Murabahah Anuitas Perspektif Baru Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah Anuitas Perspektif Baru Lembaga Keuangan Syariah


1


2

Popularitas dan pertumbuhan transaksi syariah di Indonesia menuntut adanya penyempurnaan dalam Standar Akuntansi agar pencatatan yang dilakukan dapat mencerminkan substansi transaksi yang dilakukan. Salah satu transaksi yang populer adalah transaksi dengan akad Murabahah. - Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012, Bank Indonesia

Murabahah Anuitas Perspektif Baru Lembaga Keuangan Syariah Murabahah Anuitas Perspektif Baru Lembaga Keuangan Syariah

3

3

Pendahuluan Akuntansi syariah timbul karena adanya praktik transaksi syariah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam kegiatan operasionalnya. Transaksi syariah merupakan transaksi yang didasari oleh nilai-nilai dalam Islam. Walaupun berbasis Islam, transaksi syariah terbukti dapat diterima secara internasional karena nilai-nilai yang diterapkan bersifat universal. Di Indonesia, perkembangan transaksi syariah didukung fakta bahwa selama krisis keuangan pada tahun 2008, perbankan syariah, sebagai pelaku utama transaksi syariah, tetap menunjukkan kinerja yang tangguh dengan mempertahankan non performing financing di bawah 5%. Awal perkembangan transaksi syariah di Indonesia terjadi mulai awal tahun 90-an. Setelah periode tersebut, regulator terkait telah menerbitkan berbagai peraturan yang bertujuan mendukung perkembangan transaksi syariah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia, pada tahun 2011 market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%. Masih dalam publikasi yang sama, disebutkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah ini diantaranya didukung dengan peningkatan penyaluran dana masyarakat yang cukup tinggi (meningkat sebesar 46,43% dari Oktober 2010 ke Oktober 2011). Salah satu skema pembiayaan yang mendominasi dalam penyaluran dana masyarakat adalah melalui akad Murabahah (berjumlah sekitar 42,42% dari total penyaluran dana pada periode Oktober 2010 sampai dengan Oktober 2011).

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) merupakan lembaga yang menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah. Sebelum tahun 2007, ketentuan akuntansi terkait transaksi syariah diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 digantikan dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101 – 110. Pengaturan mengenai Akuntansi Murabahah dijabarkan pada PSAK 102. PSAK 102 mengenai Akuntansi Murabahah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Murabahah baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Pada Januari 2013, DSAS menerbitkan Buletin Teknis 5 (Bultek 5) mengenai Pendapatan dan Biaya terkait Murabahah serta Buletin Teknis 9 (Bultek 9) mengenai Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah.


4

Bultek 5 Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah PSAK 102 menyatakan bahwa harga jual dalam akad Murabahah merupakan biaya perolehan ditambah marjin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, pada transaksi Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (bertindak sebagai penjual) dapat menerima pendapatan diluar marjin keuntungan seperti biaya administrasi dan biaya lain yang dapat dikaitkan langsung dengan pembiayaan Murabahah. Selain menerima pendapatan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah juga mungkin menanggung beban yang terkait langsung dengan pembiayaan Murabahah, seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah atas komponen beban tersebut beragam, sebagian mengakui secara langsung sebagai beban pada periode berjalan, sebagian yang lain mengakui sebagai beban selama masa/periode akad. Bultek 5 diterbitkan oleh DSAS dengan tujuan untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi atas pendapatan serta biaya yang timbul dari transaksi Murabahah, di luar biaya perolehan barang dan marjin keuntungan. Ketika timbul pendapatan dan biaya yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah, maka Lembaga Keuangan Syariah (dalam hal ini bertindak sebagai penjual) mengakui seluruh pendapatan dan biaya tersebut selaras dengan pengakuan keuntungan Murabahah yang diatur dalam PSAK 102 seperti di bawah ini.

