tidak produktif Hal ini berkaitan dengan analisis beban ketergantungan (dependency ratio) yang diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah usia

(

Diakses melalui http://www.datastatistik-indonesia.com pada tanggal 13 Agustus 2009

non-produktif. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan penduduk Desa Pabuaran tergolong rendah (<1) yaitu sebesar 0,41. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja lebih banyak daripada jumlah penduduk yang bukan usia kerja. Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin didasarkan atas pria dan wanita, terlihat bahwa komposisi jenis kelamin wanita pada usia subur (15-44) tahun lebih dominan, maka tingkat kelahiran akan tinggi, selain itu terjadi penurunan jumlah angka kelahiran pada usia (0-4) tahun bila dibandingkan dengan usia diatasnya, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar warga Desa Paburan sudah sadar akan program KB.

4.4. Transportasi Jalan merupakan prasarana perhubungan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas produk dari Desa Pabuaran menuju daerah perkotaan yang membuka akses pertukaran hasil olahan sumber daya alam perdesaan dengan kebutuhan pokok yang disediakan oleh daerah perkotaan. Jaringan jalan di Desa Pabuaran merupakan jalan lingkar yang menghubungkan tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Kemang, Kecamatan Rancabungur dan Kecamatan Ciampea dengan panjang jalan sepanjang 15 kilometer. Selain jaringan jalan lingkar, terdapat pula jalan-jalan setapak pada daerah pemukiman dan juga disertai dengan saluran irigasi yang digunakan juga sebagai sumber mata air untuk kegiatan sehari-hari di Desa Pabuaran. Sarana transportasi darat di Desa Pabuaran dalam hal ini angkutan umum

yang menghubungkan tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kemang, Kecamatan Rancabungur dan Kecamatan Ciampea dengan nomor trayek 12. Adanya jalan transportasi yang menghubungkan tiga kecamatan ini, berdamapak pada ekonomi warga dan gaya hidup warga Desa Pabuaran. Pada sektor ekonomi, membuat warga desa sekarang lebih memiliki akses untuk dapat berdagang ataupun wiraswasta dan mempermudah arus pendistribusian barang. Terbukanya akses transportasi turut pula mempengaruhi gaya hidup warga Desa Pabuaran yang sekarang agak “kekotaan”. Selain itu, hal ini juga merupakan full factor terjadinya urbanisasi di Desa Pabuaran karena letaknya yang tidak terlalu jauh dengan 2 kota yaitu Depok dan Bogor. Terbukanya jalan ini juga membuka mobilitas sosial masyarakat Desa Pabuaran dalam hal pendidikan, tidak sedikit warga yang lebih memilih bersekolah di luar Desa Pabuaran karena fasilitas dan kualitas gurunya juga jauh lebih baik disbanding dengan yang ada di Desa Pabuaran, umumnya warga yang mengenyam pendidikan di luar desa setelah mereka lulus Sekolah Dasar/sederajat. 4.5

Kondisi Sosial

4.5.1. Pendidikan Kondisi penduduk di Desa Pabuaran dilihat dari bidang pendidikan rata-rata sudah mengenyam pendidikan mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Jumlah penduduk yang tidak sekolah usia 7-12 tahun tercatat berjumlah 100 orang (65 laki-laki dan 35 perempuan), dan yang tidak sekolah usia 13-15 tahun tercatat berjumlah 118 orang (9 laki-laki dan 109 perempuan) sedangkan penduduk yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar/sederajat berjumlah 348 orang. Hal ini

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Desa Pabuaran.

Untuk lebih

jelasnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Pabuaran dapat dilihat di bawah ini :

1'

Sumber : Profil Desa tahun 2008

Gambar 9. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2008

1.

Kesehatan Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Pabuaran di antaranya Poliklinik,

Posyandu, praktek bidan, dan praktek dukun beranak (paraji). Sedangkan tenaga kesehatan di Desa Pabuaran terdiri dari seorang dokter Puskesmas, seorang bidan desa, tujuh orang dukun beranak dan 125 orang kader posyandu. Namun fasilitas kesehatan di Desa Pabuaran kurang memadai untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Banyaknya jumlah dukun beranak, terlihat bahwa masih banyak warga yang belum sadar akan tingkat kesehatan, hal ini pun diakui oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Sabanda Sariksa” Desa Pabuaran yang merupakan bentukan dari Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM), yang dalam surveynya

menemukan banyak sekali masyakarat yang masih menggunakan jasa dukun beranak dalam proses persalinan. Selain itu, masih banyak juga warga yang tidak memiliki MCK (Mandi, Cuci, Kakus), mereka masih menggunakan aliran air sungai dalam kesehariannya yang sudah tercemari oleh limbah yang dihasilkan manusia maupun rumah tangga. 2.

Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Ketersediaan sarana dan prasarana septic tank (Jamban) di Desa Pabuaran

belum memadai, masyarakat di Desa ini masih banyak memakai sarana koya sebagai tempat untuk buang air besar, penduduk masih banyak menggunakan pembuangan air kotoran rumah tangga ke sembarang tempat dan seperi Koya yang dibiarkan terbuka tanpa penutup. Masyarakat belum terlayani Air dari PAM dalam memenuhi kebutuhan sanitasi, hanya sebagian masyarakat yang sudah mempunyai fasilitas seperti MCK yang memadai. Ini menandakan bahwa kurangnya kepekaan didalam masyarakat Desa Pabuaran mengenai kondisi kesehatan mereka, karena sarana dan prasarana nya pun tidak mencukupi. 4.5.2. Kondisi Perekonomian Desa Pabuaran 1.

Penduduk Bekerja Kondisi perekonomian di Desa Pabuaran jika dilihat dari kondisi ekologisnya,

maka jenis kegiatan ekonomi di desa ini mayoritas sektor pertanian yang meliputi areal persawahan dan perikanan (tambak) karena dari segi besarannya areal persawahan dan tambak masih mendominasi Desa Pabuaran, selain itu diurutan kedua adalah sektor perdagangan, kemudian bidang industri rumah tangga yang bergerak

dalam usaha pengrajin sepatu, tas dan maupun berupa makanan (roti), buruh dan karyawan. Untuk lebih jelasnya jumlah sektor perekonomian dan jenis mata pencaharian penduduk Desa Pabuaran dapat dili dilihat di bawah ini

5 &

(

( (

(

Sumber : Profil Desa tahun 2008 (diolah)

Gambar 10. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Desa Pabuaran berpotensi cukup besar dalam bidang pertanian karena masih banyak terdapat sawah dan tambak perikanan, selai selain n itu saluran irigasi masih berjalan dengan baik, namun buruh menempati posisi teratas di Desa Pabuaran, hal ini mengindikasikan bahwa lahan pertanian yang masih banyak di Desa Pabuaran bukanlah milik warga Desa Pabuaran, melainkan milik orang luar yang mempekerjakan mpekerjakan warga lokal sebagai buruh. Setelah itu disusul dengan wiraswasta kemudian disusul dengan pegawai yang banyak bekerja di pabrik yang terdapat di Desa Pabuaran. Sisanya bergerak di sektor jasa, pedagang dan pengrajin. Banyak

penduduk yang berwiraswasta dan berdagang, karena sudah terbukanya akses jalan transportasi di Kecamatan Kemang yang bisa langsung menghubungkan jalan kecamatan dengan jalan kota Bogor sehingga mempermudah akses bagi para warga untuk mendapatkan barang dengan harga murah. Pengrajin di Desa Pabuaran memiliki potensi sendiri dalam mengembangkan sektor usaha mikro khususnya di RW 04, hal ini disampaikan oleh Sekbid perekonomian Kecamatan Kemang. Beliau mengatakan: “mereka adalah kelompok usaha yang mandiri dan masih perlu dibina sehingga dapat lebih berkembang dari sekarang dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi”. 2.

