Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur 0

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

0

KATA PENGANTAR Program transmigrasi penduduk sudah dikenal sejak tahun 1905, pada masa pendudukan Belanda. Desa Gedong Tataan di Lampung merupakan basis pertama kolonisasi petani Jawa di daerah luar pulau Jawa, sedangkan di Kalimantan Timur program transmigrasi dimulai tahun 1954 yang ditandai dengan peristiwa pengiriman 760 KK atau 3.049 jiwa dari Pulau Jawa menuju unit permukiman lokasi Palaran Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan sejumlah 748 KK atau 3.053 jiwa ke lokasi Petung Kabupaten Penajam Paser Utara. Saat ini program transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) antara daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA). Buku ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi terhadap kegiatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 84 tahun. Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan saran sangat diperlukan untuk menyempurnakannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Samarinda,

Juli 2013

Kepala Bidang Transmigrasi

Ir. PUTUT PRANOMO, M.Si NIP. 19590603 198803 1 007 Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................................

ii

BAB 1 PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI SEJAK PRA PELITA SAMPAI TAHUN ANGGARAN 1999/2000 A. Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi ............................................................................ B. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum di Kawasan Transmigrasi.......................................................... C. Perkembangan Usaha Ekonomi ......................................... D. Peluang dan Potensi Usaha Ekonomi ..............................

1 2 3 4

BAB 2 PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI ERA OTONOMI A. Paradigma Baru Pembangunan Transmigrasi ........ 5 B. Program Transmigrasi Pada Era Otonomi Daerah ................................................................................................... 5 C. Pelaksanaan Program Ketransmigrasian .................. 10 BAB 3 KERJASAMA ANTARA DAERAH (KSAD) A. Kerangka Konseptual Kerjasama Antar Daerah (KSAD) ................................................................................... B. Kendala dan Potensi dalam Kerjasama Antar Daerah (KSAD).....................................................................

13

BAB 4 KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) ..............................................

18

BAB 5 PROSPEK PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR A. Potensi Lahan ...................................................................... B. Rice Estate/Food Estate ................................................... C. Investor ..................................................................................

23 25 30


15

ii

BAB 6 PERMASALAHAN PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR A. Permasalahan Penyelenggaraan Transmigrasi Dengan Investor ................................................................. B. Permasalahan Penyelenggaraan Transmigrasi Dengan Tuntutan Penduduk .......................................... C. Permasalahan Penyelenggaraan Transmigrasi Dalam Pemenuhan Hak Transmigrasi ........................ D. Permasalahan Penyelenggaraan Transmigrasi Dengan Kawasan Hutan ................................................... BAB 7

PENUTUP ..........................................................................................


34 35 36 38 41

iii

BAB

1

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI SEJAK PRA PELITA SAMPAI TAHUN 1999/2000

A. Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Program transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur dimulai tahun 1954 yang ditandai dengan peristiwa pengiriman 760 KK atau 3.049 jiwa dari Pulau Jawa menuju unit permukiman lokasi Palaran Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan sejumlah 748 KK atau 3.053 jiwa ke lokasi Petung Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 1957 dilanjutkan pengiriman transmigran sebanyak 283 KK atau 866 jiwa transmigran ke lokasi Samboja dan 738 KK atau 2.916 jiwa ke lokasi Pulau Atas Kabupaten Kutai. Kemudian pada tahun 1959 telah diberangkatkan sejumlah 353 KK atau 1.516 jiwa ke lokasi Waru Kabupaten Pasir dan selanjutnya pada masa orde baru Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah tujuan transmigrasi. Dalam jangka waktu 46 tahun penyelenggaraan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur, sejak Pra Pelita sampai Pelita VI (tahun 1999/2000) telah dibangun 235 desa dengan total 72.727 KK atau 293.240 jiwa. Penempatan transmigran di Provinsi Kalimantan Timur umumnya berorientasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Adanya daya tarik ini para transmigran dari daerah asal di pulau Jawa tertarik untuk mengikuti Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan dalam rangka penataan penduduk desa dan pemenuhan penduduk serta jumlah penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Sampai tahun 2000 telah ditempatkan 10.290 KK TSM.


1

Dalam penyelenggaraan transmigrasi mulai tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999, telah juga dilaksanakan penempatan para perambah hutan melalui Proyek Peningkatan Program Pemukiman Perambah Hutan melalui Dana Reboisasi (P4HDR). Dari target sejumlah 1.510 KK telah terealisasi 100 % pada akhir tahun anggaran 1998/1999. Dengan demikian, transmigran yang telah ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur sampai pada tahun anggaran 1999/2000 sebanyak 72.637 KK atau 292.880 jiwa. Adapun jumlah Unit Permukiman Transmigrasi yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah sebanyak 166 UPT dengan 59.140 KK atau 245.117 jiwa. Sebaran UPT yang telah diserahkan yaitu 9 UPT di Kabupaten Samarinda, 20 UPT di Kabupaten Balikpapan, 42 UPT di Kabupaten Pasir, 81 UPT di Kabupaten Kutai, 11 UPT di Kabupaten Bulungan dan 12 UPT di Kabupaten Berau. B. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum di Kawasan Transmigrasi. Hasil penyelenggaraan program transmigrasi yang telah berlangsung 46 tahun tersebut cukup memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan wilayah, yaitu dengan terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil. Dengan dibangunnya 235 UPT (202 UPT baru dan 33 lokasi transbangdep) telah membuka keterisolasian daerah-daerah pedalaman dan sekaligus memanfaatkan sumberdaya lahan dengan membangun prasarana permukiman berupa jalan penghubung/poros sepanjang 543,84 Km, jalan desa sepanjang 906,40 Km, gorong-gorong kayu sepanjang 13.052 meter dan jembatan kayu sepanjang 7.251,20 meter. Selain itu juga telah terbangun fasilitas sosial berupa Masjid sebanyak 304 unit, Gereja sebanyak 13 unit, Puskesmas Pembantu/Balai Pengobatan sebanyak 164 unit dan Gedung Sekolah Dasar sebanyak 164 unit.


2

C. Perkembangan Usaha Ekonomi Di bidang usaha ekonomi, pembangunan transmigrasi juga menciptakan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di suatu daerah melalui pembangunan dan pengembangan pemukiman transmigrasi skala sedang dan skala besar. Pola kegiatan usaha yang dikembangkan di Pemukiman Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sejak Pra Pelita sampai Pelita III seluruhnya Pola Tanaman Pangan kecuali lokasi transmigrasi di kodya Balikpapan sebanyak 100 KK (380 jiwa) dikembangkan pola nelayan, mulai Pelita IV mulai diversifikasi pola usaha yaitu dengan diterapkannya pola Pir-sus di Kabupaten Kutai untuk 1.162 KK (4.600 jiwa) dan pola Pir-Trans di pemukiman transmigrasi yang terletak di Kabupaten Pasir untuk sejumlah 4.047 KK (17.021 jiwa). Mulai Pelita V kegiatan usaha transmigrasi lebih bervariasi yaitu dengan dikembangkannya pola HTI Trans di Kabupaten Pasir dengan jumlah 600 KK (11.068 jiwa) dan pola Transbangdep yang tersebar di seluruh kabupaten dengan jumlah 2.186 KK (8.106 jiwa). Kemudian pada Pelita VI dikembangkan lagi pola kegiatan usaha baru yaitu pola peternakan di Kabupaten Pasir untuk 260 KK (1.064 jiwa). Dengan dikembangkannya pemukiman transmigrasi di Provinsi, terdapat sejumlah UPT yang berkembang menjadi Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Ekonomi. UPT transmigrasi yang menjadi Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Ekonomi, antara lain : • • • • • • • •

Eks UPT Muara Wahau, Eks UPT Pantun dan Eks UPT Kaubun di Kabupaten Kutai Timur. Eks UPT Rimba Ayu, Eks UPT Sebulu, Eks UPT Semboja, Eks UPT Anggana, Eks UPT Tanjung Santan dan Eks UPT Bukit Baru di Kabupaten Kutai Kertanegara. Eks UPT Talisayan di Kabupaten Berau. Eks UPT Jelerai Lor di Kabupaten Bulungan. Eks UPT Nunukan di Kabupaten Nunukan. Eks UPT Sebakung di Kabupaten Pasir. Eks UPT Lempake/Kebon Agung di Kota Samarinda. Eks UPT Kariangao dan Eks UPT Manggar di Kota Balikpapan.