Penyelesaian transaksi

Risiko piutang

Beban pengelolaan dan penagihan piutang

Pengakuan keuntungan Murabahah

Tunai atau secara tangguh tidak melebihi satu tahun

-

-

Saat penyerahan barang

Kecil

Kecil

Saat penyerahan barang

Relatif besar

Kecil

Kecil

Relatif besar

Relatif besar

Relatif besar

Besar

Besar

Ditangguhkan lebih dari satu tahun

Proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang Murabahah

Saat seluruh piutang Murabahah berhasil ditagih*

*) metode ini jarang dipakai karena transaksi Murabahah tangguh kemungkinan besar tidak akan terjadi jika tidak terdapat kepastian yang memadai atas penagihan kas.

Untuk nasabah (dalam hal ini bertindak sebagai pembeli), biaya transaksi yang timbul dari transaksi Murabahah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset, sesuai dengan ketentuan di PSAK 16 Aset Tetap paragraf 16.


5

Bultek 9 Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah Pada tanggal 21 Desember 2012, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 84/DSNMUI/XII/2012 mengenai Metode Pengakuan Keuntungan pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pengakuan keuntungan Murabahah secara proporsional boleh dilakukan selama masih sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa pengakuan keuntungan pembiayaan Murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah.

Akuntansi Pembiayaan Murabahah secara Anuitas Pembiayaan Murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing). Akuntansi untuk pembiayaan Murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan mengacu pada PSAK 50 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, serta PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Termasuk dalam pengaturan pada PSAK tersebut adalah akuntansi penurunan nilai, pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan Murabahah.

Bultek 9 diterbitkan oleh DSAS dengan tujuan untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi atas pembiayaan Murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas.


6

Pengalaman Deloitte

Deloitte memiliki pengalaman yang luas dalam membantu entitas lokal maupun multinasional dalam implementasi PSAK 50 (Revisi 2010), PSAK 55 (Revisi 2011) dan PSAK 60 dari berbagai macam jenis industri, ukuran dan kompleksitas. Tenaga ahli Deloitte memiliki pengalaman yang mendalam terhadap industri, serta memiliki akses yang tidak terbatas kepada Subject Matter Expert (SME) dari jaringan Deloitte dan afiliasianya di seluruh dunia.

Modeling penurunan nilai secara kolektif dan back-testing Pengenalan incurred loss approach dalam perhitungan penurunan nilai telah meningkatkan transparansi, konsistensi dan akurasi dari cadangan kerugian penurunan nilai yang dilaporkan dan dilakukan oleh bank di Indonesia sejak 2010. Deloitte dalam hal ini telah menciptakan model penurunan nilai yang komprehensif, modul validasi dan pengujian back-testing untuk membantu manajemen dalam melakukan implementasi dari persyaratan PSAK 55 (Revisi 2011) dan sesuai dengan persyaratan Bultek 9 Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah.

Dengan berfokus pada peningkatan pelaporan pembiayaan, Deloitte memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam untuk: • Membangun model independen, rekalkulasi, validasi dan back-testing matrik pembiayaan, termasuk perhitungan PD (probability of default), LGD (loss given default), EAD (exposure at default) untuk perhitungan penurunan nilai pembiayaan berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2011). • Memberikan solusi pelaporan interim atau permanen dengan fokus yang kuat dalam analisis, untuk manajemen yang belum memiliki pelaporan pembiayaan secara kuantitatif yang memadai dan mengisi kesenjangan sementara ketika sistem baru masih dalam pengembangan. • Melakukan validasi independen yang hasilnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk auditor eksternal atau regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).


7

Manajemen risiko dan kontrol Lembaga Keuangan Syariah harus menentukan bagaimana merespon risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Manajemen risiko mencerminkan serangkaian kegiatan untuk memastikan hasil yang terbaik dan/atau untuk mencapai konsekuensi paling mendekati prediksi setelah kejadian. Dalam hal ini Deloitte memiliki pengalaman yang mendalam untuk melakukan pengukuran, monitoring dan manajemen risiko instrumen keuangan yang meliputi: • Risiko yang terkait dengan risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, manajemen aset dan liabilitas dan penilaian model manajemen risiko. • Penerapan persyaratan PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, sesuai dengan persyaratan Bultek 9 Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah.