Penduduk yang Tidak Bekerja Jumlah Penduduk yang belum memiliki pekerjaan atau tidak bekerja di Desa

Pabuaran juga memprihatinkan hal ini terlihat pada gambar dibawah ini 5 5 5 9 9# $ ) # )".: 9 ) )) 5. 9 5. " 5#

-

Sumber: Bappeda, 2007 (diolah)

Gambar 11. Jumlah Penduduk yang Belum/Tidak Bekerja Gambaran diatas memperlihatkan bahwa mayoritas utama yang belum bekerja adalah lulusan SD/Sederajat sebanyak 2.209 orang dan disusul lulusan SLTP/Sederajat 1.340 orang dan sisanya terlihat pada gambar diatas. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi

pendidikan di Desa Pabuaran yang mayoritas tidak lulus SD/Sederajat, sehingga akses peluang kerjanya pun kecil.

BAB V PERANAN KELOMPOK KERJA USAHA BERSAMA KRAMAT JAYA DALAM MENOPANG EKONOMI PEDESAAN 5.1

Dinamika KKUB Kramat Jaya Koperasi melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yaitu

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian. Berdasarkan prinsip ini, dapat dilihat bahwa koperasi menjunjung tinggi kekeluargaan dalam keanggotaannya. Koperasi mempunyai fungsi dan peran yaitu sebagai berikut: (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat; (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian masional dengan koperasi sebagai sokogurunya; (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untk menyelenggarakan maksudnya tersebut (mensejahterakan anggotanya) maka koperasi menyelenggarakan gerakan usaha. Gerakan usaha pada koperasi Kramat Jaya mempunyai banyak macamnya dari adanya unit kecil dan menengah (UKM) pembuat roti dan pengrajin sepatu yang

merupakan UKM terbanyak dijalankan oleh anggota koperasi Kramat Jaya. Sehingga anggota koperasi Kramat Jaya terdiri dari pemilik UKM-UKM tersebut. Jenis koperasi Kramat Jaya adalah koperasi kelompok usaha bersama (KKUB). Koperasi yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha kecil yang bergerak di kerajinan tangan. Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KKUB) Kramat Jaya terbentuk pada tanggal 10 Juli 1999. KKUB Kramat Jaya disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Penguasaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor, dengan nomor 417/BH/KDK.105/VII/1999. Sejumlah 20 (dua puluh) orang pendiri awal KKUB Kramat Jaya (data terlampir). KKUB Kramat jaya berdiri sejak tahun 1990 dalam bentuk badan hukum yang berlokasi di Kampung Kramat, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang. Koperasi ini berdiri atas azas kekeluargaan dan bertujuan untuk bisa mensejahterakan para anggota keluarganya. Koperasi ini terdiri dari sekelompok pengrajin sepatu dan produsen roti. Fokus usaha mereka bergerak dalam sektor industri rumah tangga dan pegawai yang mereka pekerjakan berasal dari lingkungan sekitar yaitu Desa Pabuaran agar bisa memberdayakan masyarakat sekitar. KKUB Kramat Jaya mengalami ”mati suri” selama beberapa tahun, sampai akhirnya kembali mulai aktif pada awal tahun 2007. Keadaan ”mati suri” ini ditandai dengan tidak adanya aktifitas di KKUB Kramat Jaya, sehingga selama beberapa tahun, tidak ada kejelasan mengenai kepengurusan dan anggotanya. Pada Tahun 2007, KKUB Kramat Jaya dihidupkan kembali oleh Bapak Endam Rusadi, Bapak Ajiz, dan Bapak Yusuf melalui perantara Sekretaris Bidang Ekonomi di Kecamatan Kemang yang melihat adanya potensi pengrajin sepatu dan pabrik roti

di Desa Pabuaran yang kemudian melalui Dinas Koperasi yang sekarang bergabung dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi membentuk pengurusan baru dalam KKUB Kramat Jaya. Setelah terbentuknya kepengurusan baru, KKUB Kramat Jaya menerima bantuan dana dari Kementrian Negara dan UKM, yang datang langsung ke Desa Pabuaran, karena mengetahui di daerah tersebut memiliki koperasi yang beranggotakan pengusaha sepatu dan roti. KKUB Kramat Jaya mendapatkan bantuan dari Kementerian Negara dan UKM sebesar Rp. 200.000.000,00. Bantuan modal dari Kementerian Negara tersebut disalurkan kepada anggota koperasi dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh anggota, yang selanjutnya di monitoring dan evaluasi oleh Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), dan dinas terkait. Modal yang diberikan kepada anggota diberikan dalam bentuk alat dan mesin guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk yang mereka hasilkan. Setelah adanya peningkatan modal, terjadi peningkatan kualitas dari produk sepatu dari para pengrajin, sehingga terjadi kerjasama dengan beberapa produsen sepatu besar, antara lain Yongki Komaladi, IFA, dan Sophie Martin. 5.2

Struktur Kepengurusan KKUB Kramat Jaya Berdasarkan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25

April 1999, dengan penunjukan oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus maka berikut adalah anggota KKUB Kramat Jaya yang terpilih dan menyatakan dirinya bersedia untuk mendirikan koperasi serta

menandatangani Anggaran Dasar Koperasi, setelah mengalami pergantian formasi dari pengurus inti maka didapat pengurus dengan rincian sebagai berikut: Ketua

: Endam Damhuri

(Pengrajin)

Wakil Ketua

: Sarief

(Pengrajin)

Sekretaris

: Abdul Aziz Safaruddin

(Wiraswasta)

Bendahara

: Junaedi

(Pengrajin)

Kepengurusan KKUB Kramat Jaya, dalam perjalannya berorganisasi mengalami revitalisasi kelembagaan dengan tujuan untuk kembali mengoptimalkan pos-pos peran yang kosong agar berjalan ke arah tujuan awal yang tercantum dalam AD-ART, yaitu sebagai sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, masyarakat sekitar, ekonomi lokal (pedesaan) sampai ke ekonomi nasional. 5.3

Anggaran Dasar KKUB Kramat Jaya Anggaran dasar KKUB Kramat Jaya terdiri dari 20 Bab dan 51 Pasal. Bab-bab

yang terdapat pada anggaran dasar adalah terdiri dari mengenai aturan-aturan formal yang mengatur berjalannya kegiatan di KKUB Kramat Jaya. Bab II menjelaskan mengenai landasan, azaz dan prinsip yang mengatur tentang koperasi di Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam AD-ART juga dijelaskan mengenai fungsi dan peran dari KKUB Kramat Jaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan perekonomian rakyat (lokal/daerah setempat) secara umum serta perekonomian nasional dengan cara membentuk unit kerja/usaha yang otonom. Bab-Bab selanjutnya menjelaskan mengenai tata aturan yang ada dalam

KKUB Kramat Jaya, seperti penggunaan tanda pengenal, Rapat Anggota Tahunan, penambahan anggota baru, pembagian Sisa hasil Usaha yang merupakan pendapatan KKUB Kramat Jaya yang diperoleh selam satu tahun dikurangi dengan berbagai macam biaya penyusutan, administrasi dan kewajiban, selanjutnya AD-ART terlampir. 5.4

UKM sebagai Roda Perekonomian KKUB Kramat Jaya

5.4.1 Profil UKM KKUB Kramat Jaya dalam kegiatan usahanya memiliki unit kerja/usaha seperti yang tertuang dalam AD-ART. Unit kerja/usaha ini berupa Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dimana semua ketua UKM merupakan anggota dari KKUB Kramat jaya. UKM dinilai sangat potensial dan sesuai dengan karakter daerah pedesaan, dimana

modal usaha yang berputar tidak terlalu besar dan mampu

menyerap tenaga kerja yang banyak, sehingga dapat meningkatkan perekonomian tenaga kerja yang bergabung dalam UKM. Sebagian besar UKM bergerak di bidang pengrajin sepatu dan sisanya memproduksi roti. Profil UKM yang disajikan peneliti berupa banyaknya tenaga yang terserap dan nama/merk dagang dari UKM yang tergabung dalam KKUB Kramat Jaya, Profil selengkapnya dapat dilihat dalam Grafik 8.

