BAB III RENCANA TATA GUNA TANAH DI KAWASAN BANDAR UDARA

BAB III RENCANA TATA GUNA TANAH DI KAWASAN BANDAR UDARA

A.

Rencana Tata Guna Tanah Rencana tata guna tanah merupakan bentuk nyata pelaksanaan pasal 2,

14 dan 15 UUPA yang juga dijiwai undang-undang lain yang mengurus penggunaan tanah. Tujuan RTGT adalah untuk mengatur persediaan, peruntukan, penggunaan tanah agar memberi menfaat yang LOSS (Lestari, Optimal, Serasi, Seimbang). Fungsi RTGT adalah bukan saja sebagai suatu prosedur penyediaan tanahm tetapi juga sebagai pengarahan kegiatan penggunaan tanah, jangka pendek maupun jangka panjang, sehubungan dengan rencana pembangunan. RTGT harus benar-benar menjabarkan kebijaksanaan pembangunan sehingga RTGT tersebut disusun setelah adanya penggarisan kebijaksanaan pembangunan. 1. Dasar-dasar Pemikiran Penyusunan RTGT Dasar-dasar pemikiran (falsafah) penyusunan RTGT adalah sebagai berikut : a.

Penggunaan tanah bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat yang menggunakan tanah.

b.

Didasari bahwa tanah yang menjadi objek perencanaan sebagian besar telah dilekati bermacam-macam hak (berkaitan dengan pembebasan tanah).

c.

Didahului oleh kegiatan yang akan dilakukan/dikerjakan yakni melakukan survei baru kemudian alokasi tanahnya.

Universitas Sumatera Utara

d.

Berdasarkan pola pikir bahwa ruang daratan identik dengan tanah (Pasal 4 UUPA).

2. Penyusunan RTGT Penyusunan RTGT berpegang pada hal-hal berikut. a. Politik RTGT

tidak

pembangunan,

boleh bahkan

bertentangan harus

dengan

sedemikian

kebijaksanaan rupa

sehingga

pembangunan berjalan sesuai dengan GBHN, Krida Kabinet, Trilogi Pembangunan. Dan UU No. 23/1997. b. Hukum RTGT mempertimbangkan benar-benar adanya hak-hak yang melekat di atas tanah sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik penggunaan tanah. c. Organisatoris Bahwa penyusunan dan pelaksanaan RTGT harus mengikuti prosedur pemerintah dan pembangunan tidak memihak pada sesuatu sektor. RTGT harus mengakomodasi semua sektor yang memerlukan tanah sesuai prioritasnya. d. Teknis RTGT disusun berdasarkan pada kriteria-kriteria teknis untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang secara konsisten dipedomani. 30 3. Peranan Pemda dalam Penyusunan RTGT

30

Hasni, SH., MH., Op. Cit., halaman 45-46.


Peranan Pemda dalam penyusunan RTGT adalah sebagai berikut : a.

Pasal 14 UUPA secara jelas menunjuk Pemda sebagai pelaksana penyusunan RTGT. Dalam hal ini, agar dapat mengakomodasi kegiatan pembangunan di daerahnya Pemda perlu menyusun RTGT.

b.

RTGT yang disusun Pemda mempunyai fungsi memberikan arah penggunaan tanah serta sebagai sarana untuk mengoordinasi semua kegiatan pembangunan di daerah.

c.

Koordinasi penyusunan RTGT dilakukan oleh BAPPEDA selaku aparat pemerintah wilayah yang mengoordinasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

d.

RTGT yang disusun harus merupakan penjabaran dari rencana pembangunan di daerah sepanjang menyangkut penetapan lokasi dan kebutuhan tanah, yang mencakup rencana jangka pendek lima tahun dan rencana tahunan. 31

Hierarki RTGT mempunyai tingkatan-tingkatan berdasarkan cakupan waktu dan wilayah administrasi pemerintahan. Semakin sempit cakupan wilayah perencanaan dan semakin pendek jangka waktunya, akan memiliki tingkat detail yang semakin tinggi. Berdasarkan cakupan wilayah administrasi, hierarki RTGT terbagi dalam: a. RTGT tingkat nasional; b. RTGT tingkat provinsi;

31

Hasni, SH., MH., Op. Cit, Halaman 47.


c. RTGT tingkat kabupaten; d. RTGT tingkat khusus atau kecamatan. Berdasarkan cakupan jangka waktu, hierarki RTGT terbagi dalam : a. RTGT jangka panjang; b. RTGT jangka menengah; c. RTGT jangka pendek.

4. Hubungan antara Pengembangan Kota dan RTGT Hubungan antara pengembang kota dan RTGT adalah sebagai berikut : a.

Secara fisik rencana pembangunan kota antara lain mengatur rencana struktur penggunaan tanah kota. Ini berarti menyangkut soal lokasi. Dengan demikian, rencana pembangunan kota harus merupakan bagian dari RTGT di wilayah tersebut. Oleh karena itu, hendaknya di dalam RTGT telah menunjuk wilayah-wilayah atau kota yang dapat dikembangkan menjadi kota dan dengan memperkirakan kapasitas penduduk.

b.

Seperti halnya pengertian bahwa tata ruang daratan pada hakikatnya sama dengan tata guna tanah, baik wujud maupun prosedur penyusunan rencana-rencana tata ruang kota “identik” dengan RTGT perkotaan, sepanjang kota tersebut terletak di daratan. Sudah tentu RTGT akan lebih spesifik karena esensinya berbeda dengan RTGT wilayah (daerah), dimana fungsi kota terutama sebagai pusat pemukiman dan pusat pelayanan.


Dalam memilih lokasi pembangunan, perlu diperhatikan hal-hal berikut yakni : a.

Sejauh mungkin harus dihindarkan pengurangan areal tanah yang subur.

b.

Sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang semula tidak atau kurang produktif.

c.

Sedapat mungkin dihindarkan pemindahan penduduk dari tempat kediaman.diperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan yang bersangkutan (berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 1997).

Tugas BPN dalam penyediaan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan bersifat menunjang keberhasilan proyek-proyek tersebut. Jadi, BPN memberi bantuan dalam bentuk sebagai berikut. a.

