Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
11 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 49- 59
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP PERIZINAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR Amrizal1, Husni A. Jalil2, Eddy Purnama3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Article 24 paragraph (1) letter k of the Law Number 11, 2006 regarding the Aceh Governance regulates duty and authority of the District/Municipality House of Representative including in terms of conducting control function that is part of suggestion from people aspiration including controlling towards license and controlling of the telecommunication tower. By this regulation, the House of Aceh Besar District as mandated by the rules must be active in conducting the function of controlling upon the local government policy including in controlling telecommunication tower. This research aims at explaining the controlling function process of the body towards licensing of telecommunication control tower in Aceh Besar has been complied with the existing rules and the obstacles faced in controlling the license control of telecommunication tower in Aceh Besar and the efforts done to solve it. Juridical and empirical legal approaches are applied to obtain secondary data done by library research and primary data by field research by interviewing respondents and informants.The research shows that Commission D that has an authority in development does the process of monitoring towards license of telecommunication tower in Aceh Besar. The monitoring is done since the license of establishing tower building but up to now there is no regulation on it and there is unlicensed tower losing the district. This phenomenon shows that the monitoring on licensing of controlling telecommunication tower by the body has not been conducted as regulated. The obstacles in controlling the license of controlling telecommunication tower is not clear about the criteria to evaluate, the subjective review, and the monitoring is deemed more that what it needs due to lack of harmonization between local law and government policy, lack of capability of the members in identifying aspiration of people and lack of resources and mechanism of monitoring. The efforts done towards the monitoring of license of controlling telecommunication tower in Aceh Besar requires the involvement of the District House of Representative directly that the follow up relating to the reparation actions of the organization, the change of Spending Budget of District, regulation reparation, and application for meeting for local rules. However, t has not been conducted due to the body is still facing obstacles in monitoring requiring reparation such as the house completion unit makes effort in limiting and priority monitoring, the standard of monitoring to determine a public policy. Apart from that, it also tries to improve legal drafting, preparing backing staff and controlling public finance and developing procedures and technics in monitoring. Keywords : Monitoring, license, and Telecommunication Tower Abstrak: Pasal 24 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa DPRK mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan termasuk dalam hal ini pengawasan terhadap perizinan dan pengendalian menara telekomunikasi. Adanya ketentuan tersebut DPRK Aceh Besar sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan harus pro aktif melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah termasuk dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap perizinan menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala yang dihadapi dalam pelaksana pengawasan DPRK terhadap perizinan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar dan upaya mengatasinya. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dan data primer melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai para responden dan informan. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar dilakukan Komisi D yang membidangi bidang pembangunan. Pengawasan dilakukan sejak izin pendirian bangunan menara, namun saat pendirian menara telekomunikasi regulasi yang ada belum memadai dan adanya menara telekomunikasi tanpa izin yang berpotensi merugikan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perizinan pengendalian menara telekomunikasi oleh DPRK belum berjalan sebagaimana mestinya. Kendala dalam pengawasan perizinan pengendalian menara telekomunikasi adalah belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi, penilaian yang masih
49 -
Volume 1, No. 4, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bersifat subjektif, dan pengawasan dianggap berlebihan yang disebabkan kurangnya harmonisasi antara qanun dengan kebijakan pemerintah, kurangnya kemampuan anggota dalam hal identifikasi menyerap aspirasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya dan mekanisme pengawasan. Upaya yang dilakukan terhadap hasil pengawasan terhadap perizinan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar membutuhkan keterlibatan DPRK secara langsung yaitu tindak lanjut yang berkaitan dengan tindakan perbaikan pengorganisasian, perubahan alokasi APBK, perbaikan qanun, dan mengusulkan rancangan qanun. Namun hal tersebut belum terlaksana karena DPRK masih menghadapi berbagai kendala dalam pengawasan yang memerlukan adanya upaya perbaikan antara lain alat kelengkapan DPRK berupaya merumuskan batasan dan prioritas pengawasan, standar baku pengawasan untuk menentukan sebuah kebijakan publik. Selain itu, juga berusaha meningkatkan kemampuan legal drafting, menyiapkan backing staff dan penguasaan public finance dan mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan. Kata kunci : Pengawasan, Perizinan dan Menara Telekomunikasi
PENDAHULUAN
dengan
Menurut ketentuan Pasal 17 Undang
Sarundajang
mengatakan
“Keberadaan/pembentukan
bahwa
daerah
otonom
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
melalui desentralisasi pada hakekatnya adalah
Pemerintahan
untuk menciptakan efisiensi dan inovasi
daerah
Aceh,
bahwa
kabupaten
pemerintahan
dalam
berwenang
pemerintah pelaksanaan
dalam pemerintahan.
