Peningkatan profesionalisme pustakawan Alih jalur dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan tingkat ahli
Suharyanto
[email protected] Librarian National Library of Indonesia
Abstrak
Profil pustakawan berdasarkan data pustakawan dari web Pusat Pustakawan Perpustakaan Nasional RI Juni 2013 diantaranya menunjukkan bahwa jumlah pustakawan berjumlah 3198 terdiri dari pustakawan tingkat ahli berjumlah 1637 orang dan pustakawan tingkat terampil berjumlah 1561 orang. Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah pustakawan tingkat terampil lebih banyak dari dari pustakawan tingkat ahli sehingga dapat disimpulkan bahwa pustakawan yang ada belum pada tahap profesional. Salah satu solusi untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan adalah meningkatkan kualitas pustakawan tingkat terampil beralih jenjang ke pustakawan tingkat ahli. Namun demikian ahli jalur tersebut mempunyai beberapa permasalahan diantaranya: penilaian angka kredit, perbedaan persepsi antara pustakawan, tim penilai, bagian kepegawaian dalam proses alih jalur dan profesionalisme pustakawan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah perlu adanya peninjauan ulang tentang angka kredit teruta untuk pustakawan yang beralih jalur dari tingkat terampil ke tingkat ahli, Perpustakaan Nasional RI bertindak sebagai fasilitator dalam dalam permasalahan angka kredit, peningkatan profesionalisme pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan. Kata kunci: Alih jalur, Angka kredit, Jabatan fungsional, pustakawan, profesionalisme.
1. .................................................................................................... Latar Belakang Jabatan fungsional pustakawan merupakan salah satu dari 114 jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Jabatan fungsional pustakawan keberadaannya telah diakui mulai tahun 1988 berdasarkan KEPMENPAN No. 18 Tahun 1988, kemudian direvisi dengan KEPMENPAN No. 33 Tahun 1998 dan terakhir direvisi
1
dengan KEPMENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jenjang
jabatan
fungsional
pustakawan
berdasarkan
KEPMENPAN
No.
132/KEP/M.PAN/12/2002 terdiri dari pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli. Perbedaan kedua jenjang ini didasarkan atas latar belakang pendidikan pustakawan. Tingkat terampil bagi pejabat fungsional pustakawan yang berlatar belakang pendidikan D2/D3 Pusdokinfo atau D2/D3 Nonpusdokinfo ditambah diklat yang disetarakan. Sedangkan tingkat ahli adalah bagi pejabat fungsional pustakawan yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 Pusdokinfo atau S1 Nonpusdokinfo ditambah diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli. Saat ini jumlah jabatan fungsional pustakawan yang terjaring dalam pangkalan data Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI pada bulan Juni 2013 berjumlah 3198 orang terdiri dari 1637 pustakawan terampil dan 1561 pustakawan ahli. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah pustakawan tingkat terampil sebanyak (51%), pustakawan tingkat ahli sebanyak (49%). Hal ini menggambarkan bahwa jumlah pustakawan tingkat terampil lebih banyak dibandingkan dengan tingkat ahli. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualifikasi pustakawan masih pada taraf teknisi atau penunjang profesional belum pada tahap profesional. Guna meningkatkan kualitas pustakawan maka diperlukan peningkatan pengembangan karier dari jenjang pustakawan terampil ke pustakawan ahli. Pengembangan karier dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan tingkat ahli diantaranya melalui mengikuti pendidikan lanjutan ke S1 perpusdokinfo atau S1 nonperpusdokinfo ditambah dengan pendidikan dan pelatihan alih jalur. Hal lain yang perlu dicermati ketika pustakawan yang akan beralih jalur dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan tingkat ahli penilaian angka kreditnya tidak dapat diakui secara penuh. Unsurunsur yang diakui adalah pendidikan ditambah 75 % dikalikan unsur pokok dan pengembangan profesi sedangkan untuk unsur penunjang tidak dapat diperhitungkan. Peningkatan karier pustakawan sangat banyak ditentukan oleh kemampuan individual dan kemandiriannya. Dalam pengembangan karir pustakawan mempunyai peluang untuk mencapai pangkat dan jabatan tertinggi, sepanjang pustakawan yang bersangkutan dapat memenuhi angka kredit serta peraturan lainnya yang telah ditetapkan. Karier pustakawan juga
2
sangat ditentukan oleh pustakawan itu sendiri, oleh karena itu setiap pustakawan harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam bidang kepustakawanan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Mencermati latar belakang tersebut diatas maka dapat disebutkan beberapa permasalahan yang menyangkut ahli jalur dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan tingkat ahli, yaitu sbb: 1. ............................................................................................ Pofil pustakawan berdasarkan jenjang jabatan 2. ............................................................................................ Penilaian angka kredit 3. ............................................................................................ Perbedaan persepsi antara pustakawan, tim penilai, bagian kepegawaian dalam proses alih jalur. 4. ............................................................................................ Profesionalisme pustakawan
2. Tinjauan Teori
2.1.