Penyediaan tanah secara fisik sepanjang di wilayah kegiatan pembangunan.

Maksudnya masih ada tanah yang langsung dikuasai oleh negara, yang memenuhi syarat untuk diberikan dengan segala sesuatu hak kepada instansi yang bersangkutan. b.

Dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang berupa pelayanan dan penyediaan data untuk mendapatkan tanah yang diperlukan bagi proyek pembangunan, misalnya : 1)

penyediaan fakta daerah;

2)

penyediaan data kemampuan daerah;


3)

rekomendasi dari Janwil BPN. 32

Pemda diberi kewenangan menyusun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) berdasarkan Pasal 14 UUPA, atas pertimbangan bahwa Pemda diyakini/dapat dipastikan : 1)

Menguasai dan memahami sepenuhnya tentang data kemampuan tanah di daerahnya (misal : tingkat kesuburan, kondisi fisik tanah, dan sebagainya).

2)

Memahami sepenuhnya tentang fakta daerah (misalnya data kependudukan, sosial ekonomi, dan sebagainya).

5. Penggolongan Penggunaan Tanah Keputusan yang baik adalah keputusan yang didukung oleh data yang akurat. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan sebaiknya terlebih dahulu mengadakan pengumpulan/inventarisasi data dan analisis sehingga diperoleh data yang akurat. Di bidang tata guna tanah, salah satu data yang diperlukan untuk mengambil keputusan selain fakta daerah adalah data penggunaan. Hasil inventarisasi dari pengolahan data penggunaan tanah ini disajikan dalam : a. bentuk daftar; b. peta penggunaan tanah yang menggambarkan letak dari berbagai jenis penggunaan tanah;

32

Hasni, SH., MH., Op. Cit, Halaman 48-50


c. unsur-unsur kehidupan

lainnya pada

yang

berpengaruh

umumnya,

terhadap

misalnya

kelancaran :

sarana

transportasi/komunikasi, sungai, sumber air. Untuk memudahkan pekerjaan inventarisasi, Direktorat Tata Guna Tanah, dalam hal ini BPN, membedakan dua jenis penggolongan penggunaan tanah, yang didasarkan pada pemikiran bahwa antara keduanya ada perbedaan yang cukup prinsipil. Penggolongan penggunaan tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut. a. Penggunaan Tanah Pedesaan Penggunaan tanah pedesaan terutama sebagian besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan pokok (usaha) yang memerlukan tanah (tempat/ruang) yang luas, misalnya seperti di bawah ini. 1) Pertanian: sawah, ladang, palawija, padang rumput (makanan ternak), penggaraman. 2) Peternakan: unggas, ternak lainnya, penggembalaan. 3) Perikanan (tawar, asin/tambak). b. Penggunaan Tanah Perkotaan Penggunaan tanah perkotaan, terutama untuk melakukan kegiatan pokok/usaha yang memerlukan tanah (tempat/ruang) yang relatif tidal luas dan biasanya juga diukur dengan bilangan m², bukan Ha, misalnya untuk : 1. perkantoran: jasa angkutan/komunikasi; 2. toko, perdagangan; 3. industri/pabrik-pabrik;


4. pendidikan; 5. bengkel; 6. pemukiman. Urban atau zoning bertujuan untuk memberikan kejelasan atas tanah apa yang dipandang atau tak berpautan dalam penggunaannya, pemanfaatan secara optimal construction yang ada menentukan dasar, luas dan tinggi suatu bangunan, termasuk jarak satu dengan lainnya. Beberapa bentuk dari zoning yakni : 1. Exclusive agricultural zoning Yang hanya membolehkan pertanian di daerah tersebut. 2. Floating Zone Sebagai contoh, suatu keharusan zoning telah ditetapkan termasuk pada suatu zone pemukiman, tetapi perbatasan daripadanya tidak terlihat pada suatu peta zoning. 3. Contract zoning Suatu varisi dimana kotapraja tidak menetapkan lebih dahulu dalam niatnya. Peta zoning dan peraturannya akan timbul secara teratur. Dan perubahan daripada umpamanya dari lingkungan pemukiman menjadi lingkungan perdagangan, dan perobahan itu hanya untuk suatu atau dua penggunaan dengan persetujuan. 4. Planned Development Unit Suatu model kota, yang mencampurkan berbagai macam-macam pemukiman dengan toko-toko

atau

lain-lain

bangunan dan


mempergunakan suatu daerah terbuka yang belum ada suatu klasifikasi zoning yang biasa. Dengan adanya zoning, maka suatu wilayah atau daerah tertentu dibagi dalam beberapa zone penggunaan atas dasar kepentingan dan kegiatan usaha yang hendak dilakukan, dimana antara satu dengan lain ada garis pemisah yang didasarkan pada fakta atau data yang tertentu di lapangan, akan tetapi didasarkan pada : 1. Perencanaan penggunaan tanah 2. Terciptanya peta penggunaan tanah Dengan adanya perencanaan dan peta penggunaan tanah, maka di dalam suatu wilayah (daerah perkotaan/zoning) tidak akan terjadi tumpang tindih penggunaan tanah, misalnya daerah pemukiman tidak terdapat industri, menjaga kawasan

dan

keamanan

pada

usaha.

