SISTEM KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Paper Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Keuangan Syariah di Lingkungan Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Oleh Sri Apriyanti Husain 146020300111009
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAB BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, 2015
A. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Lembaga keuangan adalah Badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan (claims); yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan (mis: simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran & transfer dana) dan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam melayani masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank dan non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal, BPRS, dan BMT). 1) Bank Syariah Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utamanya adalah menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang, pada awalnya istilah bank memang tidak di dikenal di dunia islam, yang lebih dikenal adalah jihbiz yang mempunyai arti penagih pajak yang pada waktu itu jihbiz dikenal dengan penagih dan penghitung pajak pada benda yang kena pajak yaitu barang dan tanah. Pada zaman Bani Abbasiyyah, jihbiz lebih dikenal dengan profesi penukaran uang yang pada waktu itu diperkenalkan mata uang yang dikenal dengan fulus yang terbuat dari tembaga, dengan adanya fulus para gubernur pemerintahan cenderung mencetak fulusnya masing-masing sehingga akan berbeda-beda nilai dari fulus tersebut, kemudian ada sistem penukaran uang. Selain melakukan penukaran uang jihbiz juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Ide untuk menggunakan bank dengan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama dan ditandai dengan munculnya para pemikir islam yang menulis mengenai bank syariah, mereka diantaranya Anwar Quraeshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) dan ditulis kembali secara terperinci oleh Mawdudi (1961), selain itu tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah pada tahun 1944-1962 bisa dikatakan sebagai pendahulu mengenai perbankan syariah. 2) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adlah lemabaga
keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah. 3) Pegadaian Syariah Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut rahn. Istilah rahn secara bahasa berarti “menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan jaminan hutang. Sedangkan pengertian gadai menurut hukum syara adalah Menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari orang tersebut. Istilah rahn memiliki akar yang kuat dalam al-Quran sebagaimana firman Allah: “Tiap diri terikat (tergadai) dengan apa yang telah diperbuatnya” (Q.S Mudatsir : 38) Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan
atas
suatu
manfaat
barang
yang
diagunkan.
Ulama
Mazhab
Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. 4) Asuransi Syariah Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, “insurance”. Dalam bahasa arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata at-tamin yang secara bahasa berarti tuma’ ninatun nafsi wa zawalul khauf, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Asuransi menurut UU RI No.2 th. 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seeseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Pada ulasan asuransi, pada awalnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi, disanalah menjadi controversial, dan terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok, adanya ulama yang mengharamkan asuransi, dan ada juga yang memperbolehkan asuransi.berikut alasan / argumentasinya : Alasan ulama yang mengharamkan praktek asuransi, adalah : a)
Asuransi mengandung unsur perjudian yang sangat dilarang di islam
b) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian c)
Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam islam
d) Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai e)
Asuaransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT
f)
Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan
Argumentasi ulama dalam memperbolehkan asuransi, adalah : a)
Tidak terdapat nash Al-Qur’an atau Hadist yang melarang asuransi
b) Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak c)
Asuransi menguntungkan kedua belah pihak
d) Asuransi mengandung unsur kepentingan umum, sebab premi-premi yang dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan e)
Asuransi termasuk akad mudharobah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi
f)
Asuransi termasuk syirikah at-ta’awuniyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong
5) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas
prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salaam. 6) Pasar Modal Syariah Istilah sekuritas (securities) seringkali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya saham, obilgasi, surat hipotik, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas sesuatu barang. Dengan istilah yang hamper sama, sekuritas juga dapat dipahami sebagai promissory notes/commercial bank notes yang menjadi bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihan pada pihak lain. Adapun, yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. 7) Reksa Dana Syariah Reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunkanan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk. Sedangkan Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. 8) Obligasi Syariah Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan asset. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional selama ini, yakni obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga, obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarka n prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada
pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (lihat Fatwa DSN, 2004). Jika ditinjau dari aspek akad, obligasi dapat dimodifikasi ke pelbagai jenis seperti obligasi saham, istisna, murabahah, musyarakah, mudharabah ataupun ijarah, namun yang lebih populer dalam perkembangan obligasi syariah di Indonesia hingga saat ini adalah obligasi mudharabah dan ijarah. Obligasi syariah di Indonesia mulai diterbitkan pada paruh akhir tahun 2002, yakni dengan disahkannya Obligasi Indosat obligasi yang diterbitkan ini berdasarkan prinsip mudharabah. Obligasi mudharabah mulai diterbitkan setelah fatwa tentang obligasi syariah (Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/ /2002)dan obligasi syariah mudharabah (Fatwa DSNMUI No.33/DSN-MUI/ /2002). Sedangkan obligasi syariah ijarah pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 setelah dikeluarkannya fatwa tentang obligasi syariah ijarah (Fatwa DSNMUI No.41/DSN-MUI/ /2003). 9) Lembaga Zakat Zakat dalam arti fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam sebuah hadist tentang penempatan Muaz di Yaman, Rasulullah berkata “Terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya”. Dalam beberapa ayat zakat diterangkan sebagai sedekah. 10) Koperasi Syariah Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.1[3] Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam. Menurut Row Ewell Paul koperasi merupakan wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan.