0

4

Sumber: Laporan Tahunan KKUB Kramat Jaya, 2008 (diolah)

Gambar 12. Profil UKM KKUB Kramat Jaya, Tahun 2009 UKM yang menjadi unit usaha dalam KKUB Kramat Jaya berhasil memperkerjakan penduduk lokal sebagai tenaga kerja. Dari 14 UKM yang tergabung mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 157 orang dimana semua tenaga kerja tersebut adalah warga Desa Pabuaran yang sebagian besar berada dalam usia produktif (15-64 tahun). Hal ini sejalan dengan tujuan awal KKUB Kramat Jaya yang mendirikan unit usaha ini agar bisa meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan perekonomian rakyat (lokal/daerah setempat) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Pabuaran, walaupun banyak pihak yang mengeluhkan kekurangan lapangan pekerjaan namun hal ini tidak bagi warga Desa Pabuaran yang tergabung dalam UKM-UKM tersebut. Umumnya setiap UKM menggunakan lahan rumah mereka menjadi bengkel atau tempat produksi produk sepatu dan roti yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang cukup memadai.

Suasana bengkel UKM KKUB Kramat Jaya Gambar 13. Kegiatan di Bengkel UKM KKUB Kramat Jaya Berdasarkan Pedoman Penilaian Koperasi yang sesuai dengan Peraturan Kementrian Negara Koperasi dan UKM rasio peningkatan jumlah anggota mendapat nilai 100 dan mendapat predikat berprestasi. Hal ini menandakan adanya peningkatan jumlah anggota KKUB Kramat Jaya >10 persen dalam 1 tahun. 5.4.2 Tenaga Kerja Berdasarkan definisi BPS yang berbicara mengenai kuantitas tenaga kerja, UKM yang tergabung di KKUB Kramat Jaya terbagi dalam dua kelompok yaitu usaha kecil (lima sampai dengan 19 orang) dan usaha menengah (20 sampai dengan 99 orang).

( ;& 0 8 4 0 8 (

Sumber: Laporan Tahunan KKUB Kramat Jaya, 2008 (diolah)

Gambar 14. Klasifikasi Entitas Usaha UKM KKUB Kramat Jaya Terdapat 85,72 persen UKM di KKUB Kramat Jaya yang termasuk usaha kecil yang memiliki kuantitas tenaga kerja sebanyak lima sampai dengan 19 orang (12 UKM dari 14 UKM yang tergabung dalam KKUB Kramat Jaya) dan 14,28 persen usaha menengah yang memiliki kuantitas tenaga kerja sebanyak 20 sampai dengan 99 orang (dua dari 14 UKM yang tergabung dalam KKUB Kramat Jaya). Terbentuknya UKM dalam KKUB Kramat Jaya menjadikan ponit penting dimana KKUB Kramat Jaya berperan dalam menciptakan tenaga kerja dengan memberdayakan potensi masyarakat Desa Pabuaran.

5.4.3 Kapasitas Produksi UKM yang tergabung dalam KKUB Kramat Jaya per bulan mampu memproduksi ± 1.000 kodi sepatu dan ± 100.000 buah roti dengan kapisitas produksi yang dimiliki oleh UKM, maka UKM dirasa mampu menghidupi dan mencukupi kebutuhan hidup tenaga kerja yang tergabung di dalamnya. Hal ini merupakan dampak positif yang dirasakan oleh warga Desa Pabuaran yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada usaha mikro ini.

Gambar 15. Produk UKM Sepatu KKUB Kramat Jaya Produk yang dihasilkan UKM-UKM ini dilepas ke pasaran secara grosir, untuk sepatu banyak merek terkenal yang menggunakan jasa UKM-UKM di KKUB Kramat Jaya diantaranya Sophie Martin, Yongkie Komaladi, IFA, Fladeo dan merek-merek lain yang banyak dijumpai di pasaran sedangkan untuk roti banyaknya produk ini dilepas ke warung-warung maupun rumah makan.

(

1'

!

Sumber: Laporan Tahunan KKUB Kramat Jaya, 2008

&0!

/

4

Gambar 16. Kapasitas Produksi UKM KKUB Kramat Jaya 5.4.4 Modal Modal yang bergulir dalam KKUB Kramat Jaya berasal dari Kementrian Negara, Koperasi dan UKM berupa suntikan modal sebesar Rp. 200.000.000,00 dan modal yang berasal dari iuran anggota. Suntikan modal yang berasal dari Kementrian Negara, Koperasi dan UKM ini dimanfaatkan untuk mengembangkan produktivitas dari UKM yang tergabung dalam KKUB Kramat Jaya, yang nantinya bisa mendongkrak perekonomian Desa Pabuaran. Bantuan modal dari Kementerian Negara tersebut disalurkan kepada anggota koperasi dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh anggota. Modal yang diberikan kepada anggota diberikan dalam bentuk alat, mesin dan pinjaman modal guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk yang mereka hasilkan. Setelah adanya peningkatan modal, terjadi peningkatan kualitas dari produk sepatu dari para pengrajin, sehingga terjadi kerjasama dengan beberapa produsen sepatu besar, antara lain Yongki Komaladi, IFA, dan Sophie Martin. Keterangan mengenai penyaluran modal dapat dilihat pada lampiran. Rata-rata besarnya kredit yang diperoleh oleh responden berkisar antara Rp 5.000.000 sampai Rp. 15.000.000 (data terlampir). Pinjaman ini dikenai bunga sebesar enam persen pertahun nya. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan cara mencicil kredit dan bunganya setiap bulan ke KKUB Kramat Jaya, pengembalian pinjaman setiap bulannya juga disertai pembayaran simpanan wajib bulanan.

5.5

Peranan KKUB dalam Perekonomian Pedesaan

5.5.1 Bidang Perekonomian Berdirinya KKUB dipelopori oleh warga Desa Pabuaran dengan melihat adanya potensi dari warga Desa Pabuaran terutama dalam hal kerajinan sepatu. Sejak berdirinya, KKUB mengalami jatuh bangun dalam merintis organisasi sebagai koperasi simpan pinjam. Tujuan berdirinya KKUB ini adalah untuk memajukan anggota khususnya dan masyarakat umumnya dengan menyelenggarakan gerakan usaha. Pelayanan terhadap anggota juga ikut tingkatkan dengan membentuk unit usaha otonom seperti yang tertuang di AD-ART. Hampir dua tahun terakhir ini, KKUB memaksimalkan perannya sebagai Koperasi Simpan Pinjam bagi UKM yang terdapat di wilayah RW 04. KKUB cukup berperan dalam menopang sektor perekonomian di Desa Pabuaran. Peranan KKUB antara lain sebagai berikut: 1. Membuka lapangan kerja baru dengan berdirinya unit usaha yaitu 14 UKM yang bergabung dalam KKUB. Berdirinya 14 UKM ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 157 orang di 1 RW sebagai pengrajin dan mampu menghidupi keluarga dari masing-masing pengrajin, per hari para pengrajin akan diberi upah Rp. 5,000 per sepatu, normalnya per pengrajin mampu memproduksi satu kodi sepatu (20 sepatu), berarti penghasilan pengrajin per hari sebesar Rp. 100,000. 2. KKUB Kramat Jaya ini hadir untuk memberi kemudahan akses pemberian modal berupa dana, alat, pelatihan bagi para pengrajin yang tergabung menjadi anggota KKUB Kramat Jaya. Dalam jangka pendek, KKUB Kramat

Jaya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan permodalan pengrajin, dapat menjadi pemasok bahan bagi pengrajin. Sementara dalam jangka panjang, KKUB Kramat Jaya ini dapat memberikan ”orderan” tetap bagi para pengrajin, memperluas pasar, dan mampu menciptakan brand yang membumi untuk para pencinta sepatu seperti Yongki Komaladi, Fladeo, Sophie Martin yang selama ini menggunakan jasa pengrajin KKUB Kramat Jaya.