Pada

daerah

industri

dapat

diawasi/pengendalian lingkungan, sehingga dapat terwujud azas tata guna tanah di daerah perkotaan yang dikenal dengan istilah ATLAS (Aman, Tertib, Lancar dan Sehat).33

6.Rencana Induk Kota dan Rencana Penggunaan Tanah Pembangunan kota pada hakikatnya jauh lebih sulit daripada pembangunan jenis lainnya, misalnya: pembangunan di suatu daerah pedesaan. Hal ini disebabkan menyangkut berbagai macam aspek kehidupan masyarakt. Oleh karena itu, untuk berhasilnya suatu pembangunan kota harus didasarkan

33

Zaidar, SH, M.Hum, Op. Cit., halaman 83-85


pada suatu rencana induk kota yang disusun berdasarkan fakta daerah dan arah pembangunan wilayah dari kota itu sendiri. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kota adalah sebagai berikut : a. Sifat Kehidupan Kota Pada hakikatnya penggunaan tanah di wilayah perkotaan adalah untuk pemukiman dan untuk bangunan-bangunan lainnya, seperti: perkotaan, pusat-pusat perdagangan, pabrik-pabrik, sarana umum/fasilitas sosial, sedangkan

penggunaan

tanah

dipedesaan

lebih

ditekankan

penggunaannya untuk tanah pertanian. Sifat penggunaan tanah di wilayah perkotaan inilah yang menyebabkan tanah di kota-kota dapat dibedakan dengan penggunaan tanah di pedesaan, baik ditinjau dari volume penggunaannya maupun intensitas pemakaiannya dan persyaratan yang diperlukan. Sifat-sifat kehidupan di kota dapat digambarkan antara lain : 1)

sifat penduduk kota yang anonim/individualitas;

2)

memperoleh nafkah lebih banyak di bidang menjual jasa-jasa dan perdagangan serta usaha-usaha di bidang npn-pertanian, banyak jenis usaha;

3)

dinamika hidup tinggi, sifat masyarakat heterogen;

4)

segala sesuatu lebih didasarkan pada kebutuhan materi masyarakat dengan ciri hubungan kepentingan/pamrih;

5)

penyakit mudah berjangkit (di bagian kota tertentu).

b. Syarat kehidupan kota


Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi kelangsungan hidup di kota adalah : 1) harus ada suasana dan rasa aman dan tentram pada warga kota (aman dari gangguan manusia, kebakaran, kebanjiran, longsor, putusnya sumber hidup, lalu lintas); 2) harus ada suasana tertib (di segala bidang dan urusan); 3) segala sesuatu harus lancar terutama komunikasi dan lalu lintas (adanya dinamika tinggi); 4) adanya suasana sehat (bebas dari penyakit menular, pencemaran lingkungan, pembinaan kesehatan jasmani/rohani). 34

Berhasil atau tidaknya sesuatu pembangunan sangat tergantung pada adanya rencana, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi pengawasan, koordinasi, dan sinkronisasi sangat perlu dalam agar pembangunan itu tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan serta tidak tumpang tindih dan saling bertentangan fungsi dan kegunaannya satu sama lain sehingga tercapai keserasian di dalam fisik pembangunan maupun manfaatnya. Peranan

bupati/walikota

pengusaha/administrator

tunggal

sebagai

kepala

pemerintahan,

wilayah pembangunan,

adalah dan

kemasyarakatan sangat diperlukan untuk menggerakkan, mengendalikan dan mengoordinasi pembangunan di daerahnya. Demikian juga di bidang tata guna tanah, peranan bupati/walikota juga sangat diperlukan agar pembangunan yang diadakan itu betul-betul sesuai deengan fakta daerah maupun persyaratan yang

34

Hasni, SH., MH., Op. Cit. Halaman 54-55.


ditetapkan dalam rencana penggunaan tanah sebagai tempat bagi pelaksanaan pembangunan itu. Kebutuhan tanah untuk pembangunan kota-kota memang sebagian besar dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk kebutuhan perumahan yang menjadi elemen utama kegiatan kota. Keadaan ini dapat ditunjukkan dengan data yang ada di BPN dari 13 kota, yaitu bahwa antara 60-80% perumahan. Perkembangan daerah perumahan akan terus berlanjut. Seiringan dengan itu, kebutuhan tanah bagi kegiatan lainnya yang akan menjadi penunjangnya akan turut berkembang (perdagangan, ruang hijau, dan lain-lain), walaupun luasnya tidak sama dengan perkembangan kebutuhan untuk perumahan. Berdasarkan pertimbangan itulah masalah penyediaan tanah bagi berbagai kepentingan untuk pelaksanaan pembangunan kota perlu diarahkan sehingga tujuan usaha penataan ruang tercapai. Kota dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Maka dalam prosedur penyediaan tanahnya, harus dilaksanakan dengan urutan prioritasnyanya sesuai dengan tingkat kepentingannya. Jika tidak ditetapkan prioritasnyam, akan terjadi rebutan dalam pemilihan lokasi tiap kegiatan sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kotanya. Perkembangan penduduk kota dari waktu ke waktu harus selalu diantisipasi dengan perkembangan kebutuhan penunjangnya sehingga apabila terjadi

kekeliruan

ketidakseimbangan

dalam antar

mengantisipasinya,

kebutuhan

dengan

akan

pelayanan.

menyebabkan Hal

ini

akan

mengakibatkan sasaran usaha penataan ruang yang mengarah pada yang kurang diharapkan. Maka perlu untuk selalu diupayakan adanya keserasian antara


kebutuhan dan pelayanan bagi kehidupan penduduk kotanya, serta perlunya memantau tingkat/standar kebutuhan masyarakat kota yang selalu berubah sesuai dengan dinamika dari pembangunan perkotaan. Dalam usaha penataan ruang kota, setiap perubahan yang mungkin terjadi di luar dugaan sebelumnya harus dapat diantisipasi sehingga tata ruang yang direncanakan harus bersifat dinamis, sesuai dengan kondisi fisik, ekonomi, dan sosiokultur masing-masing kotanya.

B. Penyediaan Lahan Untuk Kawasan Bandar Udara Pembangunan bandar udara memerlukan lokasi yang tepat dimana mendukung pembuatan rancang bangun, perencanaan, dan pembangunan bandar udara termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan ketentuan keamanan penerbangan, keselamatan penerbangan dan kelestarian lingkungan kawasan bandar udara. Bandar udara disamping merupakan pusat kegiatan ekonomi juga merupakan tempat yang paling rawan terhadap keselamatan penerbangan dan pusat kerawanan nasional karena bandar udara merupakan tempat keluar masuknya orang asing dari ke Indonesia, oleh karena itu penentuan lokasi bandar udara tetap dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berhak menentukan lokasi bandar udara baik bandar udara terbuka untuk umum maupun bandar udara khusus. Semua pembangunan bandar udara harus memperoleh izin dari pemerintah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No. 50 Tahun 1986. 35 Setiap pembangunan bandar udara untuk umum wajib disediakan fasilitas pokok barupa fasilitas pendaratan dan atau lepas landas; fasilitas

