PENYUSUNAN VISI PERANGKAT DAERAH (PRAKTEK & PEMBELAJARAN)
Prof. Dr. SADU WASISTIONO, MS
LEMBAGA PENGKAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH YAYASAN “BANGUN PERSADA PERTIWI”
A. PENDAHULUAN • Dalam rangka Implementasi Good Governance, Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan publik dituntut untuk menjalankan manajemen stratejik.
• Menurut UNDP ada 9 (sembilan) karakteristik Good Governance yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Partisipasi Penegakan hukum Transparansi Daya tanggap Berorientasi pada konsensus Berkeadilan Keefektifan dan efisiensi Akuntabilitas
Visi stratejik
B. PROBLEMATIKA * Belum semua pejabat pimpinan memahami cara menyusun visi dan menjalankan visi secara konsisten
* Seringkali antara visi unit organisasi yang satu dengan lainnya tidak saling berkaitan, padahal semuanya merupakan bagian dari sebuah sistem. * Kurang adanya konsistensi antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan yang disusun oleh suatu unit organisasi.
* Visi yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena kurangnya dukungan anggaran ataupun karena terlampau banyaknya pertimbangan politis didalamnya. PENGERTIAN VISI - Pandangan jauh kedepan - Cita-cita yang ingin dicapai
Tingkatan Sifat Visi
Abstrak
Visi Daerah Visi Pemerintah Daerah
Visi Perangkat Daerah Kongkret & Terukur
Ciri Visi yang Baik :
Spesifik (specific); Sederhana (simple); Terikat Waktu (time-bound); Mungkin untuk dicapai (achieveable); Terukur (measurable).
MPR Tanggung jawab
Pemerintah Pusat Bin
Pengawasan
Was Tanggung jawab
Pemerintah Propinsi
Bin
Bin
Bin
Pemerintah Desa
DPRD Propinsi
Was Tanggung jawab
Pemerintah Kab./Kota Pemerinta h Kecamatan
DPR
DPRD Kab./Kota
Was
RAKYAT Tanggung jawab
BPD
Gambar : Model Orbitasi Pemerintahan
: Peraturan Perundang-undangan
Visi Strategi Tujuan
Program Kegiatan
Misi
Faktor-faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun Visi Daerah Kontributor PDRB Terbesar 1) 2) 3)
Mata Pencarian Penduduk Terbanyak 1) 2) 3)
Penetapan Bisnis Inti (Core Business)
Susun Visi 10 kata
1) 2) 3)
KAITAN ANTARA VISI DAERAH KAB/KOTA, PROPINSI DENGAN VISI NASIONAL POLA
POLA
DARI ATAS KE BAWAH
DARI BAWAH KE ATAS
PROPENAS
RENSTRA NASIONAL
? PROPEDA PROPINSI
RENSTRAD A PROPINSI
? PROPEDA
KAB./KOTA
RENSTRA KAB./KOTA
Pemda DPRD Masyarakat
VISI NASIONA L
? VISI ? DAERAH PROPINSI
? VISI DAERAH KAB./KOT A
TAP MPR RI NO. VII/MPR/2001 Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara
Perbandingan Beberapa Pengertian Mengenai Dokumen Perencanaan NO
NAMA DOKUMEN
SIFAT DOKUMEN
ISI POKOK
FUNGSI
1.
Pola Dasar
Perencanaan Induk
1. Visi & Misi 2. Arah Kebijakan & Strategi
Komitmen politis Daerah Untuk Mewujudkan Cita Cita Masyarakat
2.
Propeda
Perencanaan Manajerial
1. Prioritas Daerah 2. Program/Agenda Pembangunan Daerah
Pedoman bagi Semua pelaku pembangunan di Daerah (Pemerintah, Swasta, & Masyarakat dengan pembiayaan dari berbagai sumber)
3.
