Pemetaan Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Prof. Hasanudin Z. Abidin Kepala Badan Informasi Geospasial Jakarta, 02 Juni 2017
URGENSI PEMETAAN DESA
URGENSI PEMETAAN DESA PETA DESA
Data spasial Kawasan Perdesaan untuk keperluan perencanaan, pembangunan dan pengendalian Wilayah
Untuk Mempercepat Proses tata batas dan tata ruang Kawasan Desa
Untuk Sarana Monitoring Program/Intervensi Pembangunan agar dapat dipatu secara spasial sampai unit terkecil administrasi yaitu Level Desa
PEMANFAATAN PETA DESA ANTAR K/L NO
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEBUTUHAN
1
Menko Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Gerakan Desa
2
Kementerian ATR/ BPN
3
Kementerian Desa, PDT
Penyusunan Peta Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Desa
4
Kementerian Dalam Negeri
5 6
Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian
7 8 9
Kementerian ESDM Kementerian LHK Pemerintah Daerah
10 11
Badan Pusat Statistik Kementerian PU dan Pera
Penertiban administrasi batas desa dan pemberian kode wilayah desa Penghitungan Alokasi Dana Desa Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Penyelesaian konflik batas perijinan tambang Pemetaan batas desa di kawasan hutan Penyusunan peta lampiran RDTR dan PZ, Penertiban administrasi batas desa, Pengelolaan potensi desa, Perijinan Sensus dan analisis data statistik Pembangunan infrastruktrur
URGENSI PEMETAAN DESA Peta Desa beragam
BIG dengan Kementrian Desa pada tanggal 16 Februari 2016, meluncurkan Peta Desa yang terdiri dari 3 tema (peta Citra, Peta Penutup Lahan dan Peta Infrastruktur) DIPERLUKAN STNADAR PEMETAAN Yang BAKU
URGENSI PEMETAAN DESA Peta Desa beragam
Standar Pemetaan Desa Sesuai Perka BIG No 3 Tahun 2016 Perka BIG No 3 Tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Peta Citra peta yang menampilkan sebagian unsur Rupabumi Indonesia pada citra tegak yang meliputi foto udara atau citra satelit resolusi tinggi.
PETA DESA
peta tematik bersifat dasar yang berisi unsur dan informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, p erairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutup lahan dan penggunaan lahan
DIPERLUKAN STANDAR PEMETAAN UNTUK ACUAN NASIONAL
Peta Sarana dan Prasarana peta yang menampilkan sebagian unsur rupabumi indonesia indonesia dalam bentuk peta garis dengan menonjolkan unsur sarana dan prasarana termasuk bangunan.
Peta Penutup Lahan dan Penggunaan Lahan peta yang menampilkan sebagian unsur rupabumi indonesia dalam bentuk peta garis dengan menutamakan unsur penutup lahan dan penggunaan lahan.
BAKU
STATUS PEMETAAN BATAS DESA sd 2016
STATUS PEMETAAN BATAS DESA sd 2017
STATUS PEMETAAN BATAS DESA
PROSES PENYUSUNAN PETA BATAS
RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020
Rekap Delineasi Batas Desa
RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020
2% JUMLAH DESA
33% 65%
: Tahun 2013 - 2015 : Tahun 2016 - 2020
: Belum Didelineasi
Total Delineasi Batas Desa s.d 2020
2016
2017
2018
2019
2020
2.865
7.900
4.700
5.650
6.600
27.715
STRATEGI PERCERPATAN PEMETAAN DESA DENGAN BERBAGAI SUMBER DATA PEMETAAN DESA 01
Peta Rupabumi Indonesia 1:50000
02
Peta Dasar dalam Penyusunan RDTR
03
Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Orthorektifikasi
04
Data RBI 1:10K, citra satelit lainnya termasuk Google
Kualitas baik namun masih sangat terbatas, saat ini baru tersedia 1.774 NLP (sd 2016)
120 RDTR kurang lebih 2000 desa
Peta batas desa kesepakatan 12.159 desa Protensial dapat diukur 1.204 desa
SUMBER DATA PEMETAAN DESA
SUMBER DATA PEMETAAN DESA
SUMBER DATA PEMETAAN DESA