melaksanakan
Pada
umumnya,
lembaga
legislatif
berbagai urusan yang wajib dilaksanakan
mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: 1) fungsi
guna
legislasi
memberikan
kepada
warga
Kabupaten/Kota.
pelayanan
masyarakat Namun
maksimal di
demikian
tingkat tidak
(fungsi
membuat
peraturan
perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi
menyusun
anggaran),
3)
fungsi
semua kewenangan tersebut dapat terlaksana
pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja
sebagaimana mestinya. Oleh karena itu,
eksekutif).
diperlukan adanya pengawasan baik ynag
Di
Provinsi Aceh pengawasan oleh
dilakukan oleh lembaga legislatif maupun
lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf k Undang-
pusat.
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Di Provinsi Aceh pelaksanaan otonomi daerah
diwujudkan
dengan
berlakunya
Pemerintahan mempunyai
Aceh, tugas
bahwa
DPRK
dan wewenang untuk
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006
meminta
tentang
pertanggungjawaban bupati/walikota dalam
Pemerintahan
Aceh.
Ketentuan
laporan
otonomi daerah tersebut ditujukan supaya
penyelenggaraan
distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam
penilaian kinerja pemerintahan.
nasional
dapat
merata
dan
keterangan
pemerintahan
untuk
terciptanya
Dalam hal ini berkenaan dengan fungsi
keseimbangan keuangan antara pemerintah
pengawasan (control) yang dimiliki DPRK,
daerah dan pemerintah pusat. Hal ini sesuai
di
mana
DPRK
dapat
melaksanakan
Volume 1, No. 4, November 2013
- 50
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
menghadapi berbagai permasalahan akibat
kabupaten/kota dalam melaksanakan program
kebijakan dalam pelayanan publik seperti
pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan
panjangnya berbagai bentuk birokrasi kepala
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
daerah
lainnya.
menyangkut
Fungsi pengawasan ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-
beserta
aparaturnya.
kinerja
Padahal
pelayanan
publik
sebenarnya merupakan bagian dari tanggung jawab DPRK dalam bidang pengawasan.
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Kondisi juga terjadi di Kabupaten Aceh
Pemerintahan Aceh, yaitu bupati/walikota
Besar yang merupakan salah satu wilayah
bertanggung
Kabupaten di Provinsi Aceh. Hasil penelitian
kebijakan
jawab
dalam
pemerintah
penetapan di
menunjukkan bahwa ada kebijakan perizinan
semua sektor pelayanan publik termasuk
di Kabupaten Aceh Besar belum berpihak
ketenteraman diketahui
dan
kabupaten/kota
ketertiban
masyarakat,
pada
fungsi
pengawasan
kebijakan
bahwa
masyarakat,
dimana
ditemukan
yang
berpotensi
pemerintah
dimaksud adalah untuk mengawasi jalannya
merugikan masyarakat dan juga pelanggaran
pemerintahan khususnya terhadap kebijakan
oleh para pihak yang terkena dalam ruang
pemerintah
lingkup perizinan seperti halnya perizinan
daerah
kabupaten
yang
menyangkut sektor pelayanan publik. Oleh karena
itu,
dalam
hal
melaksanakannya
fungsi
pengawasan
ini
DPRK
tentunya
atau
aspirasi
memerlukan
masukan
atas pengendalian menara telekomunikasi. Apabila ditelaah dalam skala nasional mengenai
izin
telekomunikasi
pembangunan seluler adalah
menara izin
yang
masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan
diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan
pemerintah daerah sektor pelayanan publik.