5.5.2 Bidang Sosial Peranan KKUB dalam bidang sosial pun dirasakan oleh anggota maupun warga sekitar, hal ini dirasakan sejak “kembali dihidupkan” nya KKUB Kramat Jaya dengan berlandaskan azaz kekeluargaan dan kebersamaan sehingga adanya sense of belonging yang dimiliki oleh setiap anggota didalamnya. Sehingga tidak ada rasa persaingan maupun kecemburuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota khususnya UKM yang tergabung, hal ini seperti yang diungkapkan Scott dalam Marshus (1995) bahwa masyarakat pedesaan lebih mementingkan rasa kebersamaan ketimbang persaingan. Hal ini juga dapat dirasakan oleh peneliti ketika berdiskusi dengan dewan pengawas KKUB yang menyatakan, “Sejak bergabung dalam KKUB tidak ada rasa ketakutan ketika berkunjung ke bengkel masing-masing, karena kita sudah seperti keluarga. Padahal sebelumnya jarang sekali ada kunjungan antar pengrajin di Desa Pabuaran ini karena takut di contek model sepatunya, sekarang sejak bergabung dalam KKUB kami sudah merasa seperti keluarga sendiri. Kalau mau maju, yah bisa sama-sama”. Selain mampu membangun rasa kebersamaan yang

dimiliki oleh setiap anggota, KKUB bersama dinas terkait melakukan pelatihanpelatihan untuk bisa lebih memberdayakan para pengrajin yang tergabung dengan tujuan mampu bersaing dengan pengrajin sepatu dari pasar lokal. Pemberdayaan pengrajin melalui KKUB Kramat Jaya dimaksudkan untuk membuka kesempatan kerja yang mengarah pada peningkatan harkat dan martabat serta status ekonomi dan sosial dari masyarakat pengrajin di Desa Pabuaran. Prioritas pemberdayaan bagi pengrajin didasarkan karena pada umumnya jika mempunyai modal yang lebih besar baik berupa pelatihan, teknologi maupun market yang lebih besar maka diharapkan mampu juga meningkatkan kualitas ekonomi keluarga maka dalam jangka waktu yang relatif dapat juga meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB VI STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI KELOMPOK KERJA USAHA BERSAMA KRAMAT JAYA 6.1

Faktor Internal KKUB Kramat Jaya

6.1.1 Kepengurusan KKUB Kramat Jaya Struktur kepengurusan KKUB Kramat Jaya terdiri dari pengurus, pengelola, bagian keuangan, unit usaha dan adminitrasi umum. Kepengurusan dalam KKUB Kramat Jaya dapat dioptimalkan ketika ke enam peran diatas dimainkan secara baik dan sesuai dengan aturan main yang ada di dalam KKUB Kramat Jaya sendiri, sehingga dapat menciptakan sebuah lembaga yang terinternalisasi juga memiliki legitimasi yang kuat dari dalam setiap anggotanya. RAPAT ANGGOTA PENGURUS PENGELOLA

BAGIAN KEUANGAN

UNIT USAHA

ADMINISTRASI UMUM

ANGGOTA KOPERASI

Sumber: Laporan KKUB Kramat Jaya, 2008

Gambar 17. Struktur Organisasi KKUB Kramat Jaya

Pengelolaan KKUB Kramat Jaya masih bersifat konvensional karena rekuitmen tidak didasarkan pada kualifikasi kapabilitas yang standar dan lebih mengandalkan aspek ketokohan. Peneliti melihat adanya kekosongan dalam beberapa peran di struktur organisasi, hanya ketua, sekretaris dan bendahara saja yang menjalankan fungsi dan perannya. Hal ini mungkin saja terjadi dalam setiap bentuk organisasi ini dikarenakan berbagai hal dan alasan. Namun untuk sebuah organisasi seperti KKUB, sangat disayangkan ketika adanya kekosongan peran dalam sebuah struktur organisasi karena pada prinsipnya dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban yang akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. 6.1.2 Usaha Kecil dan Menengah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berada di bawah KKUB Kramat Jaya, merupakan kelompok usaha yang bekerja di bidang yang sama yaitu produksi sepatu dan produksi roti. Dalam struktur kepengurusan, UKM termasuk dalam unit usaha yang berguna untuk memutar modal dalam KKUB agar menjadi penghasilan dan mampu memperlebar usaha yang dilakukan oleh KKUB dalam memutar roda perekonomian sektor pedesaan. Namun, yang disayangkan dalam UKM di KKUB Kramat Jaya ini, kurang adanya inovasi dan transfer ilmu sehingga banyak sekali bengkel/workshop yang kekurangan pengrajin sepatu dan hal ini memperngaruhi produksi sepatu.

6.2

Faktor Eksternal KKUB Kramat Jaya

6.2.1 Aparat Pemerintahan Aparat pemerintahan Desa Pabuaran berada dalam faktor eksternal dikarenakan sedikitnya peranan yang dimainkan dalam KKUB Kramat Jaya, selama ini pemerintahan Desa Pabuaran hanya mengetahui sedikit mengenai aktivitas yang dilakukan oleh KKUB Kramat Jaya, namun hal ini tetap tidak menumpulkan dukungan penuh dari pemerintahan Desa Pabuaran demi berjalannya roda perekonomian secara mikro di lokasi KKUB Kramat Jaya berada, karena hal ini berdampak positif bagi warga setempat terutama dalam menciptakan lapangan kerja, sejauh ini sudah ada 157 orang yang terserap dalam kegiatan ekonomi mikro di KKUB Kramat Jaya. Hal ini tentunya akan berdampak lebih besar lagi jika pemerintahan Desa Pabuaran dan KKUB Kramat Jaya dapat berkoordinasi dengan baik sehingga dapat membentuk jaringan kerja terhadap stakeholders lainnnya maupun kerjasama antar desa sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang pada akhirnya dapat menopang perekonomian pedesaan. 6.2.2 Dinas Terkait KKUB Kramat Jaya selama ini berhubungan dengan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Koperasi, Badan Pengawas, dan berbagai stakeholders lainnya yang membuka peluang bagi KKUB dalam menyebarluaskan produk dari KKUB dan juga banyak mendapat pelatihan-pelatihan demi memperkuat potensi yang ada, baik berupa soft skill maupun hard skill dari dinas-dinas terkait.

6.2.3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menentukan kriteria usaha menjadi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah berdasarkan jumlah uang dan penjualan bersih yang dilakukan oleh usaha tersebut, namun sampai sekarang belum ada payung hukum yang jelas mengatur jalannya sebuah LKM, sampai saat ini proses tersebut masih bergulir dalam RUU mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Jika LKM sudah memiliki payung hukum, maka akan membuat akses masyarakat kecil terhadap lembaga keuangan semakin membaik, karena potensi pembiayaan lembaga keuangan mikro sangatlah besar. Pembiayaan sektor perbankan secara formal 40 persen sisanya masuk ke pembiayan sektor informal. 6.3

Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman KKUB Kramat Jaya

(1). Kekuatan (Strengths) Prosedur dan Mekanisme yang Fleksibel Keuangan mikro hidup dan berkembang karena melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada, karena keuangan mikro memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan masyarakat miskin. Sehubungan dengan pemanfaatan jasa pengrajin di Desa Pabuaran yang mayoritas roda perekonomiannya berputar di zona ekonomi mikro, maka sebagai prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu fleksibel dan kontekstual.

