www.bpkp.go.id
www.bpkp.go.id
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PERSEPSI KERUGIAN NEGARA Oleh:
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Disampaikan pada: Sinergi Program Pengembangan Sektor Industri Nasional Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 Kementerian Perindustrian Jakarta, 7 Februari 20134
www.bpkp.go.id
COVERAGE PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) BPKP dan Inspektorat K/L/pemda
www.bpkp.go.id
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapabilitas APIP
www.bpkp.go.id
EFEKTIVITAS PENGAWASAN (1) Cegah KORUPSI Dengan SPIP Yang Handal (PP 60/2008)
Minus Akuntabilitas
SPIP Lemah
KORUPSI
KORUPSI
+Monopoli
+Diskresi
Manajemen
Niat
Kesempatan
Sumber: Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Control, by Martin T. Biegelman and Joel T. Bartow (John Willey 2006)
www.bpkp.go.id
EFEKTIVITAS PENGAWASAN (2)
Aktivitas
Entitas
Program
Kebijakan Risk
Area
Risk
Control
Risk Based
Assessment
Activities
Audit
www.bpkp.go.id
PERAN APIP YANG EFEKTIF
1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan 3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). Dipertegas dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
www.bpkp.go.id
Tiga Strategi Nasional untuk Empat Fokus Peran APIP yang Efektif
Tiga Strategi
Peran
Nasional
APIP Efektif
Penguatan Kelembagaan Pengembangan APIP dan SDM Pengembangan Pengembangan Pengawasan tata laksana dan kebijakan pengawasan independensi Profesionalisme dan Auditor obyektivitas
Peningkatan Peran APIP dalam Peningkatan Pencegahan Peran APIP dalam Korupsi : area Terwujudnya PBJ, pengelolaan Laporan kepegawaian, Keuangan dan yang WTP pelayanan publik
Peningkatan Peran APIP dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara yang Efisien dan Efekti
Peningkatan Peran APIP dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
www.bpkp.go.id
Pemahaman Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara UU 31/1999 jo 20/2001 ttg. Pemb. TPK
Kerugian Keungan Negara Psl. 4, Psl. 32, Psl. 33; Psl. 34
Kerugian Keungan Negara UU 17/2003 ttg. Keuangan Negara
Psl.35 ayat (3) Kerugian Negara Psl.35 ayat (4)
Keuangan Negara
UU 1/2004 ttg. Perbendaharaan Negara UU 19/2003 ttg. BUMN UU 15/2004 ttg. Pemeriksaan PTKN UU 15/2006 ttg. BPK
Kerugian Negara Psl. 1 (22), Bab IX Psl. 59-67 Kekayaan Kegara yang Dipisahkan, Penyertaan Modal
Kerugian Negara Psl. 13, 22, 23, 27 Kerugian Keuangan Negara Psl. 10 Kerugian Negara Psl. 1 (15), 10 (3), 11 (b) dan (c)
www.bpkp.go.id
Persepsi Kerugian Keuangan Negara Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tidak memberikan rumusan definitif yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian keuangan negara. Hal ini ditengarai memicu perbedaan persepsi di
antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti hakim, penuntut umum, penyidik, pengacara, auditor dan para pengamat hukum. Apabila dicermati, sebenarnya
perbedaan persepsi tersebut sah-sah saja, namun pemikiran yang jernih mengenai kerugian keuangan negara perlu dikedepankan untuk menyeimbangkan antara asas keadilan dan kewajiban bersama untuk menyelamatkan keuangan
negara.
www.bpkp.go.id
Keuangan Negara Pengertian keuangan negara dalam penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak
dan kewajiban yang timbul karena; 1.
berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2.
berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang
menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
www.bpkp.go.id
Menurut Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
www.bpkp.go.id
Pengertian Kerugian Keuangan Nagara UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 32 ayat (1) Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
www.bpkp.go.id
Pengakuan Kerugian Keuangan Negara Kerugian segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan
tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset. (Sisi Akuntansi)
Saat berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi, yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum (sisi hukum)
www.bpkp.go.id
BENTUK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA • Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang
seharusnya tidak dikeluarkan. • Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. • Hilangnya
sumber/kekayaan
negara/daerah
yang
seharusnya
diterima
(termasuk
diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif). • Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
• Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada. • Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya. • Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku. • Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
www.bpkp.go.id
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI INTERNAL AUDIT
PERENCANAAN
PERAN BPKP ASSURANCE & CONSULTANCY
PELAKSANAAN
PREVENTIF
PERTANGGUNG JAWABAN
INVESTIGATIF
EDUKATIF
EXTERNAL AUDIT
INTEGRATED SUPERVISORY PROGRAM
www.bpkp.go.id
TERIMA KASIH Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 859 103 02 Web: http://www.bpkp.go.id
.