menara
Diketahui
bahwa
nasib
sebuah
telekomunikasi
Hukumnya
adalah
Peraturan
Dasar Menteri
pemerintahan, baik di pusat ataupun daerah,
Kominfo
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam
3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan
mewujudkan pelayanan publik yang baik.
Penggunaan
Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam
Telekomunikasi yang berlaku secara nasional.
membangun
2/PER/M.KOMINFO/
Menara
Bersama
kekuasaan
Ketentuan di atas, menjelaskan bahwa
dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan
dalam rangka pengendalian perizinan menera
tersebut
telekomunikasi, maka setiap pembangunan
dalam
legitimasi
Nomor
seluler.
dalam
menyelenggarakan
pelayanan publik yang baik dan memuaskan
menara
warga.
dalam
menara dari instansi yang berwenang dan
masih
juga dikoordinasikan dengan kewenangan
Namun
pelaksanaannya 51 -
warga
demikian, masyarakat
Volume 1, No. 4, November 2013
harus memiliki izin mendirikan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala daerah dalam menentukan lokasi penempatan
menara
menara dengan mekanisme yang transparan
jaringan
dan dengan melibatkan peran masyarakat
mempertimbangkan
estetika
lingkungan.
dalam menentukan kebijakan untuk penataan
Dengan
maksud
dan
ruang
dilakukannya pengendalian dan pengawasan
yang
efisien
dan
efektif
demi
kepentingan umum. Oleh
karena itu, di
adanya
mengatur
agar
telekomunikasi
kata
lain,
tersedianya
dengan
tetap
tujuan
pembangunan menara telekomunikasi adalah tingkat
daerah
khususnya di tingkat Kabupaten Kota juga perlu
telekomunikasi
ketentuan
tentang
tersendiri
kepentingan
dan
pemenuhan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui
menara
bahwa diwilayah Kabupaten Aceh Besar
halnya di
tidak semua menara yang telah berdiri
Kabupaten Aceh Besar, perizinan menara
tersebut
telekomunikasi
menara telekomunikasi
selain
masyarakat
yang
pengendalian
telekomunikasi. Demikian pula
untuk
berpedoman
pada
memenuhi
ketentuan
perizinan
yang ada. Hal ini
ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor
dengan sendirinya berpengaruh pada sumber
2/PER/M.KOMINFO/
pendapatan daerah dari sektor pajak dan
Pedoman
3/2008
Pembangunan
dan
tentang
Penggunaan
retribusi.
Menara Bersama Telekomunikasi juga diatur
Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam
dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
kenyataan, perizinan Pengendalian Menara
11
Retribursi
Telekomunikasi belum berjalan maksimal dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi dan
belum berdampak pada pemasukan daerah
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
sebagaimana
Tahun
Tahun
2010
2010
tentang
Izin
yang
diharapkan
bahkan
Mendirikan
ditemukan adanya pelanggaran dari subjek
tersebut
retribusi dalam menjalankan kewajibannya
dimaksudkan sebagai salah satu sumber
disamping berpotensi merugikan masyarakat.
pendapatan daerah dari sektor pajak dan
Kondisi inilah yang menyebabkan pihak
retribusi.
