PERAN KKN PPM TEMATIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMETAAN DI TINGKAT DESA GUNA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERDESAAN

Peran KKN PPM Tematik dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang ...............................................................(Sudaryatno dan Aulianissa)

PERAN KKN PPM TEMATIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMETAAN DI TINGKAT DESA GUNA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERDESAAN (KKN PPM Tematik Role in Plan Layout and Mapping in Village Level Support to Accelerate Development in Rural Areas) 1

Sudaryatno1 dan Bintang Aulianissa2

Prodi Kartografi dan Penginderaan Jauh Departemen Sains Informasi Geografis, UGM 2 Prodi Pembangunan Wilayah Departemen Geografi Pembangunan,UGM Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia E-mail: [email protected]

ABTRAK Kondisi tata ruang, khususnya kawasan perdesaan saat ini menjadi pembahasan utama dalam perencanaan tingkat nasional. Dengan rencana setiap desa harus memiliki konsep tata ruang, peta desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa, menjadikan momok besar yang harus dihadapi Pemerintah Desa untuk mengembangkan wilayahnya. Keterbatasan akan kemampuan dan SDM di desa menjadi salah satu permasalahan dari implementasi hal tersebut, yang tentu saja hal tersebut berdampak kepada hambatan bagi perencanaan jangka menengah tingkat nasional. Terlebih untuk desa-desa yang berada di luar jawa, yang selain faktor SDM, faktor lokasi pun mempengaruhi semakin terhambatnya kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, melalui analisis wilayah, studi literatur, dan kuisioner serta wawancara untuk mengetahui potensi dan hambatan dasar di desa guna dibentuknya rekomendasi rencana detail tata ruang dengan diintegrasikan bersama pembuatan peta tentatif desa yang dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Hasil analisis menunjukan bahwa dibutuhkannya peranan akademisi dan keberlanjutan serta konsistensi untuk pembuatan rencana tata ruang dan pemetaan desa di desa-desa, khususnya untuk desa yang terletak di luar Pulau Jawa. Diharapkan dari hasil analisis tersebut dapat di impementasikan kepada perencanaan serta pembangunan yang baik sehingga dapat mendukung pembangunan dan pemerataan yang optimum. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa tidak semua desa mampu mandiri untuk mewujudkan kebijakan pemerintah, tertutama dengan pemetaan dan tata ruang. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Dengan perencanaan yang tepat, dan dibantu dengan kegiatan KKN-PPM, maka akan terjadi pembangunan dan pemerataan yang optimal disana. Kata kunci: tata ruang, pemetaan desa, rencana pembangunan, kuliah kerja nyata

ABSTRACT Spatial conditions, especially of rural areas is currently a major issue in national level planning. With plans for each village must have a spatial concept, a map of the village and village mid-term development plan, making major scourge that must be faced Village Government to develop the region. Limitations in the ability and human resources in the village into one of the problems of implementing it, which of course it impacts the barrier for mid-term planning national level. Especially for the villages that are outside Java, which in addition to human factors, factors influencing the location of any further delays in this policy is implemented.By using qualitative description, through the analysis of the region, literature studies and questionnaires and interviews to determine the potential and the barriers to the establishment of basic rural recommendations detailed spatial plan with integrated joint tentative map-making villages conducted through Real Work Lecture. Results of the analysis showed that the need for the role of academics and continuity and consistency for the preparation of spatial planning and mapping of villages in villages, especially for village located outside Java. Expected results of the analysis can be in impementasikan to good planning and development so as to support the development and optimum equalization. Based on the results of the analysis showed that not all villagers were able independently to realize the government's policy, tertutama with mapping and spatial. This condition is caused due to the limitations of Human Resources. With proper planning, and assisted with KKN PPM activities, there will be development and optimal equalization there. Keywords: spatial planning, village mapping, development plan, kuliah kerja nyata