8

Pelatihan, akuntansi keuangan dan pelaporan lainnya Lembaga Keuangan Syariah dipengaruhi oleh sejumlah besar risiko termasuk di dalamnya kepatuhan terhadap peraturan baru dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang harus diterapkan oleh entitas dan mungkin memiliki dampak yang signifikan. Dengan bantuan tenaga ahli yang memikili pengetahuan teknis yang luas dan mendalam terhadap bisnis dan industri, Deloitte telah melakukan berbagai macam penugasan yang terdiri dari: • Seminar dan pelatihan SAK terbaru. • Jasa kepatuhan terhadap peraturan regulator dan konsultasi. • Pendampingan dalam penyusunan kebijakan akuntansi dan prosedur. • Asistensi dalam penyusunan daftar Chart of Accounts (COA) bisnis unit untuk mendefinisikan setiap kelas item dan transaksi. • Asistensi dalam penyusunan laporan keuangan • Asistensi terkait penyajian, pengakuan dan pengukuran dari instrumen keuangan berdasarkan • PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 55 (Revisi 2011) serta Bultek 5: Pendapatan dan biaya terkait Murabahah.

Notes


9

Kontak

Rosita Uli Sinaga FSI / Audit Advisory Services Leader Tel: +62 21 2992 3100 ext. 32555 [email protected]

Jakarta The Plaza Office Tower 32nd Floor Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350, Indonesia Tel. +62 21 2992 3100 Fax. +62 21 2992 8200, 29928300 Surabaya Gedung Bumi Mandiri, 10th Floor (Room 1003-04) Jl. Jend. Basuki Rachmat 129-137 Surabaya 60271, Indonesia Tel. +62 31 546 0888, 532 4342 Fax. +62 31 547 7800 www.deloitte.com/id


10


11

Deloitte mengacu pada satu atau lebih dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited, suatu perusahaan terbatas swasta Inggris (a private company limited by guarantee), dan jaringan anggotanya, yang masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan independen. Silakan mengunjungi www.deloitte.com/about untuk penjelasan rinci tentang struktur hukum Deloitte Touche Tohmatsu Limited dan anggotanya. Deloitte menyediakan jasa audit, pajak, konsulting, dan layanan penasehat keuangan bagi klien publik dan swasta dari berbagai industri. Dengan jaringan global yang menghubungkan anggotanya di lebih dari 150 negara, Deloitte mempersembahkan kemampuan kelas dunia dan layanan berkualitas tinggi bagi klien, memberikan pandangan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan bisnis yang paling kompleks. Deloitte memiliki sekitar 200.000 tenaga profesional yang berkomitmen untuk menjadi standar keunggulan. Tentang Deloitte Southeast Asia Deloitte Southeast Asia Ltd—anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited yang terdiri dari praktisi-praktisi Deloitte yang beroperasi di Brunei, Guam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam— didirikan untuk memberikan nilai yang terukur terhadap tuntutan yang semakin meningkat antar regional dan perusahaan-perusahaan yang bertumbuh pesat. Meliputi 250 partner dan 5.500 tenaga profesional di 22 lokasi kantor, anak perusahaan dan afiliasi Deloitte Southeast Asia Ltd menggabungkan keahlian teknis dan pengetahuan industri yang mendalam untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi bagi perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut. Semua jasa diberikan oleh praktisi-praktisi di negara masing-masing, anak perusahaan dan afiliasinya yang merupakan badan hukum terpisah dan independen. Tentang Deloitte Indonesia Di Indonesia, jasa diberikan oleh Osman Bing Satrio & Eny. © 2013 Osman Bing Satrio & Eny Murabahah Anuitas Perspektif Baru Lembaga Keuangan Syariah

12

Murabahah Anuitas Perspektif Baru Lembaga Keuangan Syariah

Recommend Documents