DPRK harus pro aktif melaksanakan fungsi
Bangunan.
tentang
14
Adanya
Qanun
Adanya ketentuan Qanun ini merupakan wujud
upaya
rangka
pemerintah
pemanfaatan
pembangunan
ruang
atas
kebijakan
pemerintah
dalam
daerah termasuk dalam Pengendalian Menara
dalam
Telekomunikasi. Dalam hal ini pihak DPRK
di
harus pro aktif menggali dan menampung
memenuhi
aspiransi masyarakat khususnya pengawasan
bidang
terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
telekomunikasi. Dalam rangka pemenuhan
yang bertugas memberikan pelayanan publik.
Kabupaten kebutuhan
kebutuhan
menara
daerah
pengawasan
Aceh
telekomunikasi
Besar
masyarakat
tersebut
dan di
diperlukan
adanya
pengendalian dan pengawasan pembangunan Volume 1, No. 4, November 2013
- 52
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala KAJIAN KEPUSTAKAAN
“pengawasan”
Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan di
istilah (semantic confusion) dengan kata
Daerah
pengendalian,
Pemerintahan sebuah negara tentunya
sering
dikacaukan
pemeriksaan,
dengan
supervisi,
inspeksi dan lain sebagainya.
tidak terlepas dari keberadaan pemerintah
Adapun
beberapa
fungsi
yang menjalan pemerintahan. Pemerintah
pengawasan antara lain yaitu :
adalah organisasi yang memiliki kekuasaan
a.
Eksplanasi,
pengawasan
dari
menghimpun
untuk membuat dan menerapkan hukum serta
informasi
undang-undang di wilayah tertentu. Tanpa
mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan
disadari
program yang dicanangkan berbeda.
peran
Pemerintah
tidak
pernah
terlepas dari kehidupan bernegara, sejak
dapat
Akuntansi,
pengawasan
sebelum seorang warga negara lahir bahkan
informasi
yang
hingga sesudah meninggalpun akan tetap
melakukan
akuntansi
berurusan dengan pemerintah.
sosial
Keberadaan/pembentukan
daerah
b.
yang
otonom
dilaksanakannya
melalui desentralisasi pada hakekatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam
pemerintahan.
Dalam
konteks
ekonomi
menjelaskan
menghasilkan
bermanfaat
yang
atas
untuk
perubahan
terjadi setelah
sejumlah
kebijakan
publik dari waktu ke waktu. c.
Pemeriksaan,
pengawasan
membantu
menentukan apakah sumberdaya dan
pelayanan sebagai salah satu fungsi hakiki
pelayanan
pemerintahan, pelaksanaan asas desentralisasi
kelompok sasaran maupun konsumen
melalui pemberian otonomi kepada daerah
tertentu memang telah sampai kepada
dapat membuat penyediaan pelayanan publik
mereka.
juga menjadi lebih efektif dan efisien.
d. Kepatuhan,
yang
dimaksudkan
pengawasan
untuk
bermanfaat
untuk menentukan apakah tindakan dari Pengertian
Pengawasan
dan
Mekanisme
Pengawasan
para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan
Secara umum pengawasan merupakan
prosedur yang dibuat oleh legislator,
usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan
instansi pemerintah dan atau lembaga
menilai hasil atau kenyataan yang sebenarnya
profesional.
mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau
Fungsi
tidak. Oleh karena itu untuk, memahami dan
Pelaksanaan Pengawasan
memberikan
secara benar dan
kongkrit tentang pengawasan agaknya sulit dirumuskan, 53 -
apalagi kata
Volume 1, No. 4, November 2013
Pengawasan
DPRK
dalam
Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK yang memegang peranan
penting dalam
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mengawasi berbagai kebijakan pemerintah
terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran
daerah dalam penyelenggaraan pemerintah
pemerintah daerah.
daerah. Menurut Hanif Nurcholis kebijakan yang
mengutip
Kamus
Besar
Bahasa
Ruang Lingkup dan Batasan Pengawasan
Indonesia menjelaskan sebagai rangkaian
Penyelenggaraan
konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar
DPRK
rencana
dalam
pelaksanaan
pekerjaan,
Sebagai
Pemerintahan
unsur
Oleh
penyelenggaraan
kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang
pemerintahan daerah, DPRD menetapkan
perintah, organisasi, dan sebagainya).
