PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF

Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF Dian Husna Fadlia*, Yunanto** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro [email protected] ABSTRAK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus investasi fiktif yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Permasalahan tesis ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat, mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor, dan bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat 262 laporan masyarakat tentang perusahaan yang kelembagaan dan/atau produk yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan OJK dan adanya dugaan bahwa produkproduk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif. Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum oleh OJK bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif. Sedangkan, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui pemrosesan secara hukum kepada para perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kata Kunci: Investasi Fiktif; Investor; Peran OJK; Perlindungan Hukum

* **

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden

207



A. PENDAHULUAN

(equipment), aset tak bergerak, hak atas

1. Latar Belakang

kekayaan intelektual, maupun keahlian2.

Perkembangan kebutuhan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang

semakin meningkat dari hari ke hari yang

semakin

merupakan salah satu dampak dari globalisasi.

penambahan kelas menengah nampaknya juga

Dewasa ini, masyarakat sudah memiliki

meningkatkan potensi kejahatan di bidang

pandangan hidup kedepan (visioner) dalam

investasi. Investasi fiktif marak ditawarkan

menghadapi kebutuhan hidup yang semakin

oleh perusahaan-perusahaan investasi fiktif

banyak dan tidak terduga di masa depan.

kepada masyarakat. Masyarakat yang sedang

Khususnya menengah

untuk ke

meningkat

dengan

kalangan

masyarakat

giat-giatnya

sedang

giat-giatnya

kadang kurang awas dan waspada. Hal ini

atas

menginvestasikan

catatan

menginvestasikan hartanya dengan harapan

disebabkan

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang

kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap

lebih baik dan mendapatkan keuntungan yang

keuangan,

berlimpah di masa depan. Selain itu, investasi

dengan

bagi sebagian orang merupakan sebuah gaya

keuntungan atau return sebanyak-banyaknya

hidup

dengan usaha dan modal sekecil-kecilnya.

baru.

Mereka

berlomba-lomba

mengikuti trend investasi yang sedang gencar-

antara

hartanya

ketidaktahuan

khususnya ketamakan

Otoritas

Jasa

investasi, untuk

atau

berpacu

memperoleh

Keuangan,

yang

gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan

selanjutnya disebut dengan OJK, sebagai

dengan

lembaga yang independen dan bebas dari

iming-iming

return

yang

menguntungkan.

campur tangan pihak lain yang mempunyai

Investasi berasal dari kata invest yang

fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan

berarti menanam atau menginvestasikan uang

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

atau modal1. Secara umum, investasi dapat

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

diartikan

yang

keuangan di Indonesia, mempunyai peranan

dilakukan baik oleh orang pribadi (natural

yang penting dalam penanganan kasus dugaan

person) maupun badan hukum (juridicial

investasi fiktif yang sedang berkembang saat

person), dalam upaya meningkatkan dan/atau

ini di Indonesia.

sebagai

suatu

kegiatan

mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan

Berdasarkan

uraian

di

atas,

permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1

Hasan Shadily, dalam, Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 3.

2

Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, halaman 10.

208



a. Bagaimanakah bentuk-bentuk dugaan

hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar

investasi fiktif yang berkembang

dari hukum sebagai bahan hukum. Dengan

dalam masyarakat?

demikian, keadilan memiliki sifat normatif

b. Mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor?

sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena

berfungsi

sebagai

prasyarat

c. Bagaimanakah peran OJK dalam

transedental yang mendasari tiap hukum

perlindungan hukum bagi investor

positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan

atas dugaan investasi fiktif?

moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum

2. Metode Penelitian Metode

digunakan

positif berpangkal. Sedangkan konstitutif,

dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal.

karena keadilan harus menjadi unsur mutlak

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah

bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan,

deskriptif analitis. Metode pengumpulan data

sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum4.

dilakukan

Penelitian

menggunakan

yang

data

sekunder.

Metode analisis data menggunakan metode

B. HASIL

PENELITIAN

kualitatif.

PEMBAHASAN

3. Kerangka Teori

1. Bentuk-Bentuk

Radbruch memandang Sein dan Sollen,

Fiktif

‘materi’ dan ‘bentuk’, sebagai dua sisi dari

yang

DAN

Dugaan

Investasi

Berkembang

dalam

Masyarakat.

satu mata uang. ‘Materi’ mengisi ‘bentuk’, dan

OJK mencatat terdapat 262 laporan

‘bentuk’ melindungi ‘materi’. Itulah kira-kira

masyarakat

frase yang tepat untuk melukiskan teori

dan/atau

Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai

ditawarkan

keadilan adalah ‘materi’ yang harus menjadi

kewenangan dari OJK. Perusahaan-

isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum

perusahaan dan/atau produk investasi

adalah ‘bentuk’ yang harus melindungi nilai

yang ditawarkan tersebut bisa diduga

keadilan3.

merupakan perusahaan dan/atau produk

Hukum

sebagai

pengemban

nilai

mengenai produk

ilegal/fiktif,

perusahaan

investasi

bukan

sehingga

yang

merupakan

masyarakat

keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran

diharapkan untuk berhati-hati dalam

bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak

berinvestasi. pengaduan

3

Bernard L Tanya, dkk., 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta:Genta Publisihing, halaman 129.