11) Wakaf Tunai 1
Wakaf diambil dari kata “waqafa” yang berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dalam hal ini bisa bank syariah maupun lembaga swasta dalam ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan syariat islam. Harta yang telah diwakfkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian masyarakat umum. B. SISTEM KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak zaman kejayaan islam. Namun seiring
melemahnya
sistem
khalifa.
Pada
akhir
abad
ke-19,
dinasti
onttoman
memperkenalkan sistem perbankan barat pada dunia islam. Perkembangan selanjutnya pada akhir 1970-an mulailah berdiri bank yang mengadopsi sistem syariah kemudian berkembang pesat dan saat ini banyak negara telah melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis. Filosofi sistem keuangan “bebas bunga” (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan prilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbankan berbagai unsur etika, moral, sosial dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerjasama bagi hasil maka akan ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya di tanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga resiko diterima oleh pemberi modal. Berikut ini adalah sistem keuangan islam sebagaimana diatur melalui Al-Qur’an dan As-sunah. 1) Pelarangan Riba. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Oleh karena sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman /pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak di perlakukan sama. Padahal untung itu baru diketahui setelah berlakunya waktu bukan hasil penetapan dimuka. 2) Pembagian Resiko. Hal ini merupakan konsekuensilogis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil pemberi modal dimuka. Sedangkan melalui pembagian resiko maka pembagian hasil akan dilakukan dibelakang yang besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belha pihak saling membantu untuk bersamasama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan. 3) Tidak Menganggap Uang sebagai Modal Potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kehidupan yang sama dengan barang yang dijadikan engan
barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba). Sedang dalam fungsinya sebagai modal nyata (capital), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersama dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba. 4) Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif. Hal ini sama dengan pelanggaran untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi dan transaksi yang memiliki resiko yang sangat besar. 5) Kesucian Kontrak. Oleh karena itu islm menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi resiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya moralhazard. 6) Aktifitas Usaha Harus Sesuai Syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacuh pada prinsip rela sama rela (antaraddim minkum) tidak ada pihak disalimi dan mensalimi (la tazhlimuna wa la tuzhlamun), hasil biaya muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama resiko. 1) Konsep Memelihara Harta Kekayaan Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan di gunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah SWT. Anjuran Bekerja atau Berniaga Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk unuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang (jihad), dan sebagainya. “…Apabilah telah di tunaikan shalat, maka bertabaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS 62:10) Harta yang paling baik , menurut Rasulullah SAW, adalah yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits-hadits berikut. “Harta yang paling baik adalah harta yang di peroleh lewat tangan sendiri…”(HR. Bazzar At Thabrani) “Sesungguhnya Allah suka kalau dia melihat hamba-nya berusaha mencari barang dengan cara yang halal.”(HR. Ath-Thabrani dan Ad –Dailami)
2) Konsep Kepemilikan Harta yang baik harus memiliki dua kriteria, aitu di peroleh dengan cara yang sah dan benar (legal and fair), serta di pergunakan dengan hal yang baik-baik di jalan Allah SWT. Allah SWT adalah pemilik mutlak segalah sesuatu yang ada di dunia ini (QS 57:2), sedangkan manuia adalah wakil ( khalifa) Allah di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolahnya. Jadi menurut islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemamfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukn kepemilikan secara mutlak. 3) Penggunaan Dan Pendistribusian Harta Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta, antara lain: a)
Tidak boros dan tiak kikir “Wahai anak cucu adam! Pakailah pakaianmu yang bangus pada setiap(memasuki)
mesjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sunnguh, Allah tidak menyukai oran yang berlebih-lebihan.”(QS 7:31) “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) enggkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercelah dan menyesal.”(QS 17:29) b) Memberi infak dan shadaqah Sesungguhnya uang yang di infaqkan adalah reseki yang nyata bagi manusia karen aada imbalan yang di lipat gandakan Allah (dan di dunia dan di akhirat), serta akan menjadi penolong di hari akhir nanti pada saat dimana sesuatupun yang dapat menolong kita, sebagaimana bunyi hadits berikut. “Apabilah anak adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara: shadaqah jariah (infak dan sadakah), ilmu yan bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan.”(HR Muslim) c)
Membayar zakat sesuai ketentuan “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan
berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(QS 9:103) d) Memberi pinjaman tampa bunga Memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang membutuhkan, dengan tidak menambah jumah yang harus dikembalikan (bunga/riba)
e) Meringankan kesulitan orang yang berutang Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedehkah,itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS 2:280) 4) Perolehan Harta Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Harta di katakan halal dan baik apabla niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan as sunah. 5) Akad/Kontrak/Transaksi Akad dalam bahasa arab ‘al- aqd ,jamaknya al-uqud berati ikatan atau mengikat (alrabth). Menurut terminologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang di benarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut abdul Razak Al-sanhuri dalam nadhariyatul ‘aqdi ,akad adalah kesepakatan dua bela pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.(Ghufron Mas’adi,2002) Jenis Akad a)
Akad Tabarru Akad Tabarru (gratuitous contract) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang
tidak di tujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Ada 3 bentuk akad tabarru: (1) Meminjamkan uang Meminjamkan uang termasuk akad tabarru’ karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa ‘iwad adalah riba, ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu (1) Qardh merupakan pinjaman yang di berikan tampa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. (2) Rahn meruakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. (3) Hiwalah adalah benuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak (2) Meminjamkan jasa
lain.
Memijamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabarru’. Ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu: (1) Wakalah memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. (2) Wadi’ah merupakan bentuk turunan akad wakalah,dimana pada akad ini telah di rinci tentang jenis pemeliharaan dan penitipan. (3) Kafalah juga merupakan turunan wakalah dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat. (2) Memberikan sesuatu Dalam akad ini pelaku memberikan sesuatu ke orang lain. Ada minamal 3 bentuk akad. (1) Wakaf merupakan pemberiaan dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umu dan agama, serta pemberian itu tidak dapat di pindah tangankan. (2) Hibah, shadaqah merupakan pemberiaan sesuatu secara suka rela kepada orang lain. Akad tabarru’ tidak bisa di pindahkan menjadi akad tirajah, dan tidak bisa di gunakan untuk memperoleh laba. Karena sifatnya yang khas seperti itu. Diperbolehkan Tidak diperbolehkan b) Akad Tijarah Akad Tijarah (compensational contract) merupakan akad yang di tujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian yang di peroleh, akad ini dibagi 2, yaitu: (1) Natural Uncertainty Contract, merupakan kontrak yang di turunkan dari teori pencampuran, dimana pihak bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudiaan menanggung resiko bersama-sama untuk
mendapatkan
keuntungan. (2) Natural Certainly Contract, merupakan kontrak yang di turunkan dalam teori pertukaran, dimana keda bela pihak saling mempertukarkan aset yang di milikinya. 5) Transaksi Yang Di Larang Hal-hal
yang
termasuk transaksi
yang
di
larang
adalah
sebagai
berikut.
Aktivitas Bisnis yang Terkait Barang dan Jasa yang Diharamkan Allah: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang di sembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan mereka menginginkannya dan tidak pula melampaui batas , maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.”(QS 16:115) a)
Riba Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (Al-Ziyadah), berkembang (An
Nuwuw), meningkat (Al-Irtifah), dan membesar (Al-uluw). Dalam ayat Al Quran,riba dan shadaqah dipertentangkan, praktik riba yang dapat memberikan keuntungan secara berlipat
ganda dipertentangkan dengan pahala shadaqah yang spektakuler. Riba karena pinjaman kepada manusia di pertentangkan dengan shadaqahyang di nyatakan sebagai pinjaman kepada Allah yang pasti akan di ganti secarah berlipat ganda. Jenis Riba terdiri dari: (1) Riba Nasi’ah Adalah ribah yang muncul karena utag piutang yang dapat terjadi dalam segalah jenis transaksi kredit atau utang piuang dimana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan tersebut dapat berupa suatu tambahan yang melebihi pokok pinjamannya karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Atas kelebihnnya ada yang menyebut riba jahiliyyah, misalnya pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya pada waktu yang di tetapkan. (2) Riba Fadhl Adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Terjadi apabila ada kelebihan /penambahan pada salah satu dari barang ribawi/barang sejenis yang dipertukarkan baik pertukaran yang di lakukan dari tangan ke tangan(tunai) atau kredit. Contohya menukar perhiasan perak seberat 40 gram dengan uang perak senilai 3 gram. Yang di maksud dengan barang ribawi/barang sejenis adalah barang yang secara kasat mata tidak dapat di bedakan satu dan lainnya. Pertukaran barang yang sejenis mengandung ketidak jelasan bagi kedua bela pihak yang bertransaksi atas nilai masing-masing barang yang di pertukarkan. Ketidak jelasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak, sehingga ketentuan syariah mengatur kalaupun akan di pertukarkan harus dalam jumlah yang sama, jiak ia tidak mau menerima dengan jumlah yang sama karena menganggap mutuhnya berbeda. Jalan keluarnya adalah barang barang yang di milikinya terlebih dahulu dijual kemudian dari uang yang dapat di gunakan untuk membelih barang yang dibutuhkannya. b) Penipuan Penipuan terdiri atas 4, penipuan dalam kualitas misalnya mencampur barang baik dengan barang yang buruk atau barang yang dijual memliki cacat tapi disembunyikan. Penipuan dalam kuantitas misalnya mengurangi timbangan. Penipuan dalam harga misalnya menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi pada orang yang tidak mengetahui harga wajar barang tersebut. Penipuan dalam waktu, misalnya seorang penyedia jasa menyanggupi menyelesaikan pesanan pada waktu tertentu tetapi tidak menyelesaikan pada waktu yang di janjikan. c)
Perjudian Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana
mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media lainnya. Pihak yang menang berhak