Pengertian Pustakawan
Undang-undang R.I No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dalam KEPMENPAN Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 Pejabat fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Dari defenisi diatas jelas bahwa pustakawan merupakan profesi yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan kepustakawan atau perpusdokinfo dan bekerja secara profesional dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
3
2.2. Jenjang Jabatan Pustakawan
Pustakawan Terampil Pustakawan
Terampil adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk
pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II Perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau Diploma II bidang lain yang disetarakan Dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2008, tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, telah diatur bahwa untuk pengangkatan Pustakawan Tingkat Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Berijazah paling rendah D2 bidang Perpusdokinfo atau D2 bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat calon Pustakawan Terampil. b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b. c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. d. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan sebagai lampiran III Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 sesuai jenjang jabatan yang akan didudukinya, yang berasal dari pendidikan dan pelatihan atau ditambah angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya.
Pustakawan Tingkat Ahli Pustakawan Tingkat Ahli adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya sarjana strata satu (S1) perpusdokinfo atau sarjana lainnya yang disetarakan. Pengangkartan pertama dalam jabatan pustakawan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat : a.
Berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang perpusdokinfo atau Sarjana dibidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli.
b.
Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan III/a.
c.
Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP3 ) paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
4
d.
Memenuhi angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan sebagaimana lampiran IV Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12 /2002 sesuai jenjang jabatan yang akan didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau ditambah angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya.
2.3. Alih Jalur dari Pustakawan Tingkat Terampil ke Pustakawan Tingkat Ahli
Seseorang yang telah menduduki jabatan pustakawan tingkat
terampil dapat beralih ke
Jabatan Pustakawan Tingkat Ahli apabila dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Lulus S1 bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau S1 bidang lain ditambah pendidikan (Diklat) Pustakawan Tingkat Ahli ( Alih Jalur). 2. Masa kerja dalam pangkat terakhir minimal 2 tahun. 3. Memiliki angka kredit komulatif minimal 100 yang diproleh dari tugas pokok dan unsur utama lainnya yang dituangkan dalam PAK. 4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terahir. Prosedur Alih Jalur dari Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil ke Jabatan Pustakawan Tingkat Ahli adalah sebagai berikut : 1. Yang bersangkutan mengikuti pendidikan tingkat Sarjana ( S1 ) baik bidang Perpusdokinfo atau S1 bidang lain. 2. Bagi yang mendapatkan pendidikan non-perpustakaan maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus Diklat Pustakawan Tingkat Ahli ( Diklai Alih Jalur ). 3. Mengajukan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ( DUPAK ) dari butir-butir kegiatan unsur utama
yang meliputi
Pendidikan, Pengorganisasian dan
Pemasyarakatan
kepustakawanan, Pengkajian dan Pengembangan Profesi. 4. Setelah mendapatkan Penetapan Angka Kredit ( PAK ) dari pejabat yang berwenang Pustakawan tersebut dapat diusulkan menjadi Pustakawan Tingkat Ahli. 5. Angka Kredit yang dimiliki pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia, yang akan digunakan untuk menentukan jabatan pada saat yang bersangkutan beralih ke jabatan pustakawan tingkat ahli dihitung sebesar 100 % Angka kredit yang berasal dari 5
unsur pendidikan formal ditambah 75 % angka kredit kumulatif yang berasal dari kegiatan unsur utama yaitu tugas pokok (unsur pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi dan unsur pemasyarakatan perpusdokinfo) dan/atau ditambah angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi.
Pustakawan tingkat terampil yang menduduki pangkat Pengatur Tk.I, Golongan ruang II/b sampai dengan II/d jenjang jabatan pustakawan pelaksana dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda , golongan ruang III/a dan diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli, dengan ketentuan : 1. Minimal telah satu tahun dalam jabatan terakhir. 2. Setiap penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP3 ) paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 3. Memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan jenjang jabatan yang akan didudukinya.