Trust KKUB terbangun diatas azaz kekeluargaan dan kebersamaan yang telah mengakar di dalam kepengurusan, UKM maupun ke pihak luar baik ke konsumen maupun dan pihak terkait lainnya. Hal ini merupakan nilai tambah bagi KKUB dan unsur didalamnya, sehingga dapat bukan hanya sekedar nilai ekonomis nya saja yang terpenuhi tetapi ada juga jalinan sosial di dalamnya. Keahlian Pengrajin KKUB Kramat Jaya ada sebagai penjelmaan dari perkumpulan pengrajin di Desa Pabuaran yang memiliki potensi yang tidak kalah bersaing dengan para pengrajin lainnya, sehingga dengan keahlian yang mereka miliki sebagai pengrajin sepatu mampu menciptakan produk dan dapat bersaing dengan pasaran luas. Produksi Komoditas Produk yang dihasilkan oleh KKUB merupakan produk yang berkualitas dan banyak dikonsumsi oleh banyak orang, baik berupa makanan (roti) maupun sepatunya. Melalui produk yang dimilikinya, KKUB dapat bersaing di pasaran dengan harga dan kualitas yang meyakinkan. (2) Kelemahan (Weakness) Keterbatasan Sumber Dana Bagi LKM dalam hal ini KKUB Kramat Jaya dana merupakan instrumen yang sangat penting, bukan saja untuk membiayai seluruh aktivitasnya, tetapi jua menjadi komoditas utama sebagai lembaga simpan pinjam sehingga mampu memberikan pinjaman kepada UKM. Selama ini KKUB Kramat Jaya mempunyai dua sumber

dana utama, yaitu berupa modal dan dana masyarakat yang jumlahnya terbatas. KKUB Kramat Jaya mendapat bantuan dari Kementrian Negara dan UKM. Besarnya modal yang diterima masih belum mampu memenuhi kebutuhan UKM-UKM sepatu yang tergabung dalam KKUB Kramat Jaya, sehingga modal yang didapat harus dibagi kepada semua UKM yang tergabung sebagai anggota KKUB Kramat Jaya. Manajemen yang Belum Efektif Pengaturan dan berbagi peran dalam menjalankan fungsinya sangat penting dalam sebuah organisasi seperti KKUB Kramat Jaya. Lemahnya manajemen KKUB Kramat Jaya membuat pengelolaan modal dan sistem pemasarannya belum tertata dengan baik. Hal ini juga dikarenakan kurangnya berperannya fungsi-fungsi struktural yang tercantum dalam struktur organisasi KKUB Kramat Jaya. Proses Produksi Proses produksi merupakan jalur utama dalam perputaran ekonomi mikro dalam unit usaha KKUB Kramat Jaya, dalam proses produksi ini banyak unsur yang terlibat. Mulai dari alat, bahan dan tenaga kerja yang memproduksi, proses produksi bisa menjadi kelemahan dalam KKUB Kramat Jaya, jika tidak memadainya alat, bahan, dan tenaga kerja. (3) Peluang (Opportunities) Banyaknya Sumber Dana dari Luar Sebagai Lembaga Keuangan Mikro, KKUB Kramat Jaya memerlukan peranan aktif dari pemerintahan, dinas terkait maupun lembaga keuangan lainnya termasuk formal maupun informal guna memberikan dana alternatif selain dana dari koperasi.

hal ini bisa menjadi peluang bagi KKUB untuk dapat mengakses dana dari Bank pemerintah, Bank umum, maupun Lembaga Simpan Pinjam lainnya.

Banyaknya UKM yang berpotensi dalam melakukan kerja sama Permintaan suntikan modal bagi Desa Pabuaran, khususnya pengrajin sepatu belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh Lembaga Keuangan Formal. Hal ini dikarenakan sulitnya birokrasi keuangan yang ada di lembaga formal ini, maka ini KKUB Kramat Jaya hadir untuk dapat memenuhi kebutuhan pengrajin sepatu dan menyalurkan kreditnya dengan sifatnya yang fleksibel.

Pemasaran Produk yang Luas Sepatu merupakan komoditas utama yang dihasilkan oleh KKUB Kramat Jaya dan banyak juga memiliki konsumen dari berbagai kalangan, disamping perannya sebagai lembaga penyedia kredit dan pemasok bahan bagi pengrajin di Desa Pabuaran, produk yang dihasilkan juga memberikan peluang untuk dapat membesarkan segmen pasar bagi pengrajin sepatu di Desa Pabuaran sehingga ketika sudah tercipta pasar yang paten untuk pengrajin sepatu di Desa Pabuaran akan meningkatkan perekonomian pengrajin. (4) Ancaman (Threats) Payung Hukum Tidak adanya payung hukum yang jelas, membuat LKM sebagai lembaga yang masih rentan, sehingga dalam menjalankan perannya terkadang KKUB sebagai LKM

sering terbentur dengan tidak adanya kekuatan hukum, namun payung hukum ini juga akan menimbulkan sisi dilematis karena ditakuti dengan adanya payung hukum yang mengatur akan menyebabkan LKM kehilangan jati dirinya sebagai lembaga keuangan yang “fleksibel”.

Urbanisasi Urbanisasi bisa dikatakan ancaman bagi berlangsungnya pergerakkan perekonomian mikro di Desa Pabuaran, karena dalam usaha mikro ini membutuhkan tenaga kerja ahli dalam bidangnya yaitu pengrajin, sementara itu banyak pengrajin di Desa Pabuaran yang sebelumnya bergabung dengan UKM dalam KKUB Kramat Jaya berurban dan lebih memilih bekerja di kota-kota besar. Hal ini berdampak pada produksi UKM, karena kesulitan mencari tenaga kerja ahli. Tabel 4. Faktor Internal KKUB Kramat Jaya di Desa Pabuaran, Tahun 2009 Faktor Internal

Bobot

Rating

Skor

S1. Prosedur dan Mekanisme yang fleksibel

0,1

3

0,3

S2. Trust

0,171

4

0,684

S3. Keahlian Pengrajin

0,157

4

0,628

S4. Produksi Komoditas

0,129

4

0,516

W1. Keterbatasan Sumber Dana

0,143

1

0,143

W2. Manajemen Belum Efektif

0,143

2

0,286

W3. Proses Produksi

0,157

2

0,314

Total Faktor Internal

1,000

Kekuatan dan Kelemahan

2,817

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT didapat bahwa faktor internal yang paling besar adalah S2, yaitu suasana

kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin dalam KKUB. Nilai 0,684 diperoleh dari hasil pengalian antara bobot dan rating yang diberikan oleh para responden, yaitu Sekretaris Camat Kecamatan Kemang, Sekretaris Bidang Pembangunan Kecamatan Kemang, Sekretaris Bidang Perekonomian Kecamatan Kemang, Ketua KKUB Kramat Jaya, Sekretaris, Bendahara dan Dewan Pengawas KKUB Kramat Jaya dan Sekretaris Bidang Perekonomian Desa Pabuaran. Tabel 5. Faktor Eksternal KKUB Kramat Jaya di Desa Pabuaran, Tahun 2009 Faktor Eksternal