35

K. Martono, SH, LLM., Op. Cit., Halaman 133


keamanan

dan

penerbangan,

keselamatan

penumpang

dan

penerbangan; bagasinya

fasilitas baik

untuk

penyelesaian

keberangkatan

maupun

kedatangannya. Di samping fasilitas pokok tersebut, pembangunan bandar udara untuk umum juga harus disediakan fasilitas non aeronautika yang meliputi fasilitas bongkar dan atau memuat kargo, pos fasilitas untuk naik dan atau turunnya penumpang, fasilitas keamanan bandar udara, lahan untuk mendirikan bangunan untuk kepentingan kelancaran operasional di bandar udara; ruang kantor untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas, ruang kantor untuk berbagai kegiatan perusahaan penerbangan yang mempunyai kegiatan di bandar udara; jaringan jalan menuju ke bandar udara; jembatan yang diperlukan saluran air; tempat pembuangan limbah; instalasi listrik; instalasi telekomunikasi dan instalasi air minum serta penimbunan bahan bakar (bunker), di samping fasilitas yang diperlukan untuk orang cacat yang memerlukan pertolongan. 36 Sebelum pelaksanaan pembangunan bandar udara harus dibuat perencanaan pembangunan dan pengembangan yang meliputi studi kelayakan, rencana induk bandar udara, rancangan awal dan rancangan teknik terinci dan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Persyaratan lokasi untuk pembangunan, rencana induk bandar udara, pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik, studi analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana disebutkan di atas akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Perhubungan.

36

Ibid, halaman 134.


Lingkungan bandar udara yaitu lingkungan kerja bandar udara dan lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam PP No. 50 Tahun 1986. Yang dimaksudkan dengan lingkungan kerja adalah lokasi tanah di dalam batas-batas bandar udara yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Menteri Perhubungan dengan hak pengelolaan, sedangkan lingkungan kepentingan bandar udara adalah lahan di luar batas-batas bandar udara yang merupakan kepentingan bandar udara untuk pengembangan dan atau untuk menjamin keselamatan penerbangan. Semua bangunan yang berada di dalam lingkungan kerja bandar udara harus memperoleh ijin membangun dari penyelenggara bandar udara, sedangkan bangunan di lingkungan kepentingan bandar udara ijin diberikan oleh pemerintah daerah setelah memperoleh rekomendasi dari Departemen Perhubungan cq Direktorat jenderal Perhubungan Udara. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penerbangan dan untuk mencegah terjadinya gugatan dari pihak ketiga yang menderita kerugian akibat ijin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk menjamin keselamatan penerbangan di bandar udara maupun di sekitarnya, kawasan sekeliling bandar udara juga harus terhindar adanya empang, tanaman yang mengundang burung atau serangga yang akan mengganggu pesawat udara (bird hazard). Demikian pula untuk mencegah adanya gugatan pihak ketiga, di sekitar bandar udara ditetapkan tingkat kebisingan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 50 Tahun 1986. Kebisingan adalah sumber daya yang dipancarkan dari mesin pesawat udara pada saat pesawat terbang dan atau saat mesin hidup, gesekan badan awak pesawat udara dengan udara mesin hidup, gesekan badan awak pesawat udara


dengan udara pada saat penerbangan berlangsung, gesekan roda pesawat udara dengan aspal pada saat tinggal landas maupun pada saat mendarat menuju ke apron yang merupakan akumulasi dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi manusia.

Sumber

daya

yang

tidak

nyaman

tersebut

harus

diatur

pembuangannya. 37

C. Perencanaan Pembangunan Bandar Udara dan Tata Guna Tanah di Kawasan Bandar Udara Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan ruagn bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matranya bukanlah semata-mata milik bangsa yang hidup sekarang ini akan tetapi juga merupakan milik generasi yang akan datang. Karena itu tidak diperkenankan pengerukan sumber daya yang kelak akan merugikan generasi berikutnya, itu pulalah sebabnya mengapa kita tiba pada suatu pilihan bahwa pembangunan yang kita inginkan adalah pembangunan yang berkelanjutan. 38 Rancangan sebuah Lapangan Terbang, adalah suatu proses yang rumit saling kait mengkait, sehingga analisa dari suatu kegiatan tanpa memperhatikan pengaruhnya terhadap kegiatan lain, bukan merupakan pemecahan yang memuaskan. Sebuah lapangan terbang melingkupi kegiatan yang sangat luas, yang mempunyai kebutuhan yang berbeda, bahkan kadang-kadang berlawanan, seperti misalnya kegiatan keamanan membatasi sedikit mungkin hubungan (pintu-pintu)

37

Ibid, Halaman 138-139 Oloan Sitorus., Penataan Kawasan Industri sebagai Bahagian Dari Upaya Perwujudan Zoning Yang Berwawasan Lingkungan, Skripsi, halaman 32, Fakultas Hukum, USU. 1988. 38


antara land side dan air side, sedangkan kegiatan pelayanan memerlukan sebanyak mungkin pintu terbuka dari land side ke air side agar pelayanan berjalan lancar. Dalam sistem lapangan terbang, sifat-sifat kendaraan darat dan kendaraan udara mempunyai pengaruh yang kuat kepada rancangan. Penumpang dan pengirim barang, berkepentingan terhadap waktu yang dijalani mulai dari keluar rumah sampai ke tempat tujuan, mereka tidak berkepentingan pada lamanya waktu perjalanan darat maupun udara. Dengan alasan lain, jalan masuk menuju lapangan terbang, perlu mendapat perhatian dalam pembuatan rancangannya. Hubungan lapangan terbang dan masyarakat sekelilingnya. Persoalan yang ditimbulkan oleh beroperasinya bandar udara, dewasa ini sudah sangat kompleks. Pada masa lalu awal kegiatan penerbangan, bandar udara terletak jauh dari kota. Tanah murah, penduduk jarang, bangunan tidak berdesakan dan mudah diatur, sehingga halangan terhadap operasi pesawat (Obstruction) tidak merupakan persoalan. Begitu pula terhadap masyarakat, operasi penerbangannya masih jarang, pesawat lebih kecil, sehingga suara mesin pesawat tidak mengganggu kehidupan. Keseimbangan lingkungan mulai goyah, setelah penduduk bertambah, industri memerlukan tanah murah yang umumnya di luar kota dan jalan menuju daerah itu mudah. Tanah demikian hanya ada di sekitar lokasi lapangan terbang, selanjutnya perkembangan industri mengundang masuk pekerja untuk bertenpat tinggal di sekitar pabrik, perlu pasar, perlu pedagang, perlu tambahan jalan dan seterusnya efek berganda. Dari sudut operasi penerbangan sendiri, untuk melayani perkembangan penduduk kota, frekwensi penerbangan bertambah, pesawat yang


