RAPAT KOORDINASI BANK INDONESIA – PEMERINTAH DAERAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL
PERAN OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENGUATAN EKONOMI & KEUANGAN DAERAH Manado, 11 Agustus 2014
KETUA UMUM ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA
1
INDONESIA Negara Kepulauan Terdiri dari 34 Propinsi, 406 Kabupaten & 98 Kota Kalau semua Daerah ini maju
Indonesia pasti jaya
2
Pada masa Orde Baru, telah diberlakukan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Disini juga telah diberlakukan Otonomi Daerah. Namun Otonomi disini adalah Otonomi yang masih sangat sentralistik : • Otonomi, tapi sumber dipegang oleh Pusat
pendanaannya
tetap
• Pembangunan tidak merata • Timbul kecemburuan dari Daerah yang kaya SDA, yang sumber daya alamnya terus menerus di eksploitasi, namun sangat sedikit yang kembali kedaerah tersebut 3
Pada saat Orde Baru, kita kenal PEMBANGUNAN : • Pertumbuhan Ekonomi • Pemerataan, dan • Stabilitas
TRILOGI
Disini terjadi Pertumbuhan Ekonomi, tetapi perekonomian dikuasai oleh segelintir konglomerat Demikian pula stabilitas disini adalah stabilitas semu (Demokrasi terkekang)
4
Puncak dari semua ini, terjadinya letupan pada tahun 1998, yang melahirkan Reformasi, yang di tandai dengan : Runtuhnya Pemerintahan rezim Orde Baru
A
Munculnya tuntutan dalam bidang demokratisasi (kebebasan pers, pemilu yang demokratis, dll) Munculnya keinginan Merdeka dari beberapa Propinsi
B
C 5
Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan transisi, antara lain : • Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disini telah dilaksanakan Otonomi Daerah • Diberlakukan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Disini Otonomi Daerah sudah mulai bisa berjalan karena selain diberikan kewenangan kepada daerah, juga diberikan sumber pembiayaan 6
Untuk memperbaiki kualitas Otonomi Daerah, dilakukan perubahan UU No. 22 tahun 1999, menjadi UU No. 32 tahun 2004 : Disini terjadi perubahan sistim Pemilukada yang tadinya dipilih oleh anggota DPRD, menjadi dipilih oleh rakyat. Juga terjadi perubahan dari UU Perimbangan Keuangan No. 25 tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004. 7
Walaupun telah diterapkan UU No. 25 tahun 1999, Namun belum mampu untuk memuaskan Daerah Daerah yang kaya akan SDA, alasannya : Daerah-Daerah ini telah lama dikeruk hasil buminya Infrastruktur Daerah ini masih jelek Kesejahteraan masyarakatnya masih rendah Memerlukan dana yang besar untuk mengejar ketertinggalan. • Pada saat SDA habis, Daerah ini menjadi Daerah miskin • Daerah ini menanggung kerusakan lingkungan • • • •
DIBERLAKUKAN OTONOMI KHUSUS UNTUK PAPUA & ACEH 8
BAGAIMANA DENGAN DAERAH KAYA SDA LAINNYA ? Riau & Kaltim
Memerlukan dana yang besar untuk mengejar
ketertinggalan
Seharusnya mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah.
9
DAERAH YANG KAYA SDA BELUM TENTU LEBIH MAJU DARI PADA DAERAH YANG MISKIN SDA TERGANTUNG PADA KREATIVITAS PEMERINTAH
MISKIN SDA AKAN LEBIH MAJU JIKA PERTUMBUHAN EKONOMINYA LEBIH BAIK 10
PERTUMBUHAN EKONOMI SUATU DAERAH DIPENGARUHI OLEH :
Masuknya investasi
11
MASUKNYA INVESTASI DIPENGARUHI OLEH :
Jalan Pelabuhan Pelabuhan udara Infrastruktur kesehatan & pendidikan. • Listrik dan air. • • • •
Keamanan yang kondusif Infrastruktur yang baik meliputi
Ketersediaan tenaga kerja
12
PERTUMBUHAN EKONOMI ERA OTONOMI DAERAH : Semua Daerah maju, akibat idealisme Kepala Daerah Percepatan & perluasan pembangunan ekonomi
Akan terjadi pertumbuhan pusat pusat pertumbuhan ekonomi
13
SAYA PRIHATIN : • Banyak Kepala Daerah yang kreatif & menjadi Pioneer pada awal Otonomi Daerah Masuk Penjara • Saya mendukung penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi namun jangan dilakukan kriminalisasi (Kebijakan tidak boleh di Pidanakan)
14
15
