PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Rencana Pengelolaan KPHP Model Pogogul

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Menteri

Kehutanan

melakukan

BAB

pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan teknis atas penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan oleh KPHP. Dalam hal ini, Menteri dapat

menugaskan

kepada

Gubernur

untuk

melakukan

pembinaan,

pengendalian dan pengawasan teknis. Dalam pelaksanaannya, Gubernur menugaskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan KPHP Model Pogogul.

Selanjutnya secara

berjenjang, Kepala UPTD KPHP Model Pogogul melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di wilayahnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. A. Pembinaan Aparat Teknis dan Aparat Terkait Pengelolaan KPH Pembinaan pengelolaan KPHP Model Pogogul bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman

aparat

serta

kemampuan

teknis

dalam

mendukung kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan oleh KPHP di wilayahnya. Pembinaan antara lain pembinaan aparat teknis KPHP serta aparat desa setempat yang terkait dengan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan.

VI-1

Rencana Pengelolaan KPHP Model Pogogul

B. Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan pengelolaan KPHP Model Pogogul bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketaatan pada peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja aparat serta masyarakat pelaksana kegiatan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan. Pengawasan antara lain pengawasan fungsional oleh pusat dan daerah. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan. Oleh UPTD KPHP Model Pogogul, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya kerjanya menjadi sangat penting mengingat dalam pelaksanaannya akan melibatkan banyak stakeholder dalam pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan reklamasi hutan. Karena itu, UPTD KPHP dalam menjalankan tugas fungsinya perlu didukung standar operasi dan prosedur (SOP). Sesuai dengan blok/petak dan rencana kegiatan pengelolaan hutan KPHP Model Pogogul, terdapat sebanyak lima blok (Inti pada HL, Perlindungan pada HP, pemberdayaan masyarakat pada HP, pemanfaatan pada HP dan HL, serta blok khusus) yang akan menjadi sasaran/objek pengawasan dan pengendalian. Adapun blok dan petak rencana pengelolaan hutan dimaksud sbb.:

VI-2

Rencana Pengelolaan KPHP Model Pogogul

 Blok Inti pada Hutan Lindung terbagi kedalam enam petak kelola untuk tujuan perlindungan tata air, habitat satwa, serta flora dan fauna asli. Blok/petak ini bukan untuk tujuan pemanfaatan.  Blok Perlindungan pada Hutan Produksi terbagi kedalam lima jenis rencana kegiatan pengelolaan hutan yaitu petak kelola perlindungan tata air (PL-TA dengan jumlah enam petak pada empat puluh wilayah DAS),  Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  Pada kawasan Hutan Lindung dikelompokkan kedalam dua bentuk blok/petak pemanfaatan yaitu (a) rencana pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam (HHBK-HA) sebanyak empat petak/lokasi, dan (b) rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman (HHBK-HT) sebanyak dua petak/lokasi.  Pada Hutan Produksi dikelompokkan kedalam bentuk blok/petak pemanfaatan sbb.: (a) hasil hutan kayu pada hutan alam dengan restorasi ekosistem (HHK-RE) sebanyak dua petak/lokasi, dan HHK-HA , (b) hasil hutan kayu pada hutan tanaman (HHK-HT) sebanyak satu petak/lokasi, dan HHK-HT PT. Coltan Agro sebanyak dua blok/petak, dan (c) rehabilitasi hutan (RH) sebanyak dua petak/lokasi.  Blok Pemberdayaan Masyarakat (PMB) pada Hutan Produksi meliputi rencana hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan hutan tanaman rakyat (HTR). Kegiatan HKm terbagi kedalam tiga petak/lokasi (termasuk HKm RH). HD terbagi kedalam lima petak/lokasi, dan HTR sebanyak tiga petak/lokasi.  Blok Khusus (KH) pada hutan lindung yaitu blok/petak daerah milik jalan (DMJ) sebanyak satu blok/petak.

VI-3

Rencana Pengelolaan KPHP Model Pogogul

Dalam pelaksanaan rencana-rencana kegiatan tersebut, UPTD KPHP Model Pogogul perlu menyiapkan SOP sebagai alat kontrol internal yang dapat dirumuskan dengan mengacu pada peraturan-peraturan perundangundangan yang telah ada sesuai jenis-jenis kegiatan usahanya. Adapun jenisjenis kegiatan usaha dan non-usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP yang dinilai penting dirumuskan SOP untuk selanjutnya diimplementasikan pada tingkat tapak sbb.: 1. Tata hutan dan perencanaan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung sesuai jenis-jenis kegiatan usahanya. 2. Pelaksanaan pemanfaatan hutan yaitu: IUPHHK di HPT/HP (HA & RE, HTR, HT & HTI, HT karet/dll., HD, HKm), PHHBK di HL (rotan, getah, buah/biji, lembah madu, dll.), IUPJL di HP (WA (Wisata Alam), JAA (Jasa Aliran Air), dan PAN/RAP karbon). 3. Pelaksanaan rehabilitasi hutan di lahan-lahan kritis di wilayah KPHP sebanyak dua lokasi RH (reboisasi dan pengkayaan reboisasi). Selanjutnya SOP yang disusun minimal memuat hal-hal tentang: rentang kendali unit-unit kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hutan, tata kelola administrasi dan keuangan UPTD KPHP, pendidikan-pelatihan-penyuluhanbimbingan teknis, rekruitmen dan promosi staf, koordinasi dan singkronisasi serta sinegisitas, reward dan punishment, dan lain-lain. Kaitannya

dengan

pembuatan

SOP

untuk

kegiatan

usaha

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, penyusunan SOP menggunakan skala prioritas, yaitu SOP disusun berdasarkan keberadaan setiap jenis kegiatan usaha ataupun non-usaha di wilayah kerja KPH Pogogul.

VI-4

Rencana Pengelolaan KPHP Model Pogogul

Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan KPHP Model Pogogul, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang bersifat umum, khusus maupun yang bersifat teknis.

VI-5