PENINGKATAN PROFESIONALISME KARYA CIPTA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN HAKI

INFOKAM Nomor II / Th. XI/Sept / 15

84 3

PENINGKATAN PROFESIONALISME KARYA CIPTA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN HAKI Muhamad Danuri Manajemen Informatika, AMIK Jakarta Teknologi Cipta Semarang E-mail : [email protected] ABSTRAK Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup HAKI terbagi menjadi dua hak yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hasil karya yang termasuk Hak Cipta antara lain hasil karya dibidang seni, Sastra, Ilmu Pengetahuan, Buku, Software dan masih banyak lagi yang berupa karya asli dari pencipta. Dalam teknologi informasi menghasilkan banyak karya cipta yang perlu mendapatkan apresiasi dalam hak cipta. Permasalahan yang ada adalah kurang kesadaran dari masyarakat terhadap penghargaan hasil karya orang lain, sehingga terjadi pelanggaran hak cipta. Di satu sisi kebutuhan akan produk ilmu pengetahuan terus bermunculan, di sisi lain daya beli terhadap produk baru semakin menurun. Kondisi demikian memancing masyarakat berusaha mendapatkan produk teknologi informasi tersebut dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika dan norma hukum untuk mendapatkan keuntungan dari tindakannya tersebut. Disini dibutuhkan informasi tentang pentingnya kesadaran akan HAKI bagi masyarakat dengan informasi tentang haki yang lebih baik. Di harapkan dengan mengetahui beberapa pelanggaran yang ada dalam HAKI maka masyarakat dapat menghindari pelanggaran tersebut dan berinovasi menciptakan karya baru yang lebih profesional dan bebas dari plagiasi atau pelanggaran haki. Akhirnya dalam jurnal ini akan memaparkan tentang informasi mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan hak cipta dalam bidang teknologi informasi dalam Undang-undang Republik Indonesia. Pengguna IT diharapkan dapat bersikap profesional dengan menghargai hasil karya orang lain melalui cara dan aturan yang sesuai. Kata Kunci : Hak Cipta, Profesionalisme, Teknologi , Informasi, HKI

1. PENDAHULUAN Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPR) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktek penerapan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) mengharuskan Negara Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar

85

INFOKAM Nomor II / Th. XI/ Sept /15

TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), HKI terdiri dari hak cipta dan hak-hak terkait, serta hak milik perindustrian. Secara administratif, perlindungan HKI internasional dikaitkan dengan kategorisasi HKI menurut WIPO: 1.1. Hak Cipta dan hak-hak terkait (Copyright and related right). Hak cipta melindungi karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni seperti novel, puisi, sandiwara, film, ciptaan musik, lukisan, gambar, karya fotografi, ukuran, dan karya-karya arsitektur. Sedangkan hak-hak terkait terdiri dari hak para artis pertunjukan terhadap karya pertunjukannya, produser rekaman suara terhadap hasil kerjanya, dan para lembaga penyiaran terhadap program radio dan televisi mereka. 1.2. Hak Milik Perindustrian (Industrial property). Terdiri dari trademarks (hak atas merek, termasuk merek jasa), geographical indicators (indikasi-indikasi geografis), industrial designs (hak desain industri), patens (hak paten), layout-designs (topographies) of integrated circuits (hak desain tata letak sirkuit terpadu), undisclosed informations, including trade secrets (rahasia dagang). Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi: a. memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu; b. memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual; c. mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat; d. merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; e. memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

2. PEMBAHASAN Dalam rangka pembangunan di bidang hukum di Indonesia sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta Perlindungan Hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengahtengah masyarakat Indonesia.

2.1.

Pengertian HAKI:

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).


86 3

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebaginya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

2.2. Dasar Hukum a. b. c. d. e. f. g.

UU UU UU UU UU UU UU

No. No. No. No. No. No. No.