3

Dengan ditetapkannya Eks UPT Sendawar sebagai ibukota Kabupaten Kutai Barat secara otomatis pemukiman-pemukiman transmigrasi yang menjadi pusat pemerintahan tersebut juga berfungsi sebagai pusat perdagangan lokal serta pemasaran bagi desa di sekitarnya. D. Peluang dan Potensi Usaha Ekonomi Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur berpeluang mendukung upaya swasembada pangan melalui penambahan luas areal pertanian pangan dari 15.731 KK transmigran seluas 140.690 Ha berupa Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II, pada umumnya ditanami komoditas padi, jagung, kedelai, buah-buahan dan sayur-sayuran. Rata-rata produksi padi 1 – 2 ton/Ha. Secara keseluruhan, produksi dari lokasi transmigrasi adalah padi sebanyak 90.860,66 ton sekali panen dan jagung 44.926,13 ton sekali panen. Selain itu juga berpeluang bagi upaya peningkatan ekspor non migas dengan pembukaan lahan untuk penambahan luas areal perkebunan untuk Pir-Bun / Trans dengan jumlah 10.748 KK dengan luas total 20.114 Ha berupa lahan plasma dengan komoditi kelapa sawit. Dengan demikian, peluang ini mampu menciptakan lapangan kerja khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.


4

BAB

2

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI ERA OTONOMI DAERAH

A. Paradigma Baru Pembangunan Transmigrasi Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, sangat mempengaruhi dalam proses penyelenggaraan transmigrasi termasuk di Kabupaten Mimika. Dengan paradigma barunya dalam penyelenggaraan transmigrasi Pemerintah Pusat berfungsi sebagai steering sedangkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai fungsi operasional sebagai rowing. Program pembangunan transmigrasi diposisikan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Perencanaan dimulai dari bawah (bottom up planning) dengan mengadopsi aspirasi yang berkembang yang muncul dari masyarakat. B. Program Transmigrasi Pada Era Otonomi Daerah Seiring dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan transmigrasi, di Provinsi Kalimantan Timur juga terjadi perubahan orientasi dalam program transmigrasi. Lokasi transmigrasi bukan lagi terkesan ekslusif namun lebih menyandarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Transmigrasi diposisikan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Program pembangunan transmigrasi lebih diarahkan pada pembangunan permukiman yang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

5

mengintegrasikan antara pendatang/Transmigran Penduduk Asal (TPA) dan penduduk daerah sekitar/Transmigran Penduduk Setempat (TPS). Pembangunan transmigrasi di masa mendatang diperlukan penanganan yang sungguh-sungguh sesuai kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat setempat sehingga pembangunan transmigrasi dapat dirasakan masyarakat sebagai bagian yang turut membangun wilayah dan desanya serta terhadap penduduk pendatang menjadi bagian pembangunan daerah. Penempatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi menggunakan pola 80 % TPA : 20 % TPS, namun menggunakan pola 50 : 50 atau 60 – 70 % TPS dan 30 – 40 % TPS. Sampai dengan tahun 2002 sebanyak 9 UPT masih dibina dengan jumlah transmigran sebanyak 1.600 KK, yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : NO 1.

2. 3. 4. 5.

KAB./LOK. Kab. Pasir - Petiku/Sebakung V - Binangon SP. 1 - S. Kendilo - Muaro Kuaro Kab. K. Kartanegara - Jonggon C SP.1 Kab. Bulungan - Jelerai Selor SP. 6 Kab. Kutai Timur - Tepian Langsat SP2 - Tepian Langsat SP3 Kab. Nunukan - Sebuku Sp. 3

POLA

THN

JML KK

TPLB TPLK HTI TPLK

1998 2002 1996 2001

150 KK 100 KK 300 KK 100 KK

TPLK

2002

300 KK

TPLK

2002

100 KK

TPLK TPLK

2000 2002

250 KK 200 KK

TPLK

2002

100 KK


6

Pada tahun 2003 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprogramkan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) sebanyak 1.650 KK yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kab. Kutai Timur dan Kab. Nunukan. NO 1. 2. 3.

4. 5.

KAB./LOK. Kab. Kutai Kartanegara - Jonggon D Kab. Kutai Timur - Tepian Langsat SP. 3 - Tepian Langsat SP. 4 Kab. Bulungan - Jelarai Selor SP. 6 - Tanjung Buka SP.1 - Salim Batu SP.7 Kab. Pasir - Suliliran SP. 1 Kab. Nunukan - Sebuku SP. 3 - Siemanggaris SP. 1

POLA

THN

JML KK

TPLK

2003

250 KK

TPLK TPLK

2003

200 KK 100 KK

TPLK TPLB TPLB

2003

200 KK 100 KK 100 KK

TPLB

2003

100 KK

TPLK TPLK

2003 2003

300 KK 320 KK

Sedang pada tahun 2004, program transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur untuk Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) adalah sebanyak 1.000 KK, yaitu di lokasi : NO 1. 2. 3. 4. 5.

KAB./LOK. Kab. Berau - Sukan Tengah SP. 3 Kab. Kutai Kartanegara - Jonggon D Kab. Bulungan - Tanjung Buka SP. 2 Kab. Pasir - Suliliran SP. 1 Kab. Nunukan - Sebuku SP. 4 - Siemanggaris SP. 2

POLA

THN

JML KK

TPLB

2004

250 KK

TPLK

2004

100 KK

TPLB

2004

150 KK

TPLB

2004

100 KK

TPLK TPLK

2004 2004

300 KK 100 KK


7

Alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada tahun anggaran 2004 digunakan untuk penyiapan lahan sarana transmigrasi, pembangunan jalan, gorong-gorong, jembatan, fasilitas umum dan sarana air bersih. Selanjutnya pada tahun 2005, program transmigrasi untuk Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) sebanyak 930 KK, yaitu di lokasi : NO 1. 2. 3.

4.

KAB./LOK. Kab. Berau - Sukan Tengah SP. 4 Kab. Kutai Timur - Tepian Langsat SP. 8 Kab. Bulungan - Tanjung Buka SP. 1 - Tanjung Buka SP. 2 - Salim Batu SP. 7 Kab. Pasir - Suliliran SP. 2

POLA

THN

JML KK

TPLB

2005

150 KK

TPLK

2005

200 KK

TPLB TPLB TPLK

2005 2005 2005

150 KK 230 KK 50 KK

TPLK

2005

150 KK

Sementara itu jumlah UPT yang masih dibina sampai dengan tahun 2005 ini adalah sebanyak 3.690 KK / 16 UPT pada 6 Kabupaten. Alokasi program transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur dari dana APBN berupa Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 29.966.246.000,- , yang kegiatannya meliputi : 1) Kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan Sarana Transmigrasi seluas 757 Ha. 2) Kegiatan Pembangunan Jalan Poros/Penghubung sepanjang 13,2 Km. 3) Kegiatan Pembangunan Jalan Desa sepanjang 16,15 Km. 4) Kegiatan Pembangunan Jembatan sepanjang 178 meter. 5) Kegiatan Pembangunan RTJK sejumlah 630 unit. 6) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Umum sejumlah 16 unit. 7) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih sejumlah 100 buah Sumur Gali dan 1.494 buah Gentong Plastik. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

8

Program penyelenggaraan Pembangunan Transmigrasi Baru (PTB) Tahun 2012 sebesar 700 KK dengan rincian sebagai berikut : NO

KABUPATEN

JUMLAH KK

1.