kebijaksanaan
Selanjutnya Mustopadidjaja menjelaskan,
Peraturan
daerah
Daerah,
dalam
Bentuk
Anggaran,
maupun
bahwa istilah kebijakan lazim digunakan
Pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh
dalam kaitannya dengan tindakan
ketentuan yang berlaku. Guna menjalankan
atau
kegiatan pemerintah, serta perilaku negara
fungsi
pada
memperhatikan
umumnya
dan
kebijakan
tersebut
tersebut,
DPRD
harus
kepentingan
dan
dapat aspirasi
dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.
rakyat serta memiliki kemampuan untuk
Sedangkan menurut Anderson yang dikutip
merumuskan secara jelas serta menentukan
Hanif
cara-cara pelaksanaannya. Oleh karena itu,
Nurcholis
tindakan
yang
kebijakan adalah suatu mempunyai
tujuan
yang
realisasi fungsi sangat ditentukan oleh mutu
dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah
atau
pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
kebijaksanaan
Secara umum peran lembaga perwakilan
kualitas
DPRD.
daerah
Penyusunan
yang
tepat
tergantung pada kecakapan anggota DPRD
rakyat daerah ini diwujudkan dalam tiga
untuk
fungsi,
kehidupan yang dihadapi rakyat.
yaitu
(1)
mengatur
seluruh
sangat
memecahkan
masalah-masalah
kepentingan daerah, baik yang termasuk
Sesuai dengan tugas dan wewenangnya,
urusan-urusan
daerah
DPRD memiliki kewenangan melaksanakan
(otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah
pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
pusat yang diserahkan pelaksanannya ke
peraturan
daerah (tugas pembantuan), (2) merumuskan
peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
kebijakan pembangunan dan perencanaan
pemerintah
program-program pembangunan di daerahnya
program pembangunan daerah, dan kerja
dan (3) perencanaan angaran daerah (APBD).
sama internasional di daerah. Bukan hanya
Dalam perannya sebagai badan perwakilan,
itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah,
DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan
DPRD sesungguhnya juga bertanggungjawab
penyeimbang
melakukan pengawasan terhadap layanan
rumah
(balanced
tangga
power)
yang
mengimbangi dan melakukan kontrol efektif
publik.
perundang-undangan
daerah
Sejauh
dalam
mana
lainnya,
melaksanakan
DPRD
Volume 1, No. 4, November 2013
dapat - 54
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala memastikan bahwa kualitas pelayanan dari
yang berlaku baik ketentuan hukum berskala
masing-masing
nasional maupun di tingkat daerah.
lembaga
layanan
sesuai
standar baku yang sudah berlaku, baik yang ditetapkan
berdasarkan
peraturan
daerah,
HASIL PEMBAHASAN
surat keputusan kepala daerah, peraturan
Pelaksanaan
Pengawasan
Terhadap
kepala daerah atau peraturan perundang-
Perizinan
Pengendalian
Menara
undangan lainnya.
Telekomunikasi Pengawasan terhadap ini apabila dilihat dari bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah mengenai fungsi pengawasan
DPRK
terhadap
perizinan
Komisi
yakni
pengawasan
yang
ruang
lingkupnya (objeknya) merupakan bidang
di
tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi,
Kabupaten Aceh Besar, maka jenis penelitian
dimana dalam hal ini merupakan bidang
ini
Komisi
pengendalian
menara
bersifat
telekomunikasi
deskriptif
analitis,
karena
D
yang
membidangi
menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-
Pembangunan
aspek serta upaya hukum yang berkaitan
Perhubungan Komunikasi dan Telematika.