4

209

Ibid, halaman 130.

Dari

jumlah

masyarakat

tersebut,

terdiri

dari



investasi uang, investasi valuta asing,

dapat dikategorikan berpendidikan atau

investasi

well educated.

online,

investasi

emas,

promissory note, investasi pakaian,

Terdapat dua kategori masyarakat yang

investasi saham luar negeri, investasi

menjadi target perusahaan investasi

pulsa,

pertanian,

fiktif, yaitu masyarakat yang tidak tahu

tanaman, dan perkebunan, investasi

bahwa perusahaan atau produk-produk

produk peralatan elektronik, tabungan

investasi yang ditawarkan itu tidak

investasi

profesi

(TIPS),

memiliki izin (legalitas tidak jelas), dan

investasi

berjangka

komoditi,

masyarakat yang sudah mengetahui izin

investasi

penanaman

investasi

produk

syariah dan

modal

usaha,

investasi tour and travel, investasi alat kesehatan,

investasi

ayam

petelur,

perusahaan,

namun

mengharapkan

return yang tinggi. 3. Peran

OJK

dalam

Perlindungan

investasi penyewaan dan penjualan

Hukum bagi Investor atas Dugaan

properti, investasi properti rumah atau

Investasi Fiktif.

tanah, investasi di sektor riil dan ekspor

a. Tindakan-tindakan preventif OJK

impor, investasi perhotelan, investasi

dalam

kendaraan, dan investasi tabungan haji.

mencegah

meminimalisir masyarakat

dan terjebak

pada investasi fiktif. 2. Faktor Terjadi Penipuan Investasi Fiktif yang Merugikan Investor.

1) Melakukan edukasi

Peningkatan penipuan investasi fiktif

sosialisasi

kepada

masyarakat

mengenai karakteristik kegiatan

di Indonesia disebabkan oleh beberapa

penghimpunan

faktor, yaitu minimnya pengetahuan

pengelolaan investasi.

masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya investasi

pengetahuan yang

legal,

dan

dana

dan

Sosialisasi program pencegahan

tentang

tindakan melawan hukum dalam

dan

kondisi

penghimpunan dana masyarakat

masyarakat

yang

tamak

ingin

mendapatkan

return

tinggi

dengan

bertujuan untuk menginformasikan

mengabaikan risiko. Korban investasi

dan mengingatkan masyarakat agar

fiktif

waspada

ini

menengah

tidak

hanya

kebawah,

masyarakat tetapi

dan

pengelolaan

juga

penanaman

masyarakat kelas atas yang bahkan

pengelolaan dilakukan

210

investasi

terhadap dana

ini

tawaran dan

upaya

investasi

yang

oleh

pihak-pihak



tertentu secara ilegal yang disertai

Terintegrasi

dengan iming-iming return yang

Financial Customer Care (IFCC)

atau

tinggi diluar kewajaran, sehingga

Salah

masyarakat tidak lagi menjadi

konsumen yang disediakan oleh

korban dari investasi fiktif.

OJK adalah

2) Pemberian

izin

usaha

oleh

satu

Integrated

sarana

layanan

fasilitas

(IFCC)

dengan nomor kontak (kode

otoritas terhadap pihak yang

area) 1-500-655,

menghimpun dana masyarakat.

memanfaatkan teknologi terbaru

Kegiatan operasional lembaga, orang

perseorangan,

dan

yang

yang

mampu

memberikanfasilitas traceable d

perusahaan yang melawan hukum

an trackable.

dalam

dana

Fitur traceable adalah fitur yang

pengelolaan

dapat diakses dan dimanfaatkan

penghimpunan

masyarakat investasi

dan secara

dilengkapi

ilegal

dokumen

tidak

perizinan

oleh

Pelaku

Keuangan

Usaha

(PUJK)

Jasa untuk

yang sah dari Bank Indonesia,

mengetahui

Bapepam dan LK, atau Bappepti.

mengambilalih

Oleh sebab itu, pastikan bahwa

konusmen kepada lembaganya

orang

untuk

atau

perusahaan

yang

dan/atau pengaduan

diupayakan

melakukan penawaran investasi

penyelesaiannya. Sementara trac

telah memiliki izin sesuai dengan

kable adalah fitur yang dapat

peruntukkannya dari salah satu

diakses oleh Konsumen (sebagai

lembaga yang berwenang, seperti

pelapor)

Badan Pengawas Pasar Modal dan

status perkembangan pengaduan

Lembaga Keuangan (Bapepam-

yang disampaikannya kepada

LK), dan Kementrian Keuangan;

OJK.