Kabupaten Bulungan - Tanjung Buka SP. 5 - Tanjung Buka SP. 8

200 KK (TPA = 100 KK, TPS = 100 KK) 150 KK (TPA = 50 KK, TPS = 100 KK)

2.

Kabupaten Nunukan - Seimanggaris SP. 5

150 KK (TPA = 75 KK, TPS = 75 KK)

Program pengembangan kawasan transmigrasi melalui program Pembangunan Transmigrasi Baru (PTB) Tahun 2013 (sampai dengan Bulan Mei 2013) sebanyak 100 KK dengan rincian : NO 1.

KABUPATEN Kabupaten Nunukan - Siemanggaris SP. 5 - Siemanggaris SP. 6

JUMLAH KK

a

100 KK (TPA = 50 KK, TPS = 50 KK)

2.

Kabupaten Bulungan - Tanjung Buka SP. 5 100 KK (TPA = 100 KK)b c - Tanjung Buka SP. 5a d - Tanjung Buka SP. 9 Catatan : a Target Luncuran sebanyak 15 KK b Target Luncuran 200 KK, sudah ditempatkan sebanyak 100 KK c. Target Murni sebanyak 150 KK (TPA = 75 KK, TPS = 75 KK) d Target Murni sebanyak 150 KK (TPA = 75 KK, TPS = 75 KK)


9

C. Pelaksanaan Program Ketransmigrasian Jumlah Transmigran yang Telah ditempatkan Menurut Daerah Asal Sejak Pra Pelita s/d Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAERAH ASAL

Transmigran Jiwa 1.281 4.334 100 436 99 404 12.470 48.158 15.638 61.438 2.110 7.122 20.719 79.612 4.641 18.698 2.991 13.510 916 3.547 109 429 18.345 81.464 79.419 319.152

KK

DKI Jakarta LAMPUNG BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR NTB NTT BALI AKAD Penduduk Setempat Jumlah

Jumlah Transmigran yang telah ditempatkan Kabupaten/Kota Sejak Pra Pelita s/d Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DAERAH ASAL Kab. Pasir Kab. Penajam Paser Utara Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur Kab. Kutai Barat Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Samarinda Kota Balikpapan AKAD Penduduk Setempat Jumlah


menurut

Transmigran KK Jiwa 14.545 60.422 8.285 34.467 15.536 63.171 13.948 54.359 4.431 17.255 8.116 31.431 6.583 25.701 100 383 2.226 6.891 619 2.364 4.179 17.347 751 3.283 109 429 18.345 81.464 79.419 319.152

10

PROGRAM KIMTRANS BINA (PTA) TAHUN 2012 No

Lokasi

I

Kabupaten Bulungan 1. Tanjung Buka SP 2 2. Tanjung Buka SP 5 3. Tanjung Buka SP 7 4. Tanjung Buka SP 8 Jumlah Kabupaten Kutai Timur 5. Tepian Langsat SP 3 6. Tepian Langsat SP 7 7. Tepian Langsat SP 8 8. Meratak Jumlah Kabupaten Nunukan 9. Seimanggaris SP 5 10. Seimanggaris SP 4a Jumlah Kabupaten Tana Tidung 11. Tanah Merah SP 1 12. Sesayap SP 3 13. Desa Sambungan Jumlah Kabupaten Berau 14. Sukan Tengah SP4 Jumlah Jumlah seluruhnya

II

III

IV

V

Jumlah Penempatan KK JIWA

Daya Tampung

Tahun Penempatan

300 400 300 330 1330

2007 2012 2008/2009 2010

300 400 250 300 1250

1223 992 703 2918

340 258 250 250 1098

2006/’07/’09 2007/2008 2007 2009/2010

300 205 200 184 889

1141 818 755 736 3450

250 500 750

2012 2007

150 150 300

560 560

300 250 300 850

2006 2006/2007 2007/2010

300 150 170 620

1146 586 654 2386

300 300 4328

2007

175 175 3234

800 800 10114

PROGRAM KIMTRANS BINA (PTA) TAHUN 2013 No I

II

Kabupaten Bulungan 1. Tanjung Buka SP 7 2. Tanjung Buka SP 8 3. Tanjung Buka SP 5 4. Tanjung Buka SP 5a 5. Tanjung Buka SP 9 Jumlah Kutai Timur 6. Tepian Langsat SP 3 7. Tepian Langsat SP 7 8. Meratak Jumlah

Jumlah Penempatan KK JIWA

Daya Tampung

Tahun Penempatan

300 330 400 270 250 1.550

2009/2010 2011/2012 2012

250 300 400 150 150 1.250

992 703 735 2.918

340 258 250 848

2006/’07/’09 2007/2008 2010/2011

300 205 184 689

1.141 818 736 2.695


11

III

IV

Nunukan 9. Seimanggaris SP 5 10. Seimanggaris SP 6 Jumlah Tana Tidung 11. Desa Sambungan Jumlah Jumlah seluruhnya

250 196 250

2012 -

80 100 180

-

200 200 2.848

2007/2010

170 170 2.289

654 654 10114

PROGRAM PENGAKHIRAN STATUS UPT TAHUN 2012 No I

II

III

IV

Kabupaten Berau 1. Sukan Tengah SP 4

Daya Tampung

Tahun Penempatan

300

2006

Jumlah Bulungan 2. Tanjung Buka SP 2

300

Jumlah Kutai Timur 3. Tepian Langsat SP 8

340

Jumlah Nunukan 4. Sebuku/Nunukan SP4

250

Jumlah Jumlah Seluruhnya

340

250

500 500 1.390


2006

2006

2006

Jumlah Penempatan KK

JIWA

175

800

175

800

300

1223

300

1223

200

755

200

755

150

560

150 825

560 3.338

12

BAB

3

KERJASAMA ANTARA DAERAH (KSAD) BIDANG TRANSMIGRASI

A. Kerangka Konseptual Kerjasama Antara Daerah (KSAD) Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahanpemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untukmemberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan Otonomi Daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa maju mundurnya satu daerah juga bergantung pada daerah-daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan. Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.


13

Kerjasama Antar Daerah (KSAD) hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerahdaerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KSAD)baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra. Kerjasama bisa meningkat atau lebih efektif dalam keberjalanannya apabila ada external support (misalnya dalam hal pendanaan) dan demand public atau permintaan dan dukungan dari masyarakat. Meskipun dua hal tersebut penting, akan tetapi hal utama yang harus mendasari kerjasama tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing Pemerintahan Daerah yang terkait. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. Komitmen tersebut perlu dimiliki oleh para Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

14

pejabat, baik pada level teknis, manajerial, maupun pimpinan, sehingga langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pemangkasan birokrasi dalam kerjasama dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi gerak. Hingga tahun 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kesepakatan Kerjasama Antara Daerah (KSAD) dengan beberapa provinsi yaitu : No

Propinsi Asal

1.