Bobot

Rating

Skor

0,26

4

1,04

0,14

3

0,42

0,30

4

1,2

0,10

1

0,10

0,20

2

0,40

Peluang dan Ancaman O1. Banyaknya Sumber Dana dari Luar O2. Banyaknya UKM yang berpotensi dalam melakukan kerja sama

03. Pemasaran Produk yang Luas T1. Tidak Jelasnya Payung Hukum mengenai LKM T2. Adanya Urbanisasi Total Faktor Eksternal 1,00

3,16

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT didapat bahwa faktor internal yang paling besar adalah O3, yaitu memperluas pemasaran produk yang dihasilkan KKUB Kramat Jaya. Nilai 1,2 diperoleh dari hasil pengalian antara bobot dan rating yang diberikan oleh para responden, yaitu Sekretaris Camat Kecamatan Kemang, Sekretaris Bidang Pembangunan Kecamatan Kemang, Sekretaris Bidang Perekonomian Kecamatan Kemang, Ketua KKUB

Kramat Jaya, Sekretaris, Bendahara dan Dewan Pengawas KKUB Kramat Jaya dan Sekretaris Bidang Perekonomian Desa Pabuaran. Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman KKUB Kramat Jaya Tahun 2009 No

Uraian

1

Faktor Internal: a. Kekuatan b. Kelemahan

2

Faktor Eksternal: a. Peluang b. Ancaman

Nilai 1.455 1.325

1,675 0,985

Uraian analisis SWOT dalam kerangka strategi diatas akan menghasilkan strategi dasar dengan menggunakan kekuatan sebagai modal dasar dalam mengembangkan potensi KKUB Kramat Jaya dan memanfaatkan kesempatan sebaikbaiknya serta mencoba mengantisipasi dan mencegah ancaman yang datang dari luar sistem selain itu strategi yang dihasilkan diharapkan dapat mengusahakan untuk mengurangi kelemahan yang ada dalam sistem KKUB Kramat Jaya. 6.4 Analisis SWOT Analisis SWOT akan menghasilkan berbagai strategi pengembangan KKUB Kramat Jaya dengan dilakukannya analisis terhadap faktor-faktor internal dan faktorfaktor eksternal. Matriks SWOT merupakan kombinasi SO (Strengths-Opportunities), WO (Weaknesses-Opportunities), ST (Strengths-Threats) dan WT (Weaknesses-

Threats). Kombinasi S-W-O-T bias dilihat dalam Tabel 1. Matriks SWOT dibawah ini.

Tabel 7. Matriks SWOT

IFAS

Kekuatan

Kelemahan W1. Keterbatasan S1. Prosedur dan Dana mekanisme yang fleksibel S2. Trust W2. Manajemen Efektif S3. Keahlian Pengrajin

EFAS

Sumber Belum

W3. Proses Produksi

S4. Produksi Komoditas

SO1. Menciptakan suasana Peluang yang kondusif dalam O1. Banyaknya dana KKUB sehingga dapat yang tersedia dari luar meningkat cashflow juga memberikan citra yang positif terhadap pihakpihak terkait maupun yang dalam penjajagan (S2,S3,S4,O1,02) O2. Banyaknya UKM SO2. Mengembangkan dan yang berpotensi dalam menguatkan kerjasama melakukan kerja sama dengan dunia usaha (UKM) dalam bentuk kerjasama bisnis, sharing, kompetisi maupun hal positif lainnya. (S1, S2, S3, S4, O2,O3)

WO1. Melakukan kerjasama dengan Bank umum maupun pemerintah untuk memperoleh alternatif sumber dana (W1, W2, O1,O3)

03. Pemasaran produk SO3. Melakukan yang masih luas chanelling guna memperluas pasar, juga meningkatkan produktivitas UKM (S2, S4, O1,O2,O3) ST1. Bekerjasama dengan Ancaman

WO3. Mencari jaringan kerja dengan aktif dalam memperluas dunia usaha KKUB (W2, 02,O3)

WO2. Melakukan koordinasi dengan pengurus agar dapat memperluas jaringan kerja KKUB dalam skala desa maupun antar desa (W2,O1, O2, O3)

WT1. Memperkuat struktur

T1. Tidak Jelasnya dinas terkait untuk Payung Hukum dijadikan sebagai pembina mengenai LKM dalam menuntun KKUB dalam hal menerapkan kebijakan (S2,S3,T1) T2. Adanya Urbanisasi ST2. Melakukan ekspansi dalam usaha yang sudah berjalan agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. (S2,S3,S4,T2)

dan indentitas KKUB dalam mengelola usaha mikro di Desa Pabuaran (W2,T1) WT2. Melakukan ekspansi dalam usaha yang sudah berjalan agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. (W2,W3,T2)

Alternatif strategi pengembangan KKUB Kramat Jaa dapat doperoleh setelah dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal. Hasil analisis matriks SWOT yang merupakan kombinasi S0 (Kekuatan-Peluang), WO (KelemahanPeluang), ST (Kekuatan-Ancaman), dan WT (Kelemahan-Ancaman). Hasil analisis matriks SWOT pada Tabel 7 menghasilkan beberapa altrenatif, diantaranya: 1. (SO1) Menciptakan suasana yang kondusif dalam KKUB sehingga dapat meningkat cashflow juga memberikan citra yang positif terhadap pihak-pihak terkait maupun yang dalam penjajagan. 2. (SO2) Mengembangkan dan menguatkan kerjasama dengan dunia usaha (UKM) dalam bentuk kerjasama bisnis, sharing, kompetisi maupun hal positif lainnya 3. (SO3) Melakukan chanelling guna memperluas pasar, juga meningkatkan produktivitas UKM 4. (WO1) Melakukan kerjasama dengan Bank umum maupun pemerintah untuk memperoleh alternatif sumber dana

5. (WO2) Melakukan koordinasi dengan pengurus agar dapat memperluas jaringan kerja KKUB dalam skala desa maupun antar desa 6. (WO3) Mencari jaringan kerja dengan aktif dalam memperluas dunia usaha KKUB 7. (ST1) Bekerjasama dengan dinas terkait untuk dijadikan sebagai pembina dalam menuntun KKUB dalam hal menerapkan kebijakan 8. (ST2) Melakukan ekspansi dalam usaha yang sudah berjalan agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. 9. (WT1) Memperkuat struktur dan indentitas KKUB dalam mengelola usaha mikro di Desa Pabuaran 10. (WT2) Melakukan ekspansi dalam usaha yang sudah berjalan agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Tabel 8. Peratingan Alternatif Strategi Pengembangan KKUB Kramat Jaya Desa Pabuaran, 2009 Alternatif Strategi

Keterkaitan Unsur SWOT

Nilai

Rating

SO1

(S2,S3,S4,O1,02)

3,288

3

SO2

(S1, S2, S3, S4, O2,O3)

3,748

2

SO3

(S2, S4, O1,O2,O2)

3,86

1

WO1

(W1, W2, O1,O3)

2,669

4

WO2

(W2,O1, O2, O3)

1,946

6

WO3

(W2, 02,O3)

1,906

7

ST1

(S2,S3,T1)

1,412

8

ST2

(S2,S3,S4,T2)

2,228

5

WT1

(W2,T1)

0,386

10

WT2

(W2,W3,T2)

1

9

Berdasarkan Tabel Peratingan Strategi Pengembangan KKUB Kramat Jaya Desa Pabuaran, 2009 maka didapat 3 alternatif strategi yang menjadi prioritas utama dalam upaya pengembangan KKUB Kramat Jaya di Desa Pabuaran yaitu: 1) Melakukan

chanelling

guna

memperluas

pasar,

juga

meningkatkan

produktivitas UKM. Chanelling dapat dilakukan dengan cara mengikuti berbagai pameran yang diselenggarakan, membuat materi komunikasi yang menarik, memanfaatkan web site dan forum-forum diskusi internet sebagai sarana pemasaran. 2) Pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui kerjsama dengan lembaga pendamping, dunia usaha, kerjasama antar LKM dan UKM terutama dalam peningkatan kemampuan SDM, teknologi, jaringan usaha dan aksesibilitas dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat Desa Pabuaran. 3) Menciptakan suasana yang kondusif, sehingga dapat menjalin hubungan sinergis (linkage program) antara KKUB Kramat Jaya sebagai lembaga keuangan mikro dengan bank umum atau lembaga keuangan formal lainnya. Suasana kondusif yang diharapkan pertama kali adalah dengan terciptanya organisasi yang sehat dalam KKUB sehingga masing-masing bidang dapat menjalankan fungsi dan perannya, meningkatkan cashflow dengan cara meningkatkan volume penjualan dengan menfaatkan materi komunikasi, serta

memfasilitasi pengembangan bersama berbagai jasa pelayanan seperti teknologi informasi dan pengembangan produk.