dengan tugas dan fungsi pengawasan DPRK
termasuk
Pengawasan
terhadap
tugas
bidang Dinas
kebijakan
di
bidang telekomunikasi dan informatika ini
Aceh Besar. Metode pendekatan penelitian dilakukan
dimaksudkan
agar
dalam
pembangunan
dengan menggunakan pendekatan yuridis
bidang telekomunikasi rangka pengendalian
empiris
perizinan
yang
didukung
juga
pendekatan yuridis normatif.
dengan
Pendekatan
menara
telekomunikasi,
maka
setiap pembangunan menara harus memiliki
ingin
izin mendirikan menara dari instansi yang
bermakna
berwenang dan juga dikoordinasikan dengan
sesuai dengan kejadian di lapangan dan dapat
kewenangan daerah dalam menentukan lokasi
diinterpretasikan secara faktual. Fakta sosial
penempatan menara dengan mekanisme yang
ini dapat dijelaskan dengan hukum demikian
transparan dan dengan melibatkan peran
pula sebaliknya. Pendekatan yuridis empiris
masyarakat dalam menentukan kebijakan
adalah penelitian hukum dengan cara meneliti
untuk penataan ruang yang efisien dan efektif
data
demi kepentingan umum.
yuridis
empiris
memberikan
primer
digunakan
penjelasan
tentang
karena
yang
fungsi
pengawasan pengendalian
Adanya kewajiban terhadap pengawasan
menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh
bidang telekomunikasi ini adalah adanya
Besar,
kebijakan
DPRK
terhadap
sehingga
perizinan
diketahui
adanya
pemerintah
pusat
dan
daerah
pembangunan menara telekomunikasi yang
tentang pengendalian menara telekomunikasi.
belum memilik izin sesuai dengan ketentuan
Di Kabupaten Aceh Besar, perizinan menara
55 -
Volume 1, No. 4, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala telekomunikasi
pada
retribusi dalam menjalankan kewajibannya
ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor
disamping berpotensi merugikan masyarakat.
2/PER/M.KOMINFO/3/
tentang
Kondisi inilah yang menyebabkan pihak
Penggunaan
DPRK harus pro aktif melaksanakan fungsi
Pedoman
selain
berpedoman
2008
Pembangunan
dan
Menara Bersama Telekomunikasi juga diatur
pengawasan
dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
daerah termasuk dalam Pengendalian Menara
11
Telekomunikasi.
Tahun
2010
tentang
Retribursi
Pengendalian Menara Telekomunikasi dan
atas
kebijakan
pemerintah
Hasil penelitian yang dilakukan pada
Qanun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Izin
DPRK Aceh Besar diketahui
Mendirikan
Qanun
DPRK sebagai lembaga yang menampung
tersebut dimaksudkan sebagai salah satu
dan melaksanakan aspirasi rakyat belum
sumber pendapatan daerah dari sektor pajak
sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut
dan retribusi.
termasuk dalam hal pengawasan terhadap
Bangunan.
Adanya
Ketentuan Qanun ini merupakan wujud upaya
pemerintah
pemanfatan
daerah
ruang
dalam
dalam
rangka
pembangunan
bahwa
keberdaaan menara telekomunikasi, di mana dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar apabila dilihat
dari
jumlahnya
terdapat
ratusan
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh
menara namun hanya sebagian kecil yang
Besar dan memenuhi kebutuhan masyarakat
memiliki izin baik izin pendiriannya maupun
di bidang telekomunikasi. Dalam rangka
izin pengoperasiannya. Hal ini menunjukkan
pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan
bahwa kewajiban yang diamanatkan oleh
adanya
peraturan
pengendalian
dan
pengawasan
perundang-undangan
itu
tidak
pembangunan menara telekomunikasi agar
dilaksanakan sebagaimana mestinya padahal
tersedianya jaringan telekomunikasi dengan
pihak DPRK dalam menjalankan fungsi
tetap mempertimbangkan estetika lingkungan.