RENCANA PERCEPATAN PEMETAAN DESA # PERTAMA BIG Melakukan Validasai Bersama Batas Desa Indikatif bersama Kemendagri, BPS, dan Kementrian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Diharapkan BULAN AGUSTUS 2017 selesai dan Paling lambat tanggal 17 Oktober 2017
8430 Kelurahan 74754 Desa 7160 Kecamatan 98 Kota 416 Kabupaten 34 Provinsi
RENCANA PERCEPATAN PEMETAAN DESA # KEDUA Menegakkan Citra Satelit Resolusi Tinggi yang telah tersedia seluas 929.465,0222 Km2 melalui Ortho Rektifikasi, untuk melengkapi yang sudah ada sebanyak 4.152 TITIK,
PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK PENYUSUNAN SID BERBASIS INFORMASI GEOSPASIAL
SINKRONISASI BATAS DESA BPS, KEMENDAGRI DAN BIG
SINKRONISASI BATAS DESA BIG, BPS, KEMENDAGRI, KEMENDESA TRANSMIGRASI DAN DAERAH TERTINGGAL
Hasil Kompilasi dan Integrasi BPS dan JATENG
Hasil Kompilasi dan Integrasi RBI dan JATENG
8.559 Desa/Kelurahan yang sudah sinkron, dapat Segera ditindaklanjuti dalam menyusun Kesepakatan Batas Desa. Hasil Kompilasi dan Integrasi RBI dan BPS
PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK SID
Model di Jawa Tengah Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Kabupaten Kota
Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Kecamatan
Identifikasi dan Sinkronisasi Batas Desa
Menyusun Model SID
1
Fitur Beranda
FITUR SID 1. 2. 3. 4. 5.
(Homepage dashboard) (Proyeksi Kebutuhan Pangan Aggregate Jawa Tengah (Rasio pemenuhan kebutuhan pangan) (Proyeksi Kebutuhan Pangan Per Desa) (data persil tnp2k)
6. (PELAPORAN PER DESA) 7. (DELINASI PERSIL BY NAME BY ADDRESS) http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
FITUR SID (Homepage dashboard)
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
1
Fitur Beranda
FITUR SID (Rasio pemenuhan kebutuhan pangan) 2
Analisa potensi produksi padi per desa seluruh provinsi jateng berdasarkan :
1.
2. 3. 4.
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
Lahan baku sawah (DATA KEMENTAN) Jenis Irigasi Sawah (DATA PUPR) Produksi rata – rata padi pertahun (DATA KEMENTAN) Jumlah Penduduk (DATA BPS)
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa/
PEMANFAATAN BATAS DESA/PETA DESA UNTUK SID
Model di Jawa Tengah Sistem Pelaporan dari Aparat Desa maupun Masyarakat
Integrasi Data Batas Wilayah, Persil BPN dan TNP2K ke Dalam SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL
MODEL DASHBOARD SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL
Model Pemanfaatan SID Untuk Analisis Pemberian Bantuan ke Desa
HARAPAN KEDEPAN Percepatan Pemetaan Batas Desa/Peta Desa 1.
Menyediakan peta desa skala besar yang berkualitas untuk seluruh wilayah desa di Indonesia
2.
Percepatan dalam menyediakan standar pembuatan peta desa yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan peta desa sebagai acuan nasional
3.
Memperluas keterlibatan K/L/P dan Masyarakat dalam Pemetaan Desa melalui skema participatory mapping sebanyak 74754 Desa dan 8430 Kelurahan dengan 7160 Kecamatan di (98 Kota/ 416 Kabupaten/ 34 Provinsi
HARAPAN KEDEPAN Percepatan Penyusunan SID Berbasis Spasial 1. Perlu penyusunan standar data spasial dan non spasial dari SKPD yang akan mendukung SID 2. Perlunya sosialisasi standar tipe data ke SKPD dan Desa yang akan mendukung SID 3. Perlu dilakukan normalisasi data di database untuk menghindari redundancy data 4. Perlu peningkatan kapasitas bandwidth dan storage server untuk menampung peningkatan besaran data 5. Perlu mengoptimalkan simpul jaringan kabupaten / kota di jawa tengah terutama dalam sharing data, sehingga data tidak harus selalu ada di database SID 6. Perlu memanfaatkan teknologi mobile / gadget untuk mempermudah model pelaporan
TERIMAKASIH