Jawa Timur

2.

Jawa Barat

3.

Banten

4.

Bali

5.

NTT

6.

NTB

7.

DI Yogyakarta

8.

Jawa Tengah

9.

Lampung

Nomor dan Tanggal 119/20258/012/2011 119/12531/BKPW.A/2011 475.1/923/DTKT-Sek/XII/2011 475.1/25/BANGSOS 119/7271/BKPW.A/2011 475.1/MOU.11-HUK/2010 474.6/11664.DTKT/2010 075/30/KB/B.PUM/2010 474.6/11667/DTKT/2010 BU.595/39/G.NTT/2010 474.6/11666/DTKT/2010 560/014/KESDA 474.6/11665/DTKT/2010 25/KSP/XII/2010 474.6/11668/DTKT/2010 474.6/11669/DTKT/2010 G/539 B/III.05/HK/2011 119/2185/BPPWKA/2012

Ket. 8-12-2011

5 Thn

28-6-2011

1 Thn

16-12-2010

5 Thn

16-12-2010

5 Thn

16-12-2010

5 Thn

16-12-2010

5 Thn

16-12-2010

5 Thn

16-12-2010

1 Thn

8-6-2012

5 Thn

B. Kendala dan Potensi dalam Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Kerjasama Antar Daerah (KSAD) selama ini tidak lepas dari kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kendalakendala itu diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah masih belum cukup mempertimbangkan KSAD sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

15

persaingan dan ego daerah dimana semangat otonomi masih dipandang sempit dan kedaerahan. Setiap daerah memacu perkembangan daerahnya sendiri tanpa menimbang kemampuan dan kebutuhan wilayah lain. Kondisi ini menghambat prakarsa daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain. Terlebih lagi, tidak jarang pelayanan publik yang diusahakan melalui Kerjasama Antar Daerah (KSAD) lebih banyak merugi dan disubsidi APBD sehingga kurang menarik dikerjasamakan. Pemerintah Daerah kemudian lebih memilih bekerjasama dengan pihak swasta karena menganggap kerjasama dengan daerah lain justru lebih rumit dan rawan terjadi konflik. Selain itu, belum ada mekanisme insentif untuk daerah-daerah yang bekerja sama dalam peningkatan efektivitas/efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, 2. Untuk daerah-daerah pemekaran, ada kecenderungan lebih enggan untuk bekerja sama dengan daerah lain, termasuk daerah induk, karena euphoria baru menjadi sebuah daerah otonom, 3. Di pemerintah pusat sendiri, KSAD belum menjadi satu inovasi prioritas untuk di-diseminasikan ke daerah. Selama ini KSAD biasanya terbentuk atas inisiatif daerah sendiri. Masih sangat kurang fasilitasi atau inisiasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Peran Pemerintah Pusat sampai saat ini baru dalam bentuk penyusunan PP No. 50 Tahun 2007 mengenai tata cara KAD.


16

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi potensi dalam pengembangan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) ke depan, yaitu diantaranya: 1. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah biasanya mendapat bobot prioritas paling rendah dari program-program lain dalam Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Meski begitu, baik Pemerintah Daerah maupun instansi di tingkat pusat memperkirakan peningkatan KSAD ini, pada masa yang akan datang, dapat menjadi salah satu kunci dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Akan tetapi isu KSAD biasanya selalu “kalah” dengan isu lain yang sifatnya lebih pragmatik, 2. KSAD dapat menjadi alternatif dari pemekaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi wilayah., 3. Sebagian besar daerah cenderung tidak terlalu memperhatikan KSAD biasanya karena daerah tidak tahu atau tidak menyadari potensi yang bisa dikerjasamakan. Pemerintah Provinsi bisa berperan dalam hal mengkaji potensi-potensi kerjasama tersebut. Database “potensi kerjasama” dapat menjadi instrumen yang penting dalam mendorong kerjasama daerah, 4. Penguatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dalam hal inisiasi, penyusunan sistem/ mekanisme insentif, dan diseminasi best practices untuk mendorong peningkatan KSAD, 5. Selama ini sudah banyak model pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis pada KSAD. Misalnya KAPET, Kawasan Andalan, Kawasan Sentra Produksi, dan sebagainya. Model-model ini dapat “dihidupkan” kembali atau bahkan dimodifikasi untuk sektor-sektor lain. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

17

BAB

4

KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)

Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan Transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi Pusat Pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang mempunyai fungsi sebagai:    

Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis; Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul; Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa; Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasarpasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi mengatur bahwa transmigrasi dilaksanakan dengan membangun WPT (Wilayah Pengembangan Transmigrasi) dan LPT (Lokasi Permukiman Transmigrasi). WPT adalah untuk menciptakan pusat pertumbuhan yang baru sedangkan LPT adalah untuk menunjang pusat pertumbuhan yang sudah ada.


18

Meskipun lahir sebelum Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, UU 15 tahun 1997 dan PP Nomor 2 tahun 1999 sudah sejalan dengan semangat otonomi daerah. Telah diatur bahwa WPT diusulkan oleh pemerintah daerah dan harus sesuai dengan tata ruang daerah. Namun dalam implementasinya konsep WPT belum banyak dipahami sebagai alternatif cara memper cepat pembangunan dae rah. Pengemasan Konsep WPT dalam bentuk KTM merupakan langkah stra tegis untuk implementasi WPT. Sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal yang dihadapi, transmigrasi mereposisi diri untuk merespon tuntutan yang berkembang. Dengan hadirnya manajemen baru, digulirkan visi transmigrasi dengan paradigma baru untuk: 1. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan; 2. Mendukung ketahanan nasional; 3. Mendorong strategi pemerataan investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah; 4. Penanggulangan pengangguran secara berkesinambungan dalam jangka panjang;


19

Sejalan dengan tujuan di atas dan dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kalimantan Timur telah mencanangkan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di beberapa lokasi yakni : No 1.

2.

3.

Lokasi KTM Maloy Kab. Kutai Timur

KTM Seimanggaris Kab. Nunukan

KTM Sebatik Kab. Nunukan

Kemajuan SK Penetapan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.137/ MEN/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008

Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 839 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009

Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 840 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009

Realisasi Kegiatan -

4.

KTM Salimbatu Kab. Bulungan

-

-

5.

KTM Labanan Kab. Berau

-

-

Tugu KTM Gapura KTM Jalan Poros Jembatan Jalan Boulevard Jalan Lingkungan Rumah Ibadah Kantor Polisi Kantor Pengelola Jalan Boulevard Masterplan Site Plan DED Jalan dan Jembatan DED Rumah Pintar DED Gedung Kantor Pengelola DED Islamic Center DED SAB DED Tugu dan Gapura Masterplan DED Tugu, Taman dan Gapura DED Kantor Pengelola DED Dermaga DED Drainase DED Jalan Masterplan Masterplan

Dari beberapa lokasi tersebut, KTM Maloy telah dilakukan pembangunannya. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Maloy terletak di Kabupaten Kutai Timur, yang mencakup Kecamatan Kaubun, Karangan dan Sangkuriang. Tepatnya di Teluk Sangkuriang yang termasuk dalam wilayah Agropolitan SANGSAKA (Sangkulirang Sandaran – Kaliorang). Di dalam kawasan ini terdapat desa eks Transmigrasi sebanyak 13 desa yang sudah berkembang. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

