www.bpkp.go.id
www.bpkp.go.id
Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Persepsi Kerugian Negara Oleh:
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi
Rapat Kerja
Kementerian Perindustrian Jakarta, 13 Februari 2013 © 2010 BPKP
www.bpkp.go.id
menginginkan agen mempunyai kinerja yang baik sehingga kekayaan organisasi/ prinsipal bertambah
Self Interest
Asymmetric Information
Prinsipal
Agen (manajemen) menguasai informasi mengenai organisasi lebih lengkap dari prinsipal (owner)
MEMPEKERJAKAN
Self Interest
www.bpkp.go.id
SIKLUS KEUANGAN NEGARA
www.bpkp.go.id
LHAI dan LHPKKN yang Dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum, serta Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2005 s.d Tahun 2012 LHAI APH
LHPKKN
Nilai Temuan
Lap
Rp (miliar)
Nilai Temuan
Lap
Jumlah
Ket. Ahli
Rp (miliar)
Lap
Lap
Nilai Temuan Rp (miliar)
Kejaksaan
575
1.169,30
1.743
9.479,39
2.077
4.395
10.648,69
Kepolisian
552
1.162,40
1.301
4.249,27
755
2.608
5.411,66
KPK
125
990,38
73
3.760,91
81
279
4.751,29
Pengadilan
-
-
-
-
3.305
3.305
-
Jumlah
1.252
3.322,07
3.117
17.489,57
6.218
10.587
20.811,64
www.bpkp.go.id
Gambaran Intensitas Kegiatan Memerangi Korupsi
Intensitas
Penindakan
Pencegahan
Periode
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
Pemahaman Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara UU 31/1999 jo 20/2001 ttg. Pemb. TPK UU 17/2003 ttg. Keuangan Negara
Kerugian Keungan Negara Psl. 4, Psl. 32, Psl. 33; Psl. 34
Kerugian Keungan Negara Psl.35 ayat (3)
Kerugian Negara Psl.35 ayat (4)
Keuangan Negara
UU 1/2004 ttg. Perbendaharaan Negara
Kerugian Negara
UU 19/2003 ttg. BUMN
Kerugian Negara UU 15/2006 ttg. BPK
Psl. 1 ayat 15 Psl. 10 ayat 3 Psl. 11 b dan c
www.bpkp.go.id
Keuangan Negara Pengertian keuangan negara dalam penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena; 1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ; 2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
www.bpkp.go.id
Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
www.bpkp.go.id
Pengertian Kerugian Keuangan Nagara
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 32 ayat (1)
Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
www.bpkp.go.id
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PBJ
MARK-UP
• Harus dibuktikan adanya pengaturan lelang • Harga yang terbentuk adalah harga yang tidak wajar • Harga yang wajar dpt berupa harga pokok pembelian , harga brg sejenis, harga yang dihitung oleh ahli
KUALITAS KURANG
• Perlu bantuan ahli untuk menentukan kualitas barang yang diterima. • Apabila kualitas sangat rendah sehingga barang tidak dapat difungsikan bisa total loss. • Apabila brg under spek tapi bisa difungsikan maka KN adalah selisih harga antara spek yg seharusnya dg spek yang diterima pemerintah
KUANTITAS KURANG
•KN adalah barang yang kurang dikali dengan nilai kontrak.
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
AKORUPSI ?
PA YANG DIMAKSUD DENGAN
Dalam 13 pasal, dengan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi
7 Kelompok
1. Pasal 2 2. Pasal 3 3. Pasal 5 ayat (1) huruf a; 4. Pasal 5 ayat (1) huruf b; 5. …… 6. …… ….. 30. Pasal 13
1. Kerugian keuangan negara; 2. Suap-menyuap: 3. Penggelapan dlm jabatan: 4. Pemerasan: 5. Perbuatan curang: 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: 7. Gratifikasi:
Sumber : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
Upaya Pemberantasan Korupsi Nomor: PRT/PM/06/1957 Tahun 1957
Pemberantasan Korupsi
Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Republik Indonesia
Undang-Undang No.24 Prp Tahun 1960
Pengusutan, Penuntutan dan Audit Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1971
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
www.bpkp.go.id
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
13
www.bpkp.go.id
Arti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam PP No.60 Tahun 2008 adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sesuai Pasal 2 ayat (3) PP No.60 Tahun 2008 Tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 14
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Ps. 4
Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Lingkungan Pengendalian
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Ps. 13
Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko
Penilaian Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasis Ps. 18
SPIP
Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Kegiatan Pengendalian
Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Ps. 41
Informasi & Komunikasi
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Sistem Informasi
Pemantauan Pengendalian Intern
Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Ps. 43
16
Tindak Lanjut
www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Soft Control
Integritas & nilai etika
Filosofis Manajemen & Gaya Operasi
Hard Control
Kebijakan
Prosedur
Soft Control adalah ketrampilan (skill), perilaku, nilai, suasana yang terdapat pada individu dan komunikasi personal antar individu dalam organisasi, seperti kompetensi, kepercayaan, kebersamaan nilai, etika dan lain-lain. Hard control adalah sarana, kelengkapan organisasi, pengaturan kewenangan serta tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, berupa kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, otorisasi, dokumen. 20
www.bpkp.go.id
TERIMA KASIH Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 859 103 02 Web: http://www.bpkp.go.id
. 17