beroperasi makin bear, tentu membutuhkan mesin yang lebih besar, resikonya suara makin bising. Jadilah keseimbangan lingkungan terganggu. Maka berkembanglah kebutuhan baru, lapangan terbang yang diatur, direncanakan, dirancang sehingga semua kegiatan mendapat tempat yang selayaknya, perlu tenaga perencana yang baik. Perlu Airport Master Planning dan perlu airport masterplanner. 39

C. 1. Rancangan Induk Bandar Udara Defenisi rancangan induk adalah konsep pengembangan bandar udara ultimate. Pengertian pengembangan bukan saja di dalam lingkungan bandar udara tetapi seluruh area bandar udara di dalam dan di luar, sekitar operasi penerbangan dan tata guna tanah sekitarnya. Tujuan umum dari rancangan induk adalah untuk memberikan pedoman untuk penerbangan di kemudian hari yang memadai bagi operasi penerbangan yang selaras dengan lingkungan dan pengembangan masyarakat serta moda transportasi yang lain. Lebih detail. Rancangan induk memberikan pedoman untuk : a.

Pengembangan fasilitas fisik sebuah lapangan terbang.

b.

Tata guna tanah dan pengembangannya di dalam dan di di sekitar bandar udara.

c.

Menentukan pengaruh lingkungan dari pembangunan bandar udara dan operasi penerbangan.

d.

Pembangunan untuk kebutuhan jalan masuk.

39

Ir. Heru Basuki. “Merancang, Merencanakan Lapangan Terbang”, PT. Alumni, Bandung, 2008, halaman 90-94.


e.

Pengembangan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya yang menghasilkan uang bagi bandar udara yang bisa dikerjakan.

f.

Pembagian phase dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai rancangan induk.

Pada awal masa penyusunan rancangan induk dikenal, kebanyakan rancangan induk merupakan perancangan tehnis semata, terutama hanya untuk keperluan operasi penerbangan. Namun dewasa ini rancangan induk mendapat pengaruh dari segala segi, mempertimbangkan banyak kepentingan seperti teknis operasi penerbangan, ekonomis, keuangan dan politis. Terutama

kesejahteraan

lingkungan,

keseimbangan

masyarakat

sekeliling mendapat perhatian dan berpengaruh kuat atas rancangan induk sehingga rancangan induk yang dibuat dewasa ini, tidak selalu yang terbaik dari segi tehnik operasi penerbangan. Rancangan merupakan hasil kompromi dari berbagai kebutuhan physik maupun non physik. Walaupun rancangan induk lapangan terbang mempunyai isi yang berbeda untuk setiap lokasi dan berbeda untuk setiap perencana namun yang paling kurang harus mengandung : a. Ramalan kebutuhan/permintaan. Ramalan harus termasuk operasi penerbangan, jumlah penumpang, volume barang dan lalu lintas darat. Ramalannya dibuat tidak hanya ramalan tahunan, tetapi juga jam-jam tersibuk harian. b. Alternatif pemecahan persoalan, dari kebutuhan yang diramalkan secara memadai dan memuaskan. Setiap alternatif pemecahan persoalan harus memperhatikan pengaruh-pengaruhnya terhadap lingkungan keselamatan dan ekonomi.


c. Analisa biaya investasi. Tinjauan terhadap biaya pembangunan, apakah dana yang dikeluarkan untuk suatu fasilitas bermanfaat, apakah manfaatnya. Satu contoh, hubungannya dengan kebisingan. Bila dibangun landas pacu sejajar, pengaruhnya sangat besar terhadap

penduduk

meningkatkan

sepanjang

kemampuan

landasan

membangun landasan sejajar. keuntungannya

langsung

landasan,

maka

pacu

tunggal

Analisa biaya

maupun

tidak

lebih

baik

daripada

investasi serta

langsung

sehingga

memberikan banyak pilihan bagi pimpinan/pengambil keputusan untuk mempertimbangkan. d. Pengaruh

lingkungan

dan

alternative

mengatasinya.

Setiap

pembahasan dari rancangan tentu mengandung resiko antara lain keuangan, teknis, pengaruhnya terhadap lingkungan. Pengembangan sebuah lapangan terbang, tentu akan mengundang penduduk untuk membangun perumahan sepanjang jalan masuk, membangun fasilitas kehidupan. Contohnya : cengkareng, berbondong-bondong orang membangun perumahan di jakarta barat, agar dekat dengan lokasi bandar udara. Industri ikut berkembang sehingga perlu segera diadakan peninjauan secara terpadu baik dari segi pengembangan bandar udara, pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar maupun perkembangan masyarakat terhadap operasionil penerbangan dan bagaimana

mengendalikan

pengembangan

masing-masing.

Pengembangan sebuah bandar udara, akan mengundang minat kalangan yang luas, pemakai lapangan, penyediaan jasa, pengelola


lapangan dan sebagainya. Dalam tahap penyusunan rancangan induk, pihak-pihak yang berkaitan dengannya haruslah diajak berkonsultasi agar tidak terjadi ketimpangan pada rancangan induknya. 40 Seorang yang bertanggung jawab untuk menentukan pemilihan lokasi banadar udara baru, pertama-tama harus membuat kriteria sebagai pedoman dalam penentuan lokasi yang sepatutnya untuk pengembangan di masa depan. Lokasi bandar udara dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1. Tipe pengembangan lingkungan sekitar. 2. Kondisi atmosphir. 3. Kemudahan untuk mendapat tarnsport darat. 4. Tersedianya tanah untuk pengembangan. 5. Adanya lapangan terbang lain. 6. Halangan sekeliling (Surrounding Obstruction). 7. Pertimbangan ekonomis. 8. Tersedianya utilitas.