3. Pembahasan
3.1. ....................................................................................................... Profil Pustakawan Berdasarkan Jenjang Jabatan Saat ini jumlah jabatan fungsional pustakawan yang terjaring dalam pangkalan data Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI pada bulan Juni 2013 berjumlah 3198. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pustakawan tingkat terampil lebih banyak dibandingkan dengan pustakawan tingkat ahli. Pustakawan tingkat terampil berjumlah 1637 orang (51 %) pustakawan tingkat ahli 1561 orang (49 %). Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi pustakawan sebagian besar masih pada tingkatan teknisi atau penunjang profesional, belum sepenuhnya pada tahapan tingkat ahli, sehingga masih perlu ditingkatkan. Seorang pustakawan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 KEP. MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002, Pustakawan adalah Pejabat Fungsional yang berkedudukan
6
sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpusdokinfo instansi pemerintah. Artinya bagaimana seorang pustakawan dapat berperan sacara rasional dan proporsional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dimana saja mereka bekerja, yaitu di Lembaga Kerja Pustakawan (LKP) atau Perpustakaan sudah sepantasnya pustakawn harus kompeten. Berikut profil pustakawan
berdasarkan jenjang jabatan fungsional
pustakawan.
Tabel. 2 Profil Pustakawan Berdasarkan Jenjang Jabatan No.
Jenjang Jabatan
Jumlah
Porsen (%)
1.
Pustakawan Utama
12
1
2.
Pustakawan Madya
458
14
3.
Pustakawan Muda
644
20
4.
Pustakawan Pertama
477
14
5.
Pustakawan Penyelia
842
49
6.
Pustakawan Pelaksana
501
26
Pustakawan Pelaksana
842
16
Jumlah
3198
9
Lanjutan 7.
Sumber: Pangkalan data Pusat Pengembagan Pustakawan, Perpustakaan Nasional, Juni 2013
Tabel 2. Menunjukkan bahwa dari (20% 3198 orang , 12 orang (1 %) sebagai pustakawan utama, 458 orang (14 %) sebagai pustakawan madya, 644 orang (20 %) sebagai pustakawan muda, 477 orang (20 %) sebagai pustakawan pertama, 842 orang (49 %) sebagai pustakawan penyelia, 501 orang (26%) sebagai pustakawan pelaksana lanjutan, 842 orang (16 %) sebagai pustakawan pelaksana. Secara umum data tersebut menggambarkan bahwa paling banyak pustakawan menduduki jabatan pustakawan penyelia sebanyak 842 orang (49 %) dan yang paling sedikit adalah pustakawan utama sebanyak 12 orang (1 %). Data tersebut jika dikelompokan berdasarkan tingkatan jabatan pustakawan tingkat ahli dan pustakawan tingkat terampil dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.
7
Tabel. 3 Profil Pustakawan Berdasarkan Tingkatan Jabatan No.
Tingkatan Jabatan
Jumlah
Porsen (%)
1.
Pustakawan Ahli
1637
51
2.
Pustakawan Terampil
1561
49
Jumlah
3198
100
Sumber: Pangkalan data Pusat Pengembagan Pustakawan, Perpustakaan Nasional, Juni 2013
Tabel 3 menunjukkan bahwa pustakawan terampil lebih banyak jika dibandingkan dengan pustakawan ahli, yaitu dari 3198 orang, 1637 orang (51%) merupakan pustakawan terampil dan 1561 (49% ) orang merupakan pustakawan tingkat terampil. Kondisi ini harus dicermati bahwa tingkatan jabatan fungsional pustakawan di Indonesia sebagian besar masih pada kualifikasi teknisi atau penunjang profesional sehingga harus ditingkatkan dari tingkat terampil ke tingkat ahli. Guna meningkatkan kualitas jenjang jabatan fungsional pusakawan yang ada perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya : (1) Pustakawan mengikuti pendidikan formal S1 perpusdokinfo atau S1 nonperpusdokinfo ditambah dengan diklat alih jalur. (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI perlu mengadakan diklat alih jalur pustakawan lebih sering lagi baik diadakan di Perpustakaan Nasional RI atau diadakan di provinsi-provinsi atau bekerjasama dengan instansi yang membutuhkan.
