POLICY BRIEF PENTINGNYA ASPEK MENCIPTAKAN DAN MENINGKATKAN LAPANGAN PEKERJAAN MANDIRI BERBASIS UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) DALAM UPAYA MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN
Tim Penulis
:
1. 2. 3. 4.
Dra. YULIANI ANGGOROWATI (BIDANG KB) HERNAWATI, SKM (BIDANG KS) VERA NOPATILOVA, S.Psi (BIDANG IAP) TIARA SORAYA SUSANTI (BIDANG IAP)
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BARITO TIMUR 2015
A. PERMASALAHAN Perbaikan dunia usaha sekarang ini menjadi salah satu tantangan terpenting yang dihadapi oleh suatu Negara khusus Pemerintahan kita sekarang ini. Pemerintah kita telah membuat suatu gagasan yang bertujuan membantu keluarga Pra Sejahtera dalam upaya untuk mengisi dampak krisis keuangan keluarga. Dampak krisis juga terjadi pada masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur. Sulitnya mencari pekerjaan tetap sekarang ini, yang berdampak buruk bagi penghasilan keluarga per-bulan. Menurun keuangan keluarga banyak dialami hampir semua masyarakat wilayah Kabupaten Barito Timur. Kebanyakan dari mereka bekerja di perusahan batubara, perkebunan kelapa sawit dan petani penyadap karet. Dampak krisis ekonomi dunia juga dirasakan langsung oleh perusahan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Tingginya biaya operasional tidak sebanding dengan harga jual produk-produk mereka. Akibat krisis kerugian yang dialami oleh perusahan-perusahaan tersebut, menyebabkan mereka melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan. Krisis ekonomi juga berdampak menurun harga karet mentah secara drastis. Pekerjaan menyadap karet adalah salah satu usaha yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Barito Timur. Pada Tahun 2015 di Kabupaten Barito Timur pada bulan Juli s/d Agustus harga karet Rp. 3.000 s/d Rp. 3.500 per-Kilogram. Ironisnya dalam waktu seminggu belum tentu sebuah keluarga bisa menghasilkan karet mentah 20 kilogram x @Rp. 3.500 = Rp. 70.000,-. Hal ini tentu tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga per-bulannya. Harga-harga karet mentah juga dipengaruhi oleh daya beli Negara-negara pengimpor karet mentah. Apabila Negara-negara pengimpor itu tidak lagi memakai karet-karet berasal dari Indonesia, akibat karet-karet yang dihasilkan oleh petani-petani Indonesia tidak laku dipasar dunia Dampak-dampak krisis pendapatan ekonomi keluarga diatas membuat mereka berpindah tempat kerja, mencari jenis pekerjaan didaerah lain, sebagian dari kepala keluarga itu pulang ke daerah asalnya untuk mencari lapangan kerja, dan sebagian lagi menganggur tidak memiliki pekerjaan setelah di PHK. Hal-hal diatas mengakibatkan penurunan Jumlah kepala keluarga di kabupaten Barito Timur Tahun 2015. Banyak dari masyarakat kita mengandalkan lapangan-lapangan pekerjaan yang sediakan oleh investor-investor dunia usaha. Apabila para investor itu menutup usaha mereka karena mengalami kerugian dan bangkrut, mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) secara massal. Policy brief ini diharapkan dapat memberikan “sesuatu” yang berguna dan bermanfaat bagaimana kita bersama dalam hal mencari solusi membangun lagi kemampuan dan daya juang masyarakat kita agar mampu menciptakan unit usaha berbasis kemandirian dan inovatif.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Visi Misi Pembangunan 2015-2019 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasan Gotong-royong” Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarkat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Memwujudkan masyarakat yang berkepribadian dan kebudayaan. C. LEGAL ASPEK MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA.
MANUSIA
1. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang pembangunan keluarga sejahtera, adalah perkuatan fungsi ekonomi agar keluarga memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan mampu hidup mandiri.