atas hadiah yang dananya di kumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam undian itu kalah, maka uangnya itu harus direlakan untk di ambil oleh yang menang. d) Transaksi yang Mengandung ketidakpastian/Gharar Gharar tejadi ketika terdapat incomeplate income information, hingga ada ketidakpastian anatara dua belah pihak yang bertransaksi. Kidak jelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam 5 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Hal ini terjadi bila ada dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor yaitu objek akad sama, pelaku sama, jangka waktu sama. Contohnya transaksi leaseand purchase (sewa-beli), mengandung gharar, karena ada ketidak jelasan akad mana yang berlaku;akad beli atau akad sewa.(karim, 2003) e)
Penimbunan Barang/Ihtikar Penimbunan adalah membeli sesuatu yang di butuhkan masyarakat, kemudiaan
menyimpannya, hingga barang tersebut berkurang dipasaran hingga mengakibatkan peningkatan harga. Contohnya di awal tahun 2008, saat terjadi peningkatan harga kedelai yang luar biasa, ada pengusaha yang menimbun kedelai dalam jumlah yang sangat besar di surabaya. Kenaikan harga kedelai menghambat proses produksi barang berbahan baku kedelai seperti tahu dan tempe, hingga mengakibatkan banyak produsen tempedan tahu tidak dapat bereproduksi, dan akhirnya menderita kerugiaan. f)
Monopoli Alasan monopoli sama dengan larangan menimbun barang (ihtikar), walaupun seorang
monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang. Monopoli, biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, untuk menghambat produsen atau penjualmasuk kepasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yng tinggi. Ketentuan syariah hanya membolehkan intervensi harga pada kondisi mendesak dengan pengawasan yang ketat. g) Rekayasa Permintaan (Bai’an Najsy) An-Najsy termasuk dalam kategori penipuan (tadlis), karena merekayasa permintaan, dimana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi, agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. h) Suap Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada didalam masyarakat, hingga menimbulkan ketidak adilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan daripada yang tidak membayar.
i)
Penjual Bersyarat/Ta’alluq Ta’alluq terjadi apabila ada dua akad yang saling dikaitkan dimana berlakunya akad
pertama tergantung pada akad kedua, hingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada dalam akad. Misalkan A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual tersebut kepada A, atau A bersedia menerima pesanan B asalkan C dapat memenuhi pesanan A. j)
Pembelian Kembali oleh Penjual dari Pihak Pembeli (Bai’al Inah) Misalnya, Amenjual secara kredit kepada B kemudiaan A membeli kembali barang
yang sama dari B secara tunai. Dari contoh ini, kita lihat ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli. Namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran. k) Jual Beli dengan Cara Talaqqi Al-Rukban Jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, dimana piha penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. C. PRINSIP
OPERASIONAL
DAN
STRUKTUR
LEMBAGA
KEUANGAN
SYARIAH Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip: 1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak;
2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan; 3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya; 4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah; 2) Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur; 3) Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; 4) Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial; 5) Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.
DAFTAR PUSTAKA
Arbi, Syafii. 2003. Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank. Jakarta: Djambatan Antonio, M.Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Buhanudin S. 2009. Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islm (Yogyakarta: the syariah institute. Euis Amalia,dkk. 2007. Serial Buku Pedoman Praktyekum Fakultas Syariah dan Hukum No 1, Buku Modul Praktekum Bank Mini, Konsep dan Mekanisme Bank Syariah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. M. Nadratuzzaman Hosen, AM Hasan Ali, dan A. Bahrul Muhtasib. 2008. Materi Dakwah Ekonomi Syariah. Muhamad. 2000. Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran, UII Press Yogyakarta. Muhammad, 2007. Lembaga Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu. Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Nejatullah. S, Muhammad.1985. Asuransi di Dalam Islam. Bandung: Pustaka. Sabiq, Sayyis. 1995. al-Fiqh As Sunnah. Beirut: Dar Al Fikr Saladin, Djaslim dan Abdus Salam DZ. 2000. Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan. Bandung: Linda Karya Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