Ad. 1. Tipe pengembangan lingkungan sekitar Faktor yang sangat penting, sebab kegiatan sebuah bandar udara terutama dilihat dari kebisingan, inilah pasal yang paling banyak mengganggu lingkungan dari sebuah bandar udara. Maka penelitian, pengamatan, terhadap penggunaan tanah sekitar lapangan terbang sangat perlu. Prioritas diberikan kepada pengembangan lingkungan yang selaras dengan aktifitas bandar udara.

40

Ibid, halaman 97-99.


Bila mungkin pemilihan lokasi menjauhi daerah pemukiman penduduk dan sekolah. Untuk lokasi terpilih yang masih mempunyai daerah pemukiman belum rapat, sangat baik bila dikeluarkan peraturan daerah yang mengatur tata ruang sekitar bandar udara, akan sangat membantu pengembangan bandar udara maupun lingkungan sehingga tidak ada konflik di kemudian hari. Bandar udara sangat esensial bagi transport sebuah lingkungan masyarakat, itu merupakan bagian integral dari masyarakat itu. Karenanya bandar udara perlu ada, perlu berkembang, tapi tentu masyarakat juga perlu berkembang jadi dituntut pengaturan sebaikbaiknya, koordinasi pengembangan dari dua-duanya.

Agar kegiatan

operasi penerbangan gangguannya bagi kehidupan masyarakat bisa ditekan sekecil mungkin diinginkan adanya jalur hijau antara landas pacu, taxiway, apron, bangunan terminal sebagai pembatas.

Ad. 2. Kondisi Atmosphir Adanya kabut, asap kebakaran mengurangi jarak pandang pilot, kabut (fog), asap (smoke), campuran keduanya mengurangi jarak pandang bahkan sampai ketinggian muka laut campuran ini sangat membahayakan dinamakan SMOG. Hambatan jenis ini mempunyai pengaruh kepada menurunnya kapasitas lalu lintas penerbangan. Jeleknya jarak pandang (visibility) mengurangi kemampuan pesawat terbang dibanding visibility yang jauh. Hanya pesawat-pesawat yang mempunyai peralatan khusus bisa terbang pada visibility 0, biasa disebut


Instrument flight rule (IFR). kabut mempunyai kecenderungan bertahan pada satu daerah yang tiupan anginnya kecil. Asap dihasilkan oleh kebakaran hutan atau cerobong-cerobong asap industri.

Ad. 3. Kenudahan Untuk Mendapat transport darat. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari tempat penumpang berangkat ke bandar udara, merupakan hal yang perlu dipelajari. Di kotakota besar waktu di darat lebih banyak daripada di udara dalam suatu perjalanan. Jalan macet, mencari tempat parkir, lapor berangkat, menunggu naik pesawat, lebih lama dari perjalanan bandar udara ke bandar udara. Sesudah dikenal penerbangan dengan pesawat jet, untuk perjalanan kurang dari 400 nmi (= 644 km) antara dua bandar udara di kota besar, waktu di darat bisa dua kali lipat waktu di udara dalam perjalanan itu. Kecenderungan di Indonesia penumpang mencapai bandar udara dan keluar dari bandar udara adalah dengan mengendarai mobil pribadi. Pemakaian dengan mobil pribadi tentu dengan berbagai alasan, alasan keamanan, praktis dan mudah (belum tentu murah). Ada alasan lain yang perlu mendapat perhatian, transport umum tidak aman, sedang taxi sangat mahal, bukan rahasia lagi bahwa taxi menuju ke dan keluar dari bandar udara adalah transport yang termahal di Indonesia dengan sarana kenderaan yang seadanya. Sampai suatu titik perkembangan tertentu penggunaan mobil pribadi dari dan ke bandar udara masih bisa ditampung oleh jalan masuk dan tempat parkir bandar udara, tetapi


sesudah titik itu dilewati perlu dipikirkan transportasi darat masal untuk transit dari bandar udara ke pusat kota. Transportasi masal misalnya kereta api, cable car, bus-bus dengan rute bandar udara-pusat kota,bolakbalik – Commuter Transport. Ad. 4. Tersedianya tanah untuk pengembangan. Pada pelita II secara faris besar perkembangan Transportasi Udara rata-rata nasional sebesar 14%. Pelita III rata-rata nasional 16% begitu dinamisnya perkembangan angkutan udara, barang tentu setiap bandar udara juga harus menyesuaikan dengan permintaan, landas pacu diperpanjang, taxiway diperlebar dan ditambah, apron diperluas, tempat parkir kenderaan diperluas, bangunan terminal diperluas. Semua tentu memerlukan tanah untuk pengembangan, baik untuk memperluas fasilitas yang telah ada, maupun membangun fasilitas yang baru.

Ad. 5. Adanya bandar udara lain Ketika mengadakan pemilihan lokasi untuk menentukan sebuah bandar udara baru, atau menambah landas pacu baru, perlu dipertimbangkan adanya lapangan terbang lain yang berada di sekitarnya. Bandar udara harus mempunyai jarak yang cukup jauh satu sama lain, untuk memberikan ruang lingkup yang cukup untuk manuver saat

akan

mendarat

pada

satu

bandar

udara

dan

gangguan

gerakan/naik/turun pesawat di bandar udara lain. Jarak minimum antar bandar udara tergantung pada volume dan tipe lalu lintas serta apakah


bandar udara itu mempunyai perlengkapan operasi bandar udara dengan kondisi jarak pandang yang jelek.