D. GAMBAR SINGKAT TENTANG PERKEMBANGAN PENDUDUK BERDASARKAN JUMLAH KEPALA KELUARGA PER-TAHUN. Peningkatan dan penurunan Jumlah penduduk berdasar Jumlah kepala Keluarga, yang diperoleh dari Pendataan Keluarga setiap tahun, dapat ditunjukkan dari grafik dibawah ini :
Thn 2011- Thn 2015 32000 31000 30000 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000
30845 KK 28526 KK
28920 KK
Thn 2012
Thn 2013
30064 KK
25845 KK
Thn 2011
Thn 2014
Thn 2015
Thn 2011- Thn 2015
Hasil Pendatan keluarga diatas menunjukkan dari tahun 2011 – tahun 2014 terjadi peningkatan Jumlah Kepala Keluarga yang tinggal di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur. Namun di tahun 2015 terjadi penurunan Jumlah Kepala Keluarga. Selanjutnya diagram dibawah ini akan menunjukkan selisih pertumbuhan penduduk berdasar Jumlah Kepala keluarga, dibawah ini:
Selisih Kenaikan dan Penurunan KK setiap tahun Thn 2015 13%
Thn 2011 6%
Thn 2012 44%
Thn 2014 31%
Thn 2011
Keterangan - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 - Tahun 2014 - Tahun 2015
: penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk
Thn 2013 6% Thn 2012 Thn 2013
Barito Barito Barito Barito Barito
Timur Timur Timur Timur Timur
Thn 2014
Thn 2015
NAIK sebanyak 344 KK NAIK sebanyak 2681 KK NAIK sebanyak 394 KK NAIK sebanyak 1925 KK TURUN sebanyak 781 KK
Penurunan penduduk di wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015, dipengaruh oleh 2 faktor utama diantara nya: 1. Tutupnya beberapa perusahan batu bara karena dampak menurunnya harga batubara dunia, yang membuat para pemilik perusahan itu menutup atau mengurangi karyawannya karena tingginya biaya operasional. 2. Pengurangan karyawan untuk perkebunan kelapa sawit disebabkan tingginya biaya operasional dan masih rendahnya harga buah sawit mentah, disertai belum tersedia tempat-tempat pengolahan buah kelapa sawit, secara mandiri di Kabupaten Barito Timur, sehingga buah-buah sawit itu harus diangkut ke daerah lain, yang berakibat tinggi nya biaya operasional tidak seimbang dengan banyak nya karyawan yang harus di bayar per-bulan. Faktor-faktor diatas hampir terjadi disebagian wilayah kecamatankecamatan di Kabupaten Barito timur. Wilayah-wilayah itu memiliki daerah tambang dan perkebunan kelapa sawit. Sementara wilayah kecamatan yang mengalami kenaikan Jumlah Kepala Keluarga karena mereka pindah kerja atau kembali ke daerah asalnya.
NO
NAMA KECAMATAN
JUMLAH DESA
JUMLAH KK 2014
JUMLAH KK 2015
SELISIH
1
DUSUN TIMUR
17
6677
6521
156
2
BENUA LIMA
7
1709
1743
34
3
PATANGKEP TUTUI
10
2173
1967
206
4
AWANG
11
1964
1815
149
5
DUSUN TENGAH
9
7609
7501
108
6
PEMATANG KARAU
13
3690
3496
194
7
PAJU EPAT
9
1292
1373
81
8
RAREN BATUAH
9
2070
2122
52
9
PAKU
12
2416
2249
167
10
KARUSEN JANANG
7
1245
1277
32
JUMLAH
104
30845
30064
Ket
:
= Naik = Turun
E. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN MANDIRI Salah satu kebijakan untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan mencipta lapangan kerja baru yang mandiri. Dengan cara yang harus dilakukan yaitu bagaimana cara kita bersama membangun dan memperkuat fungsi ekonomi dalam keluarga. Fungsi keluarga yang tertuang dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang pembangunan keluarga sejahtera, adalah perkuatan fungsi ekonomi agar keluarga memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan dan mampu hidup mandiri”. Untuk itu peran usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) supaya lebih diperkenalkan lagi ke masyarakat dan tepat sasaran. Dalam hal ini tepat sasaran adalah program ini mengena bagi keluarga-keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Nantinya mereka mampu menciptakan lapangan usaha baru dan mandiri dalam pengelola