pengawasan dapat mempertanyakan tentang
Dengan
perizinan
kata
lain,
maksud
dan
tujuan
dan
pengendalian
menara
mengingat
menara
dilakukannya pengendalian dan pengawasan
telekomunikasi
pembangunan menara telekomunikasi adalah
telekomunikasi juga merupakan objek pajak
untuk
retribusi yang menjadi sumber PAD.
kepentingan
masyarakat
dan
pemenuhan pendapatan daerah. Kondisi
bahwa
tidak adanya tanggapan positif dari berbagai
Menara
kondisi yang seharusnya mendapat perhatian
Telekomunikasi belum berjalan maksimal dan
dari anggota DPRK Aceh Besar dengan
belum berdampak pada pemasukan daerah
menyahuti
sebagaimana
bahkan
pelaksanaan pembangunan berbagai fasilitas
ditemukan adanya pelanggaran dari subjek
telekomunikasi yang tidak sesuai prosedur,
perizinan
ini
menunjukkan
Kondisi ini juga ditunjukkan dengan
Pengendalian
yang
diharapkan
aspirasi
masyarakat
Volume 1, No. 4, November 2013
seperti
- 56
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengrusakan
lingkungan
serta
berpotensi
pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan
merugikan masyarakat akibat pemberian izin
pengendalian
atau pendirian dan pengelolaan, tanpa melihat
Kabupaten
Aceh
kondisi wilayah hingga rendahnya mutu
ketentuan
Qanun
dilakukan
dengan
fasilitas pelayanan publik.
membentuk
alat-alat
kelengkapan
DPRK
Hasil penelitian lainnya pada beberapa
menara
telekomunikasi
Besar
sesuai
di
dengan
yang nantinya terlibat secara langsung dalam
kebijakan pemerintah hubungan kemitraan
pengambilan
dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
daerah. Pelaksanaan pengawasan terhadap
terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang
perizinan
oleh anggota komisi DPRK Aceh Besar yang
telekomunikasi seharusnya dilakukan sejak
bertugas sebagai pengawas setelah menerima
izin pendirian bangunan menara sampai pada
laporan masyarakat memang menemukan
saat
beberapa kebijakan yang perlu mendapat
karena
perhatian
pembenahan.
telekomunikasi dimaksud regulasi yang ada
sepenuhnya
belum memadai, masih terdapat sebagian
dilaksanakan akibat kurangnya pemahaman
menara telekomunikasi yang tidak berizin,
anggota DPRK terhadap kondisi wilayah
dan
Aceh
sehingga
Namun
untuk hal
ini
Besar
kebijakan
dilakukan belum
sehingga
terdapat
pemerintah
yang
beberapa seharusnya
kebijakan
dan
tetap
pemerintah
pengendalian
pengelolaan pada
oleh
penggunaannya, saat
pendirian
beroperasi berpotensi
sampai merugikan
menara
namun menara
sekarang daerah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan
dihentikan karena merugikan daerah tetap
terhadap
perizinan
pengendalian
menara
saja dijalankan seperti termasuk dalam hal ini
telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar
pengelolaan menara telekomunikasi yang
oleh DPRK belum berjalan sebagaimana
beroperasi tanpa izin tetap saja berjalan tanpa
mestinya.