19 14 15 30 31 32 29

tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun

2002 2001 2001 2000 2000 2000 2000

tentang tentang tentang tentang tentang tentang tentang

Hak Cipta Paten Merek Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perlindungan Varietas Tanaman

2.3. Secara Umum Hak Kekayaan Intelektual Dapat Terbagi Dalam Dua Kategori Yaitu: a. Hak Cipta. b. Hak Kekayaan Industri, meliputi: 1) Paten 2) Merek 3) Desain Industri 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 5) Rahasia Dagang, dan 6) Indikasi Geografis

2.4. Hak Cipta Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat 1) Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

2.4.1. Subyek Hak Cipta

a. Pencipta : seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. b. Pemegang Hak Cipta : Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

2.4.2. Obyek Hak Cipta Ciptaan

: merupakan hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

87


2.4.3. UURI No 19 TAHUN 2002 Tentang Hak Cipta dibidang Teknologi informasi a.

b.

c.

d.

Pasal 1 ayat 8 Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Pasal 2 ayat 2 Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pasal 12 ayat 1 Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: 1) buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan ( lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 4) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 5) arsitektur; 6) peta; 7) seni batik; 8) fotografi; 9) sinematografi; 10) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Pasal pasal diatas menjelaskan hak cipta untuk program komputer serta teknologi lainya. Bila ada peraturan pasti ada hukuman untuk menegakan peraturan tersebut hukuman bagi pelanggar Undang Undang Hak Cipta tersebut tertera pada: Pasal 25 1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah. 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang


e.

f.

g.

h.

88 3

hak. Ketentuan pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 27 Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi. Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi dekripsi (decryption) dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan. Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan. Ketentuan pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 30 ayat 1 Hak Cipta atas Ciptaan: 1) Program Komputer; 2) Sinematografi; 3) Fotografi; 4) Database; dan 5) Karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Pasal 53 Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat. Pasal 72 ayat 3 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2.4.4. Karya Yang Tidak Dapat Didaftarkan Sebagai Hak Cipta a. b. c. d. e.

Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang tidak orisinil. Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU tentang Hak Cipta (UUHC).

2.4.5. Periode Perlindungan Atas Suatu Ciptaan a. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. b. Jika pencipta lebih dari 1 orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. c. Hak Cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

89


2.5.

Pendaftaran Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan HAM menyelenggarakan pendaftaran hak cipta dan mencatatnya dalam Daftar Umum Hak Cipta. Daftar Umum Hak Cipta tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar umum Hak Cipta tersebut dengan dikenai biaya. Mendaftarkan ciptaan tidak otomatis mendapatkan hak cipta. Pendaftaran hak cipta merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan hak cipta di mulai sejak ciptaan ada atau terwujud dan karena pendaftaran hak cipta. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang didaftarkan hak cipta maupun yang tidak didaftarkan hak cipta nya tetap dilindungi. Selain itu, Prosedur pendaftaran hak cipta dalam Daftar Umum Hak cipta tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud/ bentuk dari ciptaan yang didaftarkan hak cipta nya. Maksud Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tidak bertanggung jawab terhadap isi, maksud/ bentuk ciptaan yang di daftarkan hak cipta nya. Cara mendaftarkan hak cipta dalam Daftar Umum Hak Cipta dilakukan atau pendaftaran hak cipta di Indonesia yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau oleh kuasa dari pemegang hak cipta. Cara mendaftakan hak cipta di Indonesia diajukan kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh hak cipta atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran hak cipta tersebut, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran hak cipta secara lengkap. Kuasa dari pemegang hak cipta yang dimaksud adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan aturan di atas dapat disimpulkan bahwa cara pendaftaran hak cipta ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan sendiri oleh pencipta (contoh Hak cipta, penulis buku), oleh pemegang hak cipta (contoh pemegang hak cipta, perusahaan penerbitan), atau oleh kuasa dari pemegang hak cipta yang ditunjuk, yaitu konsultan hak kekayan intelektual yang terdaftar pada Ditjen Hak kekayaan Intelektual. Saat ini banyak bermunculan konsultan hak kekayaan intelektual yang daftarnya dapat ditanyakan melalui kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kanwil Departemen Hukum dan HAM di masing-masing ibu kota provinsi. Keberadaan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam PP 2/2005 Tentang Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual serta diatur dalam keputusan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-17.PR.06.10. Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugasnya diberi Hak untuk:


90 3

2.5.1.