20

Kawasan Maloy mempunyai potensi untuk pengembangan lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, lahan kering dan lahan tambak. Lahan sawah adalah pengembangan dari bendungan sungai Kambun atau sistim pompanisasi. Kesesuaian lahan untuk sawah sangat sesuai. Selain itu untuk tanaman palawija dan buah-buahan terutama nenas dan kacang-kacangan sangat sesuai. Di kawasan ini juga tersedia 3.500 Ha lahan untuk tambah yaitu untuk tambak udang galah dan bandeng yang berukualitas eksport, termasuk kegiatan pembuatan bibit udang galah dan bandeng. Pada saati ini di Kawasan Maloy sedang dibangun pelabuhan yang berstandar internasional yang dikenal dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy artinya kawasan ini akan menjadi bongkar muat dan lintas barang skala besar antar pulau dinusantara ini. Oleh karena kawasan ini ditarget cepat berkembang, maka salah satu indikatornya adalah jaringan transportasi, oleh sebab itu dikawasan ini berpotensi membangun usaha jasa konstruksi bidang sipil dan manejemen. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

21

BAB

5

PROSPEK PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang pada Rencana Tata Ruang yang tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Terpadu Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Rencana Tata Ruang Provinsi dapat disimpulkan bahwa peran sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) untuk Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih sangat besar. Masih luasnya lahan yang belum dikembangkan sementara terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki di Provinsi Kalimantan Timur sangat terbatas, maka untuk mengoptimalkan pengembangan sektor pertanian di Provinsi tersebut terutama dalam melakukan program ekstensifikasi perlunya tambahan tenaga kerja dari luar daerah. Berdasarkan hal tersebut, peluang pengembangan kawasan transmigrasi untuk memanfaatkan potensi alam yang ada tampaknya masih besar. Untuk mendukung pembangunan daerah, pengembangan kawasan transmigrasi dapat memanfaatkan kawasan budidaya non kehutanan, terutama yang diarahkan untuk pengembangan kawasan pertanian. Luas kawasan budidaya pertanian non kehutanan seluruhnya mencakup 5.324.400 Ha yang tersebar di : ₋ Kabupaten Kutai seluas 902.580 Ha. ₋ Kabupaten Kutai Barat seluas 932.266 Ha. ₋ Kabupaten Kutai Timur seluas 957.780 Ha. ₋ Kabupaten Bulungan seluas 426.307 Ha. ₋ Kabupaten Pasir seluas 609.015 Ha. ₋ Kabupaten Berau seluas 572.423 Ha. ₋ Kota Samarinda seluas 78.000 Ha. ₋ Kota Balikpapan seluas 35.469 Ha. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

22

₋ ₋ ₋ ₋

KotaBontang seluas 10.429 Ha. Kota Tarakan seluas 20.305 Ha. Kabupaten Malinau seluas 291.070 Ha. Kabupaten Nunukan seluas 483.844 Ha.

A. Potensi Lahan 1.

Luas Wilayah Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Profil Daerah Prov. Kaltim 2009) dengan Luas Seluruhnya 20.865.774 Ha yang terdiri dari :  Luas Daratan : 19.844.117 Ha.  Luas Laut : 1.021.657 Ha.

2.

Penggunaan Lahan Penggunaan Lahan Tahun 2009 meliputi : a. Lahan Kehutanan  Hutang Lindung  Hutang Suaka Alam dan Wisata  Hutan Produksi Tetap  Hutang Produksi Terbatas  Hutang Konservasi

: : : : : :

17.718.423 2.751.702 61.850 5.121.688 4.612.965 5.170.218

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

b.

Lahan Persawahan  Sawah Tadah Hujan (Non Irigasi)  Sawah Irigasi  Sawah Pasang surut  Sawah Lainnya

: : : : :

202.370 126.294 50.209 16.679 9.188

Ha Ha Ha Ha Ha

c.

Lahan Kering  Ladang (Tegalan)  Rawa  Perkebunan

: 2.358.866 : 865.957 : 495.412 : 997.497

Ha Ha Ha Ha


23

d.

3.

Lahan Permukiman/Perkampungan : 3.724.663  Padang Rumput Alam : 61.535  Tanah Tandus (Tidak diusahakan) : 2.215.393  Tanah Terlantar : 1.447.735

Ha Ha Ha Ha

Potensi Lahan Pertanian Potensi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2010 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim) ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ ₋

₋

Sawah Bukan Sawah Sawah tanam 2 kali setahun Sawah tanam 1 kali setahun Sawah yg tidak tanam padi Sawah yg dimanfaatkan sekitar Sawah yang tidak diusahakan Bukan Sawah yg dimanfaatkan Bukan Sawah yg tidak diusahakan Pengembangan Lahan Sawah ₋ Tahun 2006 s/d 2010 ₋ Tahun 2011 ₋ Rencana Tahun 2012 Optimasi lahan


: 201.769 Ha : 2.687.709 Ha : 24.340 Ha : 58.456 Ha : 26.784 Ha : 109.580 Ha (54%) : 92.189 Ha (46%) : 1.426.463 Ha (53%) : 1.261.246 Ha (53%) : : 5.934,5 Ha : 2.550 Ha : 5.750 Ha : 4.000 Ha

24

B. Rice Estate/Food Estate 1. Rice Estate Pengembangan Rice Estate di Provinsi Kalimantan Timur seluas 200.000 Ha, dengan luas indiaksi lahan potensial, Hasil Verifikasi dengan Kabupaten sebagai berikut :

No

KABUPATEN

Luas Indikasi Hasil Klarifikasi Pemerintah Kabupaten Provinsi Terhadap Tgl.18 Januari 2012 Potensi Luasan /Validasi Tim Lahan (Ha) Percepatan (Ha)

1

BERAU

11.901,42

62.751

2

BULUNGAN

73.976,77

50.000

3

KUTAI BARAT

56.942,42

70.000

4

KUTAI KARTANEGARA

76.826,99

36.347

5

KUTAI TIMUR

39.545,58

62.630

6

MALINAU

1.306,60

1.933

7

NUNUKAN

12.434,19

46.700

8

PENAJAM PASER UTARA

9.474,48

1.400

9

PASER

15.159,44

5.500

10

TANA TIDUNG

4.916,93

6.200

302.484,81

343.461

Total


25

2. Food Estate a.

Kawasan Transmigrasi Daya tampung dan realisasi penempatan kawasan transmigrasi pada 5 (lima) SKP di Kabupaten Bulungan : 1). SKP Salimbatu Penempatan Tahun :  1982-1985, SP.1 realisasi  1982-1986, SP.2 relaisasi  1985-1986, SP.3 realisasi  1985-1989, SP.4 realisasi  1985-1989, SP.5 realisasi  1991-1992, SP.6 realisasi  2003-2005, SP.7 realisasi Total Penempatan


: 14.000 Ha. = 400 = 500 = 350 = 200 = 500 = 340 = 200 = 2.490

KK KK KK KK KK KK KK KK

26

2). SKP Jelerai Selor Penempatan Tahun :  1991-1992, Sp.1 realisasi  1992-1993, SP.2 realisasi  1993-1994, SP.3 realisasi  1996-1997, SP.4 realisasi  1997-1998, SP.5 realisasi  2002-2004, SP.6 realisasi Total Penempatan

= 250 = 325 = 240 = 230 = 350 = 300 = 1.695

3). SKP Tanjung Buka  2003-2006, SP.1 realisasi  2005-2006, SP.2 realisasi  2008-2009, SP.7 realisasi  2010, SP.8 realisasi  2012, SP.8 Target  2012, SP.5 Target  PM, SP.5 Daya Tampung  PM, SP.3 Daya Tampung  PM, SP.4 Daya Tampung  PM, SP.6 Daya Tampung  PM, Sepungkur SP.1 Jumlah Target dan Real

: 10.000 Ha. = 465 KK = 320 KK = 250 KK = 150 KK = 150 KK = 400 KK = 200 KK = 260 KK = 300 KK = 320 KK = 500 KK = 3.315 KK

4). SKP Selimau  1992-1993, Sp.1 realisasi  1993-1994, SP.2 realisasi  1995-1996, SP.3 realisasi Total Penempatan

: 1.000 Ha. 133 KK 146 KK 121 KK 400 KK

5). SKP Sekatak  1997-1998, Sp.1 realisasi Jumlah Luas Lahan Total Daya Tampung Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

: 10.000 Ha.