ada tindakan apapun sedangkan pelaksanaan penertiban yang merugikan warga masyarakat
Kendala Dalam Pelaksana Pengawasan
dan berbagai kebijakan lainnya terhadap
Terhadap Perizinan Pengendalian Menara
masyarakat
Telekomunikasi
kecil
sangat
dominan
dilaksanakan. Terhadap berbagai kebijakan
Kendala dalam pelaksana pengawasan
tersebut sebelumnya dari informasi warga
terhadap
masyarakat
telekomunikasi seperti halnya kendala dalam
kebijakan
diketahui
bahwa
dilaksanakan
menyampaikan
sebelum
masyarakat
keberatan
namun
57 -
dapat
disimpulkan
Volume 1, No. 4, November 2013
pengendalian
menara
telah
pelaksana tugas dan fungsi DPRK pada
tidak
umumnya juga mengalami hambatan antara
mendapat tanggapan dari pemerintah. Sehingga
perizinan
lain bahwa
belum
jelasnya
kriteria
mengevaluasi kinerja eksekutif,
untuk penilaian
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang
masih
bersifat
subjektif,
dan
pengawasan dianggap berlebihan. Hal
ini
disebabkan
berupaya merumuskan batasan dan prioritas pengawasan, standar baku pengawasan untuk
kurangnya
menentukan sebuah kebijakan publik. Selain
harmonisasi antara qanun dengan kebijakan
itu, juga berusaha meningkatkan kemampuan
pemerintah, kurangnya kemampuan anggota
legal drafting, menyiapkan backing staff dan
dalam hal identifikasi menyerap aspirasi
penguasaan
masyarakat dan keterbatasan sumber daya
mengembangkan prosedur dan teknik-teknik
dan
pengawasan.
mekanisme
berbagai
pengawasan.
hambatan
dan
Adanya
kendala
berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRK sekaligus
berdampak
pada
penyelenggaraan pemerintahan dan upaya peningkatan pendapatan daerah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya yang dilakukan Terhadap Hasil Pengawasan
Terhadap
Perizinan
Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar Upaya yang dilakukan terhadap hasil pengawasan terhadap perizinan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar
membutuhkan
keterlibatan
DPRK
secara langsung yaitu tindak lanjut yang berkaitan perbaikan alokasi
dengan
tindakan
pengorganisasian, APBD,
perbaikan
finance
dan
dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK tersebut
dan
public
perbaikan perubahan qanun,
dan
mengusulkan rancangan qanun. Namun hal tersebut belum terlaksana karena DPRK masih menghadapi berbagai kendala dalam pengawasan yang memerlukan adanya upaya perbaikan antara lain alat kelengkapan DPRK
DAFTAR KEPUSTAKAAN Anonim, 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI. Asshiddiqie, J., 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Azhary, M.T., 1992. Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang. Dwiyanto, A., 2005. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Fachruddin I., 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni. Frans, M.S., 2005. Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hamid S. dan Attamimi, 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV. Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Kartiwa, H.A. dan Kartiwa, 2006. Good Local Governance : Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel. Makalah. Kasim, A., 2009. Sistem Pengawasan Internal dalam Administrasi Negara Indonesia, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Pengawasan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Presidensial: memperkuat Fungsi Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah dalam Era Pemerintahan Baru”, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Legal Goverment Suport Program (LGSP), 2007.
Volume 1, No. 4, November 2013
- 58
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah (Buku Pegangan Untuk DPRD). Jakarta: LGSP-Legislative Strengthening Team. Manan, B., 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII. Marbun,B.N., 2005. DPRD dan Otonomi Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Miriam, B., 1998. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2008. Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Philipus, M. H., 1972. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu. Prajudi, 1981. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010. Retribursi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2010. Izin Mendirikan Bangunan. Rani, F.A., 2009. Fungsi dan Kedudukan Makamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Paham Negara Hukum. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Rasjidi, L. dan Wyasa Putra, 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju. Sonny, P., 2011. Teori Kewenangan, http://sonnytobelo.blogspot.com/html. Suwandi, 2002. Asas Desentralisasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Syafiie I.K., 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Syafrudin, A., 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan. Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003. Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilkan Rakyat,
59 -
Volume 1, No. 4, November 2013
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 11 Tahun 2006. Pemerintahan Aceh. Yoyoh, I., 2008. Kelembagaan Dan TataPemerintahan Kecamatan: Review Implementasi Dan Rekomendasi. Kerjasama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor.
