PERAN LPS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
Poltak L. Tobing Lembaga Penjamin Simpanan
Surabaya, 19 Mei 2016
OUTLINE 1. Latar Belakang 2. Sejarah Pencegahan dan Penanganan Krisis 3. Hubungan UU LPS dan UU PPKSK 4. Topik Baru UU PPKSK 5. Peran LPS dalam UU PPKSK 6. Materi Pokok UU PPKSK
7. Transformasi Metode Resolusi Bank-Metode P&A dan Bridge Bank
2
I. Latar Belakang .......(1) 1. Krisis Moneter tahun 1997-1998 Kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan nasional merosot tajam, ditandai dengan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah dari sistem perbankan. Akibatnya, sejumlah bank mengalami kesulitan likuiditas yang menjurus kepada runtuhnya sistem perbankan nasional dan pada gilirannya berdampak pada terganggunya sistem pembayaran dan perekonomian nasional. Dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan, penyelamatan perbankan dilakukan melalui bail-out yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Peraturan Perundang-undangan yang ada saat itu belum memadai khususnya dalam pencegahan dan penanganan krisis.
I. Latar Belakang.......(2) 2. Krisis Keuangan Global tahun 2008: Dampak krisis keuangan global telah berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi. Menyikapi ancaman krisis keuangan global tersebut, Pemerintah melakukan berbagai langkah antisipatif dan responsif dalam membendung dampak krisis keuangan global sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara Namun demikian, Peraturan Perundang-undangan yang ada tetap belum memadai khususnya dalam pencegahan dan penanganan krisis.
II. Sejarah Pencegahan dan Penanganan Krisis........(1) 1.
Untuk membangun sistem keuangan yang lebih siap menghadapi krisis, telah dilakukan penataan kembali kelembagaan yang ada, antara lain: a. Penataan otoritas fiskal dilakukan melalui reorganisasi Departemen Keuangan yang bertujuan untuk memfokuskan pada fungsi fiskal. b. Penataan otoritas moneter dan otoritas pengawas bank dilakukan melalui amandemen atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. c. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan melalui UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan . d. Pendirian Otoritas Jasa Keuangan melalui UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
II. Sejarah Pencegahan dan Penanganan Krisis........(2) 2.
Penetapan/Amandemen beberapa Peraturan Perundang-undangan untuk mengantisipasi ancaman krisis: a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan b. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tentang Bank Indonesia c. Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tentang Bank Indonesia =>Menambahkan kredit lancar sebagai agunan untuk memperoleh FPJP => Ditetapkan menjadi UU melalui UU No. 6 Tahun 2009 d. Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 24 tentang LPS =>Dasar untuk menaikkan simpanan yang dijamin dari max Rp100jt menjadi max Rp2M => Ditetapkan menjadi UU melalui UU No. 7 Tahun 2009
II. Sejarah Pencegahan dan Penanganan Krisis........(3)
3.
Namun demikian, mekanisme koordinasi antar lembaga-lembaga dalam sistem keuangan masih memerlukan landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis secara terpadu, efisien, dan efektif: a. Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK) Perppu JPSK tidak ditetapkan menjadi UU DPR meminta Pemerintah mengajukan RUU JPSK Perppu dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2015 b. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)
III. Hubungan UU LPS dan UU PPKSK.....(1) Sesuai UU LPS, LPS menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS; Tata cara pengambilan keputusan Komite Koordinasi tidak diatur dalam UU LPS. UU PPKSK menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh Komite Koordinasi (dalam UU PPKSK disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK) UU BI UU Perbankan UU OJK
Bank sehat
Bank bermasalah
OJK/BI
UU PPKSK
Bank Sistemik (bank gagal)
UU LPS
Bank Sistemik (bank gagal)
KSSK: 1. Menyerahkan kpd LPS; 2. Menetapkan langkah2 penanganan.