Ad. 6. Halangan sekeliling (Surrounding Obstruction) Lokasi bandar udara harus dipilih sedemikian, hingga bila diadakan pengembangan, bebas halangan atau halangan mudah dihilangkan. Bandar udara harus dilindungi dengan peraturan yang ketat agar tidak sembarangan membangun apa saja yang merupakan halangan bagi penerbangan. Terutama pada daerah Approach area pengawasan harus seketat-ketatnya. Perkembangan teknologi pesawat di masa depan yang beroperasi sangat pesat serta syarat-syarat pengoperasiannya, maka kebutuhan untuk operasi dari teknologi pesawat kini harus dipenuhi. Itu syarat minimal yang dibutuhkan bagi operasi pesawat masa depan. Tentu sangat mustahil bila diminta untuk menguasai danmemembebaskan tanah

diperpanjangan

landasan

agar

orang

tidak

membangun

sembarangan disitu. Maka yang paling tepat adalah pengaturan tata ruang, yang didukung oleh Undang-undang, atau paling kurang Peraturan Daerah, begitu lokasi bandar udara sudah ditentukan. Clearance yang dibutuhkan approach area pada perpanjangan landas pacu secara detail diberikan dalam : -

FAA FAR Part Obstruction Clearance Requirement

-

ICAO Annex 14


Pada daerah approach area itu terdapat areal disebut daerah landasan bersih halangan (Runway Clear Zone). Menurut pengalaman daerah ini sulit diawasi dari pembuatan bangunan bila tidak dibebaskan, walau ada larangan melalui Undang-undang penerbangan dan peraturan daerah. Ad. 7. Pertimbangan Ekonomi Penyajian rancangan induk tentu memberikan beberapa pilihan kemungkinan lokasi, ada perbandingan-perbandingan ditinjau secara sekonomis. Lokasi yang berada pada tanah rendah, lebih rendah dari sekelilingnya membutuhkan penggusuran dan seterusnya. Berbagai alternativ lengkap dengan perhitungan volume dan biaya diberikan. Tentu saja pilihan lokasi jatuh kepada tempat dengan ongkos pembangunan yang murah.

Ad. 8. Tersedianya utilitas Sebuah bandar udara terutama yang besar membutuhkan utilitas yang besar pula, perlu tersedia air minum dan air gelontor, tenaga listrik, sambungan telepon, bahan bakar minyak. Dalam pembuatan rancangan induk tentu penyediaan utilitas harus dipertimbangkan pula. Dari mana air minum untuk menggelontor W.C. Tenaga listrik selain dari PLN harus ada tenaga cadangan bila sambungan PLN putus, padahal pelabuhan udara serta peralatannya harus tetap beroperasi. Bahan bakar bisa disalurkan melalui pipa-pipa dan keluar di apron merupakan hidarn atau dibawa dengan truk tanki. Saluran telepon


harus ada. Air limbah arus dipikirkan pembuangannya, limbah kakus/WC harus dibuatkan pipa tersendiri tidak dicampur dengan selokan pembuangan air hujan. Limbah restoran banyak mengandung lemak, kalau dibuang bersama limbah WC dalam satu pipa. Pipa tersumbat lemak, maka limbah WC, limbah restoran dan air hujan harus terpisah. 41

C. 2. Tata Guna Tanah Yang Didambakan di Kawasan Bandar Udara Rancangan tata guna tanah pada daerah di dalam areal bandar udara, dan areal yang berbatasn dengannya adalah bagian penting dalam rancangan induk lapangan terbang. Tata guna tanah di dalam dan di luar area yang berbatasan dengan bandar udara merupakan bagian integral, dari program rancangan terpadu wilayah pengembangan, dimana bandar udara itu sebagai salah satu pelayanan angkutan udaranya. Oleh karena itu penyusunan rancangan tata guna tanah harus terkoordinir dengan rancangan tata ruang kota dan rancangan tata ruang wilayah pengembangan baik dari kebijaksanaannya, programnya dan tujuannya. Keberatan yang paling tidak disukai oleh penduduk sekitar bandar udara adalah suara bising dari pesawat turbin. Tata

guna

tanah

harus

diproyeksikan

kepada

kemungkinan

pengembangan pemakaian pesawat jet di masa depan. Kontur intensitas suara bising dari berbagai jenis pesawat bisa digambarkan di atas peta tata guna tanah. Dari peta tata guna tanah dan kontur intensitas suara bising dapat diperkirakan

41

Ibid, halaman101-109.


ketidak selarasan antara operasi penerbangan dengan penggunaan yang telah ada. Bila tanah di luar batas pagar pelabuhan udara belum merupakan daerah berkembang, kontur intensitas bising bisa dipakai sebagai dasar pengembangan tata guna tanah yang terpadu dan tata ruang. Walaupun tata ruang dipakai sebagai metode untuk mengontrol tata guna tanah pada sebuah bandar udara dan sekitarnya, cara ini tidak efektif bagi daerah yang terlanjur dibangun, karena tata ruang tidak bisa berlaku surut. Walaupun dengan kekurangan ini, perencana harus menggunakan tata ruang untuk mengontrol tata guna tanah, sebab cara ini yang baik untuk mendapatkan keselarasan lingkungan. Sebuah bandar udara dalam menyusun tata ruangnya bisa menggunakan : 1. FAR Part 77 dan 2. ICAO Annex 14 Perluasan tata guna tanah pada sebuah bandar udara sepenuhnya tergantung kepada tersedianya tanah untuk penggunaannya bisa kepada hal-hal yang langsung berhubungan dengan penerbangan, sedangkan yang lain sebagai penunjang. Penggunaan yang langsung dengan penerbangan seperti landasan taxiway, apron, bangunan terminal, parkir kenderaan, dan fasilitas pemeliharaan. Failitas penunjang yang non penerbangan seperti ruang untuk rekreasi, aktifitas industri, aktifitas perdagangan. Ketika menganalisa kegiatan industri dan penerbangan, harus diperhitungkan baik-baik bahwa kegiatan itu tidak membahayakan operasi penerbangan. Sebagai contoh, pengaruh gangguan


elektronik (Radio Antar Penduduk/CB, ORARI akan mengganggu operasi navigasi pesawat, peralatan komunikasi dan bantuan navigasi darat. Asap akan mengganggu jarak pandangan. Fasilitas rekreasi seperti lapangan golf cukup baik diadakan dalam lingkungan bandar udara. Pertanian jenis tertentu baik ditempatkan di daerah bandar udara selama tidak mengundang kehadiran burung. Bandar udara yang mempunyai kelebihan tanah, sesudah dipakai

