SOSIALISASI LHKPN, GRATIFIKASI DAN WHISTLEBLOWER MEMBANGUN PERINGATAN DINI DAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO PENGAWASAN INTERNAL
Bali, 29 November 2016
Dadit Herdikiagung - Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
PENGENDALIAN INTERN (PP No 60 Tahun 2008)
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek dan Dikti (Perpres No13 Tahun 2015)
PERAN&POSISI ITJEN “pengawalan” KEGIATAN
1. 2. 3. 4. 5.
AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA
Mencegah dan melindungi sesuatu dari ketidaknyamanan dan kehancuran
Mencegah PERAN DAN POSISI ITJEN
1.PEMBERI PERINGATAN DINI 2.KATALISATOR 3.KONSULTAN
Mendorong Mengarahkan Menghentikan
SASARAN PROGRAM DAN IKP PROGRAM
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
1. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas dukungan manajemen pengawasan internal SASARAN PROGRAM 2. Peningkatan kualitas dan nilai tambah pengawasan internal 3. Peningkatan kualitas dan integritas SDM Pengawasan internal
INDIKATOR KINERJA PROGRAM IKP 1
Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti
IKP 2
Nilai Hasil Evaluasi MenPAN RB atas SAKIP Kemenristekdikti
TARGET
REALISASI
TARGET
2015
2015
2016
2017
2018
2019
WTP
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
70
B
72
75
78
80
50
50
60
65
70
80
Prosentase SDM Itjen Kemenristekdikti yang IKP 3 memiliki kompetensi seusai keahlian yang
diperlukan IKP 4
Prosentase kepuasan pelayanan pengawasan Internal Itjen Kemennristekdikti
60
Msh proses
65
70
75
80
IKP 5
Tingkat levelling Kapabilitas Itjen Kemenristekdikti
1
Msh proses
2
3
3
3
KEGIATAN PENGAWASAN ITJEN • Pengambilan keputusan/kebijakan strategis K/L telah melalui proses evaluasi atas berbagai aspek risiko • Dengan harapan Pimpinan K/L terhindar dari masalah hukum akibat dari kebijakan yang diambilnya. Internal Audit
Consulting Activities
Assurance Activities
Audit BMN
Audit Kinerja
Audit
Evaluasi
Reviu
Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit Pengadaan Barang/Jasa
Audit PNBP
Catatan : Klasifikasi berdasarkan PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Praktik AI yang berlaku
Pemantauan, pengawalan, pendampingan
Bimtek/Sosial isasi/ Asistensi/ Konsultasi
7
DASAR HUKUM
UU No. 28 Tahun 1999
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN
UU No. 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kep KPK No. 07/KPK/2/2005
Tatacara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN
Permenristekdikti No. 43 Tahun 2015
Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
KEWAJIBAN LHKPN
Kewajiban Pejabat Negara terkait LHKPN Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat - Pasal 5, Ayat (2) UU No 28 Tahun 1999
Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat - Pasal 5, Ayat (3) UU No 28 Tahun 1999
PN WAJIB LHKPN
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR; MA; Badan Peradilan; DPA; BPK)
Menteri Gubernur Hakim Pejabat Negara lain sesuai PUU a. b. c. d.
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MK Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KY Hakim Pengadilan Pajak Hakim Ad Hoc Peradilan Tipikor, Pengadilan Niaga, Peradilan HAM
Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis a. b. c. d. e. f.
g. h.
Direksi, Komisaris & Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD Pimpinan Bank Indonesia Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Pejabat Es. I dan Pejabat lain yang disamakan Jaksa Penyidik Panitera Pengadilan Pemimpin & bendaharawan proyek
PENGISIAN LHKPN MODEL KPK-B
perubahan
Adanya perubahan data yang dilaporkan sebelumnya (nilai atau keterangan lain)
penambahan
Ada penambahan data dari laporan sebelumnya (data baru)
penghapusan
Ada penghapusan data dari laporan sebelumnya (dijual, hilang, masalah hukum, dll)
FORMULIR PENGISIAN LHKPN
Model KPK-A
Diisi oleh pejabat wajib LHKPN untuk pertama
Model KPK-B
Diisi oleh pejabat wajib LHKPN yang pernah mengisi Model KPK-A dan apabila: a. mutasi/promosi/pensiun;
b. Dua tahun pada jabatan yang sama; c. Sewaktu-waktu atas permintaan KPK
MATERI LHKPN
Data pribadi dan keluarga a. b. c. d. e.
Harta kekayaan (hasil sendiri, warisan, hibah) a. b. c. d. e.
b.
c.
Harta tidak bergerak Harta bergerak Surat berharga Kas (tabungan, deposito, dll) Piutang/hutang.
Penghasilan a.
Data pribadi Riwayat jabatan Data isteri/suami Data anak tanggungan Data anak tidak tanggungan
Penghasilan dari jabatan Penghasilan dari kekayaan Penghasilan dari profesi
Pengeluaran per tahun Surat pernyataan kuasa a. b.
c.
Surat pernyataan Surat kuasa dan lampiran Surat pernyataan hibah/warisan
TIPS PENGISIAN LHKPN
Kumpulkan semua dokumen pendukung atau bukti kepemilikan harta Isi form LHKPN secara jujur, benar, dan lengkap Susun dokumen pendukung sesuai dengan susunan form LHKPN LHKPN dan data pendukungnya jangan dijilid atau distampler, gunakan binder clips Copy form dan dokumen pendukungnya untuk arsip, dan sebagai dasar/data pengisian form LHKPN selanjutnya.
GRATIFIKASI
0%
- pemberian uang/setara uang - barang - rabat/diskon - pinjaman tanpa bunga - komisi
- pengobatan cuma-cuma - tiket perjalanan - perjalanan wisata - fasilitas penginapan - fasilitas lainnya
Permenristekdikti No. 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi
Pasal 2 : Pegawai di Kemenristekdikti wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi
POKOK PENGATURAN
Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil remi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut. UPG Pusat :
Sekretariat Inspektorat Jenderal; Biro Hukor; Biro SDM; Sekretariat Dirjen
UPG PTN :
Wakil Rektor/Wakil Direktur yg membidangi adm umum/keuangan; SPI.
UPG Kopertis :
SekPel; SPI
Setiap penerimaan sehubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG Pusat atau UPG dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat atau surel. Pelaporan surel dilakukan melalui http://itjen.ristekdikti.go.id Penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG Pusat atau UPG dalam waktu paling lama 25 hari setelah menerima gratifikasi.
WHISTLEBLOWER Permenristekdikti No. 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Whistleblower adalah pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kemenristekdikti dan bukan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya. Pengaduan oleh pegawai: 1.Penyalahgunaan wewenang 2.Pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau 3.Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di kementerian
Pengaduan masyarakat: 1.Penyalahgunaan wewenang 2.Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau 3.Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di kementerian
Terima kasih Contact:
[email protected]