Bank dlm penanganan LPS
LPS 8
III. Hubungan UU LPS dan UU PPKSK.....(2) PENANGANAN BANK BERMASALAH OLEH LPS SESUAI UU No. 24/2004 TENTANG LPS
KK
Penyelamatan Mengikutsertakan PS Lama
PMS LPS/ Tindakan Penyelamatan Lainnya
Divestasi
Sistemik
Tidak dapat disehatkan oleh LPP
Penyelamatan Tanpa Mengikutsertakan PS Lama
Failed Bank
Bank Normal
Diselamatkan
PMS LPS/ Tindakan Penyelamatan Lainnya
Divestasi
Bank SSU/DPK Dapat Disehatkan Oleh LPP
Non Sistemik
Likuidasi
Tidak Diselamatkan
Bank Normal
Bayar Klaim
9
IV. Topik Baru dalam UU PPKSK
Predetermined status bank sistemik, Penetapan bank sistemik dilakukan oleh OJK pada kondisi normal. Dapat diupdate secara berkala (setiap 6 bulan). Capital Surchage, bank sistemik diminta untuk menambah kapasitas permodalan untuk menyerap kerugian bank. Recovery and Resolution Plan, rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan (solvabilitas dan likuiditas) yang mungkin terjadi di bank. Bail in, upaya peningkatan modal bank yang berasal dari pemegang saham atau konversi utang menjadi modal (debt to equity swap). Bail in merupakan bagian dari isi Recovery and Resolution Plan. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK. Early Intervention, LPS dapat melakukan intervensi awal dalam rangka persiapan resolusi bank sebelum menerima penyerahan bank dari KSSK. Hal ini untuk meminimalkan biaya penanganan bank. Purchase & Assumption dan Bridge Bank, tambahan metode baru dalam resolusi bank melalui pengalihan sebagian/seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada bank penerima/bank perantara (bridge bank). Penerbitan obligasi oleh LPS, dalam rangka menangani bank, LPS dapat menerbitkan obligasi. Penjualan SBN milik LPS kepada BI, dalam rangka penanganan bank sistemik (kondisi normal maupun krisis), BI dapat membeli SBN milik LPS atas keputusan KSSK. Penetapan krisis. Presiden menetapkan krisis atas rekomendasi KSSK. Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), program khusus yg diselenggarakan LPS untuk menangani permasalahan perbankan dalam kondisi krisis dan membahayakan perekonomian nasional. Aktivasi program diputuskan Presiden atas rekomendasi KSSK.
10
V. Peran LPS dalam UU PPKSK A. Komite Stabilitas Sistem Keuangan LPS salah satu anggota KSSK (tanpa hak suara) yang bertugas: Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; Penanganan krisis sistem keuangan; Penanganan permasalahan bank sistemik baik kondisi normal maupun krisis. B. Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik Dalam hal Bank SIB ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif, OJK meminta LPS melakukan langkah persiapan penanganan berupa pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank SIB kepada Bank atau pihak lain (purchase and assumption). Pada saat Bank Dalam Pengawasan Khusus, LPS dapat memasarkan bank untuk transaksi P&A; Apabila bank tdk dapat disehatkan, KSSK memutuskan utk menyerahkan penanganan Bank Sistemik kepada LPS dan langkah yg harus diambil oleh Menkeu, Gub BI dan Ketua DK OJK utk mendukung pelaksanaan penanganan bank oleh LPS. Cara penanganan dilakukan Purchase and Assumption; Bridge Bank; atau penanganan sesuai dengan UU LPS. C. Penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Dalam kondisi krisis dan terjadi permasalahan yg membahayakan perekonomian nasional, Presiden memutuskan penyelenggaraan PRP atas rekomendasi KSSK. LPS sebagai penyelenggara PRP. 11
VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(1) Anggota KSSK
Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanganan Krisis
Menkeu
(Koordinator)
Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan
1
(hak suara)
Ketua DK OJK
2
3
Penanganan krisis sistem keuangan
Penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun krisis
(hak suara)
KSSK
Gubernur BI (hak suara)
Ketua DK LPS (tanpa hak suara)
12
VI. Materi Pokok UU PPKSK (2) Pencegahan Krisis Sistem Keuangan: a. Dalam rangka pencegahan krisis sistem keuangan, anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sesuai UU dan Protokol manajemen krisis masingmasing anggota; b. Anggota KSSK menyampaikan hasil pemantauan dan pemeliharaan SSK dalam rapat KSSK c. Rapat KSSK merumuskan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan setiap anggota KSSK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing
Bank Sistemik a. OJK dan BI berkoordinasi menetapkan Bank Sistemik; b. Penetapan pertama kali dalam kondisi SSK normal c. OJK berkoordinasi dengan BI utk melakukan pemutakhiran secara berkala setiap 6 bulan d. Hasil penetapan dan pemutakhiran disampaikan ke KSSK e. Bank Sistemik: Memenuhi ketentuan khusus rasio kecukupan modal dan likuiditas Menyusun rencana aksi utk disetujui OJK, yg paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain utk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank
13
VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(2)
Early Intervention
Apa yang baru bagi LPS?
Penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan (PRP)
Persiapan resolusi bank sejak BDPI (due diligence) Pada saat BDPK, LPS dapat memasarkan bank untuk transaksi PnA; Pada saat BDPK, LPS meminta bank utk menjaga kondisi keuangan bank sehingga tdk ada perubahan material
LPS diberikan kewenangan khusus utk menjalankan PRP; Aset dan Kewajiban PRP merupakan aset LPS tetapi dipisahkan dari laporan keuangan LPS reguler; LPS menyampaikan laporan penyelenggaraan PRP melalui KSSK.
Metode Resolusi bank PnA dan Bridge Bank
PnA adalah metode resolusi dengan mengalihkan aset dan kewajiban bank bermasalah kepada bank penerima. Bridge bank (bank perantara) adalah bank yg didirikan LPS untuk menerima pengalihan aset dan kewajiban bank bermasalahenggaraan PRP melalui KSSK. LPS membayar selisih kurang antara aset dan kewajiban bank bermasalah yang dialihkan kepada bank penerima/bank perantara.
14
VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(3) OJK menangani masalah solvabilitas Bank SIB
Cara Penanganan Bank SIB oleh LPS
OJK memberitahukan kepada LPS untuk melakukan persiapan resolusi bank
1 T
BDPK? Y
END
3
2
8
OJK: Minta LPS utk meningkatkan intensitas persiapan resolusi bank
Bank SIB diserahkan kpd LPS
4 7 T Solved?
Rapat KSSK
6 Y
5 END
P&A
Keputusan KSSK: 1. Menyerahkan Bank SIB kpd LPS 2. Menetapkan langkah2 yg dilakukan anggota KSSK
Bridge Bank
Sesuai UU LPS
P&A
Bridge Bank
Sesuai UU LPS
Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada bank penerima. Apabila nilai kewaiban yang dialihkan lebih besar dibandingkan aset yg dialihkan, maka selisihnya ditutup secara cash oleh LPS.
Bank umum yang didirikan oleh LPS yg digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani LPS. Apabila nilai kewaiban yang dialihkan lebih besar dibandingkan aset yg dialihkan, maka selisihnya ditutup secara cash oleh LPS.
Cara penanganan bank sistemik yang dilakukan dengan penambahan modal oleh LPS ke dalam bank, dengan atau tanpa mengikutsertak an pemegang saham lama.
15
VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(4)
Prasyarat Pelaksanaan Resolusi Bank Yang Efektif: 3 Metode Resolusi Bank-LPS:
Purchase and Assumptions
Bridge Bank
Penanganan sesuai UU LPS
Prasyarat:
1. Koordinasi dan dukungan dari anggota KSSK lain sangat penting untuk dapat terlaksananya metode resolusi bank yang baru 2. Early intervention perlu dilakukan LPS terhadap bank bermasalah sehingga biaya penanganan bank dapat ditekan.
16
VI. Materi Pokok UU PPKSK.....(5)
Pendanaan Resolusi Bank A. Penanganan Bank Kondisi Normal dan Krisis (non PRP) Pendanaan sesuai UU LPS dan dapat menerbitkan obligasi ke market.
B. Penanganan Bank saat PRP 1. Pemegang saham bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal
2. Hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban bank yang ditangani
3. Kontribusi industri perbankan
4. Pinjaman yang diperoleh LPS dari pihak lain, antara lain melalui penerbita n bond
Berapa besarnya Kontribusi Industri Perbankan? Kapan mulai dibayar?
Ditetapkan Peraturan Pemerintah
17
VII. Transformasi Metode Resolusi Bank-Metode P&A dan Bridge Bank Kedepan
eksisting
eksisting
Bank Sistemik
Kedepan
Bank Non Sistemik
Melakukan Penyelamatan
UU LPS
UU PPKSK
P & A/Bridge Bank
PMS Semua kewajiban bank dijamin
UU PPKSK
UU LPS
Simpanan PUAB
PMS PMS
Likuidasi
Likuidasi
Bayar Klaim
P&A dan Bridge Bank Simpanan yang dijamin
Pencairan Aset
Jenis
Nilai
Jenis
Nilai
Semua
Penuh
Dibatasi
Penuh
Pembayaran Kewajiban
Tdk Melakukan Penyelamatan
Jenis
Nilai
Dibatasi
Dibatasi
Kriteria Penjaminan 1. Tercatat 2. LPS rate 3. Kredit Macet
18
TERIMA KASIH (www.lps.go.id)
19