149

Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016:149-153

PENDAHULUAN Tata ruang dalam cakupannya di wilayah perdesaan sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mengatur didalamnya, yaitu; (1) kedudukan dan jenis desa; (2) penataan desa; (3) kewenangan desa; (4) penyelenggaraan pemerintahan desa; (5) hak dan kewajiban desa dan masyarakatnya; (6) peraturan desa; (7) keuangan desa dan aset desa; (8) pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan; (9) badan usaha milik desa; (10) kerjasama desa; dan (11) lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Penekanan utama didalam undang-undang tersebut ialah pembangunan desa baik yang bersifat fisik maupun sosial, terlihat dengan diharuskannya desa memiliki konsep tata ruang untuk perencanaan wilayahnya saat ini hingga beberapa tahun kedepan, yang dinamakan dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Perencanaan tersebut tentu saja harus didukung dengan adanya suatu gambaran visual yang menjelaskan tentang berbagai informasi yang berada di desa tersebut sedetail mungkin, salah satunya didapatkan dari peta desa. Dalam upaya pembangunan desa dan kawasan perdesaan, diperlukan tiga kunci yang harus saling terintegrasi, yaitu percepatan, keberpihakan, dan pemberdayaan. Sehingga dibutuhkannya informasi geospasial untuk mendukung proses tersebut sehingga dapat mendorong upaya pemberdayaan wilayah perdesaan. Terlebih dengan adanya lebih dari 81.000 desa yang ada di Indonesia dan sesuai dengan agenda prioritas pembangunan nasional, maka wilayah perdesaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan acuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan penyusunan peta desa sebagai dasar informasi dan pijakan wadah pembangunan. Terlebih dengan adanya one map policy, yaitu agar terpenuhinya satu peta yang mengacu kepada satu referensi geospasial guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung agenda prioritas pembangunan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 menyatakan bahwa penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan dari pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk tercapainya konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Dengan terintegrasinya konsepsi tata ruang tersebut dengan peta desa yang digencarkan melalui kebijakan „one map policy‟ tentunya akan mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan. Pengertian dan Batasan Ruang ialah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (UU No 24/1992). Sedangkan wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu. Kawasan yaitu wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu. Dewasa ini, peta sudah banyak disadari akan kebutuhannya oleh masyarakat luas, misalnya; peta kerawanan sosial, peta persebaran penduduk, peta tingkat kerentanan. Peta menjadi sangat penting karena peta dapat menggambarkan fenomena kebumian terkait dengan kewilayahan (regional) dan keruangan (spatial).

METODE Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, merupakan salah satu desa yang terletak di Kalimantan Utara, propinsi yang baru memekarkan diri dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Terletak kurang lebih 20 kilometer dari pusat pemerintah kabupaten seharusnya bukan menjadi kendala desa tersebut berkembang. Akan tetapi permasalahan yang hadir berupa titik lokasi desa tersebut yang memiliki akses yang sulit dijangkau. Perkembangan wilayah sekitarnya pun terhambat karena kesulitan akses untuk menjangkaunya, sehingga aktivitas masyarakatnya terkadang ditentukan oleh alam.

150


Memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.236 jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 24.420 Ha (PemDes, 2016) dan merupakan desa terbesar dan terpadat di Kecamatan Tanjung Palas Barat, menjadikan Desa Long Beluah sebagai pusat pemerintahan di tataran kecamatan. Akan tetapi, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa tersebut menghambat laju perkembangan desa. Ketidak-adaannya rencana tata ruang, rencana pembangunan desa, serta peta desa, menjadikan desa ini sulit untuk melakukan perencanaan dan pembangunan di wilayahnya. Analis Kegiatan Penelitian Analisis terkait lokasi ini didukung oleh berlangsungnya Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN – PPM UGM) pada periode antarsemester 2016 yang lalu. KKN yang dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memajukan desa yang terletak di daerah tertinggal maupun perbatasan, baik dalam bidang pendidikan hingga peningkatan ekonomi warga yang bersangkutan. Sesuai dengan visi Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong; maka dengan program KKN inilah yang memiliki tujuan salah satunya dengan memandirikan masyarakat, visi tersebutpun dapat dicapai dengan kerjasama dan tekad yang kuat. KKN yang merupakan intervensi integratis berbasis desa (Mensos, 2016) inilah yang kemudian diintegrasikan dengan program-program dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga diharapkan terciptanya keterpaduan program guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di desa terkait. Salah satu program kerja dari KKN ini yaitu tentang rekomendasi penataan ruang dan pembuatan peta tematik desa yang meliputi peta batas desa, peta infrastrukur desa, peta penggunaan lahan desa guna mewujudkan pembangunan desa. Kebutuhan akan perencanaan tata ruang tersebut nantinya dapat menjadi acuan pemerintah desa maupun daerah dalam mengembangkan desa. Dengan kajian dan penelitian terkait potensi, permasalahan, dan struktur wilayah dari Desa Long Beluah, maka disusunlah rekomendasi penataan ruang yang mengacu kepada RMJMD Kabupaten Bulungan sebagai payung hukum dalam perencanaan tata ruang. Dengan metode yang berkelanjutan dan menggunakan prinsip pemberdayaan, dimana kegiatan tersebut dan perencanaan program dengan berbasiskan multi-years, diharapkan kedepannya, setiap desa di Indonesia akan menjadi mandiri dengan kehadiran para akademisi guna mengimplementasikan ilmunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan kegiatan KKN-PPM UGM 2016 telah dilaksanakan di salah satu desa di provinsi termuda di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, yang lebih tepatnya terletak di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Mengusung tema “Pengelolaan DAS berbasis pada Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal Menuju Desa Tangguh Bencana” dan perencanaan program dengan berbasiskan mutli-years, diharapkan nantinya desa yang terkait dapat mandiri dan menjadi Desa Tangguh Bencana sesuai dengan goals dari KKN-PPM UGM tahun 2016 unit 16T-KTU03. Peta jalan ditujukkan pada Gambar 1. Bersama 25 mahasiswa yang terdiri dari beragam fakultas maupun konsentrasi ilmu, kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan keahlian masing-masing. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi bidang fisik hingga non-fisik. Kegiatan yang dilakukan pun memiliki sasaran yang berbeda-beda, dengan metode yang sudah dikaji dan disesuaikan. Program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN ini yang mendukung tema kegiatan diantaranya adalah; pembuatan rancangan rekomendasi RPJMDes; pembuatan rekomendasi RTRWDes; Physco Education; pengkaderisasian Peer Educator; pembuatan pupuk, briket, dan VCO; pemetaan partisipatif (participatory mapping); pengelolaan budidaya ikan; beragam sosialisasi dari anti kekerasan seksual, anti narkotika dan zat adiktif, bahaya HIV/AIDS, pengenalan BPJS, dan lain sebagainya; hingga kepada program utama yang merupakan rangka awal dari terciptanya Desa Tangguh Bencana, yaitu Pemasangan alat penakar hujan (Automatic Rainfall Logger) yang merupakan bantuan dari BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara, yang