3.2. ........................................................................................................Penilaian angka kredit Penilaian angka kredit ahli jalur dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan ahli tidak diperhitungkan secara penuh. Angka Kredit yang dimiliki pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia, yang akan digunakan untuk menentukan jabatan pada saat yang bersangkutan beralih ke jabatan Pustakawan Tingkat Ahli dihitung sebesar 100 % Angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan formal ditambah 75 % angka kredit kumulatif yang berasal dari kegiatan unsur utama yaitu tugas pokok (unsur pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi dan unsur pemasyarakatan perpusdokinfo) dan/atau ditambah angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi. Sedangkan untuk unsur penunjang tidak diperhitungkan.
8
Penghitungan angka kredit ini dapat merugikan pustakawan yang akan
meningkatkan
kariernya ke jenjang pustakawan tingkat ahli dimana angka kredit yang telah dikumpulkan tidak dapat diakui secara penuh. Prinsip
dari
pengembangan
karier
adalah
bagaimana
seorang
pustakawan
dapat
mengumpulkan dan menambah angka kredit untuk naik ke jenjang pangkat maupun jabatan yang lebih tinggi. Menyikapi permasalahan tersebut diatas ada beberapa solusi yang dapat diambil, diantaranya: Rumus 1 untuk ahli jalur untuk alih jalur dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan tingkat ahli adalah sebagai berikut : 100 % pendidikan + 80 % (Unsur pokok dan pengembangan profesi)
Dengan rumusan ini maka seorang pustakawan tingkat terampil yang akan beralih jalur ke pustakawan tingkat ahli tidak banyak mengalami pengurangan angka kredit. Angka 80 % (Unsur pokok dan pengembangan profesi) ini mengacu pada angka kredit untuk pustakawan yang melakukan tugas satu tingkat diatas jenjang jabatannya. Pada rumus ini unsur penunjang tidak di perhitungkan. Berikut tabel rumus 1 Tabel 4. Rumus 1 Penilaian Angka Kredit Alih Jalur No.
Unsur Kegiatan
Angka Kredit
1.
Pendidikan
100 %
2.
Pengorganisasian dan pendayagunaan
80 %
koleksi bahan pustaka/sumber informasi 3.
Pengembangan profesi
80 %
Tabel 4 menunjukkan bahwa Unsur pendidikan 100 % artinya pustakawan yang akan beralih jalur unsur pendidikan yang didapatnya diakui secara penuh, Unsur pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka /sumber informasi 80 % artinya pustakawan yang akan beralih jalur unsur ini hanya diakui 80 % hal ini mengacu pada penilaian angka kredit yang tertuang dalam juknis jabatan pustakawan dan angka kreditnya pada Bab V “Pustakawan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan”. Unsur pengembangan 80 % artinya artinya pustakawan yang akan beralih jalur unsur ini hanya diakui 80 % hal ini juga mengacu pada penilaian angka kredit. 9
Rumus 2 untuk alih jalur dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan tingkat ahli adalah sebagai berikut : 100 %
pendidikan + 80 % (Unsur pokok +
pengembangan profesi +
unsur
penunjang). Dengan rumusan ini maka seorang pustakawan tingkat terampil yang akan beralih jalur ke pustakawan tingkat ahli tidak banyak mengalami pengurangan angka kreditnya. Angka 80 % (Unsur pokok dan pengembangan profesi) ini mengacu pada angka kredit untuk pustakawan yang melakukan tugas satu tingkat diatas jenjang jabatannya. Berikut rincian rumus 2 yang dituangkan dalam bentuk tabel rumus 2.
Tabel 5. Rumus 2 Penilaian Angka Kredit Alih Jalur No.
Unsur Kegiatan
Angka Kredit
1.
Pendidikan
100 %
2.
Pengorganisasian dan pendayagunaan
80 %
koleksi bahan pustaka/sumber informasi 3.
Pengembangan profesi
80 %
4.
Penunjang
80 %
Tabel 5 menunjukkan bahwa unsur pendidikan 100 % artinya pustakawan yang akan beralih jalur unsur pendidikan yang didapatnya diakui secara penuh, unsur pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka /sumber informasi 80 % artinya pustakawan yang akan beralih jalur unsur ini hanya diakui 80 % hal ini mengacu pada penilaian angka kredit, unsur pengembangan profesi 80 % artinya pustakawan yang akan beralih jalur unsur ini hanya diakui 80 %, unsur penunjang 80 % artinya pustakawan yang akan beralih jalur unsur ini hanya diakui 80 %. Pada rumus ini unsur penunjang juga di perhitungkan sebesar 80 % sehingga pustakawan tingkat terampil yang telah melakukan kegiatan pengembangan profesi tidak mengalami kerugian.