= = = =

KK KK KK KK KK KK KK

: 1.000 Ha 144 KK : 36.000 Ha = 7.924 KK =

27

Pengembangan Food Estate kawasan Delta Kayan Kabupaten Bulungan meliputi :  Potensi Pengembangan Food Estate di Kawasan Delta Kayan Kabupaten Bulungan seluas 50.000 Ha, terdiri dari : a. Luas lahan ± 6.000 Ha telah dimanfaatkan transmigrasi, dengan realisasi penempatan sampai 2011 sebanyak 1.165 KK dan Rancangan Penempatan Transmigrasi sebanyak 1.894 KK dengan rincian sbb : 1). SKP Tanjung Buka telah ditempatkan transmigrasi sebanyak 1.165 KK meliputi :  Tanjung Buka SP.1 = 465 KK  Tanjung Buka SP.2 = 320 KK  Tanjung Buka SP.7 = 250 KK  Tanjung Buka SP.8 = 150 KK+150 KK (2012) 2). SKP Tanjung Buka yang telah tersedia Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dengan daya tampung sebanyak 1.794 KK meliputi :  Tanjung Buka SP.3 = 260 KK  Tanjung Buka SP.4 = 314 KK  Tanjung Buka SP.5 = 400 KK (2012)  Tanjung Buka SP.6 = 320 KK  Sepungkur SP.1 = 500 KK b. Terdapat sisa potensi lahan Delta Kayan seluas 44.000 Ha (50.000 – 6.000), mempunyai potensi kesempatan kerja sebanyak ± 10.000 Tenaga Kerja dengan rancangan sebagai berikut :  Lahan 44.000 Ha efektif untuk pengembangan transmigrasi seluas ± 30.800 Ha (70 %).  Lahan dipergunakan Inti 15.400 Ha (50 %)  Lahan untuk Transmigrasi 15.400 Ha, maka memiliki daya tampung sebanyak 7.700 KK (2 Ha/KK). Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

28

 Prediksi Program Food Estate dapat menyerap Tenaga Kerja/Transmigrasi sebanyak 10.759 KK meliputi :  Transmigrasi telah ditempatkan = 1.165 KK  Program yang tersedia RTSP = 1.894 KK  Potensi Lahan tersisa = 7.700 KK


29

C. Investor 1. Food Estate a.

b.

c.

PT. AGRO SUMBER KENCANA (MIWON)  Komoditi : Jagung  Luas : 5.000 Ha  Lokasi : Tanjung Buka Kab. Bulungan  Realisasi : Demplot 10 Ha  Program : Menunggu usulan program perusahaan dimaksud. PT. SANG HYANG SERI (SHS)  Komoditi : Padi  Luas : 5.000 Ha  Lokasi : Tanjung Buka Kab.Bulungan  Realisasi : Master Plan, Pendirian Pabrik Benih  Program : Menunggu usulan program perusahaan dimaksud. PT. NUSA AGRO MANDIRI (SOLARIA)  Komoditi : Kedelai, Jagung dan Ikan Air Tawar  Luas : 5.000 Ha  Lokasi : Tanjung Buka Kab. Bulungan  Realisasi : Demplot Kedelai 3 Ha  Program : Menunggu usulan program perusahaan dimaksud.


dari

dari

dari

30

2. Rice Estate Investor yang mengusulkan investasi untuk pengembangan Rice Estate dan/atau Food Estate sebanyak 16 Perusahaan dengan kebutuhan lahan seluas 525.100 Ha dengan rincian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

TIGA PILAR CORP (Jakarta) PT. HARIM (Korea Selatan) BUMN (PT. SHS) BUMN (PT. PERTANI) BUMN (PT. Pupuk Sriwijaya, PT. PKT, PT. Pupuk Kijang, PT. PetroKimia) 6. PT. BOSAWA GROUP 7. PT. TECHNITEM INDONESIA 8. PT. ANUGERAH 9. PT. HANURATA 10. INTRACA PENTA 11. BANGUN DESA PANGAN (INKOPTA) 12. GREAT GLANT AGRO INDUSTRY (GGAI) 13. BERAU JAGUNG RAYA 14. KADIN KALTIM 15. KAPAL API 16. PT. BINA MENTARI TUNGGAL JUMLAH

= = = =

10.000 11.000 40.000 30.000

Ha Ha Ha Ha

= = = = = = =

30.000 15.000 100.200 2.000 200.000 10.000 1.900

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

=

5.000

Ha

= = = =

10.000 20.000 10.000 30.000

Ha Ha Ha Ha

=

525.100

Ha


31

BAB

6

PERMASALAHAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI

Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana digariskan dalam UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu sumber daya utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum adalah melalui pengelolaan dan pendayagunaan tanah. Mengingat tanah dalam wilayah NKRI merupakan salah satu sumber daya alam utama yang selain memiliki nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang semakin meningkat dan beragam, baik di tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional,1 oleh karenanya tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tanah dalam peraturan perundangundangan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut. Hak asasi mengenai tanah telah diakui dan dilindungi oleh negara dalam konstitusi. Kebijakan pertanahan di Indonesia bersumber pada Konstitusi Negara, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan mempergunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat Konstitusi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencapai 1Boedi

Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisaksti, 2007, hal. 3. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

32

keadilan sosial.2 Amanat Konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan UU yang bersifat populis yang ketentuan dalam pasal-pasalnya merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila, namun terjadi pergeseran kebijakan pertanahan ke arah yang cenderung prokapitalis.3 Permasalahan di bidang pertanahan yaitu: (1) masih adanya potensi sengketa dan konflik pertanahan yang tinggi akibat aturan hukum yang mengatur pengelolaan pertanahan belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum; (2) lemahnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah menyebabkan hak-hak masyarakat atas tanah menjadi kurang terlindungi, tidak terkecuali bagi masyarakat petani di perdesaan; (3) akses petani terhadap tanah semakin mengecil dari tahun ke tahun; dan (4) terjadinya fragmentasi tanah pertanian, yang menyebabkan penguasaan petani terhadap tanah pertanian terus mengecil hingga berada jauh di bawah skala ekonomi yang layak. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Ketransmigrasian, pada Pasal 23 ayat (1) ditegaskan bahwa “Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi” dan di ayat (2) dijelaskan pula bahwa alokasi penyediaan tanah bagi transmigrasi sangat penting didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kepastian bagi penyediaan lapangan kerja dan ruang usaha serta permukiman. Dalam perkembangannya, banyak dijumpai permasalahan pertanahan di bidang keteransmigrasian, diantaranya (1) permasalahan penyelenggaraan transmigrasi dengan investor, (2) 2Alinea

Ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Cet. 2, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009, hal. 4. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

33

permasalahan penyelenggaraan transmigrasi dengan tuntutan penduduk, (3) permasalahan penyelenggaraan transmigrasi dengan pemenuhan hak transmigrasi, dan (4) permasalahan penyelenggaraan transmigrasi dengan kawasan hutan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Maret 2012, mencatat terdapat 71 kasus masalah pertanahan dalam penyelenggaraan transmigrasi di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Kasus pertanahan transmigrasi paling banyak disebabkan masalah pemenuhan hak para transmigran. Setidaknya 34 dari 71 kasus transmigrasi terkait hal tersebut. Sisanya sekitar 17 kasus menyangkut tuntutan penduduk yang tak terpenuhi serta 20 kasus lain terkait tumpang tindih kepentingan dengan investor. A. Permasalahan Penyelenggaraan Transmigrasi Dengan Investor Di Kalimantan Timur sampai dengan bulan Mei tahun 2013, tercatat 4 lokasi di kabupaten yang bermasalah dalam penyelenggaraan transmigrasi dengan investor. Kekurangan Lahan (HA ) LU LU LP I II

Tahun Patan

Jml KK

Pola

Masalah

1991/ 1992

200

TU

Tumpang tindih LU I, II dengan HGU PT Sukses Tani Nusa Subur.