151


dipasang di halaman SMA Negeri 1 Tanjung Palas Barat, yang berfungsi untuk mengukur curah hujan yang terjadi.

Gambar 1. Peta Jalan.

Pemetaan jalan/infrastruktur dan penggunaan lahan desa dilakukan dengan merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 yang bertujuan membangun informasi geospasial tematik tingkat desa untuk mendukung pembangunan desa. Kedua jenis peta tersebut syarat utama berlangsungnya kegiatan pembangunan desa karena berikatian dengan penentuan kebijakan terhadap wilayah setiap desa. Kegiatan ini berkaitan dengan akusisi data fisik secara spasial untuk keperluan atau kepentingan desa. Penggunaan lahan di Desa Long Beluah secara fisik menjadi sangat penting karena sumber daya alam yang sangat potensial dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan. Penggunaan lahan menurut masyarakat diartikan dengan kepemilikan lahan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan di Desa Long Beluah. Hal itu yang menjadi salah satu kesulitan ketika ingin mencari tambahan informasi. Secara umum, wilayah Desa Long Beluah merupakan hutan dan ladang, sedangkan sisanya ialah permukiman. Peta penggunaan lahan disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan.

Kesulitan yang dialami ialah ketersediaan data citra yang mencakup seluruh wilayah Desa Long Beluah serta batas desa yang masih menjadi masalah, sehingga pemetaan penggunaan lahan yang dilakukan hanya pada daerah di sekitar permukiman. Data yang digunakan ialah data 152


SK Menhut yang didapatkan dari Dinas Kehutanan. Peta Penggunaan Lahan yang dihasilkan ialah gabungan antara hasil interpretas dan juga data dari peta yang sudah ada melalui SK Menhut.

KESIMPULAN Studi kasus di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kalimantan Utara menunjukkan bahwa tidak semua desa mampu secara mandiri untuk mewujudkan dan mengimpelementasikan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemetaan dan tata ruang. Hambatan tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengolah hal tersebut. Dilihat dari keterjangkauan lokasi dengan pusat pemerintahan merupakan salah satu faktor penghambat adanya perkembangan disana. Akan tetapi, dengan perencanaan yang tepat, dan dibantu adanya kegiatan KKN PPM Tematik UGM maka akan terjadi pembangunan dan pemerataan yang optimal disana.

UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih disampaikan kepada Saudara Bintang Aulianissa mahasiswa Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada yang telah membantu penulis dalam penyelesaian paper ini, dan Dekan Fakultas Geografi yang memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini, serta Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan data untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA Daud, Sulaiman. (2012). Pemetaan Partisipatif. https://www.academia.edu/3647639/Pemetaan_partisipatif [September 2016] RI (Republik Indonesia). (1992). Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa RI (Republik Indonesia). (1992). Undang-Undang No. 18 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 18. Sekretariat Negara. Jakarta. RI (Republik Indonesia). (2014). Penataan Tata Ruang. Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 2014. Gubernur Jawa Barat, Jakarta.

153


154

PERAN KKN PPM TEMATIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMETAAN DI TINGKAT DESA GUNA MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERDESAAN

Recommend Documents