BAB VII PENUTUP 7.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian terhadap KKUB Kramat Jaya Desa Pabuaran juga mengikut sertakan tineliti yang terlibat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1.

KKUB Kramat Jaya berperan cukup besar dalam mendorong ekonomi lokal, khususnya dalam bidang pengrajin dan mampu merekrut 157 tenaga kerja dalam 1 RW, ini menunjukkan dunia usaha ekonomi dalam aras mikro dapat menjadi salah satu jawaban untuk bisa menopang perekonomin Desa Pabuaran.

2.

Model pengembangan KKUB Kramat Jaya berdasarkan pemilihan strategi alternatif utama, yaitu: a)

Melakukan chanelling guna memperluas pasar, juga meningkatkan produktivitas UKM. Chanelling dapat dilakukan dengan cara mengikuti berbagai pameran yang diselenggarakan, membuat materi komunikasi yang menarik, memanfaatkan web site dan forum-forum diskusi internet sebagai sarana pemasaran.

b)

Mengembangkan dan menguatkan kerjasama dengan dunia usaha (UKM) dalam bentuk kerjasama bisnis, sharing, kompetisi maupun hal positif lainnya dengan studi banding ke lokasi pengrajin lainnya, seperti daerah Ciomas,

Cibaduyut

agar

KKUB

Kramat

Jaya

dapat

belajar

mengembangkan potensi yang sudah dimiliki dan dapat bersaing dengan pengrajin lokal lainnya.

c)

Menciptakan suasana yang kondusif, sehingga dapat menjalin hubungan sinergis (linkage program) antara KKUB Kramat Jaya sebagai lembaga keuangan mikro dengan bank umum atau lembaga keuangan formal lainnya. Suasana kondusif yang diharapkan pertama kali adalah dengan terciptanya organisasi yang sehat dalam KKUB sehingga masing-masing bidang dapat menjalankan fungsi dan perannya, meningkatkan cashflow dengan cara meningkatkan volume penjualan dengan menfaatkan materi komunikasi, serta memfasilitasi pengembangan bersama berbagai jasa pelayanan seperti teknologi informasi dan pengembangan produk.

7.2. Saran Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Perlu ada peningkatan kualitas kinerja dari pengurus, pengelola maupun UKM yang tergabung dalam KKUB Kramat Jaya agar tujuan pemberdayaan melalui pengembangan KKUB dapat terwujud 2. Diperlukan materi komunikasi seperti catalog dan web-site dalam memperkenalkan produk UKM KKUB Kramat Jaya 3. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak antara lain lembaga keuangan formal dan dinas-dinas terkait untuk memperoleh dana-dana pemerintah untuk mendukung keberlangsungan usahasektor informal di Desa Pabuaran.

Daftar Pustaka ADB. 2000. Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy. Manila. Asian Development Bank. Ahlam, 2005. Studi Komparatif Sistem Pengelolaan Kredit antar Lembaga Keuangan Mikro: Upaya Mencari Sistem Lembaga Keuangan Mikro yang Efisien. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor Anugrah, Iwan Setiajie dan Erma Suryani. 2007. Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Perspektif Kemiskinan Berkelanjutan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Bintoro, 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan. Bappenas. Jakarta. Eko, Sutoro (ed). 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. APMD Press: Yogyakarta. Hamid, E.S. 1986. Rekaman dari Seminar. Dalam Kredit Pedesaan di Indonesia. Mubyarto dan Edy Suandi Hamid (Eds.). BPFE Yogyakarta. Hendayana, Rachmat dan Syahrul Bustaman. 2005. Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor. Hubies, M. 2004. Modul Pengantar Industri Kecil dan Menengah. Magister Profesional Industri Kecil dan Menengah. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. Kusmoljono, B.S. 2009. Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha. IPB Press: Bogor. Ledgerwood, Joanna. 1999. Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective. Washington DC.: The World Bank. Nasution, Irfan (ed). 2007. Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan. Marjin Kiri. Jakarta. Robinson,

Marquerite

S.

1993.

Beberapa

Strategi

yang

Berhasil

Untuk

Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970-1990, dalam Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan, Sugianto (Ed.). Penerbit Institut Bankir Indonesia. Jakarta

Martowijoyo, Sumantoro. 2005. Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia:

Tinjauan

dari

Aspek

Pengaturan

dan

Pengawasan.

http://www.indonesiaindonesia.com/f/8669-masa-depan-lembaga-keuanganmikro-indonesia. Pangabean, Riana. 2005. Kerjasama Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. Pantoro, Setyo. 2008. Pendekatan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Implikasinya. Koran-rakyat-online. Rangkuti, Freddy. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Utama. Jakarta. 1999 Scott, James C. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta. Sumodiningarat, Gunawan. 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah. Artikel

Tahun

II

no.

1

Jurnal

Ekonomi

Pertanian.

www.ekonomirakyat.go.id/co.id. Syahyuti, 2004. Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Petani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Yustika, Ahmad Erani. 2008. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi. Bayumedia Publishing: Jakarta.

Lampiran 1. Daftar Nama Pendiri KKUB Kramat Jaya

1.

Endam Damhuri

(Pengrajin)

2.

Sarief

(Pengrajin)

3.

Masnah E.

(Pedagang)

4.

Enung Samsudin

(Pedagang)

5.

M. Aming

(Pedagang)

6.

Ismat

(Pedagang)

7.

Nasim

(Pedagang)

8.

Hardi

(Pedagang)

9.

Inang

(Pedagang)

10. M. Yoesuf CHk.

(Pedagang)

11. Edy S.

(Pedagang)

12. Achmad Safei

(Pedagang)

13. Baus

(Pedagang)

14. Ir. Yuningsih

(Pedagang)

15. Miing

(Pedagang)

16. Pardi S.

(Pedagang)

17. Endih

(Petani)

18. AM. Satriana

(Petani)

19. Amat

(Pedagang)

20. Lilis S.

(Pedagang)

Lampiran 2. Penyaluran Modal Berupa Peralatan No.

Nama

1

Jumlah Barang Gerinda Mesin Jahit

Sulas Kayu

Sulas Fiber

Handbos

Endam D. 1

1

3

2

-

-

2

Darta

1

1

1

3

-

1

3

Aping

1

1

2

1,5

1

1

4

Hadi

1

1

2,5

1

1

5

Nasim

1

1

2

2

2

-

6

Junaedi

1

1

2

2

2

-

7

Sarif

1

1

2

3,5

1

-

8

Ruki

1

1

2

-

-

-

9

Dahlan

-

1

2

1

0,5

-

10

Idris

-

1

1

-

-

1

8 buah

10 buah 18 buah

17,5 kodi

7,5 kodi

4 kodi

Jumlah

Genset

Penyaluran Modal Berupa Peralatan

No.