3.3. ........................................................................................................Perbedaan persepsi antara pustakawan, tim penilai, bagian kepegawaian dalam proses alih jalur
10
Perbedaan persepsi antara pustakawan, tim penilai, bagian kepegawaian dalam proses alih jalur dari pustakawan tingkat terampil kepustakawan tingkat ahli. Sering terjadi perbedaan persepsi antara tim penilai (sekretariat tim penilai), bagian kepegawaian (BKD atau BKN) dan atasan langsung sehingga menghambat dalam proses alih jalur pustakawan tingkat terampil ke tingkat ahli. Di beberapa instansi sering terjadi masalah dalam proses ahli jalur, meskipun petunjuk dan aturannya sudah jelas namun masih saja beberapa unit terkait memiliki penafsiran yang berbeda dalam proses alih jalur sehingga pustakawan yang tingkat terampil sering tertunda peralihannya ketingkat ahli karena antara tim penilai dengan BKD sering bertentangan dalam menerapkan proses alir jalur. Permasalahan tersebut dapat diatasi sebgai berikut
Perlu adanya koordinasi yang
berkesinambungan antara tim penilai bagian kepegawaian (BKD atau BKN) dan atasan langsung sehingga memiliki kesamaan persepsi terhadap memahami dan menerapkan alih jalur pustakawan. Perpuskaan Nasional RI selaku pembina jabatan fungsional pustakawan perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ke beberapa instansi terutama dalam penerapan proses kerja tim penilai dan bagian yang terkait, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, jika belum perlu diadakan bimbingan teknis atau koordinasi sehingga mulai dari tingkat pusat, instansi, provinsi, kabupaten/kota memiliki standar yang sama dalam hal penilaian dan dalam proses alih jalur.
3.4.................................................................................................. Profesionalisme pustakawan
Pekerjaan pustakawan terampil dengan ahli jelas berbeda. Kenyataan dilapangan sering sekali pustakawan terampil yang sudah beralih ke tingkat ahli tidak mampu mengerjakan pekerjaan tingkat ahli terutama dalam hal pengkajian pengembangan perpusdokinfo. Hal ini sering terjadi pada pustakawan tingkat terampil yang mengambil pendidikan S1 nya non perpusdokinfo. Untuk beralih ke tingkat ahli maka yang bersangkutan harus mengikuti Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (alih jalur), mengingat waktu diklat yang cukup singkat sehingga berdampak pada pelaksanaan dilapangan ketika pustakawan tersebut mengerjakan pekerjaan tingkat ahli. Memang secara logika pasti terjadi perbedaan antara pustakawan yang mengikuti pendidikan minimal 2 atau 3 tahun S1 perpusdokinfo dengan pustakawan yang S1 bidang lain hanya ditambah pengetahuan perpusdokinfo atau pekerjaan tingkat ahli melalui diklat pustakawan tingkat ahli (ahli jalur) yang hanya ditempuh dalam 1 sampai dengan 3 bulan. 11
Apakah mungkin dengan waktu pendidikan (diklat) yang singkat ini akan sama kualitasnya dengan pustakawan yang menempuh pendidikan formal dengan waktu yang cukup lama. Memang belum dapat dipastikan bahwa mereka yang menempuh pendidikan yang lebih lama yang lebih berkualitas atau lebih mampu mengerjakan pekerjaan pustakawan tingkat ahli dibanding yang hanya mengikuti diklat dalam waktu yang singkat. Perlu dilakukan penelitian kecil untuk mengetahui kemampuan dalam melaksanakan tugas pustakawan tingkat ahli antara mereka yang berpendidikan S1 perpusdokinfo dengan S1 bidang lain ditambah diklat alih jalur. Sehingga nanti akan terungkap siapakah yang lebih mampu dalam menjalankan tugas pustakawan tingkat ahli, apakah yang berlatar belakang S1 perpusdokinfo atau S1 bidang lain ditambah diklat ahli jalur? Bagi pustakawan ahli yang nantinya tidak mampu melakukan pekerjaan pustakawan tingkat ahli terutama pengkajian pengembangan perpusdokinfo, maka perlu diuji kompetensi kembali di bagian atau butir kegiatan yang mereka kurang mampu melaksanakannya. Membuat pelatihan di lingkungan instansi sendiri atau bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk membina, mendidik pustakawan tingkat ahli yang kurang mampu dibidang tertentu. Sebagai contoh ketika pustakawannya lemah dibidang pengkajian, jadi perlu dibuat diklat diinstansi sendiri memfokuskan
pada
kompetensi
pengkajian
dengan
mengundang
instruktur
yang
berpengalaman baik dari instansi sendiri atau dari luar dengan harapan selesai mengikuti diklat tersebut pustakawan tersebut mampu melakukan kegiatan pengkajian. Sebab kalau diklatnya harus ke pusat atau ke instansi yang jauh dan harus masuk asrama dengan waktu yang lama dapat menimbulkan kejenuhan pustakawan sehingga hasilnya tidak maksimal.
