Jakarta, 7 Mei 2012. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan transparansi atas kinerja KPK, pada kesempatan hari ini, memasuki 4 bulan pertama (caturwulan 1-2012) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, kami sampaikan capaian kinerja 4 bulan kami. 1. Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah sebesar Rp 24.891.091.799 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang antara lain berasal dari uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, dan ongkos perkara. 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Per April 2012, jumlah wajib lapor LHKPN adalah sebanyak 197.857. Dari jumlah tersebut, yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 157.004 atau dengan kata lain tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional per April 2012 sebesar 79,35%. Kegiatan-kegiatan unit pendaftaran LHKPN meliputi: 1. Pemenuhan pelayanan Bimtek teknis kepada wajib LHKPN di instansi, sebanyak 22 kali. 2. Asistensi pengisin dan pengumpulan LHKPN telah dilakukan 11 kali 3. Penerimaan LHKPN, sebanyak 6.194 laporan LHKPN. Terdiri atas LHKPN A sebanyak 3.984 dan LHKPN B sebanyak 2.210. 4. Pengumuman LHKPN. Telah diumumkan pada Berita Negara (BN)/Tambahan Berita Negara (TBN) sebanyak 9.220 LHKPN. 5. Training of Trainers (ToT). Dalam caturwulan pertama 2012 ini dilaksanakan 1 kali ToT di Pemkot Samarinda. 6. Sosialisasi LHKPN 1 kali dilakukan di Pemkot Samarinda. 7. Perluasan wajib lapor LHKPN pada caturwulan pertama 2012 ini terdapat di 2 lembaga/instansi, yaitu Pemkot Samarinda dan PT. PGN. Pada periode Januari – April 2012 ini juga telah dilakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 279 Penyelenggara Negara, yang terdiri dari: 1. Pemeriksaan administratif (klarifikasi LHKPN) sebanyak 178 PN 2. Pemeriksaan substantif (pendeteksian dugaan TPK) sebanyak 99 PN 3. Pemeriksaan khusus (terindikasi TPK atau tindak pidana lain) sebanyak 2 PN 3. Gratifikasi KPK Telah melakukan penanganan gratifikasi yang dilaporkan mulai dari penerimaan, pelaporan, klarifikasi, verifikasi, hingga penetapan status gratifikasi. Jumlah laporan gratifikasi yang diterima KPK pada Januari – April 2012 berjumlah 115 laporan. Sebanyak 85 laporan telah ditetapkan. Sisanya, sejumlah 30 pelaporan masih dalam proses penetapan. Per 30 April 2012 pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara senilai Rp782.523.991 (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus
Hak Cipta Komisi Pemberantasan Korupsi.
sembilan puluh satu rupiah). Unit pengendalian: Selama periode Januari – April 2012, telah dilaksanakan kegiatan: 1. Pengenalan program pengendalian gratifikasi (PPG) pada PELNI dan BPK 2. Implementasi PPG pada BP Migas (assesment &ToT MPI), Bank DKI (ToT Prima), Kemdiknas (workshop penyusunan aturan), Kemenkeu (assesement), Pemprov Jawa Barat dan Kota manado. 3. Monitoring dan evaluasi PPG yaitu pada Pertamina dan Bank Jabar dan Banten 4. Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Selama periode Januari – April 2012 KPK telah melakukan 27 kali kegiatan terkait pendidikan antikorupsi, yaitu berupa FGD Sekolah, Workshop pengembangan panduan, FGD Universitas, Pembelajaran Anti Korupsi dalam program ACLC dengan tema” Pelatihan Bagi Jurnalis Media Anak, Remaja, Perempuan dan Hiburan” dan Uji Coba Modul Pendidikan yang dilaksanakan di kota Surabaya, Palembang, Balikpapan, Mataram, Medan, Manado, Semarang dan Pontianak yang dilaksanakan kepada Universitas dan Dinas Pendidikan. KPK juga telah melakukan 19 kali kampanye antikorupsi terkait launching film Kita Vs Korupsi dan pemutarannya di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, FGD dengan komunitas masyarakat umum di Pontianak, FGD dengan mahasiswa, FGD dengan komunitas Pemuda di Makasar, Manado, Denpasar, DKI, Yogyakarta, dan pengembangan komunitas di Garut, Solo dan Yogyakarta. Sedangkan, sosialisasi antikorupsi telah dilaksanakan sebanyak 119 kali di mana 15 kegiatan adalah inisiatif sendiri yang dilaksanakan di Ambon, Medan, Riau, Jambi, Semarang, Manado, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Kendari, Pontianak dan Denpasar. Sedangkan sisanya, adalah pemenuhan undangan dari pihak eksternal. Terkait pengembangan Anti Corruption Learning Centre, dalam periode Januari-April 2012, KPK telah melakukan 5 kali kegiatan ToT, yaitu: a) ToT MPI BP Migas di Bandung b) ToT MPI di Kemkumham c) ToT MPI di Kementrian Keuangan d) Pengembangan Materi Pembelajaran Integritas (Kemkes, Kemendikbud, LAN) e) dan ToT MPI Bank DKI 5. Pembentukan dan Pengembangan Kerja Sama Pada level nasional, KPK menjalin kerja sama dalam mendukung pemberantasan korupsi di berbagai instansi daerah dan pusat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Salah satunya, bekerja sama dengan beberapa universitas, seperti: Univ Hasanudin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Sahid, Universitas Mulawarman, Universitas Parahyangan dan Universitas Diponegoro dengan dilaksanakan kegiatan rekam sidang kasus Tipikor di daerah. Dengan akan berdirinya pengadilan Tipikor di daerah, model kerja sama dengan universitas ini sangat baik dan akan terus dikembangkan.
