MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
PM 22 TAHUN 2015
TENTANG
PENINGKATAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, perlu mengoptimalkan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara di wilayah kerjanya;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Fungsi
Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementenan Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013; 5.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa
Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENINGKATAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
1. Arabian adalah pemberian petunjuk atau pedoman untuk kelancaran arus penumpang, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penerbangan, dan perlindungan lingkungan dalam rangka pelayanan penerbangan yang aman, selamat, lancar, tertib dan berdaya guna dengan biaya wajar.
2. Bimbingan adalah proses pemberian petunjuk secara berkesinambungan agar terpenuhi standar untuk menciptakan penyelenggara penerbangan pelayanan penerbangan yang aman, selamat, lancar, tertib dan berdaya guna.
3. Perizinan adalah proses penerbitan dasar legalitas bagi pelaksana kegiatan penerbangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin penerbangan yang aman, selamat, lancar, tertib, berdaya guna.
4. Sertifikasi adalah proses pemberian jaminan tertulis
terhadap personil, peralatan dan organisasi yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
setelah
5. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.
6. Pengamatan (Surveillance) adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Pemantauan (Monitoring) adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan. 8.
Survei adalah evaluasi kebutuhan keamanan termasuk
identifikasi
terhadap
dimanfaatkan
untuk
kerentanan melakukan
yang
tindakan
dapat melawan
hukum, dan rekomendasi terhadap tindakan korektif .
9. Pengujian (test) adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum. 10. Direktur
Jenderal
adalah
Direktur
Jenderal
Perhubungan Udara. 11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
BAB II
PENINGKATAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA Pasal 2
Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara yang menjadi wilayah kerjanya. Pasal 3
Pengendalian dan pengawasan dalam Pasal 2, meliputi:
sebagaimana
dimaksud
a. pemberian arahan, bimbingan, perpanjangan perizinan (Sertifikat Organisasi dan Lisensi Personel) dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan memberikan tindakan
korektif di bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
4-
b. pemberian arahan, bimbingan, Persetujuan Terbang (Flight Approval), Perpanjangan Perizinan Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan memberikan tindakan korektif di bidang Angkutan Udara serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (Facilitation/FAL); c. pemberian arahan, bimbingan, perpanjangan perizinan (Izin, Pengesahan, Rekomendasi, Sertifikat Fasilitas/ Peralatan/Organisasi dan Lisensi Personel) dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan dan memberikan tindakan korektif di Bidang Bandar Udara;
d. pemberian arahan, bimbingan dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan dan memberikan tindakan korektif di Bidang Navigasi Penerbanganjdan e. pemberian arahan, bimbingan, perpanjangan perizinan (Izin, Sertifikat Fasilitas/Peralatan/Organisasi dan Lisensi Personel), pemberian PAS Bandar Udara (orang dan kendaraan) dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan, survey,
pengujian dan memberikan tindakan korektif bidang Keamanan Penerbangan, kargo/pos, barang berbahaya serta Pelayanan Darurat. Pasal 4
Pengendalian dalam perpanjangan perizinan (Izin, Persetujuan, Pengesahan, Rekomendasi, Sertifikat Fasilitas/ Peralatan/Organisasi dan Lisensi Personel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan wewenang penandatanganan kepada Kepala kantor Otoritas Bandar Udara.
Pasal 5
Wewenang penandatanganan oleh Kepala Kantor Otoritas
Bandar
Udara
dapat di
delegasikan
kepada pejabat
setingkat dibawahnya. Pasal 6
Kantor Otoritas Bandar Udara melaporkan pelaksanaan pengendalian
dan
pengawasan
kepada
Direktorat
di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai hubungan fungsional paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk pengendalian dan pengawasan rutin. 4
Pasal 7
Koordinasi pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Kantor Otoritas Bandar Udara
dilakukan secara harmonis dan berjenjang sesuai kewenangannya melalui sistem program keselamatan dan keamanan penerbangan nasional. Pasal 8
(1) Pemberian tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa pemberian peringatan dan pembekuan.
(2) Pemberian tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa pencabutan dilakukan oleh
Direktur Jenderal setelah mendapat usulan dari Kepala Kantor.
Pasal 9
Dalam rangka memenuhi fungsi pengendalian dan pengawasan, perlu pengaturan penempatan inspektur penerbangan pada masing-masing Kantor Otoritas Bandar Udara. Pasal 10
Penempatan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
9,
Jumlah
dan
kualifikasi
Inspektur
Penerbangan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan Direktur Jenderal. Pasal 11
(1) Pemenuhan kebutuhan Inspektur Penerbangan pada Pasal 10, dilakukan melalui pola mutasi Inspektur Penerbangan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau dari Kantor Otoritas Bandar Udara.
(2) Batas
waktu
mutasi
penempatan
Penerbangan pada masing-masing Kantor Bandar Udara minimum 2 (dua) tahun.
Inspektur Otoritas
(3) Pemenuhan kebutuhan Inspektur Penerbangan melalui pola pembentukan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang mutasi ke Kantor Otoritas Bandar
Udara batas waktu mutasi minimum 4 (empat) tahun.
Pasal 12
Pemenuhan
dan
distribusi
kebutuhan
anggaran
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan masing-masing
di Kantor Otoritas Bandar Udara dilakukan dengan cara
penambahan atau pemidahan anggaran berdasarkan
ketentuan
perundang-undangan
dari
Kantor
Pusat
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan memepertimbangkan beban kerja, wilayah kerja dan cakupan kerja. BAB III
KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Peraturan
Menteri
ini mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 215 Salinan sesuai dengan aslinya HUKUM DAN KSLN
ESTARI RA
inaTingkatl (IV/b) P. 19620620 198903 2 001