untuk

kepentingan

operasi

penerbangan,

dan

kemungkinan

pengembangannya di masa depan, bila merencanakan dalam tata guna tanahnya suatu daerah untuk disewakan, untuk membantu pendapatan bagi bandar udara, tapi ini belum umum di Indonesia. 42 Tujuan utama tata guna tanah bagi area di luar bandar udara adalah membuat seminimal mungkin gangguan suara bising bagi pemukiman di sekitarnya dan menjaga keselamatan penerbangan. Rancangan tata guna tanah yang dibuat oleh pihak bandar udara dipakai oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman pengembangan daerah sekeliling bandar udara. Sehingga tidak ada masalah hukum di kemudian mengenai pemanfaatan lahan di dalam dan di luar bandar udara. Dengan kata lain produk hukum dari Menteri Perhubungan mengenai kawasan keselamatan operasional penerbangan dan pemanfaatan lahan bandar udara harus diimplementasikan ke dalam peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah. Sehingga tidak ada peraturan yang tumpang tindih bahkan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi didukung oleh peraturan yang tingkatnya lebih rendah (lex superior derogat lex inferior).

42

Ibid, halaman 110-113


BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dan saran bagi penutu dari tulisan ini adalah : A. Kesimpulan 1. Mengenai keselamatan penerbangan dimana diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1992 yang telah direvisi menjadi Undang-undang RI No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dan secara khusus untuk bandar udara polonia yakni Keputusan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 1991 tentang Batas-batas Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar bandar udara polonia – medan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara jelas bagaimana standar keamanan dan keselamantan dalam operasional penerbangan di suatu bandar udara. Dimana suatu bandar udara haruslah memiliki rencana induk bandar udara dimana mendukung lingkungan hidup sekitarnya. Peraturan KKOP secara jelas mengatur ketinggian bangunan disekitar kawasan keselamatan operasional penerbangan sehingga penataan bangunan, bahkan penataan ruang darat dan udara di kawasan bandar udara dapat tertata dengan benar guna mendukung keselamatan penerbangan. Karena itu KKOP harus dijalankan dengan tegas, sehingga permasalahan ketinggian bangunan dapat dicegah dikemudian hari. 2. Penyediaan lahan untuk suatu bandar udara baru dilandasi oleh Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1986 dimana BPN akan memberikan hak atas tanah


bandar udara kepada pengelola bandara dengan hak pengelolaan. Bandar udara harus memiliki rencana induk bandar udara guna menunjang operasional bandar udara dan pengembangan di masa depan. Selain itu harus membuat rencana tata guna di kawasan dalam dan kawasan luar bandara. Sehingga penggunaan lahan dikawasan bandar udara tidak menganggu operasional bandara. Sebuah bandar udara dalam menyusun tata ruangnya bisa menggunakan : 3. FAR Part 77 dan 4. ICAO Annex 14 Perluasan tata guna tanah pada sebuah bandar udara sepenuhnya tergantung kepada tersedianya tanah untuk penggunaannya bisa kepada halhal yang langsung berhubungan dengan penerbangan, sedangkan yang lain sebagai penunjang.


B. Saran Masalah keselamatan penerbangan dan pemanfaatan lahan kawasan sekitar bandar udara masing sering terjadi, sehingga diperlukan upaya-upaya hukum yang harus diambil supaya tidak terjadi masalah tersebut di masa akan datang. Oleh karena itu dalam tulisan ini dapat diberikan beberapa saran : a.

pembangunan fisik suatu kota tidak dapat ditahan pada saat ini, karena mendukung perkembangan ekonomi. Kehadiran bandar udara sebagai daya tarik untuk pembangunan fisik di sekitar bandar udara dikhawatirkan akan menggangu keselamatan penerbangan itu sendiri. Bandar udara polonia mengalami dilematis dari permasalahan tersebut sehingga perlu priotitas dalam hal ini. Sebelum bandar udara polonia dipindahkan maka kegiatan KKOP disekitar KKOP harus diawasi dan apabila ada yang menyalahi ketentuan haruslah ditindak dengan tegas karena haruslah diutamakan keselamatan penerbangan itu sendiri. Kegiatan pembangunan bisa diarahkan kedaerah lain dulu menunggu pemindahan bandar udara. Selain itu pihak dinas tata ruang dan tata bangunan kota medan harus sejalan, sinkron dalam mengupayakan KKOP supaya tetap dilaksanakan bukan

hanya

mementingkan kegiatan pembangunan

saja

namun

mengorbankan keselamatan penerbangan. Selain itu pihak administratur bandara nantinya bisa memiliki fungsi eksekutor, sehingga masalahmasalah ketinggian bangunan di kawasan KKOP dapat langsung ditindak dengan tegas. b.

Belajar dari masalah yang telah terjadi ada baiknya pemerintah kota medan mengikuti apa yang dilakukan pemerintah kabupaten lombok


tengah dimana pemda lombok membuat suatu Perda yaitu : Perda No. 7 Tahun 2006 tentang rencana detail tata ruang kawasan bandar udara lombok baru kabupaten lombok tengah. Sehingga ada pengaturan jelas terhadap lahan di kawasan bandar udara serta peruntukkannya. Sehingga penataan tanah yang mendukung kegiatan operasional bandar udara. Dengan demikian tercapailah keselamatan penerbangan dan keselamatan masyarakat sekitar. Sehingga dengan demikian dengan pengaturan tersebut bisa mencegah masalah yang sering terjadi yakni pemanfaatan lahan, ketinggian bangunan, dan masalah kebisingan di kawasan bandar udara. Bandar udara kuala namu akan beroperasi pada tahun 2011 atau pada tahun 2012, maka pemerintah daerah harus mengawasi daerah kawasan penerbangan bandar udara kuala namu khususnya pemanfaatan lahan, sehingga dari sekarang seharusnya bisa dikeluarkan peraturan untuk mengatur secara khusus pengaturan lahan di sekitar bandar udara tersebut.


BAB III RENCANA TATA GUNA TANAH DI KAWASAN BANDAR UDARA

Recommend Documents