-

75

100

Dalam Proses penyelesaian oleh BPN Prov. Kaltim.

2006/ 2007

150

TU

-

100

150

Dalam proses Pengadilan.

Nunukan - Simanggaris SP.2

Tumpang tindih HPL dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari

2004

200

TU

Tumpang tindih dengan HGU PT. Pohon Mas

-

-

100

Perlu tata batas ulang.

- Sebuku

2006

200

TU

Tumpang tindih dengan lokasi HGU PT. KHL dan Koperasi Tani Mukti.

-

-

400

Perlu tata batas ulang.

No.

Kab./Lokasi

1.

Penajam Paser Utara - Labangka, Babulu.

2.

Tana Tidung - Sesayap SP.3

3.


Upaya Tindak Lanjut

34

B. Permasalahan Penyelenggaraan Transmigrasi Dengan Tuntutan Penduduk Di Kalimantan Timur sampai dengan bulan Mei tahun 2013, tercatat 2 lokasi di 2 kabupaten yang bermasalah dalam penyelenggaraan transmigrasi dengan tuntutan penduduk.

No.

Kabupaten/Lokasi

1.

Kutai Kartanegara 1. UPT Maluhu

2.

Penajam Paser Utara 2. Gunung Makmur

Tahun Patan, KK 1970/1972, 400

Pola

TU

Lahan yang dituntut ( HA ) LU LP LU I II -

66,246 m2

-

Masalah

Tuntutan Ahli Waris (Alm) HAS, Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 26/PTS.Pdt.C/1983 PN-TGR Tgl. 18 Mei 1983. Lahan Usaha II diserobot oleh Desa Rantau Belimbing

Upaya dan tindak lanjut terhadap permasalahan di atas; 1. Terhadap permasalahan di UPT Mahulu, Kab. Kutai Kartanegara akan diselesaikan oleh Pemkab Kukar, Pemprov Kaltim, Kemenakertrans. Hasil pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengadilan Negeri Tenggarong dan Ahli Waris disepakati: - Dana Ganti Rugi Lahan untuk UPT Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp. 9.000.000.000,- yang terdiri dari Rp. 5.000.000.000,dari Dana APBN Kemenakertrans, Rp. 2.000.000.000,APBD Prov. Kaltim (diajukan dalam APBD-P 2013) dan APBD Kab. Kukar sebesar Rp. 2.000.000.000,-; - Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat untuk bersama-sama mengajukan perubahan eksekusi kepada pihak Pengadilan Negeri Tenggarong, Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

35

-

Untuk mengatasi pelaksanaan Ganti Rugi lahan, alternatif yang disepakati adalah melaksanakan atau menyampaikan dana yang ada di APBN terlebih dahulu, sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang dialokasikan dari Pusat, sehingga Pusat sudah tidak mempunyai tanggungan lagi.

2. Terhadap permasalahan di UPT Gunung Mamkmur, Kab. PPU Perlu dilakukan investarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Kegiatan tersebut akan dilakukan bersama antara Disnakertrans Prov. Kaltim dan Dit. Penyediaan Tanah Transmigrasi Ditjen serta berkoordinasi dengan Kanwil BPN Prov. Kaltim dan Kantor BPN Kabupaten Paser. C. Permasalahan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Transmigrasi

Transmigrasi

Dengan

Di Kalimantan Timur sampai dengan bulan Mei tahun 2013, tercatat 2 lokasi di 2 kabupaten yang bermasalah dalam penyelenggaraan transmigrasi dengan tuntutan penduduk No.

1.

2.

3.

Kabupaten/ Lokasi

Kekurangan Lahan ( HA ) LU LU LP I II

Tahun Patan

Jml KK

Pola

Masalah

1994/ 1995

200

TSM

Tumpang tindih lahan UPT Sebulu III dan Sebulu IV.

-

-

198

- Rapak Lambur

2004

100

TU- TPLB

Kekurangan LU I

-

50

-

Tana Tidung Sambungan

2007

99

TU

Tuntutan warga trans atas lahan seluas 3 HA/KK.

-

-

297

Penajam Paser Utara - Bebulu Darat

1999

200

TSM

Kekurang LU I, warga hanya memperoleh LP ukuran 25M X 50M

-

200

-

- Labangka

1992

200

Trans bangdep

Nama 100 warga trans salah nama dlm penerbitan sertifikat.

-

100

-

Kutai Kartanegara - Sebulu IV


Penyebab

Upaya & Tindak Lanjut

Lahan diokupasi penduduk lokal

Sudah dilakukan identifikasi lokasi bermasalah.

Kebijakan Bupati warga trans mendapat jatah lahan seluas 3 Ha/KK

Redisain tata ruang lokasi trans dgn Dana APBD 2012 dan akan membagi kekurangan LU II pada Tahun 2013**).

Dokumen tidak lengkap

Akan dicarikan lahan pengganti*).

Perlu pencermatan lapangan tentang perolehan lahan untuk TSM tsb. Perlu koordinasi dengan BPN Kab. PPU.

36

Catatan : *) Surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Kutai Kartanegara No: 475.1/297/1.7.1/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan penyelesaian lahan Upt Rapak Lambur: a. Penyelesaian klaim masyarakat atas LU warga transmigran UPT Rapak Lambur , diupayakan penyelesaian melalui jalur hukum b. Pihak legislatif Kab. Kutai Kartanegara akan memfasilitasi Penyerahan lahan secara langsung dari Bupati kepada transmigran, yang direncanakan awal bulan Agustus 2010 c. Warga yang mengklaim lahan dan berkeinginan ikut program penataan penduduk akan ditindaklanjuti pada tahun 2011 **) KLARIFIKASI  Legalitas Lahan, telah dicadangkan areal seluas 1.000 Ha dengan SK Bupati Bulungan No. 512 Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2005. Kemudian diperbarui dengan SK Bupati Tana Tidung No. 591/193/K-VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 dengan luas 2.000 Ha  RTSP dilaksanakan oleh Pemkab Bulungan tahun 2006 dengan daya tampung 300 KK  Pembangunan pemukiman transmigrasi di Desa Sambungan dilaksanakan secara bertahap yaitu pada tahun 2007 sebanyak 70KK dan pada tahun 2010 sebanyak 100 KK, dengan menggunakan  Penempatan 2007 = 70 KK, TPS 29 KK dan TPA 41 KK ( Jabar 25 KK dan Jateng 16 KK).  Penempatan 2010 = 100 KK , TPS 51 KK dan TPA 49 KK (DKI Jakarta 25 KK dan Jabar 24 KK).  LP dan LU I tidak ada perubahan tata ruang. L802  LU I yang dibuka hanya sampai tahap Tebas, Tebang, Potong (TTP) sehingga masih terdapat katyu yang berdiameter besar berserakan.  Jalan untuk mencapoai LU I sepanjang 1,5 Km tidak ada TINDAK LANJUT 1. Pemantapan aspek legalitas lahan dari SK Bupati Tana Tidung menjadi SK Gubernur Kaltim, sekaligus pemantapan aspek 2C dan 4L, 2. Berdasarkan lahan yang sudah 2C, akan dilakukan redesign yang semula 2 Ha (300 KK daya tampung) menjadi alokasi lahan 3 Ha per KK (alokasi lahan LP 0,25 Ha , LU I 0,75 Hha, dan LU II 2 Ha) sehingga daya tampung menjadi 200 KK 3. Hasil redesign dapat menampung atau menyelesaikan masalah lahan untuk 170 KK yang ada di lokasi, dan hasil redesign tersebut harus dikonsultasikan dan dipresentasikan dengan Dit. PTPKT Ditjen P2KTrans Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