Mewakili, mendampingi dan membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengurus permohonan Hak kekayaan Intelektual kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai surat kuasa, dan 2.5.2. Memperoleh imbalan atas jasa. Di samping itu, konsultan Hak Kekayaan Intelektual juga memiliki kewajiban untuk : a. Menaati peraturan Undang-undang Hak cipta dan ketentuan hukum lainnya; b. Melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran hak cipta yang dikuasakan padanya; c. Memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi hak cipta, termasuk tata cara permohonan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual. 2.5.3. Daftar Umum Hak Cipta di Indonesia antara lain memuat data-data mengenai: a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta; b. Tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran hak cipta; c. Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37 Undang-undang hak cipta 19/2002; d. Nomor pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta dianggap telah dilakukan saat permohonan pendaftaran hak cipta telah dinyatakan lengkap dan diterima Ditjen Hak kekayaan Intelektual. Pendaftaran hak cipta kemudian dalam Berita Resmi Hak cipta oleh Ditjen hak cipta. Cara mendaftarkan hak cipta di Indonesia saat ini semakin dipermudah, antara lain dapat diajukan melalui kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di masingmasing ibu kota provinsi. Kebijakan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000, khusus untuk hak cipta, hak paten dan Merek dagang, berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.09-PR.07.06 Tahun 1999 Tentang Penunjukkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima Permohonan pendaftaran hak cipta, serta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, serta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual No. H-08-PR.07.10 Thn 2000. Sejak Tahun 2004, kebijakan prosedur mendaftarkan Hak cipta melalui Kanwil departemen kehakiman dan HAM lebih disempurnakan lagi, yaitu meliputi semua bidang Hak kekayaan Intelektual, Hak cipta, Desain industri, Desain Tata letak Sirkuit terpadu, rahasia dagang, hak Paten dan hak Merek Dagang. Dalam bidang hak cipta, tidak dikenal adanya permohonan pendaftaran hak cipta dengan menggunakan hak prioritas seperti di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam bidang hak cipta pengakuan oleh negara secara otomatis akan diberikan pada saat ciptaan itu muncul pertama kali. Tahun 2015 ini, pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara online melalui https://e-hakcipta.dgip.go.id/, dari web ini terdapat panduan untuk melakukan pendaftaran hak cipta untuk sebuah hasil karya. Proses pendaftaran di web ini cukup ketat karena memang perlu adanya pengawasan dan pengendalian sebuah karya dan Setelah mengikuti tata cara kepemilikian akun diweb tersebut kita dapat mendaftarkan hasil karya yang kita miliki.

2.6.

Profesionalisme Hasil Karya Warga Negara Indonesia yang harus menjujung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan bunyi pasal 2 dari Pancasila yaitu “kemanusiaan yang beradab”, perlunya

91


memperjuangkan nilai moral bangsa dan Negara Indonesia baik secara nasional maupun internasional melalui penghargaan hasil karya orang lain. Di samping itu kita juga harus mulai mendaftarkan hasil karya sendiri dalam hak cipta, hal ini sebagai wujud profesionalisme hasil karya dengan pengakuan secara nasional maupun international.

3. KESIMPULAN Kesadaran akan pentingnya penghargaan hasil karya merupakan wujud nyata perkembangan peradaban yang semakin baik dan maju, HKI merupakan sebuah sarana bagi Warga negara indonesia yang menginginkan hasil karya ciptanya diakui dan terdaftar sebagai hasil karya yang dilindungi oleh undang-undang sebagai bentuk pengakuan professional baik secara nasional maupun international. Hasil Karya dibidang IT seperti Program komputer, Disain, Layout, dan prototipe dapat didaftarkan melalui Ditjen HKI atau DEPKUMHAM sehingga terlindung dari plagiasi dan penyalahgunaannya.

DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, 2004, Hal 4 Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia , Citra Aditya Bakthi, Bandung, 2006 Saidin, 1995, Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). PT. RajaGrafindo, Jakarta.

UURI No 19 TAHUN 2002, Tentang Hak Cipta dibidang Teknologi informasi Pustaka Internet http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/bagaimana-cara-mendaftarkan-hakipta.html http://www.aptel.depkominfo.go.id/content/view/100/27/ https://e-hakcipta.dgip.go.id/peringatan

PENINGKATAN PROFESIONALISME KARYA CIPTA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN HAKI

Recommend Documents