Bank Indonesia (BI); dan Badan

pengawas dari berbagai negara

Pengawas Perdagangan Berjangka

antara

Komoditi

Malaysia yang berkesempatan

(Bappepti),

dan

Kementrian Perdagangan. 3) Mengoptimalkan

untuk

Beberapa

lain

mengunjungi fungsi

Layanan Konsumen Keuangan

211

untuk

mengetahui

otoritas

Bank

IFCC

belajar

Negara

berminat

dari

mengenai sistem dimaksud.

OJK



aturan

semakin besar transaksi keuangan

pelaksana penawaran produk

yang dapat diciptakan dan pada

dan/atau layanan jasa keuangan.

akhirnya akan menggerakkan roda

4) OJK

mengeluarkan

OJK

mengeluarkan

Surat

perekonomian. Pandangan seperti

Edaran Otoritas Jasa Keuangan

ini

Nomor

12/SEOJK.07/2014

Akhtar yang berpendapat bahwa

tentang Penyampaian Informasi

dampak literasi keuangan terhadap

dalam rangka Pemasaran Produk

perekonomian sangatlah besar. Hal

dan atau Layanan Jasa Keuangan.

ini beralasan sekali mengingat

Surat

Jasa

jumlah masyarakat yang mengerti

tersebut

produk dan jasa keuangan akan

Edaran

Keuangan

Otoritas

(SE-OJK)

sejalan

merupakan peraturan pelaksanaan

disertai

dari

penggunaan

Peraturan

Otoritas

Jasa

dengan

dengan

pemikiran

peningkatan

produk

dan

jasa

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

keuangan, sehingga menggerakkan

tanggal 6 Agustus 2013 tentang

roda perekonomian menjadi lebih

Perlindungan Konsumen Sektor

cepat.

Jasa Keuangan yang efektif akan

b. Tindakan-Tindakan Represif OJK

berlaku efektif sejak 6 Agustus

dalam Mengatasi Dugaan Investasi

2014. Surat Edaran ini mengatur

Fiktif yang Merugikan Investor

bahwa

PUJK

dan Masyarakat.

harus menggunakan data yang

1) Pembentukan

penawaran

oleh

telah disetujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi

melalui sarana SMS,

telepon atau email.

(Satgas) Waspada Investasi Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-

tanggal

20

Juni

diperpanjang

masyarakat berpendapat

Tugas

208/BL/2007 yang ditetapkan pada

5) Peningkatan literasi keuangan

Rivlin

Satuan

bahwa

2007,

dengan

dan Surat

Keputusan Ketua Bappepam-LK

literasi keuangan sangat penting

Nomor:Kep-124/BL/2012

untuk mendukung fungsi-fungsi

ditetapkan pada tanggal 19 Maret

ekonomi.

2012,

Semakin

banyak

dibentuk

masyarakat yang tahu mengenai

Penanganan

manfaat produk dan jasa keuangan,

Melawan

212

Satuan

Dugaan Hukum

yang

Tugas

Tindakan di

Bidang



Pengelolaan Investasi. Satgas ini

Pedoman

merupakan

adalah

hasil

kerjasama

bagi

masyarakat

peraturan

ini

akan

beberapa instansi terkait dengan

menjadi patokan karena publik

jumlah

bisa

anggota

keseluruhan

mengetahui

industri

sebanyak 41 orang dan melaporkan

keuangan apa saja yang masuk

tentang

dalam pengawasan OJK, jenis

pelaksanaan

tugasnya

kepada Ketua Bapepam-LK. 2) OJK

membentuk

Investor

apa

yang

bisa

masyarakat

sampaikan,

dan

tahapan

Protection Fund (IPF). OJK

pengaduan

membentuk

Investor

apa

saja

dalam

pengaduan dan persyaratannya.

Protection Fund (IPF) atau dana perlindungan pemodal.

IPF ini

merupakan lembaga perlindungan investor, modal.

khususnya IPF

memberikan

di

pasar

dibentuk

untuk

perlindungan

4) Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan

akan

menimbulkan

dan

risiko atau akan memiliki potensi

mampu menambah kepercayaan

sengketa di masa depan, sehingga

masyarakat terhadap industri pasar

OJK mengatur adanya kewajiban

modal Indonesia sebagai sarana

bagi pelaku usaha jasa keuangan

investasi.

untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian

3) Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan

1/POJK.07/2013

pengaduan

oleh

lembaga

jasa

Nomor

keuangan sering kali tidak tercapai

tentang

kesepakatan

antara

konsumen

Perlindungan konsumen Sektor

dengan lembaga jasa keuangan.