37

4. Pembagian lahan dapat dilakukan setelah selesai redesign RTSP, pembukaan lahan, sarana dan prasarana pemukiman, serta penanaman tanaman keras di LU I yang semuanya dibiayai oleh APBD. Sedangkan LU II akan dikerjasamakan dengan perusahaan perkebunan yang ada di Kec. Sesayap Hilir (MoU dengan perusahaan yang akan dilaksanakan dan diproses oleh Pemkab Tana Tidung).

D. Permasalahan Penyelenggaraan Transmigrasi Dengan Kawasan Hutan Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menentukan bahwa ”Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”; bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena mengakibatkan warga transmigrasi berpotensi dipidana dengan Undang-Undang Kehutanan karena seluruh atau sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan hutan, sedangkan pada awal perencanaan lokasi transmigrasi tersebut berada di luar kawasan hutan dan telah dinyatakan clear and clean (2C). Kewenangan yang diberikan oleh UU ini kepada Kementerian Kehutanan yang terlampau luas termasuk berwenang menetapkan status dan fungsi hutan juga patut untuk dipertanyakan khusus dalam penetapan status hutan yang berkaitan dengan penguasaan tanah tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkan perlunya koordinasi antara Kementerian Kehutanan dengan BPN. Hal ini berpotensi menimbulkan perebutan kewenangan dalam pengaturan mengenai lahan hutan antar instansi pernerintah serta tumpang tindih pengaturan dalam wilayah yang sama.


38

Di Kalimantan Timur, sampai dengan Mei 2013 dinayatakan terdapat 13 lokasi di 6 Kabupaten yang bermasalah dalam penyelenggaraan transmigrasi dengan kawasan hutan. No.

Kabupaten/Lokasi

Status Lahan

Luas (Ha)

1

2

3

4

I

Kabupaten Paser. 1. Binangun SP. 1

HPT

Penempatan Realisasi (KK ) 5 6

Tahun

2002

100

-

II

III

2. Muara Kuaro

HP

Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Jonggon D.

HP

4.Rantau Hempang Kabupaten Tana Tidung 5. Sesayap SP. 3

6. Tanah Merah

IV

Kabupaten Bulungan 9. Salim Batu SP.7 10. Tanjung Buka SP. 2

Upaya Penanganan

7

8

Baplan menolak karena sebagian arealnya tumpang tindih dengan HPT Lokasi berada di dalam kawasan HPT

Perlu perubahan kawasan dari KBK menjadi KBNK.

2001

100

-

Berada dalam kawasan HP


2006

250

-

Teridentifikasi oleh Baplan sejak Pebruari 2005 masuk kawasan KBK

Sudah tersedia areal pengganti seluas 230 Ha

HP

1997/1998

100

-

Masuk dalam kawasan KBK

Perlu perubahan kawasan dari KBK menjadi KBNK

HP

2006

150

-

Areal tumpang tindih dengan Lahan Usaha PT. Adindo Hutani Lestari

Dengan Putusan MA No. 14 tahun 2009 transmigrasi berhak atas areal tersebut, tapi PT. AHL mengajukan PK

HP

2003

300

-

Lokasi termasuk APL/KBNK (Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kaltim), tetapi berada dalam IUPHHK-HA PT. Inhutani I

Perlu koordinasi lebih intensif dengan PT. Inhutani I ( Instansi terkait )

HP

2011

170

-

Sebagian arealnya dalam kawasan KBK

masuk


HPT

2012

55

-

Pembangunan Kimtrans di areal usaha PT. Sarana Mandiri Utama

Perlu pelepasan areal oleh PT. Sarana Mandiri Uta ma dan perubahan Kawasan KBK men jadi KBNK.

HP

2009

200

-


masuk

HP

2005

300

-


masuk


743

7. Sambungan

8. Menjelutung

Identifikasi Masalah



39

V

Kabupaten Kutai Timur 11. Tepian Langsat SP. 8

HP

2005

200

-


masuk


VI

Kab. Penajam Paser Utara 12. Sepaku

HL

1993/1994

300

-

Arealnya dinyatakan masuk dalam kawasan Tahura Bukit Suharto.

Perlu dilakukan pencermatan lapangan karena luasan Tahura Bukit Suharto bertambah.

13. Semoi

HL

1982/1983

384

-

Arealnya dinyatakan masuk dalam kawasan Tahura Bukit Suharto.

Perlu dilakukan pencermatan lapangan karena luasan Tahura Bukit Suharto bertambah.


40

BAB

7

PENUTUP

Transmigrasi adalah kegiatan yang berdimensi ganda. Di satu pihak, transmigrasi ditujukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah-daerah tertentu untuk memberi keleluasaan bagi usaha-usaha pembangunan dan rehabilitasi di daerah bersangkutan. Di lain pihak, transmigrasi dimaksudkan pula untuk membantu dan merangsang peningkatan pembangunan di daerah-daerah yang relatif masih terbelakang. Selain itu transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Titik pusat penyelenggaraan transmigarasi adalah manusia. Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut. Transmigrasi juga berfungsi untuk mempercepat perubahan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru. Dengan cara demikian diharapkan akan diperoleh keserasian dalam laju pembangunan antar daerah Secara umum dapat dikatakan bahwa program transimgrasi membantu pemerintah dalam pengembangan daerah. Daerah yang dibangun dalam transmigrasi adalah daerah asal dan daerah tujuan. Di daerah asal dapat dilaksanakan program pembangunan yaitu pelaksanaan landreform secara konsekuen, pelaksanaan proyekproyek pembangunan, pelestarian alam dan lingkungan hidup, perubahan pola usaha tani, pencegahan korban-korban bencana alam, pengurangan kepadatan penduduk, dan pengurangan urbanisasi. Sedangkan di daerah tujuan dapat dilaksanakan program Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur

41

penambahan tenaga pembangunan, perubahan dana-dana dan sarana pembangunan, transfer teknologi, pelaksanaan landreform secara konsekuen, pembudidayaan potensi alam, dan pembaharuan pola hidup. Dalam rangka perbaikan dan percepatan pencapaian tujuan dari program transmigrasi maka perencanaan transmigrasi lebih dipadukan dengan sektor pembangunan lainnya yaitu kehutanan, tata guna tanah, pembangunan daerah, pekerjaan umum, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, koperasi, dan lain-lain. Perencanaan yang lebih terpadu dimaksudkan untuk lebih menjamin tercapainya peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya.


42

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur 0

Recommend Documents