Nama

1 2

Jumlah Barang

Nunung

Mesin Press 1

Slicer -

Molen -

Genset 1

Blower 1

Abdul aziz

1

1

1

-

-

2

1

1

1

1

Jumlah

Lampiran 3. Penyaluran Modal No. Nama UKM

Pinjaman Barang

Pinjaman Modal

1

Garten Gold Shoes

Rp. 10.000.000

Rp. 10.000.000

2

Wianda Shoes

Rp. 10.000.000

Rp. 5.000.000

3

Selvi Shoes

Rp. 10.000.000

Rp. 5.000.000

4

Gress Lee Shoes

Rp. 10.000.000

Rp. 5.000.000

5

Laurent Shoes

Rp. 10.000.000

Rp. 5.000.000

6

Nanda Shoes

Rp. 10.000.000

Rp. 5.000.000

7

Current Shoes

Rp. 5.000.000

Rp. 5.000.000

8

Revania Shoes

Rp. 5.000.000

Rp. 5.000.000

9

Mutia Shoes

Rp. 10.000.000

Rp. 5.000.000

10

Mega Shoes

Rp. 5.000.000

Rp. 5.000.000

11

Putri Shoes

-

Rp. 5.000.000

12

Tania Shoes

-

Rp. 5.000.000

13

Cekas Bakery

Rp. 15.000.000

Rp. 10.000.000

14

Linda Bakery

Rp. 12.000.000

Rp. 10.000.000

Rp. 112.000.000

Rp. 85.000.000

Jumlah

Lampiran 4. Matriks Faktor Internal dan Faktor Eksternal Nama responden : Alamat : Pekerjaan : Faktor Internal Bobo t Kekuatan dan Kelemahan S1. Prosedur dan Mekanisme yang fleksibel 0,1 S2. Suasana Kebersamaan dan Kekeluargaan yang Terjalin 0,171 dalam KKUB S3. Sumber Daya Manusia 0,157 S4. Produksi Komoditas 0,129 W1. Keterbatasan Sumber Dana 0,143 W2. Manajemen Belum Efektif 0,143 W3. Proses Produksi 0,157 Total Faktor Internal 1,000 Faktor Eksternal

Ratin g

Skor

3 4

0,3 0,684 0,628 0,516 0,143 0,286 0,314 2,817

4 4 1 2 2

Bobot Rating Skor

Peluang dan Ancaman O1. Banyaknya Sumber Dana dari Luar

0,26

4

1,04

0,14

3

0,42

0,30

4

1,2

0,10

1

0,10

0,20

2

0,40

O2. Usaha Kecil dan Menengah belum Seluruhnya Terjangkau oleh KKUB Kramat Jaya sebagai Lembaga Keuangan Mikro 03. Pemasaran Produk yang Luas T1. Tidak Jelasnya Payung Hukum mengenai LKM T2. Adanya Urbanisasi Total Faktor Eksternal

Lampiran 5. Penjelasan AD-ART

1,00

3,16

1. Bab I berisi tentang nama dan tempat kedudukan KKUB Kramat Jaya di Jalan Kp.

Kramat,

Desa/Kelurahan

Pabuaran,

Kecamatan

Kemang,

Kabupatem/Kodya Bogor, Propinsi Jawa Barat. 2. Bab II berisi tentang landasan, azas dan prinsip koperasi. KKUB Kramat Jaya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan azas kekeluargaan. Ada 5 prinsip koperasi dengan tambahan prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi dalam rangka mengembangkan koperasi. 3. Bab III berisi tentang fungsi dan peran koperasi dengan memperhatikan kemampuan ekonomi anggota, kualitas kehidupan anggota dan perekonomian rakyat serta perekonomian nasional. 4. Bab IV berisi tentang maksud tujuan serta usaha koperasi yaitu untuk memajukan

anggota

khususnya

dan

masyarakat

umumnya

dengan

menyelenggarakan gerakan usaha. Pelayanan terhadap anggota juga ikut tingkatkan dengan membentuk unit usaha otonom. Selain itu, koperasi dapat membuka cabang di tempat lain sesuai ketentuan. 5. Bab V berisi tentang keanggotaan koperasi yang terdiri dari pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Anggota koperasi harus dicatat dalam buku daftar dan memiliki kartu tanda anggota serta memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya untuk dapat diterima menjadi anggota. Setiap anggota akan mempunyai kewajiban dan hak. Dijelaskan pula ketentuan tentang keanggotaan yang telah berakhir dan anggota luar biasa.

6. Bab VI berisi tentang ketentuan rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun. 7. Bab VII berisi tentang ketentuan pengurus koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pemilihan dilakukan secara demokratis dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). 8. Bab VIII berisi tentang ketentuan pengawas yang juga dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 9. Bab IX berisi tentang ketentuan manajer dan karyawan sebagai pengelola koperasi. Manajer dan karyawan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola koperasi. 10. Bab X berisi tentang ketentuan dewan penasehat untuk kepentingan koperasi Rapat Anggota. 11. Bab XI berisi tentang ketentuan pembukuan koperasi yang selalu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 12. Bab XII berisi tentang ketentuan modal koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal luar atau pinjaman. Selain itu, koperasi juga dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Dijelaskan pula ketentuan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya. 13. Bab XIII berisi tentang ketentuan sisa hasil usaha koperasi yang merupakan pendapatn

koperasi

diperoleh

dalam

satu

tahun

setelah

dilakukan

mengurangan terhadap berbagai macam biaya, penyusutan dan kewajiban.

14. Bab XIV berisi tentang ketentuan tanggungan anggota. Hal ini terjadi apabila koperasi mengalami pembuburan. 15. Bab XV berisi tentang ketentuan pembubaran dan penyelesaian. Pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan keputusan Pemerintah. Penyelesaian dilakukan oleh Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam hal penyelesaian. 16. Bab XVI berisi tentang ketentuan pembinaan. 17. Bab XVII berisi tentang jangka waktu berdiri koperasi yang telah disahkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 18. Bab XVIII berisi tentang sanksi-sanksi yang harus ditaati baik oleh seluruh anggota, pengurus maupun pengawas. 19. Bab XIX berisi tentang anggaran rumah tangga dan peraturan khusus yang ditetapkan dalam Rapat Anggota, memuat tentang peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan, serta hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar tersebut. 20. Bab XX berisi tentang penutup yang memberikan bukti pengesahan dengan tandatangan dari para pengurus kperasi disertai dengan materai senilai Rp. 2000,00,-

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian Identitas KKUB Kramat Jaya

Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya

Plang KKUB Kramat jaya

Struktur organisasi Koperasi Kerja Usaha Bersama Kramat Jaya

Proses Pembuatan Sepatu UKM KKUB Kramat Jaya

Proses Pencetakan sepatu dengan menggunakan cetakan kayu

Hak (Heels) yang dipasang pada sepatu yang sudah dicetak

Pola sepatu yang sudah dicetak

Bahan sepatu yang masih bisa dijadikan asesoris

Produk KKUB Kramat Jaya

Contoh sepatu produk KKUB Kramat Jaya

Tahapan pres, menggabungkan seluruh bagian sepatu

Produk UKM KKUB Kramat Jaya

Tahapan akhir sepatu dibersihkan dengan cairan premium agar mengkilap

UKM KKUB Kramat Jaya membuat sepatu untuk merk diatas Sepatu yang dipajang dalam etalase Kantor KKUB Kramat Jaya

UKM KKUB Kramat Jaya membuat sepatu untuk merk diatas Sepatu dan sandal yang dipajang dalam etalase Kantor KKUB Kramat Jaya