Hak Cipta Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sementara pada lingkup internasional, KPK terus mengembangkan jaringan kerja sama bilateral dan multilateral, dengan menghadiri forum-forum internasional, capacity building, advokasi, koalisi, dan upaya penggalangan donor dan kerja sama bantuan hukum timbal balik antarnegara (mutual legal assistance). 6. Pengawasan Internal Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi KPK yang profesional dan berintegritas, pada periode Januari – April 2012 KPK telah melakukan kegiatan audit terkait bidang keuangan dan kinerja, yang mencakup reviu terhadap sistem pengendalian untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, dan tujuan organisasi serta memastikan efisiensi dan efektifitas sumber daya. Terkait penerimaan pengaduan internal. Selama periode Januari – April 2012 menerima pengaduan berjumlah 33 laporan. Sebanyak 15 laporan ditelaah dan sebanyak 18 laporan telah selesai. 7. Pengaduan Masyarakat KPK menerima pengaduan masyarakat sebanyak 2104 pengaduan selama periode Januari – April 2012. Dari jumlah tersebut, 823 ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya, sedangkan sejumlah 1281 pengaduan tidak layak ditindaklanjuti. Sebanyak 33 pengaduan yang ditindaklanjuti, KPK meneruskan kepada instansi lain, yaitu: 1 Kepolisian, 4 Kejaksaan, 1 BPKP, 15 Itjen &LPND, 6 BPK, 1 MA, dan 5 Bawasda. 8. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Untuk penanganan perkara selama Januari – April 2012, dapat dilihat pada data berikut : Penyelidikan : 22 kasus Penyidikan : 15 perkara Penuntutan : 13 perkara Perkara inkracht : 7 perkara Eksekusi : 8 perkara Dengan disahkannya roadmap KPK, maka fokus pemberantasan korupsi ke depan akan diarahkan pada sektor-sektor strategis yang menyangkut grand corruption dan kepentingan nasional (national interest) bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor: pertanian, dll. Di bidang penindakan, KPK akan memfokuskan pada upaya untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan memaksimalkan pengembalian uang negara dengan memiskinkan koruptor melalui penerapan UU PPTPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). 9. Koordinasi dan Supervisi Di bidang penindakan dilakukan melalui pemantauan penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan dan Kepolisian, dengan total 279 SPDP baru. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi dalam bentuk permintaan
Hak Cipta Komisi Pemberantasan Korupsi.
perkembangan penyidikan yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian, gelar perkara, analisis, dan pelimpahan. Selain dalam bentuk koordinasi supervisi di bidang penanganan perkara, KPK mendorong dan mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Baik dilakukan sendiri maupun dengan bekerja sama kepada penegak hukum lain, KPK aktif memberikan pelatihan bagi aparat-aparat penegak hukum. Pada caturwulan pertama ini telah terselenggara workshop bagi 160 peserta yang merupakan aparat penegak hukum yang terdiri atas 110 penyidik Polda, 40 penyidik/penuntut di Kejari/Kejati Jawa Tengah, 5 auditor BPK dan 5 auditor BPKP perwakilan Jawa Tengah, di Kota Semarang pada Maret 2012. 10. Anggaran Pada 2012, KPK memiliki anggaran sebesar Rp 663.030.870.000, yang terdiri dari rupiah murni APBN sebesar Rp 632.161.870.000 dan hibah sebesar Rp 30.869.000.000. Hingga April 2012, telah direalisasikan anggaran dengan rincian berikut ini:
11. Sumber Daya Manusia (SDM) Per 30 April 2012, sumber daya manusia (SDM) KPK berjumlah 718 orang dengan komposisi berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut : Pimpinan : 5 orang Penasihat : 2 orang Pencegahan : 132 orang Penindakan : 224 orang Informasi dan data : 132 orag Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat : 76 orang Sekretariat Jenderal : 147 orang 12. Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK Sejak 11 Januari 2012, Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK disahkan sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
Hak Cipta Komisi Pemberantasan Korupsi.
M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2012 tentang Tempat Tahanan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Cabang rumah tahanan negara. Keberadaan rutan ini untuk menjawab kebutuhan KPK menempatkan tahanannya yang saat ini dititipkan di beberapa rutan negara. Ke depan KPK akan mengembangkan rutan ini agar dapat mengakomodir seluruh tahanan KPK dengan disetujuinya pendirian gedung baru KPK kelak. Demikian paparan sebagaian kinerja dan capaian KPK pada 2012 yang akan menjadi bahan acuan dan evaluasi bagi KPK untuk melangkah dan bekerja lebih keras dalam upaya pemberantasan korupsi di tahun mendatang. PIMPINAN KPK
Hak Cipta Komisi Pemberantasan Korupsi.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