4. Penutup 4.1. Kesimpulan 1. .......................................................................................................... Peningkatan kualitas pendidikan pustakawan di jenjang fungsional pustakawan tingkat terampil perlu ditingkatkan. Diantaranya melanjutkan ke jenjang S1 perpusdokinfo maupun S1 nonperpusdokinfo ditambah dengan diklat alih jalur. 2. .......................................................................................................... Penilaian angka kredit alih jalur dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan ahli dengan rumus 100 % pendidikan + 80 % (unsur pokok + pengembangan profesi) perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan pustakawan. 12
3. .......................................................................................................... Perlu
adanya
koordinasi yang terpadu dan serasi antara lembaga/unit/instansi terkait dengan Perpustakaan Nasional RI, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Kepegawaian Nasional dalam
memahami
aturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
No.
132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2003 dan No. 21 Tahun 2003, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 : Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. 4. .......................................................................................................... Pustakawan yang telah beralih ke jenjang pustakawan tingkat ahli perlu meningkatkan kualitas kerjanya melalui kegiatan: (1) pengkajian dan pengembangan perpusdokinfo (2) Menulis tentang perpusdokinfo (3) membuat dan atau menyusun panduan, pedoman, standar perpusdokinfo. 4.2. Saran 1. .......................................................................................................... Lembaga/instansi /badan yang terkait memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pustakawan tingkat terampil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (sarjana) 2. .......................................................................................................... Perpustakaan Nasional RI sebagai pembina jabatan fungsional pustakawan kiranya dapat melakukan revisi terhadap rumusan penilaian untuk pustakawan yang akan beralih dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan tingkat ahli. 3. .......................................................................................................... Perpustakaan Nasional RI sebagai pembina jabatan fungsional pustakawan sudah selayaknya dapat menjadi fasilitator yang dapat memberikan arahan atau kordinasi antara tim penilai (sekretariat tim penilai), bagian kepegawaian BKD/BKN, atasan langsung disetiap instansi. Bila memungkinkan bagian tersebut seluruh Indonesia di undang dalam satu forum untuk menyamakan persepsi terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku terkait dengan jabatan fungsional pustakawan dengan harapan terjadi standarisasi atau keseragaman dalam penilaian jabatan fungsional pustakawan. 4. .......................................................................................................... Pustakawan disarankan membentuk kelompok diskusi baik di lingkungan unit kerja maupun antar unit kerja guna meningkatkan kemampuannya dalam mengkaji dan mengembangkan
13
perpustakaan, kemampuan menulis serta menyusun panduan, pedoman, standar tentang perpusdokinfo.
DAFTAR PUSTAKA Gusti Ayu Komang Suryati. Sekilas Alih Jalur Pustakawan Tingkat Terampil untuk Meniti Puncak Karier Jabatan Fungsional. 2011 Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2007. Kartini. Pengantar jabatan fungsional pustakawan. Bahan ajar diklat Tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2006. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2003 dan No. 21 Tahun 2003. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2012. ----------. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 : Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2012
Racman Herman S., Zulfikar Zen. Etika kepustakawan : suatu pendekatan terhadap kode etik pustakawan Indonesia.
14
Sarwidiarti Mrihastuti. Prosedur pengusulan penilaian angka kredit. Bahan ajar diklat Tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2006. Suharyanto. Pengembangan Profesi Pustakawan. 2011. pusbangkol.pnri.go.id/.../PENGEMBANGAN%20PRO. Supriyanto. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan. Materi Diklat,2012. Titiek Kismiayati. Opong Sumiati. Bidang kegiatan pustakawan dan unsur-unsur yang dinlai Bahan ajar diklat Tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2006. Tri Listiyowati. Tugas pokok dan fungsi tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Bahan ajar diklat Tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2006.
15