Jasa Keuangan.

Apabila

OJK merilis peraturan tentang perlindungan keuangan,

konsumen yaitu

jasa

Peraturan

konsumen

tidak

puas

terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan

sengketa

Otoritas Jasa Keuangan Nomor

pengadilan

1/POJK.07/2013

Alternatif Penyelesaian Sengketa

yang

akan

menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat. 213

(LAPS).

atau

ke

Lembaga



Pengaturan

mengenai

mekanisme

penyelesaian

tersebut

tidak

diakui

dan

menunjukkan adanya dugaan bahwa

sengketa di sektor jasa keuangan

produk-produk

tersebut

merupakan produk investasi fiktif,

juga

pelaksanaan

merupakan

amanah

Pasal

29

sehingga

investasi

masyarakat

tersebut

diharapkan

huruf c Undang-Undang Nomor

untuk berhati-hati dalam berinvestasi.

21 Tahun 2011 tentang OJK,

b. Peningkatan penipuan investasi fiktif

dimana OJK diberi tugas untuk

di

memfasilitasi

beberapa

penyelesaian

pengaduan

konsumen

dirugikan

oleh

pelaku

yang di

Indonesia faktor,

pengetahuan sektor

disebabkan yaitu

oleh

minimnya

masyarakat

keuangan,

terhadap khususnya

lembaga jasa keuangan sesuai

pengetahuan tentang investasi yang

dengan

legal, dan kondisi masyarakat yang

peraturan perundang-

undangan

di

sektor

keuangan.

jasa

Pengertian

memfasilitasi

tamak

ingin

mendapatkan

return

tinggi dengan mengabaikan risiko.

penyelesaian

c. Terdapat 2 (dua) peran OJK dalam

pengaduan konsumen dimaksud

perlindungan hukum bagi investor

perlu dimaknai secara luas,yaitu

atas dugaan investasi fiktif, yaitu

melalui

melalui

kebijakan

mekanisme

tindakan

preventif

dan

penyelesaian sengketa di sektor

represif. Tindakan-tindakan preventif

jasa keuangan.

yang dilakukan oleh OJK dalam meminimalisir

fiktif terdiri dari 5 (lima) langkah,

1. Simpulan a. OJK mencatat terdapat 262 laporan

dan/atau ditawarkan

mengenai produk

perusahaan

investasi

bukan

yang

merupakan

kewenangan dari OJK. Perusahaanperusahaan

mencegah

masyarakat terjebak pada investasi

C. PENUTUP

masyarakat

dan

dan

kelembagaan/atau

produk investasi tersebut adalah ilegal atau tidak berizin, maka produk 214

yaitu OJK melakukan sosialisasi dan edukasi

kepada

masyarakat

mengenai

karakteristik

kegiatan

penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, pemberian izin usaha oleh otoritas

terhadap

menghimpun

dana

mengoptimalkan Keuangan

pihak

yang

masyarakat,

fungsi

Terintegrasi

Layanan atau



Integrated Financial Customer Care

sesuai tindak kejahatannya karena

(IFCC), OJK mengeluarkan aturan

sudah merugikan investor secara

pelaksanaan

materiil.

penawaran

produk

dan/atau layanan jasa keuangan, dan peningkatan

literasi

keuangan

DAFTAR PUSTAKA

masyarakat. Sedangkan, tindakantindakan

represif

OJK

dalam

mengatasi dugaan investasi yang

merugikan

Harjono,

Dhaniswara

K.,

2007,

Hukum

Penanaman Modal, Jakarta:PT Raja

fiktif

Grafindo Persada.

investor

dan

dengan

cara

Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman, 2011,

pembentukan Satuan Tugas (Satgas)

Hukum Investasi dan Pasar Modal,

Waspada Investasi, OJK membentuk

Jakarta:Sinar Grafika.

masyarakat,

yaitu

Investor Protection Fund (IPF), OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa

Tanya, Bernard L, dkk., 2010, Teori Hukum

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang

tentang

Perlindungan

dan

Sektor

Jasa

Konsumen

Keuangan,

dan

penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan pelaksanaan Resolution

yang

terdiri

Internal oleh

dari Dispute

lembaga

jasa

keuangan dan pelaksanaan External Dispute Resolution di sektor jasa keuangan. 2. Saran a. Masyarakat harus berhati-hati dalam berinvestasi dan sebaiknya terlebih dahulu mempelajari, serta mencari informasi

tentang

produk-produk

investasi dan cara berinvestasi yang aman sebelum melakukan investasi. b. Pelaku penipuan investasi fiktif atau ilegal harus dihukum dengan adil 215

Generasi,

Publisihing.

Yogyakarta:Genta

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF

Recommend Documents