Renstrada
Perencanaan Operasional/ Taktis
1. Tujuan/Sasaran Setiap Bidang, Kewenangan dan Sektor 2. Program & Kegiatan Tiap Bidang, Kewenangan & Sektor
Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi berdasarkan kewenangan Daerah yang ada dengan pembiayaan dari APBD
NO
4.
NAMA DOKUMEN
APBD
SIFAT DOKUMEN Perencanaan Yang bersifat Alokasi Pembiayaan
ISI POKOK
Program/Proyek Yang mendapatkan Pembiayaan Dari Pemda
FUNGSI
Refleksi dari Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Berdasarkan Kewenangan Yang Ada
ALUR PENYUSUNAN
RENSTRA DAERAH POLA I VISI DAERAH
VISI PEMERINTAH DAERAH
VISI KEPALA DAERAH [
+ VISI PERANGKAT DAERAH
VISI PEMERINTAH DAERAH
Keterangan : 1. a. Visi Daerah bersifat jangka panjang (long – term vision) 20 – 25 tahun b. Visi Daerah disusun oleh para pemegang saham Masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah 2. a. Visi Kepala Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision) 5 tahun, sesuai masa jabatan Kepala Daerah b. Visi Kepala Daerah disusun oleh Bakal Calon KDH kemudian dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Pasal 37 ayat (1) dan (2) 3. a. Visi Pemerintah Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision) 5 tahun b. Visi Pemerintah Daerah disusun dengan memadukan antara visi Kepala Daerah dengan visi masing-masing Perangkat Daerah, menunjukkan pada visi Daerah
POLA II
[
VISI KDH
+ VISI PERANGKAT DAERAH
VISI PEMERINTAH DAERAH
Dibahas Bersama Para Pemegang Saham (DPRD, Masyarakat, PT dan Pemda)
VISI DAERAH
MEKANISME
KOORDINASI DAN KESEPAKATAN PERENCANAAN
DEPARTEMEN
GBHN
PROPENAS
POLA DASAR
PROPEDA
RENSTRA
RENSTRA DINAS
REPETADA
POLA DASAR
PROPEDA
RENSTRA
RENSTRA DINAS
REPETADA
D S P (Daftar Skala Prioritas)
= Garis Hubungan Langsung = Garis Hubungan Koordinasi = Garis Hubungan Kesepakatan
FKK (Forum Koordinasi & Kesepakatan)
KESEPAKATAN BUPATI/WALIKOTA DENGAN GUBERNUR
REPETANAS
Pusat
Propinsi
Kab./Kota
KERANGKA PEMIKIRAN DISAIN PERENCANAAN DI DAERAH
Aspirasi Masyarakat
Stakeholders/ Masyarakat
Propeda Renstra & Dokumen lain
Tuntutan, Aspirasi, Kebutuhan Masalah di Masyarakat
DPRD PEMDA
Visi, Misi & Strategi Daerah
DPRD PEMDA
P E M D A
Arah & Kebijakan
Strategi & Prioritas
Hal. 1
Unit – unit Kerja
1. Visi, Misi & Tupoksi Unit Kerja; 2. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan/ Aktivitas; 3. Tolok Ukur Kinerja & Target Kinerja; 4. Rincian Anggaran perAktivitas & SAB
PEMDA
RAPBD
DPRD PEMDA
APBD
Hal. 2
DAMPAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG TERUKUR DARI IMPLEMENTASI APBD
TAHUN 1
TAHUN 2
Dampak Langsung Terukur ---------------Dampak Langsung LPJ Tahunan Terukur ---------------LPJ Tahunan
TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
Dampak Tidak Langsung Terukur Dampak Tidak Langsung Terukur
Dampak Langsung Terukur ---------------LPJ Tahunan
Dampak Tidak Langsung Terukur Dampak Langsung Dampak Tidak Terukur Langsung Terukur ---------------Dampak Langsung LPJ Tahunan Terukur ---------------LPJ Tahunan
Dampak Selama 5 Tahun
LPJ Akhir Masa Jabatan