modal. Selama Tiga tahun terakhir ini, pemerintah daerah sudah mulai mendorong bangkitnya dunia usaha “Home Industry” melalui program kegiatan dengan tujuan peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Meskipun terdiri dari kelompok-kelompok kecil, namun langkah awal yang dilakukan oleh keluarga aseptor KB terutama perempuan, diharapkan dengan pembinaan yang benar-benar tepat sasaran dapat menciptakan wirausaha mandiri dan mewujudkan keluarga sejahtera. Faktor-faktor pendukung dalam peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yaitu adanya kelompok-kelompok unit usaha yang dilakukan oleh keluarga aseptor KB terutama perempuan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan disertai meningkatkan modal-modal kerja untuk menghasilkan produk-produk yang benar-benar bermanfaat dan memiliki nilai jual tinggi. Faktor penghambat program ini salah satunya masih kurang sumber daya manusia yang terdidik, terampil dan memiliki ide-ide unik inovatif dalam menciptakan jenis produk yang akan dijual ke masyarakat. Selanjutnya yang menjadi tantangan dalam peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, yaitu Pemberian Modal usaha dan bagaimana membina mereka supaya memiliki kemampuan dalam mengelola Modal. Membina para kelompok-kelompok usia produktif yaitu antara 15-64 tahun, diantara mereka itu ada yang mengalami masalah karena PHK. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan untuk membina mereka supaya memilki kreatifitas dan berinovatif menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri, sehingga mereka mampu bersaing di dunia usaha yang sangat ketat untuk menciptakan produk-produk yang inovatif dan diperlukan oleh masyarakat. Kurangnya jejaring UPPKS dalam menjual produk-produk itu menjadi salah satu penghambat dalam program ini. Selanjutnya kurangnya tingkat kepercayaan wadah-wadah peminjam modal seperti koperasi dan perbankan, juga mempengaruhi nasib kelompok-kelompok kecil ini.
F. REKOMENDASI KEBIJAKAN 1. Meningkatkan sosialisasi tentang informasi dan pengetahuan masyarakat apa itu UPPKS. Kelompok-kelompok usaha kecil ini tidak lagi terabaikan. Karena asumsi masyarakat kita kelompok-kelompok usaha ini dikhususkan untuk kaum wanita saja. Dukungan pemerintah untuk lebih mensosialisasi program ini, sehingga keterlibatan kaum pria pun sangat diharapkan dalam peningkatan dan penguatan ekonomi keluarga. 2. Peningkatan modal dan mitra usaha untuk kelompok ini sangat dibutuhkan. Wadah-wadah peminjam modal seperti koperasi dan perbankan masih kurang mempercayai keberadaan kelompokkelompok kecil ini. Koperasi dan perbankan meragukan kemampuan mereka untuk mengembalikan modal pinjaman tepat waktu. Diharapkan keterlibatan pemerintah dalam sosialisasi program ini, agar koperasi dan perbankan lebih mengenal kelompok usaha ini, sehingga akan tumbuh kepercayaan dalam proses peminjaman modal. Kebijakan untuk lebih mempublikasi pentingnya UPPKS sangat penting, guna memperoleh kepercayaan dari wadah-wadah peminjam modal usaha. 3. Diharapkan pendampingan terhadap kelompok ini dari pemerintah dinilai sangat kurang, dalam hal pengawasan manajemen pengelolaan modal. Pendidikan informal berupa pelatihan-pelatihan dibidang UKM sangat dibutuhkan dalam pengembangan inovasi hal-hal produkproduk baru serta pendidikan manajemen pengelolaan modal usaha sangat dibutuhkan oleh kelompok UPPKS. 4. Mencari jaringan-jaringan dalam memasarkan hasil produk dari kelompok UPPKS juga menjadi kendala. Terhambatnya pemasaran berakibat lambatnya berkembang modal yang dimiliki kelompok itu. Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mencari solusi bagaimana cara kelompok-kelompok kecil ini memasarkan hasil produk yang dihasilkan.
